1. Daftar panjang upaya pelemahan KPK

Kejadian yang menimpa Samad, Bambang, Adnan dan Zulkarnain menambah daftar panjang cobaan yang menimpa KPK sejak lembaga itu berdiri tahun 2002.

Status tersangka Komjen Budi Gunawan oleh lembaga anti-gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata berujung panjang.

Jumat (23/1) pagi, linimasa Twitter saya dipenuhi oleh berita mengenai penangkapan deputi KPK Bambang Widjojanto ketika mengantar anaknya ke sekolah oleh petugas dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Bambang dituduh terlibat dalam pemberian keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa pilkada di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada tahun 2010.

Bambang pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan dirinya pun terkesan sangat buru-buru di tengah-tengah derasnya pemberitaan antara Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua KPK Abraham Samad.

Ia dilaporkan oleh politisi PDI-Perjuangan Sugianto Sabran ke Bareskrim pada 19 Januari lalu. Rupa-rupanya, Sugianto adalah kandidat kepala daerah yang didiskualifikasi kemenangannya oleh MK. Saat itu Bambang masih berstatus sebagai pengacara yang sering bertugas di MK dan memang terlibat dalam penanganan kasus tersebut.

Kejadian yang menimpa Bambang menambah daftar panjang cobaan yang menimpa KPK sejak lembaga anti-rasuah itu berdiri pada tahun 2002.

Belum lagi, Sabtu (24/1), pagi kita kembali dikejutkan oleh pemberitaan bahwa pimpinan KPK lainnya, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain, juga dilaporkan ke Bareskrim atas dua kasus yang berbeda. Adnan dilaporkan atas dugaan pengambilalihan sebuah perusahaan di Berau, Kalimantan Timur, pada tahun 2006. Sedangkan Zulkarnain karena keterlibatannya saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan TInggi Jawa Timur pada tahun 2008.

Hal ini menunjukkan pula bahwa masih ada upaya-upaya eksternal yang mencoba untuk melemahkan KPK yang notabene telah banyak berjasa dalam memberantas kejahatan korupsi di negara ini.

Sebut saja kasus Cicak vs Buaya yang melibatkan mantan Kabareskrim Mabes Polri Jenderal (Purn) Susno Duadji. Jenderal yang teleponnya disadap oleh KPK untuk kepentingan investigatif itu berbuah penangkapan dua penyidik KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Riyanto. Mereka dituduh melakukan pemerasan dan penyuapan.

Belum lagi jika mengingat kasus pembunuhan Nazaruddin yang menyeret mantan ketua KPK Antasari Azhar ke balik jeruji penjara. Antasari, dalam berbagai wawancara di penjara, berkali-kali telah menyatakan bahwa ia tak bersalah. Dan entah kenapa, saya percaya bahwa beliau memang tidak bersalah, melainkan korban dari konspirasi tingkat tinggi yang tidak menginginkan kekuasaan KPK bergerak menyentuh orang-orang tertentu pada saat Antasari bertugas.

Bulan ini pula, ketua KPK Abraham Samad menjadi korban “pembunuhan karakter”. Dimulai dari penyebaran editan foto mesra Abraham bersama Putri Indonesia 2014 Elvira Devinamira yang hanya cocok untuk dipajang di tabloid murahan. Kemudian disusul oleh serangan politik dari PDI-Perjuangan yang digembar-gemborkan oleh Hasto Kristiyanto yang memberikan impresi pada media bahwa Abraham adalah seorang penyidik yang ambisius dan haus kekuasaan untuk menduduki jabatan Wakil Presiden Indonesia.

”KPK memang memiliki kekuatan yang sangat besar dan wajar jika ditakuti oleh birokrat-birokrat yang tidak bersih. Tidak heran jika ada pihak tertentu yang menyerang lembaga ini.”

Institusi KPK memang memiliki kekuatan yang sangat besar dan wajar jika ditakuti oleh birokrat-birokrat yang tidak bersih. Tidak heran jika ada pihak tertentu yang menyerang lembaga ini.

