Lanjutan dari: Jihad Konstitusi Muhammadiyah (Bagian Pertama)


Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar telah ditutup dengan merekomendasikan 13 hal untuk ditindaklanjuti oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah masa khidmat 2015-2020.


13 Rekomendasi Muktamar Muhammadiyah

Logo-Muktamar-Muhammadiyah-47-Makassar-2015_1_1Muktamar Muhammadiyah menyoroti berbagai isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Berikut ini 13 rekomendasi Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar, Sulawesi Selatan.

Pertama adalah membangun masyarakat ilmu. Muhammadiyah mengajak perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah, untuk menjadi Center of Excellence (pusat inovasi unggulan) berbasis sustainability dan center of technopreneurshop dalam bentuk universitas riset.

Kedua, toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Muhammadiyah mengajak umat Islam, khususnya warga Persyarikatan, untuk bersikap kritis dengan berusaha membendung perkembangan kelompok takfiri melalui pendekatan dialog, dakwah yang terbuka, mencerahkan, mencerdaskan, serta interkasi sosial yang santun.

Ketiga,  peningkatan daya saing umat Islam. Muhammadiyah menganjurkan agar umat Islam Indonesia berperan lebih aktif di tingkat internasional dan berkompetisi dengan umat Islam lain.

Keempat,  penyatuan kalender Islam. Muhammadiyah memandang perlu untuk adanya upaya penyatuan kalender hijriyah yang berlaku secara internasional, sehingga dapat memberikan kepastian dan dapat dijadikan sebagai kalender transaksi. Penyatuan kalender Islam tersebut meniscayakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kelima, melayani dan memberdayakan kelompok difabel dan kelompok rentan lainnya. Muhammadiyah diperlukan komitmen dan kepedulian masyarakat dan Pemerintah untuk memperhatikan, memihak, melayani, dan melindungi kaum difabel sehingga mereka mendapatkan hak azasinya sebagai insan Tuhan.

Keenam, pengendalian narkotika psikotropika dan zat adiktif. Muhammadaiyah akan menggalang kerjasama dan sinergi dengan seluruh potensi masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, keagamaan maupun organisasi profesi untuk memberi perhatian dan berperan aktif dalam menanggulangi darurat zat adiktif (rokok, alkohol dan narkotika) di negara ini.

Ketujuh, tanggap dan tangguh menghadapi bencana. Muhammadiyah telah menerbitkan buku Teologi Bencana serta memiliki Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB), Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan relawan kemanusiaan yang piawai.

Kedelapan, memaksimalkan bonus demografi. Dalam dua dasa warsa ke depan Indonesia mendapatkan anugerah kependudukan atau bonus demografi dimana mayoritas penduduk terdiri atas kelompok usia produktif. Muhammadiyah mendorong seluruh kekuatan bangsa lebih bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas dan akhlak bangsa, terutama generasi muda. 

Kesembilan, gerakan berjamaah lawan korupsi. Muhammadiyah mendorong gerakan melawan korupsi terus diduplikasi secara masif dengan melibatkan semua elemen masyarakat sipil. Di tingkat internal Muhammadiyah bisa mendorong seluruh amal usaha Muhammadiyah untuk menerapkan good corporate governance dan melahirkan fatwa tarjih baru tentang haram memilih pemimpin yang korupsi.

Kesepuluh, jihad konstitusi. Muhammadiyah menjadikan Jihad Konstitusi sebagai bagian tidak terpisahkan dari dakwah pencerahan menuju Indonesia berkemajuan untuk penyelamatan Indonesia dan masa depan generasi bangsa.

Kesebelas, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Muhammadiyah mendorong aksi nyata secara bersama-sama dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak pemanasan global melalui usaha-usaha penghijauan hutan, mengubah gaya hidup yang boros energi, membersihkan polusi, membangun infrastruktur fisik yang ramah lingkungan, dan meminimalkan penggunaan kertas.

