Fatwa MU: LGBT Haram!

Pic07.44.34

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin resmi menyatakan sikap bahwa segala bentuk penyimpangan dan propaganda lesbian, gay, bisexual, transgender (LGBT) diharamkan di Indonesia.

“Pernyataan MUI pada dasarnya menyatakan menolak segala bentuk propaganda maupun dukungan terhadap LGBT di Indonesia,” ujar KH Ma’ruf Amin di Aula Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2016).

Penolakan tersebut dinyatakan Ma’ruf lantaran dalam ajaran agama Islam telah menyalahi kodrat dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

“Aktivitas LGBT bertentangan dengan Pancasila terutama di Sila 1 dan 2 serta UUD 1946 khususnya Pasal 29 Ayat 1 dan UU No 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga menegaskan, LGBT bertentangan dengan fatwa MUI yang menyatakan bahwa segala bentuk penyimpangan hukumnya haram dan apabila dilaksanakan merupakan suatu bentuk kejahatan.

“Kita mendukung pemerintah untuk segera mempidanakan segala bentuk baik propaganda maupun dukungan terhadap LGBT,” tukasnya.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

— Ketentuan Hukum

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh mengatakan, dalam fatwa ini diatur beberapa ketentuan hukum.

  • Pertama, hubungan seksual hanya dibolehkan untuk suami istri. Yakni pasangan laki-laki dan wanita berdasarkan pernikahan yang sah secara syari.
  • Kedua, orientasi seksual terhadap sesama jenis atau homoseksual adalah bukan fitrah tetapi kelainan yang harus disembuhkan.
  • Ketiga, pelampiasan hasrat seksual kepada sesama jenis hukumnya haram. Tindakan tersebut merupakan kejahatan atau jarimah dan pelakunya dikenakan hukuman, baik had maupun takzir oleh pihak yang berwenang.
  • Keempat, melakukan sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa besar dan pelakunya dikenakan had untku zina.
  • Kelima, pelampiasan hasrat seksual dengan sesama jenis selain dengan cara sodomi hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman takzir.

— Ketentuan Lain

  • Pertama, pelampiasan hasrat seksual dengan sesama jenis, dan korbannya adalah anak-anak, terkena hukuman had dan takzir. Selain itu pelakunya diberikan tambahan hukuman, pemberatan bahkan hingga hukuman mati.
  • Kedua, pelampiasan nafsu seksual kepada seseorang yang belum memiliki ikatan pernikahan yang sah baik itu kepada lawan jenis maupun sesama jenis. Baik dewasa atau anak-anak hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman takzir.
  • Ketiga, melegalkan aktivitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya hukumnya haram.

— Rekomendasi

  • Pertama, DPR dan pemerintah diminta untuk menyusun peraturan perundang undangan yang mengatur larangan legalisasi terhadap komunitas homoseksual serta  komunitas lain yang memilki orientasi seksual menyimpang,” ungkap Niam.
  • Kedua, pemerintah harus merehabilitasi pelaku penyimpangan seksual sebagai wujud tanggung jawab sosial untuk penyembuhan.
  • Ketiga, pemerintah harus mengatur mekanisme hukuman berat terhadap aktivitas sodomi yang dapat berfungsi untuk memberi efek jera pada pelaku.  Serta, memasukkan aktivitas seksual menyimpang sebagai delik umum atau delik biasa dan merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur kemanusiaan.
  • Keempat, yang tidak kalah penting adalah pemerintah wajib mencegah meluasnya penyimpangan orientasi seksual. Artinya kalau ada orang yang terindikasi memiliki sifat lelaki yang sifatnya keperempuan atau perempuan yang kelaki-lakian itu ada langkah-langkah penyembuhan. Pengembalian kepada fitrah kemanusiaan.
  • Kelima, pemerintah tidak boleh mengakui pernikahan sesama jenis. Hal tersebut dikarenakan bertentangan dengan prinsip-prinsip bernegara. Keenam, pemerintah dan masyarakat tidak boleh membiarkan aktivitas seksual sesama jenis dan orientasi penyimpangan seksual lainnya hidup dan tumbuh di tengah masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban sosial dan hukum.

