Kajian Penguasaan Tanah Indonesia oleh Pihak Asing


I. Keadaan Hukum

Sejak adanya UU nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang memperbolehkan investor untuk menguasai tanah hingga batas waktu paling lama 95 tahun menjadikan para pengusaha dengan modal yang kuat lebih leluasa mendominasi penguasaan tanah di Indonesia. Akibatnya yang terjadi saat ini 93% dari luas total daratan Indonesia sudah dikuasai para pemodal swasta/asing.

Penguasaan tanah oleh perusahaan-perusahan asing meliputi berbagai sektor diantaranya:

Sekitar 42 juta hetar untuk pertambanagn Mineral dan Batubara,

95 juta hektar untuk Minyak dan Gas,

32 juta hektar di sektor kehutanan dan

sekitar 9 juta hektar untk Perkebunan Sawit.

Belum lama ini pemerintahan Jokowi juga telah merestui waga asing boleh memiliki properti secara bebas di Indonesia, hal ini semakin menguatkan dominasi asing, jika hal ini terus terjadi pada akhirnya Indonesia akan sepenuhnya di bawah penguasaan asing dan ini akan sangat berbahaya karena jika sebuah negara sudah berada dalam penguasaan asing akan sulit bagi negara tersebut untuk menentukan kebijakan yang membawa kesejahteraan bagi rakyatnya.

II. Dasar Hukum

UUD 1945 Pasal 33

UU nomor 25 Tahun 2007

III. Data- Data

Berikut data penguasaan asing atas tanah Indonesia:

Nusa Tenggara Barat (NTB), PT. Newmont Nusa Tenggara menguasai 50% wilayah NTB dengan luas kontrak seluas 1,27 juta hektar.

Di Pulau Sumbawa salah satu wilayah NTB, Newmont menguasai 770 ribu hektar, atau setara dengan 50% lebih luas wilayah daratan Pulau Sumbawa yang luasnya 1,4 juta hektar. Sementara para bupati/walikota di beberapa kabupaten kota di Pulau Sumbawa juga terus memberi izin tambang di atas lahan-lahan yang tersisa. Saat ini lebih dari 150 izin usaha pertambangan yang beroperasi di NTB, baik yang sedang melakukan eksplorasi maupun produksi.

Di Papua, Kontrak Karya (KK) Freeport seluas 2,6 juta hektar, HPH 15 juta hektar, HTI 1,5 juta hektar, Perkebunan 5,4 juta hektar, setara dengan 57% luas daratan Papua. Ini belum termasuk kontrak Migas yang jumlahnya sangat besar, sehingga diperkirakan Papua telah habis terbagi ke ratusan perusahaan raksasa asing.

Di Kalimantan Timur (Kaltim) diperkirakan seluruh wilayah daratannya seluas 19,8 juta hektar juga telah dibagi-bagikan kepada modal besar dari negara asing. Izin tambang Mineral dan Batubara sekitar 5 juta hektar, Perkebunan 2,4 juta hektar, izin Hutan (HPH, HTI, HTR dan lain sebagainya) telah mencapai 9,7 juta hektar (data MP3EI). Ini pun belum termasuk kontrak Migas, sebagaimana diketahui Kaltim adalah salah satu kontributor terbesar pendapatan Migas negara.

Di Madura, luas kontrak Migas malah sudah melebihi luas Pulau Madura itu sendiri, yang diserahkan pemerintah kepada kepada Petronas, Huskil Oil, Santos, dan perusahaan asing lainnya.

IV. Kesimpulan

Memperbolehkan penguasaan tanah secara besar-besaran oleh asing dengan jangka waktu yang lama, serta dapat memilik properti secara tidak langsung pemerintah ingin melepaskan kewajiban negara sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang dengan tegas mengatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnanya kepentingan rakyat”. Pasalnya, bagaimana mungkin negara dapat mewujudkan pasal 33 UUD 1945 jika tanah dan hasil buminya nyatanya telah dikelola dan dikuasai oleh asing, apalagi untuk jangka waktu yang sangat lama.

