1. Sjafruddin Prawiranegara

Hidup Sjafruddin Prawiranegara memang bak balada. Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) ini tentu saja seorang pahlawan bagi bangsanya. Tapi ia menjadi korban kezaliman penguasa sebelum akhirnya dengan sangat terlambat diakui kepahlawanannya.

image

Tidak bisa ditampik jasa Sjafruddin dalam mempertahankan kedaulatan NKRI sangatlah besar. Tapi untuk menetapkan lelaki hebat ini sebagai pahlawan nasional tidak gampang. Nama Sjafruddin diajukan hingga tiga kali sebelum akhirnya ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 8 November 2011 oleh Presiden SBY. Awalnya Sjafruddin diusulkan pada 2007, lalu diusulkan lagi pada 2009. Dan baru pengusulan pada 2011 berhasil.

Pembahasan gelar pahlawan untuk Sjafruddin alot sebab terkait cap ia menjadi pemberontak dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Sjafruddin menjadi perdana menteri gerakan yang ditumpas oleh Soekarno itu.

PRRI lahir dari kerumitan persoalan Indonesia sebagai negara yang masih sangat muda. PRRI ingin mengingatkan Soekarno yang dianggap sewenang-wenang. Saat itu republik memang dalam kondisi yang sulit. Kemiskinan menerjang semua daerah di Indonesia. Tapi Soekarno justru sibuk membangun proyek-proyek mercusuar seperti Monumen Nasional (Monas), Masjid Istiqlal, dan Stadion Gelora Senayan di Jakarta.

Sikap Soekarno tidak disukai panglima-panglima militer yang ada di daerah. Apalagi Soekarno terlalu dekat dengan PKI yang tidak disukai oleh kelompok Islam dan nasionalis. Panglima-panglima militer di daerah mulai mengadakan gerakan.

Sejumlah politisi di Jakarta juga sudah mulai bergerak. Wakil Presiden Muhammad Hatta, tokoh politisi dari Partai Sosialis Indonesia (PSI) Sumitro Djojohadikusumo dan tokoh Partai Masyumi Muhammad Natsir turut dalam rapat-rapat rahasia bersama tokoh PRRI dan tokoh Persatuan Rakyat Semesta (Permesta) Vence Sumual.

\\\”Jadi PRRI dibentuk tahun 1958, Permesta itu tahun 1957. Karena merasa satu ideologi dan tujuan kenapa sering disebut PRRI\/Permesta,\\\” jelas kerabat Sjafruddin, Nadjmudin Busro, yang juga sejarahwan asal Banten itu.

PRRI ini dibentuk oleh Panglima Divisi Banteng, Kolonel Ahmad Husein dan sejumlah stafnya, seperti Kolonel Simbolon, bersama sejumlah politisi seperti Muhammad Natsir, Sumitro Djojohadikusumo, M Hatta di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.

Pada tanggal 10 Februari 1958, PRRI melalui RRI Padang mengeluarkan pernyataan \\\’Piagam Jakarta\\\’ yang berisi sejumlah tuntutan yang ditujukan pada Soekarno agar kembali kepada kedudukan yang konstitusional menghapus segala akibat dan tindakan yang melanggar UUD 1945 serta membuktikan kesediaannya itu dengan kata dan perbuatan.

PRRI mengultimatum dalam tempo 5 x 24 jam Kabinet Juanda pemerintahan Soekarno harus diserahkan ke Kabinet Hatta dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, serta meminta Soekarno menjauhi PKI.

Saat itu Soekarno yang sedang berada di Tokyo, Jepang pun menolak tuntutan PRRI. Mendapat penolakan Soekarno, PRRI membalas dengan mengumumkan pendirian pemerintahan tandingan yaitu PRRI lengkap dengan kabinetnya. Kabinet yang diumumkan pada tanggal 15 Februari 1958 itu terdiri dari Sjafruddin sebagai Perdana Mentri dan Mentri Keuangan. M Simbolon sebagai Mentri Luar Negri. Burhanudin Harahap sebagai Mentri Pertahanan dan mentri kehakiman dan Dr. Sumitro Djojohadikusumo sebagai Mentri Perhubungan\/Pelayaran

\\\”Ultimatum ini membuat Soekarno marah dan langsung membuat Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Jenderal Abdul Haris Nasution untuk memberantas PRRI,\\\” terang Nadjmudin.