MUI Minta Pemerintah Tolak Dana Asing untuk LGBT

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah melarang masuknya dana asing yang diperuntukkan bagi kampanye dan sosialisasi gerakan Lesbian, Biseksual, Gay dan Transgender (LGBT) di Indonesia. Dana dari organisasi internasional maupun perseorangan diminta MUI ditolak.

“Pihak mana pun, termasuk organisasi internasional, kami dukung pemerintah melarang dana untuk kampanye dan sosialisasi. Kami akan melakukan apa saja, sesuai kebijakan pemerintah, agar dana asing tersebut dihentikan,” kata Ketua MUI, Ma’ruf Amin saat jumpa pers di Gedung MUI, Jakarta, Rabu 17 Februari 2016.

Ma’ruf mengatakan, setiap kegiatan atau aksi LGBT di Indonesia harus dihentikan. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan nilai luhur bangsa Indonesia yang menganut nilai-nilai Ketuhanan. MUI meminta pihak asing, agar menghormati dengan tidak menyalurkan dana dukungan ke Indonesia.

Imbauan itu disampaikan MUI, terkait dugaan masuknya dana dari LSM asing yang mendukung kegiatan LGBT di Indonesia.

UNDP Adalah Pendana LGBT

Belakangan, UNDP disebut sebagai salah satu badan yang mengucurkan dana sosialisasi dan penulisan laporan berjudul “Being LGBT in Asia” pada tahun 2013 silam. Dana itu antara lain, digunakan untuk seminar soal LGBT di Bali, yang menghasilkan laporan perspektif terhadap LGBT di Indonesia yang masih didiskriminasi. Dana itu juga mengucur di negara Asia lain seperti Thailand dan Malaysia.

“Hal itu merupakan bentuk kehendak buruk yang ingin merusak keyakinan dan karakteristik bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.

Pemerintah juga diharapkan dapat mengadakan program baik kerja dan anggaran di bidang pendampingan, serta rehabilitasi bagi komunitas LGBT.

“Demikian pula, hendaknya pemerintah meningkatkan dukungan dalam bentuk pemberian modal usaha bagi mereka yang telah selesai menjalani program (pendampingan),” katanya.

MUI Tolak Segala Bentuk Dukungan LGBT di Indonesia

Screenshot_2016-05-06-17-52-47_1

KH Ma’ruf Amin

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin menegaskan, menolak segala bentuk dan tindakan promosi dan dukungan terhadap perkembangan LGBT di Indonesia. MUI,  Ma’ruf mengatakan, turut menekankan dukungan kepada pemerintah Indonesia, untuk menolak masuknya dana asing terhadap sosialisasi dan dukungan terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

“Menolak masuknya dana asing dari organisasi dan perusahaan internasional,” kata Ma’ruf, Rabu (17/2/16).

Forum Ukhuwah Islamiah MUI ini sengaja menggelar konferensi pers terkait LGBT. Selain itu, Ma’ruf mengatakan MUI mendorong proses pembuatan peraturan perundang-undangan, yang akan melarang aktivitas LGBT dan penyimpangan lain untuk diterapkan di Indonesia. MUI, menilai perilaku LGBT dan penyimpangan-penyimpangan serupa, agar dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan di Indonesia.

Ma’ruf menambahkan MUI meminta agar pihak berwenang dapat mempidanakan orang-orang yang mengajak, mempromosikan dan membiayai aktivitas LGBT di Indonesia. Hal itu dikarenakan MUI menganggap aktivitas LGBT yang dibiarkan, akan merusak masa depan anak-anak bangsa Indonesia.

MUI sendiri, mengategorikan LGBT sebagai sebuah perilaku yang diharamkan dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Menurut Ma’ruf, LGBT merupakan sebuah penyakit yang sangat berbahaya bagi kesehatan, karena merupakan sumber dari penyakit-penyakit menular.

Semua Elemen Umat Islam Harus Mendukung Gerakan Nasional Ayo Ke Masjid

Ketua Majlis Ulama Indonesia, KH. Ma’ruf Amin mengatakan semua elemen umat Islam harus mendukung GNKM (Gerakan Nasional Ayo Ke Masjid). Hal tersebut dikatakan saat menerima kunjungan dari Panitia Mukernas (Musyawarah Kerja Nasional) Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia di Gedung MUI Jalan Proklamasi nomor 51 Jakarta.