Meskipun begitu, saya berharap bahwa KPK hendaknya tidak mundur dalam melaksanakan tugasnya dengan semua cobaan ini. Semoga penyidik KPK lainnya tidak terganggu dan justru semakin termotivasi untuk mengusut tuntas dugaan rekening gendut Budi Gunawan, yang telah dijadikan tersangka dalam kasus gratifikasi.

Menyebut Budi Gunawan, seperti yang disebut-sebut media, mungkin tidak berlebihan pula bahwa sumber awal dari segala perseteruan ini adalah penetapan dirinya sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo awal Januari lalu.

Dalam kasus Bibit-Chandra, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Delapan untuk mengusut tuduhan penangkapan Bibit-Chandra. Hasilnya? Tim Delapan berhasil “menyelamatkan Bibit dan Chandra” diikuti oleh beberapa keputusan strategis lainnya, salah satunya adalah pengunduran diri Susno Duadji.

Jokowi mungkin dapat melakukan hal yang sama. Bagaimanapun dia adalah presiden dari negara yang sedang menyaksikan pertikaian antara dua institusi penegakan hukum yang sangat penting. Terlepas dari segala tuduhan-tuduhan, saya berharap kebenaran yang menang, tidak ada lagi drama yang melemahkan KPK (walaupun rasanya itu sungguh mustahil). [1]

2. Tiga poin penting revisi UU KPK dan kontroversinya

Golkar mengaku diajak PDI-P, sementara itu PDI-P menolak disebut inisiator. 

Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat ramai-ramai menggulirkan draf revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kali ini ada 15 catatan perubahan yang diajukan, mulai dari penyadapan, pengawasan, fokus pencegahan, hingga umur KPK.

Setidaknya ada 3 poin penting terkait rencana revisi ini:

  • (a). Usia KPK 12 tahun saja

Dalam Pasal 5 dan Pasal 73 disebutkan bahwa usia KPK akan dibatasi 12 tahun sejak disahkan. Usulan ini langsung menuai protes dari aktivis antikorupsi.

“Ini akan jadi kiamat buat pemberantasan korupsi. KPK itu anak kandungnya reformasi. Ada mandat dari rakyat yang sudah muak dengan korupsi. Jangankan 12 tahun, 100 tahun dari sekarang KPK masih relevan selama masih ada korupsi,” kata aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Lola Easter Kaban.

  • (b). Mekanisme penyadapan harus diatur

Izin penyadapan ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a RUU KPK, yang intinya mewajibkan KPK untuk memperoleh izin penyadapan dari ketua pengadilan negeri.

Menurut anggota DPR dari Partai Golkar Tantowi Yahya, soal penyadapan ini pernah disinggung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang mengatakan bahwa memang perlu diatur.

  • (c). Ada badan yang mengawasi KPK

Usulan ini datang dari Golkar. Mereka menginginkan ada badan yang mengawasi KPK untuk menjaga akuntabilitasnya.

“Supaya lembaga ini tidak menjadi alat kekuasaan. Nanti tebang pilih,” kata Tantowi.

Benarkah semua fraksi setuju?

Anggota PDI-P Masinton Pasaribu membantah partai yang dibesut oleh Megawati Soekarno Putri ini menjadi inisiator revisi Undang-undang KPK. Ia mengklaim usulan ini juga diamini oleh fraksi lain.

“Semua sama-sama. Termasuk yang enggak ada nama (di lembar tanda tangan). Semuanya. Cuma kan (lainnya) malu-malu saja,” katanya.

Masinton menyebut fraksi non pemerintah belum mau berterus terang ke publik, padahal mereka juga mendukung. Ia memastikan dukungan itu akan segeral menyusul dalam waktu dekat, termasuk dari Fraksi Gerindra.

Namun ini dibantah oleh Gerindra.

“Waduh, siapa bilang setuju. Kami setuju enggak, menerima juga enggak. Kalau PDI-P bilang itu cuma klaim. Sampai hari ini kami belum memutuskan menerima atau mendukung,” kata anggota Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa.