Keduabelas, pemanfaatan teknologi komunikasi. Muhammadiyah mendorong umat Islam menguasai teknologi informasi. Kemampuan menguasai teknologi akan bermanfaat untuk sarana dakwah dan penyebarluasan faham dan gagasan yang utama. Jejaring antar manusia dapat dikembangkan menjadi jejaring ideologi, advokasi dan kerja sama yang membuana.

Ketigabelas, terkait human trafficking dan perlindungan buruh migran. Muhammadiyah memandang perlu dilakukan advokasi secara serius terhadap para pekerja Indonesia di luar negeri dan memberikan wacana yang benar mengenai kesamaan derajat manusia.

Berbagai upaya yang dilakukan Pimpinan Pusat Muhammadiyah selama ini untuk membela hak ekonomi kerakyatan perlu dilanjutkan. Keberhasilan PP Muhammadiyah di antaranya mengajukan uji materi atas sejumlah undang-undang merupakan jihad konstitusi yang seyogianya dilanjutkan oleh ketua mendatang.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais mengatakan hal itu di aula Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/8/2015) malam. Pernyataan Amien itu disampaikan saat dialog kebangsaan pada Muktamar Ke-47 Muhammadiyah, yang juga menghadirkan mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif dan tokoh Muhammadiyah, Malik Fadjar.

“Jihad konstitusi yang dilakukan Din Syamsuddin (Ketua Umum PP Muhammadiyah) harus terus dijalankan,” kata Amien.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengabulkan permohonan uji materi atas sejumlah undang-undang yang diajukan tim pakar PP Muhammadiyah. Salah satunya terkait UU Sumber Daya Air (SDA) yang dinilai terlalu kapitalis karena memudahkan pemodal besar menguasai sumber-sumber air sehingga membatasi akses masyarakat kecil. Ini tidak sesuai dengan kepentingan hajat hidup rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Sejauh ini, pembatalan UU SDA oleh MK menyebabkan praktik penguasaan sumber air oleh sejumlah investor menjadi ilegal. Hakim MK memutuskan agar negara kembali bertanggung jawab untuk menyediakan air bersih bagi rakyat.

Secara terpisah, dalam diskusi yang digelar Lembaga Bantuan Hukum Komite Nasional Pemuda Indonesia Sulawesi Selatan, tokoh Muhammadiyah yang juga mantan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan, generasi muda menghadapi tantangan berat dalam upaya pemberantasan korupsi. “Fenomena itu tampak dari banyaknya terdakwa kasus korupsi yang kini berusia di bawah 50 tahun,” ungkapnya.

Anak muda, lanjut Busyro, berpotensi mengalami krisis kepekaan akibat terjebak zona nyaman yang menyediakan fasilitas hidup serba lengkap. “Kalau sudah begitu, peluang menjadi koruptor meningkat,” katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. “Korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga soal peradaban. Korupsi itu adalah kejahatan peradaban yang lebih tinggi dari kejahatan terhadap kemanusiaan,” paparnya.

Pasalnya, korupsi tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga merusak moral dan mental anak bangsa. “Perilaku korup juga mudah menular ke mana-mana. Oleh karena itu, untuk menciptakan gerakan perlawanan terhadap korupsi yang efektif, upaya itu harus dimulai dari diri sendiri. Kita harus melihat bahwa korupsi adalah masalah kita dan bukan masalah elite,” ujar Dahnil.

Jihad Konstitusi Untuk Kedaulatan Nasional

Dikabulkannya permohonan Judicial Review UU Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air oleh Mahkamah Konstitusi disambut dengan syukur oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Din Syamsuddin, MA. Hal itu diungkapkan beliau Senin (23/2) kemarin di Aula Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng Raya 62 Jakarta.

“Dengan dibatalkannya UU tersebut, kami mendesak semua pihak terkait untuk membatalkan kontrak-kontrak kerjasama perusahaan swasta asing maupun dalam negeri. Selanjutnya perusahaan tersebut harus dikuasai oleh negara,” demikian ujar Din.