Sjafruddin menyerahkan diri kepada ibu pertiwi setelah Soekarno mengumumkan amnesti bagi para pendukung PRRI untuk menyerahkan diri sebelum 5 Oktober 1961. Namun balasannya setelah menyerah Sjafruddin dijebloskan ke penjara dan dibui selama 3,5 tahun.

  1. \\\”Sjafruddin ini orang jujur. Saat turun gunung dia juga menyerahkan 29 kg emas milik PRRI kepada AH Nasution,\\\” kata Nadjmudin.

Emas ini digunakan PRRI sebagai modal untuk perang karena saat PRRI itu, Sjafruddin menjadi Gubernur Bank Sentral. Meski pernah dijebloskan ke penjara, presiden PDRI ini tidak dendam pada Soekarno. Ketika PKI hancur dan Soekarno akan disidang di Mahkamah Militer Luar Biasa, Sjafruddin-lah yang membela Soekarno.

\\\”Dia sempat berkata kalau sampai Soekarno diadili, akulah orang yang akan membelanya,\\\” jelas Nadjmudin.

PRRI bukanlah gesekan pertama Sjafruddin dengan Soekarno. Saat masih menjadi Ketua PDRI, ia pun berbeda pendapat dengan Soekarno dalam menyikapi perundingan Roem – Van Royen.

Sikap Sjafruddin dan didukung Soedirman berpendapat seharusnya PDRI yang berunding dengan Belanda, bukan Soekarno yang saat itu menjadi tawanan. Namun kala itu, gesekan antara para pemimpin RI tidak sampai menjadi perpecahan. Gesekan selesai dengan lebih mengedepankan persatuan bangsa daripada ego masing-masing.

Setelah bebas dari penjara, Sjafruddin memilih jalur dakwah dan mananggalkan panggung politik. Ia menjadi Ketua Korps Mubalig Indonesia (KMI) pada tahun 1985. Meski di jalur dakwah, pria bersahaja ini tetap kritis terhadap pemerintahan.

Pada masa Soeharto, Sjafruddin juga mengalami pencekalan. Ia dilarang menjadi khatib salat Idul Fitri 1404 atau 1980 terkait isi kotbahnya yang banyak berisi politik. Khutbah Sjafruddin berjudul \\\’Kembali Pada Pancasila dan UUD 1945\\\’ akan diakukan di Masjid Al A\\\’raf, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Pada tanggal 15 Februari 1989, Sjafruddin wafat. Sang Presiden terlupakan ini wafat pada umur 77 tahun dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Kini, dengan diberikan gelar pahlawan nasional kepada Sjafruddin, maka pengikut dan pendukung PRRI semestinya juga diberi label yang sama. Sebab, pendukung dan pengikut PRRI yang dicap pemberotak oleh pemerintahan Soekarno dipicu persoalan perbedaan pandangan politik dan ideologi.

Pemerintah sendiri, khususnya Kementerian Pertahanan (Kemenhan) juga menilai persoalan PRRI menjadi lebih clear dengan pemberian penghargaan pahlawan kepada Sjafruddin. Diakui Kemenhan, selama ini ada paradigma, baik pemerintah maupun TNI bahwa PRRI adalah suatu gerakan pemberontakan atau pengkhianatan.

Kini disadari PRRI memberontak karena memang situasi saat itu memaksa mereka melakukan itu. Mereka memberontak karena ingin mengoreksi keadaan.

\\\”Jadi saat ini kita positif memandang persoalan PRRI ini terjadi karena ada perbedaan pandangan atau pendapat,\\\” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan Brigjen TNI Hartind Asrin kepada detikdotcom.

Gunting Sjafruddin

image

Indonesia pernah memiliki Menteri Keuangan yang tegas, cepat, dan berani mengambil keputuan: MR. Sjafruddin Prawiranegara.

Pada Maret 1950, saat menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, ia melaksanakan kebijakan kontroversial — pengguntingan uang dari nilai Rp5 ke atas, sehingga nilainya tinggal separuh. Kebijaksanaan moneter yang banyak dikritik itu dikenal dengan julukan ‘Gunting Sjafruddin‘. Ia juga menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral Indonesia yang pertama.

Plt Sekretaris Jendral Kementerian Keuangan, Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, Sjafruddin adalah sosok mantan Menteri Keuangan  yang memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas. Sodok yang patut menjadi contoh bagi para pejabat dan generasi muda.

image

“Sikap beliau yang tidak mau mengambil uang negara yang bukan haknya, bahkan dikenal sebagai menteri keuangan yang relatif miskin,” ujarnya saat memberikan kata sambutan dalam acara peluncuran buku MR. Sjafruddin Prawiranegara di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Sabtu 15 Oktober 2011.