Menurut Desmond, masih ada beberapa klausul yang patut dipertanyakan, misalnya terkait umur KPK hanya 12 tahun. Ia tak setuju KPK hanya disebut sebagai alat. “Tujuan akhirnya yang penting ya zero corruption itu,” katanya.

Hari ini, kata Desmond, yang paling penting justru melakukan evaluasi terhadap target KPK. KPK harus menargetkan korupsi diberantas hingga kapan.

“Iya kalau lihat di undang-undang itu KPK sifatnya ad hoc. Parameternya harus yang jelas, sampai kapan, dan apa ukurannya kejaksaan dan KPK sudah maksimal memberantas korupsi,” katanya.

Johan Budi: KPK tidak ada batasan waktu kerja

Menanggapi usulan dan sikap anggota DPR dari berbagai fraksi, pelaksana tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi menyatakan memang ada sebagian anggota DPR yang ingin mereduksi kewenangan KPK.

Menurut Johan usulan sebagian anggota DPR itu justru meresahkan, apalagi klausul tentang umur KPK hanya 12 tahun setelah disahkan revisi tersebut.

“Itu jelas bertentangan dengan Tap MPR 8/2001 yang jelas disebut KPK tidak diberi ruang atau batasan waktu untuk bekerja, karena korupsi sangat banyak. Dan kita sepakat itu,” katanya.

Pimpinan KPK selanjutnya sepakat menolak semua usulan revisi UU KPK tersebut. [2]

3. Revisi undang-undang lemahkan KPK

Beberapa klausul dalam revisi UU KPK dianggap melemahkan lembaga anti-korupsi ini. Apa saja klausul tersebut?

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menggulirkan isu revisi undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa klausul dalam revisi tersebut dianggap melemahkan KPK.

Penyadapan harus seizin pengadilan

Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan usulan DPR bahwa KPK harus izin terlebih dulu untuk menyadap seseorang dapat melemahkan, mengerdilkan, dan mereduksi kewenangan KPK.

Namun pendapat Indriyanto ini berbeda dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengatakan bahwa kewenangan penyadapan harus seizin pengadilan agar tidak melanggar hak asasi.

“Kewenangan penyadapan agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM yaitu hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang telah diproses pro-justicia,” kata Yasonna dalam rapat Badan Legislasi DPR RI, Selasa, 16 Juni.

Tapi Indriyanto tidak setuju karena konsep yang dikemukakan Yasonna akan meniadakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK.

Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

Usulan revisi undang-undang memang sudah sejak lama diwacanakan di DPR, tapi kali ini Plt Ketua KPK Taufiqurrachman Ruki kembali mengangkat isu tersebut.

“Yang paling penting apapun itu, substansinya tidak boleh memperlemah KPK,” kata Ruki.

Menurutnya, yang mendesak untuk direvisi tahun ini adalah mengangkat penyidik sendiri. Yang kedua, meningkatkan peran, fungsi, status dan struktur penasehat KPK.

Usulan terakhir adalah terkait penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh KPK. “Memberi izin penghentian penyidikan kepada KPK, dan memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK,” kata Ruki.

Padahal berdasarkan UU tersebut, KPK dinyatakan tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Mengapa Ruki mendukung klausul ini?

“Dulu dalam konsep awal UU tentang KPK, pimpinan KPK tidak boleh menghentikan penyidikan dalam hal demi hukum terpaksa juga harus dihentikan maka harus dengan seizin penasihat KPK, tentu dengan prosedur khusus,” ujar Ruki.

Kasus yang ditangani KPK dibatasi

Pegiat anti korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengungkap wacana dalam revisi UU KPK salah satunya adalah pembatasan nilai nominal korupsi yang akan ditangani KPK.

“Kalau sebelumnya Rp 1 miliar, sekarang akan menjadi Rp 5 miliar,” katanya pada Rappler hari ini, Rabu, 17 Juni.

Pembatasan ini merugikan lembaga anti-rasuah, karena akan berpengaruh terhadap produktivitas.

Masuk Prolegnas

Di balik kontroversi terhadap UU KPK, Yasonna mengumumkan di DPR bahwa revisi sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2015.