Permohonan judicial review itu sendiri merupakan perjuangan yang digagas oleh Muhammadiyah, Al-Wasliyah, serta sejumlah tokoh perorangan seperti Rahmawati, AM Fatwa, dan Marwah Daud. Dengan keluarnya keputusan MK tersebut, maka Undang-Undang nomor 11 tahun 1974 dinyatakan berlaku kembali.

Din mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah mendengar suara dan aspirasi rakyat dengan pertimbangan berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945.

Beliau juga menambahkan, bahwa dalam Undang-undang Dasar tahun 1945, sumber daya alam harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, Muhammadiyah mendesak agar DPR dan pemerintah segera membahas undang-undang baru tentang sumber daya air yang sesuai dengan konstitusi dengan semangat yang berkeadilan dan untuk kemakmuran rakyat.

“Proses pengajuan judicial review dilakukan dengan sangat sistematis, melalui sejumlah tahapan, seperti riset yang dibantu oleh sejumlah akademisi dari beberapa universitas,” ungkap ketua tim Advokad Muhammadiyah Saiful Bahri.

Dia mengaku bahwa Muhammadiyah telah berhasil membuktikan adanya kerugian konstitusional yang diderita oleh rakyat, khususnya di daerah sekitar pembuatan air mineral. Tak hanya itu, Mahkamah Konstitusi juga memperluas kewenangannya dengan membatalkan enam PP, dengan demikian paska putusan MK ini secara otomatis Dewan Air Nasional juga dibubarkan.

Seperti diketahui sebelumnya, sedikitnya tiga UU yang diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi berhasil dimenangkan oleh Muhammadiyah yaitu UU Migas, UU Rumah Sakit dan terakhir UU Ormas. Dakwah via meja persidangan MK memiliki peran yang strategis mengingat Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga Yudisial yang memiliki kewenangan memutus gugatan terhadap produk UU yang dihasilkan DPR dan Pemerintah, putusan MK ini bersifat Final dan mengikat artinya sudah menjadi putusan akhir dalam sistem ketatanegaraan kita.

Melalui Jihad Konstitusi, Muhammadiyah Gugat 3 UU Investasi

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggugat tiga jenis perundang-undangan, sembari mengumandangkan apa yang mereka sebut sebagai “jihad konstitusional” yang dapat menjadi pukulan bagi investor asing di sektor minyak bumi dan gas.

Muhammadiyah juga telah mendaftar 115 perundang-undangan yang diyakini melanggar Pasal 33 UUD 1945 bahwa sumber daya alam Indonesia harus dikontrol oleh negara bagi kepentingan warga negara Indonesia.

“Kami tidak akan berhenti selama masih ada hukum yang bertentangan dengan UUD. Ini adalah jihad konstitusi kami,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin kepada Reuters.

Tiga UU yang diajukan Muhammadiyah pekan ini kepada Mahkamah Konstitusi untuk uji materi adalah UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Sistem Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing dan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Jika dikabulkan MK, dasar hukum bagi penukaran valuta asing terhadap rupiah akan hilang, yang berarti hilang pula jaminan bagi investor asing bahwa mereka akan diperlakukan sama dengan investor dalam negeri. Selain itu, hak-hak pihak swasta untuk mengoperasikan pembangkit-pembangkit tenaga listrik akan tidak lagi dijamin oleh UU.

“Jihad konstitusi” kelompok ini sudah berhasil membatalkan dua UU. Pada tahun 2012, Muhammadiyah berhasil membatasi ruang gerak pemerintah untuk mengontrak perusahaan swasta di sektor migas.

Dua bulan lalu, uji materi yang diajukan Muhammadiyah menarik kembali UU yang mengatur penggunaan air. Dihapusnya UU tersebut berarti hilangnya izin pengelolaan air bagi swasta, menyebabkan ketidakpastian bagi berbagai jenis bisnis mulai dari tekstil hingga pembotolan minuman.

Investor Kebingungan

Arif Budimanta, staf khusus bagi menteri keuangan, mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah, yang membutuhkan banyak modal asing untuk merealisasikan target-target infrastruktur, akan menyiapkan tim penasehat hukum khusus untuk menyikapi uji materi yang diajukan Muhammadiyah. Tapi investor asing tetap was-was.