Sebaiknya pemerintah dan DPR kembali mengkaji peraturan – peraturan terkait penguasaan tanah oleh asing tersebut. Mengabaikan kepentingan rakyat banyak berarti secara tidak langsung pemerintah mengabaikan amanat konstitusi. Jika hal seperti terus dibiarkan, maka tidak ada lagi bisa kita diwariskan untuk generasi yang akan datang.

Dan Inilah Alasan Mengapa Indonesia Tidak Boleh Kaya

Pintarnya Negara-negara Barat adalah mereka mendekati para penguasa kita yang gila harta dan kekuasaan itu. Mereka rela menjual asset bangsa untuk bangsa lain. Katanya “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkadung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Nyatanya?

Ratusan mata air di Indonesia, yang airnya jernih itu, sudah dikuasai oleh Prancis melalui perusahaannya, salah satu produknya sering kita minum. Kok bisa ya? Prancis menguasai ratusan sumber mata air di Indonesia? Padahal yang punya mata air itu kita… bangsa Indonesia. kok Prancis yang kaya? Kita yang punya resources, tapi Prancis yang menikmati. Ibaratnya, kita yang punya kos-kosan, tapi orang yang nyewa kos di tempat kita, malah dia yang kaya dan dapet uangnya. kok bisa?

Contoh lagi emas. Papua termasuk salah satu daerah penghasil emas terbesar di dunia. Namun emasnya dibawa ke Amerika, limbahnya di buang ke Papua. Yang punya emas adalah kita, yang kaya adalah Amerika. Belum lagi minyak, batu bara, nikel dan sebagainya. Yang menyedihkan lagi adalah, setiap kali para dosen kita, serta para peneliti kita hendak membuat penelitian tentang energy alternative biodesel dari buah jarak, maka bantuan dana untuk penelitian itu mudah sekali cairnya.

Namun kalau yang diteliti adalah bagaimana membuat energy alternative berbahan minyat sawit, maka satu institusipun milik pemerintah tidak ada yang mau mengucurkan dananya. Mengapa? Karena mereka tahu, Indonesia itu salah satu penghasil sawit terbesar di dunia. Kalau kita bisa bikin energy terbarukan dari minyak sawit, maka habislah Negara-negara lain. Mereka akan berbondong-bondong beli di Indonesia, dan produk Minyak luar negeri gak laku.

Kita bisa mencukupi diri kita sendiri dengan kekayaan alam kita. Jadi saya istilahkan.. kita ini seperti anak ayam yang kelaparan di lumbung padi. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia ini adalah penjajahan tersrtuktur yang harus dilawan. Jika kita diam dan bungkam, selamanya akan seperti ini. Jika para penguasa di Indonesia optimal dalam mengelola kekayaan negeri ini dengan amanah, maka seluruh dunia akan belanja beli produk-produk di Indonesia. Disitulah kita akan mulai Berjaya menjadi macan Asia bahkan dunia.

Bagi mereka, jika Indonesia kaya, ini berbahaya bagi perekonomian mereka., karena kita adalah pasar mereka. Mereka sengaja membuat kita menjadi konsumen terus, jangan sampai jadi produsen. Namun sepertinya memang sengaja kita dibikin begini terus, agar kita yang selalu belanja produk-produk asing. Mereka (Negara-negara barat) adalah produsen dan pedagang yang tambah kaya, sementara kita belanja terus, ngabis-ngabisin kekayaan. Padahal barang-barang yang kita beli ini bahan dasarnya dari bumi kita sendiri. Oh mirisnya bangsa ini.


Jadi, Siapa Pemilik dan yang Menguasai Kekayaan Alam Indonesia? Buka Mata!!! Inilah Perlunya Indonesia Bangkit!!

Screenshot_2016-06-07-12-33-20_1

Pemerintah mengumumkan bahwa arus investasi asing langsung ke Indonesia naik ke rekor tertinggi senilai $5,9 miliar di kuartal ketiga 2012, atau meningkat 22% dari periode yg sama setahun sebelumnya. (hore!!)