Menurutnya Gerakan Nasional Ayo Ke Masjid yang di gagas dan akan di-launcing oleh JPRMI pada acara Mukernas 26-28 Februari 2016 mendatang adalah program yang sangat positif dan akan berdampak sangat baik untuk pelakunya juga untuk negeri ini.

“Masjid adalah pusat pembinaan moral dan akhlak, oleh karenanya jangan sampai ada satu jengkal tanahpun yang lepas dari pengaruh masjid” jelasnya

Sambil mengutip ayat suci Al-Quran surat At-Taubah ayat 18, tokoh Nahdatul Ulama ini juga mengingatkan bahwa setiap muslim berkewajiban untuk memakmurkan masjid.

“Setiap orang yang mengaku beriman harus terlibat dalam program-program yang bertujuan untuk memakmurkan masjid” pungkasnya.

Kota Bandung akan jadi tuan rumah perhelatan Musyawarah Kerja Nasional JPRMI (Jaringan Pemuda & Remaja Masjid Indonesia). Mukernas JPRMI yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 26, 27 dan 28 februari 2016 mendatang ini akan di hadiri oleh ratusan perwakilan pemuda dan remaja masjid yang berasal dari 28 provinsi se-Indonesia.

JPRMI Siap Bendung Gerakan LGBT

Pic55.49

JPRMI (Jaringan Pemuda & Remaja Masjid Indonesia) menyatakan siap menolak dan membendung kampanye LGBT yang akhir-akhir ini sedang marak. Hal tersebut disampaikan oleh Juni Supriyanto selaku Sekretaris Jendral JPRMI saat menanggapi permintaan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia dalam kunjungan silaturahminya bersama pengurus JPRMI ke Gedung MUI jalan Proklamasi nomor 51 Jakarta.

Juni mengatakan JPRMI Pusat akan memberikan intruksi secara khusus kepada ribuan pengurus dan anggotanya di daerah untuk melakukan upaya-upaya menolak kampanye LGBT ini.

Selain itu Juni menambahkan pihaknya juga mendorong dan mendukung pemerintah untuk melakukan rehabilitasi terhadap penderitanya.

“LGBT ini kan penyakit yang bisa disembuhkan, oleh karena itu kita mendorong dan mendukung langkah-langkah pemerintah untuk melakukan merehabilitasi terhadap penderita LGBT sehingga mereka bisa segera sembuh dan berinteraksi normal di tengah-tengah masyarakat” jelasnya.

Dalam pertemuan silaturahmi pengurus JPRMI ke Majelis Ulama Indonesia, KH. Ma’ruf Amin selaku ketua MUI mengaku resah dengan gerakan kampanye LGBT yang secara akhir-akhir ini marak dan dilakukan terang-terangan dilakukan oleh aktivis LSM dengan dukungan dana dari luar negri yang tidak terbatas. Menurutnya LGBT adalah penyakit yang sangat merusak fitrah manusia, oleh karenanya segenap umat Islam mulai dari ulama, Ormas Islam, remaja masjid dan eleman lainnya harus bekerjasama menolak dan membendung kampanye LGBT.

“MUI sudah mengeluarkan himbauan dan fatwa tentang haramnya LGBT. Namun himbauan dan fatwa saja tidak cukup. Perlu dukungan dari segenap Islam umat, salah satunya dari unsur pemuda dan remaja masjid” jelasnya.


Referensi

  • ^republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/02/17/o2ojks384-mui-tolak-segala-bentuk-dukungan-lgbt-di-indonesia
  • ^okezone.com/read/2016/02/17/337/1314344/sah-mui-haramkan-lgbt
  • ^icmi.or.id/blog/2016/01/mui-sudah-keluarkan-fatwa-haram-lgbt
  • ^suara-islam.com/mobile/detail/12985/MUI-Keluarkan-Fatwa-Haram-LGBT
  • ^viva.co.id/news/read/737140-mui-minta-pemerintah-tolak-dana-asing-untuk-lgbt
  • ^dakwatuna.com/2016/02/18/79141/ketua-mui-semua-elemen-umat-islam-harus-mendukung-gerakan-nasional-ayo-ke-masjid/#ixzz40VtpWsIf
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s