Tidak mustahil bagi MK untuk mengabulkan gugatan dari Muhammadiyah, menurut Arian Ardie, seorang risk consultant AS-Indonesia yang mengkhususkan diri pada bisnis udang dan pembangkit tenaga listrik.

“Ada perubahan mendasar dalam undang-undang yang mengatur
perdagangan di Indonesia,” tambahnya. Ardie mengatakan perubahan tersebut membuatnya khawatir akan masa depan penanaman modal asing di Indonesia.

Jakob Sorensen, kepala Kamar Dagang Eropa di Jakarta, mengatakan pemerintah perlu turun tangan dan menyakinkan investor asing. “Kami tidak melihat kejelasan di sini. Kami butuh arahan kebijakan yang jelas,” katanya.

Para pakar hukum mengatakan keputusan MK dapat mendorong pengadilan-pengadilan lain untuk mendukung upaya-upaya individu bagi pembatalan kontrak-kontrak pribadi.

Pengadilan negeri Jakarta memutuskan bulan lalu untuk membatalkan berbagai kontrak perusahaan swasta termasuk sebuah unit Suez Environnement dari Perancis, untuk penyediaan air di Jakarta.

Perusahaan-perusahaan tersebut, yang kontraknya tetap berlaku selama proses banding, pada awalnya tidak terpengaruh oleh keputusan MK terhadap UU perairan karena mereka menyediakan air bagi keperluan publik.

Analis politik Kevin O’Rourke mengatakan pengadilan telah secara tidak menentu memutuskan beberapa kasus dalam beberapa tahun terakhir, dan menunjukkan “kurangnya penghargaan bagi fundamental ekonomi, serta kecenderungan untuk berpihak pada interpretasi kaku terhadap konstitusi.”

Menurutnya, bila UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Sistem Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dibatalkan, itu tidak otomatis menjadikan mata uang tidak dapat dikonversikan, mengacu pada UU yang ada sebelumnya, tapi DPR akan harus meloloskan UU baru yang mempertimbangkan pandangan pengadilan mengenai kebebasan dan pengendalian valuta asing.

“Sementara ini, ketidakpastian dan kebingungan mengenai status hukum, dan mengenai pertukaran mata uang, akan membebani sentimen investor dan menekan pasar,” menurut O’Rourke dalam catatan risetnya.

Dalam perspektif Islam, jihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan segala sesuatu. Jihad memiliki akar kata yang sama dengan ijtihad, yakni jahd. Hanya, istilah ijtihad berasal dari hadis, sedangkan jihad dari Alquran. Meski demikian, substansi jihad dan ijtihad adalah mengerahkan seluruh tenaga, daya, dana, dan pikiran (total endeavor) sehingga terwujud nilai-nilai yang diridai Allah SWT.

Dalam sejumlah referensi dapat dipahami, jihad tidak harus dimaknai perjuangan fisik. Contohnya, pandangan Buya A.R. Sutan Mansur, ulama besar Sumatera Barat yang menjadi nakhoda Muhammadiyah periode 1952–1957. Beliau memaknai jihad dengan pengertian bekerja sepenuh hati. Makna itu sangat menarik karena jihad tidak dijelaskan dengan kata berperang, melainkan bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas.

Perspektif Buya Sutan Mansur ternyata begitu menginspirasi Muhammadiyah. Ajaran jihad diejawantahkan dalam bentuk berkarya untuk memperbaiki kondisi bangsa. Ibarat jarum jam, Muhammadiyah terus bergerak guna melahirkan amal-amal sosial yang bermanfaat bagi umat. Dengan memahami ajaran agama sebagai praksis sosial (a faith with action), Muhammadiyah terus berkarya dengan mendirikan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, serta lembaga perekonomian.

Menariknya, saat memasuki abad kedua dari perjalanan sejarah organisasi ini, sangat tampak keinginan kuat untuk mengembangkan bidang dakwah dalam konteks kekinian. Salah satu yang patut dicatat adalah keberhasilan Muhammadiyah melakukan jihad konstitusi. Melalui jihad konstitusi, Muhammadiyah berjuang untuk meluruskan sejumlah perundang-undangan yang dianggap kurang berpihak kepada rakyat.