Tapi jangan gembira dulu; itu pengumuman tipuan!! Apa yg disebut pemerintah itu investasi terbesarnya berada pada sektor minyak bumi, gas dan mineral yg bernilai ekonomi tinggi. Kedaulatan energi yg pernah didengungkan Bung Karno kini hanya tinggal kenangan. 84% persen sektor migas Indonesia dikuasai korporasi asing. PT Chevron asal AS menjadi salah satu penguasa terbesar migas di Indonesia yg mengambil porsi 44%.

Selain Chevron, terdapat perusahaan asing yg ikut menikmati kekayaan alam Indonesia. Antara lain, Total E&P (10%), Conoco Phillips (8%), Medco Energy (6%), China National Offshore Oil Corporation (5%), China National Petroleum Corporations (2%), British Petroleum, Vico Indonesia, dan Kodeco Energy masing-masing satu persen. Sedangkan Pertamina, perusahaan BUMN hanya mendapatkan porsi 16%.

Apalagi pernyataan Menkeu Agus Marto yg pernah mengatakan bahwa kekayaan RI di awal kepemimpinan SBY hanya Rp 852 triliun, namun tahun 2012 ini tercatat mencapai Rp3023,44 triliun, meningkat 3,5 kali lipat, dan dg kekayaan bersih mencapai Rp1076,07 triliun. (Wuih!!)

Itu pernyataan dusta!! Kenapa begitu? Mari kita definisikan apa yg disebut kekayaan? Adam Smith dalam Wealth of Nation mendefinisikan sbg barang yg bernilai ekonomi, uang, real estate dan property pribadi, saham, obligasi. Kekayaan bersih adalah nilai aset dikurangi kewajiban dari seluruh ekonomi dalam suatu negara.

Maka jelas saudara-saudara, siapa sebenarnya yg menguasai kekayaan alam kita? Tambang emas 95% dikuasai Freeport dan Newmont; tambang mineral lain 75% dikuasai asing; batubara 75% dikuasai asing; Migas 84% dikuasai asing; perkebunan 75% dikuasai asing; perbankkan 60-70% dikuasai asing.

Freeport Dan Newmont adalah VOC Gaya Baru

06-21-10.08.27

Kisruh soal perpanjan kontrak Freeport yang bermuara pada terbelahnya para manteri di jajaran kabinet pemerintahan Jokowi-JK, saya jadi ingat beberapa kisah menarik kesaksian John Perkins, mantan bandit ekonomi binaan intelijen Amerika Serikat.

Melalui bukunya yang terkenal “Confession of Economic Hitman dan The Secret History of the American Empire”, sepak-terjang beberapa korporasi AS itu terungkap. Pada 1995, Perkins sempat dikontak sebuah firma konstruksi dan konsultan Stone and Webster Engineering Company(SWEC).

SWEC mengatakan kepada Perkins, berencana untuk membangun proyek kompleks pemrosesan bahan kimia di Indonesia yang bernilai kurang lebih 1 milyar dolar AS. Namun yang bikin SWEC kebingungan, bagaimana caranya membayar salah seorang anggota keluarga Suharto sebesar 150 juta dolar AS. Itulah makanya pihak SWEC bertanya kepada Perkins yang waktu itu masih jadi bandit ekonomi yang punya pengalaman luas bermain di Indonesia.

Empat opsi suap para pejabat

06-21-10.09.58

Perkins menawarkan empat opsi untuk menyuap para pejabat tinggi maupun keluarga para pejabat tersebut. Dalam hal proyeknya SWEC ini yang dimaksud adalah keluarga Suharto:

  • Pertama, sewa bulldozer, mesin Derek, truk, dan peralatan berat lainnya dari perusahaan milik keluarga Suharto dan kroninya dengan harga lebih tinggi dari harga normal.
  • Kedua, dengan mengalihkan kontrak beberapa proyek kepada perusahaan milik keluarga tersebut dengan harga tinggi.
  • Ketiga, menggunakan cara serupa untuk memenuhi kebutuhan makanan, perumahanan, mobil, bahan bakar, dan kebutuhan lainnya.
  • Keempat, mereka bisa menawarkan diri untuk memasukkan putra-putri para kroni orang Indonesia itu ke beberapapa kampus prestisius AS, menanggung biasaya mereka, dan menggaji mereka setara dengan konsultan dan pegawai perusahaan ketika berada di AS.