Integritas Sjafruddin, lanjut Kiagus, merupakan contoh baik seluruh anak bangsa di tengah sulitnya menemukan tokoh panutan. “Yang diikuti kehancuran moral,” imbuhnya.

Prestasi Sjafruddin pun pada Negara Indonesia, tambahnya, terbilang luar biasa. Pasalnya, kebijakan Sjafruddin dalam mengatasi situasi ekonomi Indonesia pada masa kabinet RIS yang sedang terpuruk sangatlah fenomenal. Kebijakan itu dikenal dengan ‘Gunting Sjafruddin’.

“Kebijakan kontroversial ini mempunyai sasaran penggantian mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang baru, mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi dan dengan demikian menurunkan harga barang, dan mengisi kas pemerintah dengan pinjaman wajib yang besarnya diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar,” paparnya.

Kiagus turut bercerita kebijakan kontroversial lain yang dilakukan Sjafruddin. Yaitu, ialah Sertifikat Devisa (SD). Kebijakan ini bermaksud mendorong ekspor dan sebaliknya menekan impor. “Walau berbenturan dengan kepentingan politis saat itu, harus diakui menggambarkan besarnya rasa nasionalisme dan keberpihakan beliau terhadap rakyat,” terangnya.

Sjafruddin Pahlawan & PRRI Bukan Pemberontak

Gelar Pahlawan Nasional untuk Sjafruddin Prawiranegara membuka lagi luka lama yang dialami pengikut Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Selain pernah menjadi Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, Sjafruddin juga dikenal sebagai Perdana Menteri PRRI. Menurut Akmal Nasery Basral, penulis buku “Presiden Prawiranegara”, keterlibatan Sjafruddin di PRRI ini yang membuat peran vitalnya dalam sejarah Republik saat memimpin PDRI seolah dilupakan.

Sjafruddin bahkan dipenjarakan Orde Lama karena keterlibatan dalam gerakan yang oleh Soekarno dituduh sebagai pemberontakan itu. “Kemudian di masa Orde Baru, Pak Sjaf kembali tak disukai karena ikut Petisi 50,” kata Akmal, Selasa 8 November 2011 lalu.

image

Akibatnya, selama dua rejim itu memerintah, Sjafruddin hanya menjadi ‘figuran’ dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Padahal, kata Akmal, Sjafruddin justru orang yang berhasil mempertahankan kesinambungan Republik Indonesia. Saat Presiden dan Wakil Presiden Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda, Sjaf yang kemudian melanjutkan roda pemerintahan dengan mendirikan PDRI di pedalaman Sumatera pada 22 Desember 1948.

Akmal menyatakan, meski terkesan sepihak, belakangan diketahui pada hari Soekarno dan Hatta ditangkap, 19 Desember 1948, keduanya telah membuat telegram penyerahan mandat kepada Sjafruddin Prawiranegara yang merupakan salah satu menteri untuk meneruskan pimpinan pemerintahan.

Telegram ini tak sampai karena Sjafruddin berada di pelosok. “Ada dua telegram yang dibuat. Selain untuk Sjafruddin, juga untuk AA Maramis yang sedang berada di New Delhi. Untuk Maramis, isinya, jika Sjafruddin tak bisa melanjutkan kepemimpinan, maka Maramis harus menyusun pemerintahan in exile Republik Indonesia di India,” kata Akmal yang juga pernah jadi jurnalis di Majalah Tempo ini.

Total, Sjafruddin menjadi Presiden darurat ini selama 207 hari. “Hatta dalam memoarnya juga mengakui bahwa Sjafruddin sebagai Presiden Pemerintahan Darurat,” kata Akmal. Meski tak eksplisit menyatakan Sjafruddin sebagai Presiden kedua Indonesia setelah Soekarno, Akmal menilai tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan gelar Pahlawan Nasional sebuah langkah awal yang positif. Selain membuka pintu pengakuan Sjafruddin sebagai Presiden kedua, gelar itu juga berimplikasi pada gerakan PRRI. “Bahwa keterlibatan dalam PRRI bukanlah pemberontakan,” kata Akmal.