Sejak November 2012 hingga akhir Februari 2015, Muhammadiyah telah empat kali melakukan judicial review terhadap perundang-undangan yang terus memicu kontroversi. Empat UU yang di-judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, serta UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Hebatnya, seluruh jihad konstitusi Muhammadiyah melalui judicial review tersebut dikabulkan MK. Kini Muhammadiyah pun bersiap mengajukan judicial review terhadap UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing. Prestasi Muhammadiyah saat melakukan judicial review terhadap sejumlah UU jelas sangat membanggakan.

Melalui tim pakar dan ahli hukumnya, Muhammadiyah telah mengkaji beberapa UU yang dianggap tidak prorakyat. Usaha itu kemudian ditindaklanjuti dengan mengajak beberapa tokoh nasional serta ormas untuk mengajukan judicial review terhadap UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Meski kedudukan hukum (legal standing) dan kompetensinya sebagai pemohon judicial review UU Migas sempat dipertanyakan, Muhammadiyah ternyata sukses memenangi gugatan di MK.

Harus diakui, sejauh ini, hampir tidak ada ormas apalagi ormas keagamaan yang berani mengambil peran dalam advokasi kebijakan. Biasanya, advokasi kebijakan hanya diperankan lembaga bantuan hukum atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik dalam maupun luar negeri. Muhammadiyah memahami, pengajuan judicial review terhadap UU yang kurang berpihak kepada kepentingan rakyat merupakan bagian dari komitmen untuk meluruskan kiblat bangsa.

Bagi Muhammadiyah, pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan, langkah menggugat beberapa UU yang kurang berpihak kepada rakyat itu merupakan bagian dari dakwah politik amar makruf nahi mungkar. Pertanyaannya, apa yang mesti dilakukan agar putusan MK efektif? Inilah pekerjaan rumah Muhammadiyah. Bersama pilar civil society lainnya, Muhammadiyah harus mengawal putusan MK.

Publik tentu masih ingat tatkala MK memerintah pemerintah membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sebagai konsekuensi pembatalan UU Migas. Saat itu, pemerintah hanya mengganti nama BP Migas dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas). Padahal, dalam amar putusannya, MK memutus bahwa BP Migas yang diatur dalam UU Migas tidak memiliki kekuatan hukum sehingga harus dibubarkan. UU Migas juga berpotensi memicu liberalisasi pengelolaan migas karena intervensi perusahaan asing.

Perubahan casing BP Migas menjadi SKK Migas oleh pemerintah jelas tidak menyelesaikan masalah. Sebab, kenyataannya, SKK Migas tetap berpotensi menjadi sarang koruptor. Karena itu, tidak mengherankan jika di kemudian hari kepala SKK Migas ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan dengan tuduhan menerima suap dari perusahaan asing.

Karena itu, kemenangan Muhammadiyah dalam jihad konstitusi harus benar-benar ditindaklanjuti. Jangan sampai amar putusan MK yang memenangkan gugatan Muhammadiyah atas sejumlah UU tersebut tidak dijalankan pemerintah dan DPR. Harus dipastikan bahwa pemerintah dan DPR benar-benar menaati putusan MK sehingga UU yang dibuat tidak lagi bertentangan dengan semangat nasionalisme.

Semoga jihad konstitusi ala Muhammadiyah menjadi penyemangat bagi organisasi tersebut untuk terus berkiprah. Itu berarti jihad konstitusi juga bisa menjadi salah satu topik yang menarik dibicarakan dalam Muktamar Ke-47 Muhammadiyah di Makassar, 3–7 Agustus 2015.


Selanjutnya: Jihad Konstitusi Muhammadiyah (Bagian 3: Jihad Konstitusi Muhammadiyah Tahun 2016)

Iklan

One response »

  1. […] Lanjutan dari: Jihad Konstitusi Muhammadiyah (Bagian 3) […]

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s