Berdasarkan pengalaman Perkins sebelumnya sebagai bandit ekonomi pelayan beberapa korporasi asing di Indonesia, siasat tersebut biasanya sangat berhasil untuk membelokkan arah kebijakan pemerintahan yang menguntungkan korporasi-korporasi asing. Bahkan beberapa perusahaan dan eksekutif AS yang pernah melakukan praktik-praktik semacam ini tak pernah terseret hukum.

Hanya saja, Perkins mungkin tak membayangkan bahwa tiga tahun kemudian, pada Mei 1998, pemerintahan Suharto runtuh yang berakibat seluruh keluarga dan kroni bisnis Cendana tidak lagi berada dalam posisi mengatur arah kebijakan perekonomian nasional. Alhasil, skenario SWEC hancur berantakan.

Pada 15 Maret 2006, The Boston Globe memuat tajuk di halaman muka: Memo Suap dan Bangkrutnya Stone & Webster. Dalam liputannya the Boston Globe membeberkan kisah tragis bagaimana perusahaan yang berdiri sejak 1889 dan punya sejarah yang cemerlang itu ambruk dengan mencatatkan kebangkrutannya pada 2000. Sehingga perusahaan itu diakuisisi Shaw Group.

Dalam kesimpulan wartawan Globe, Steve Bailey, keruntuhan tersebut berpangkal pada “Memo Kritis” yang membeberkan suatu usaha rahasia perusahaan secara mendetail. Yaitu membayar suap senilai 147 juta dolar AS kepada seorang kerabat Presiden Suharto untuk mengamankan kontrak terbesar sepanjang sejarah Stone & Webster.

Apakah rent seeking activities seperti terungkap melalui kesaksian Perkins tersebut kemudian berhenti menyusul kejatuhan Suharto dan beralihnya pemerintahan ke tangan sipil? Sepertinya, hanya ganti aktor dan ganti aturan main. Sedangkan secara skematik, tetap berada dalam orbit pengaruh kepentingan korporasi-korporasi asing.

06-21-10.26.00

Menurut cerita seorang narasumber kepada Perkins, sejak Suharto lengser pada 1998, segalanya malah lebih buruk lagi. Ketika anggaran militer dipangkas dengan perhitungan bahwa para petinggi militer akan bisa dijinakkan, para jenderal tahu ke mana mereka harus meminta bantuan: perusahaan-perusahaan pertambangan dan energi asing.

Model semacam ini menurut Perkins mirip seperti di Nigeria, Kolombia,dan Nikaragua.
Alhasil, selain sumberdaya alam, angkatan bersenjata kita pun berada dalam pengaruh kepentingan-kepentingan korporasi asing. Si nara sumber dengan nama samaran Emil ini, kemudian mendesak Perkins untuk menginformasikan hal ini kepada seluruh dunia.

Agaknya, pertemuan dengan Emil maupun memori pertemuannya dengan seorang petinggi SWEC itulah yang mendorong dirinya menulis kedua buku tersebut.

Masih cerita seputar betapa rapuhnya militer kita dirembesi kepentingan-kepentingan korporasi asing, tak ada berita yang lebih spektakuler selain kelakuan sebuah perusahaan berbasis di New Orleans, Freeport McMoRan Copper and Gold. Betapa tidak. Menurut sebuah artikel The New York Times maupun Associated Press terbitan 30 Desember 2005, para petinggi korporasi tambang dan emas tersebut membayar (baca: Suap) sebesar 20 juta dolar AS kepada para komandan dan unit militer di Papua selama tujuh tahun (yang berarti sejak 1998), sebagai imbalan perlindungan terhadap berbagai fasilitas mereka di sana.

Fakta ini jadi krusial, karena dengan begitu hanya sepertiga dari anggaran untuk angkatan bersenjata Indonesia yang berasal dari anggaran negara. Selebihnya, dikumpulkan dari sumber “tak resmi” sebagai “biaya perlindungan,” sehingga administrasi militer bisa berjalan secara mandiri, terpisah dari kontrol keuangan pemerintah.