Apalagi, kata Akmal, dokumen-dokumen sejarah membuktikan PRRI tetap menggunakan nama Republik Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya. “Jadi ini bukan pemberontakan, tapi pembangkangan saja.” Pahlawan Bukan Pemberontak Sementara itu, Menteri Sosial Salim Segaf Al Djufrie menyatakan, pemerintah tidak mengurusi soal klaim “Presiden kedua” itu. Salim hanya menegaskan, gelar Pahlawan Nasional jelas merupakan pengakuan keterlibatan di PRRI bukanlah pemberontakan. “Tidak mungkin pemberontak jadi pahlawan nasional, tidak mungkin.

Timnya juga sangat kritis mereka membahas berbulan-bulan sampai final. Tidak mungkin yang diberi gelar itu tidak berjasa bagi negeri ini,” kata Salim.

Bekas pengikut PRRI sendiri merespons positif gelar Pahlawan Nasional ini. Menurut Akmal H Jacoeb (75 tahun), mantan staf Ketua Dewan Perjuangan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) Achmad Husein, tidak ada alasan untuk mengatakan apa yang dilakukan PRRI semasa Sjafruddin sebagai tindakan makar. Kondisi ini, ujarnya, murni dari kekeliruan pemerintah pusat dalam mengartikan hubungan antara pusat dan daerah.

image

2. Mr. Assaat Dato Muda

Mr. Assaat pernah menjadi pemimpin Indonesia saat Indonesia mengalami gejolak yang sama. Tepatnya pada tahun 1949 Ia terpilih menjadi presiden saat republik ini menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS merupakan negara yang dibuat oleh Belanda dan terpisah dari NKRI.

image

Tepatnya setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) dimana Belanda menetapkan Ir Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan Perdana Menteri RIS. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Republik Indonesia sendiri.

Tokoh Indonesia sudah membaca kelicikan Belanda yang akan menguasai Indonesia jika negeri ini mengalami kekosongan kekuasaan. Akhirnya dipilihlah Assaat sebagai Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI. Jika Ia tidak berkuasa, Belanda tentu saja akan dengan mudah untuk menguasai Indonesia.

Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1950 RI dan RIS melebur menjadi  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya masa jabatan Assaat sebagai presiden RI  sekitar sembilan bulan. Kursi kepemimpinan kemudian dikembalikan lagi kepada Ir. Soekarno.

Perjuangan mereka tentu saja tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika tidak ada keduanya, mungkin saja kisah Indonesia tidak seperti dalam buku sejarah yang kita baca di sekolah. Sayang, nama keduanya seolah hilang dan tidak diabadikan. Meski jasanya tidak kalah hebat dengan presiden yang memiliki catatan periode lima tahun atau lebih.

Dalam Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ditandatangani di Belanda, 27 Desember 1949 diputuskan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Repuplik Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri dari 16 negara bagian salah satunya adalah Republik Indonesia, Negara bagian lainnya seperti Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur, dan lain-lain.
Karena Soekarno dan Moh. Hatta telah ditetapkan menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS, maka berarti terjadi kekosongan pemimpinan pada Republik Indonesia.

05-24-10.45.30

Assaat adalah Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI. Peran Assaat sangat penting. Kalau tidak ada RI saat itu berarti ada kekosongan dalam sejarah Indonesia bahwa RI pernah menghilang dan kemudian muncul lagi. Namun, dengan mengakui keberadaan RI dala RIS yang hanya beberapa bulan, tampak bahwa sejarah Republik Indonesia sejak tahun 1945 tidak pernah terputus sampai kini. Kita ketahui bahwa kemudian RIS melebur menjadi Negara kesatuan Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1950. Itu berarti, Assaat pernah memangku jabatan Presiden RI sekitar sembilan bulan.

Dengan demikian, Presiden RI adalah Soekarno (diselingi oleh Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. Assaat), Soeharto, B.J Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono dan kemudian Jokowi.

Referensi

  • ^pengetahuan-anak-kudus.blogspot.co.id/2010/07/presiden-indonesia-yang-belum-anda.html?m=1
  • ^infoyunik.com/2015/07/presiden-indonesia-yang-tidak-tertulis.html?m=1
  • ^news.viva.co.id/news/read/255791-sjafruddin–menkeu-miskin-yang-kontroversial
  • ^news.viva.co.id/news/read/262829-sjafruddin-pahlawan–prri-bukan-pemberontak-
  • ^detik.com/news/lapsus/1771655/dipenjarakan-soekarno-dicekal-soeharto
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s