Modus pemberian dana bantuan dalam rangka melayani kepentingan korporasi asing, juga diungkap Perkins terkait sepak-terjang Newmont Minig Corp, yang berbasis di Denver.

Sebagai perusahaan penghasil emas terbesar di dunia, Newmont telah membuang arsenic dan merkuri secara illegal ke lautan di Teluk Buyat, Jadi rupanya, berdasarkan kesaksian Perkins, keterlibatan dirinya dalam merekomendasikan pembangunan jaringan listrik, jalanan, pelabuhan dan infrastruktur atas bantuan para bandit ekonomi pada 1970-an, ternyata pada perkembangannya ditujukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan Newmont menjalankan kegiatan penambangan sekaligus meracuni laut.

Intinya, ketika Suharto lengser dan beralih ke pemerintahan sipil di era reformasi, pada perkembangannya justru perusahaan tambang dan energi mengendalikan sistem regulasi Indonesia yang lemah.

Perkins benar adanya. Lahirnya UU No 22/2001 tentang Migas maupun UU No 20/2002 maupun UU No 30/2009 tentang kelistrikan, sepenuhnya berada dalam supervisi kepentingan-kepentingan korporasi asing.

Bahkan UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara yang pada dasarnya dimaksud untuk melumpuhkan dominasi Freeport dan Newmont melalui kewajiban membangun smelter untuk pemurnian konsentrat, telah dijegal melalui keluarnya PP No/2014, yang tetap memberi hak istimewa kepada kedua korporasi raksasa tersebut.

Pertemuan Bos Freeport Dengan Keluarga JK

06-21-09.59.54

Masyarakat jangan hanya menyorot mantan Ketua DPR RI Setya Novanto terkait kasus Freeport. Karena kalau hanya terfokus pada Novanto, persoalan Freeport tak akan bisa diselesaikan.

“Makanya itu, kalau terjebak pada Pak Novanto, kami meyakini tidak akan banyak mengubah, tidak akan memperbaiki keberadaan Freeport untuk kepentingan bangsa,” tegas Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira (Jumat, 18/12).

Karena itu dia menegaskan semua yang terlibat cawe-cawe dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut harus dibongkar semua.

Makanya dia meminta pertemuan Chairman Of The Board Freeport McMoran Inc, James R Moffet atau Jim Bob, dengan keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dibongkar.

“Semua yang terlibat itu baiknya dibongkar semua. Pak Novanto itu kan baru satu sisi dalam hubungannya dengan Freeport,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra, Andre Rosiade mengungkapkan ada pertemuan antara Chairman Of The Board Freeport McMoran Inc, James R Moffet sewaktu berkunjung ke Indonesia dengan keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), beberapa waktu lalu.

Keluarga JK yang dimaksud oleh Andre adalah keponakan JK yang bernama Erwin Aksa dan adik iparnya, Aksa Mahmud. Pertemuan itu berlangsung di kantor Bosowa yang tepatnya berada di gedung menara karya lantai 10, Jakarta.

“Ini jelas jadi pertanyaan besar masyarakat dan tentunya kami. Disaat ramainya isu perpanjangan kontrak karya Freeport, mereka buat pertemuan. Kami menduga ada strategi lobi-lobi PT Freeport kepada orang yang dianggap dekat dengan wapres JK,” beber Andre.

Referensi

  • ^nurjaman.org/kajian-penguasaan-tanah-indonesia-oleh-pihak-asing-oleh-nurjaman-center-for-indonesian-democracy-ncid/
  • ^islampos.com/inilah-alasan-mengapa-indonesia-tidak-boleh-kaya-206146/
  • ^moeflich.wordpress.com/2014/08/07/siapa-pemilik-dan-yang-menguasai-kekayaan-alam-indonesia-buka-mata/
  • ^eramuslim.com/berita/nwo-untold/cerita-john-perkins-tentang-freeport-dan-newmont-sebagai-voc-gaya-baru.htm
  • ^eramuslim.com/berita/nasional/pdip-bongkar-pertemuan-bos-freeport-dengan-keluarga-jk.htm
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s