Yasonna berdalih, penundaan terhadap revisi UU KPK akan menimbulkan masalah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. [3]

4. Kontroversi 15 poin usulan revisi UU KPK

Dalam konferensi persnya, Rabu, 7 Oktober, KPK membedah satu-per satu poin usulan yang justru dianggap melemahkan, bukan menguatkan lembaga anti-rasuah itu.

image

Rappler.Com menggabungkan 15 poin yang menjadi keberatan KPK dan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal revisi UU tersebut.

  1. Umur KPK dibatasi hanya 12 tahun. Pasal 5 dan pasal 73 revisi UU KPK ini menyebutkan secara spesifik bahwa usia KPK hanya 12 tahun sejak revisi UU KPK disahkan. Menurut KPK, tidak perlu dilakukan pembatasan masa kerja KPK. Sebab, pasal 2 angka 2 TAP MPR No. 8 tahun 2001 mengamanatkan pembentukkan KPK dan tidak disebutkan adanya pembatasan waktu.
  2. KPK tidak lagi miliki tugas dan kewenangan lakukan penuntutan. Revisi UU KPK menghapuskan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan. Hal ini tercantum dalam pasal 53 revisi UU KPK. Implikasi dari pasal ini adalah KPK tidak lagi memiliki kewenangan menuntut, dan proses penanganan perkara di lembaga antirasuah akan diserahka kepada kepolisian.
  3. KPK kehilangan tugas dan kewenangan monitoring Selain hilangnya penuntutan, revisi UU KPK juga menghilangkan tugas KPK dalam melakukan monitoring.
  4. KPK hanya bisa tangani perkara korupsi dengan kerugian negara Rp 50 miliar ke atas. Ini berarti bahwa KPK harus menyerahkan penyidikan kepada kepolisian dan kejaksaan. Menurut ICW, jika berkaca dari UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK yang berlaku sekarang, nilai kerugian negara yang ditentukan bagi KPK hanya sebesar Rp 1 miliar. Dengan angka ini, ada banyak perkara korupsi besar (grand corruption) yang juga berhasil diungkap oleh KPK. Menurut KPK, pembatasan ini tidak mendasar karena lembaga ini fokus kepada subyek hukum, bukan pada kerugian negara.
  5. KPK lebih diarahkan pada tugas pencegahan Korupsi. Diatur dalam pasal 1 angka 3, yang berbunyi: “Pemberantasan korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui koordinasi, supervisi,monitoring penyelenggaraan negara yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.”
  6. KPK tidak dapat membuat perwakilan di daerah provinsi. Dalam UU KPK yang saat ini berlaku, pasal 16, KPK memiliki kewenangan untuk membentuk kantor perwakilan di daerah provinsi.
  7. KPK harus mendapatkan izin ketua pengadilan untuk lakukan penyadapan. Izin penyadapan ini diatur dalam pasal 14 ayat 1 huruf a RUU KPK. Pada intinya, mewajibkan KPK untuk memperoleh izin penyadapan dari ketua Pengadilan Negeri. Menurut KPK, berdasar putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003, MK menyatakan bahwa kewenangan penyadapan KPK tidak melanggar konstitusi sehingga perlu dipertahankan. Dan selama ini kewenangan menyadap sangat mendukung keberhasilan KPK memberantas korupsi. Jika dicabut, akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
  8. KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi. Salah satu keistimewaan KPK saat ini adalah tidak adanya mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan juga penuntutan (pasal 40 UU KPK). Menurut ICW, hal ini adalah salah satu parameter yang menjamin kualitas penanganan perkara di KPK yang harus dipastikan sangat matang.
  9. KPK tidak bisa melakukan rekrutmen pegawai secara mandiri. Pasal 25 ayat 2 revisi menyebutkan bahwa KPK tidak bisa melakukan rekrutmen pegawai mandiri. Yang dapat menjadi pegawai KPK adalah pegawai negeri yang berasal dari Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangungan, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Menurut KPK, lembaga ini harus diberikan kewenangan rekruitmen pegawai mandiri, termasuk mengangkat penyelidik, penyidik, penuntut umum. Mereka diangkat langsung oleh pimpinan KPK berdasar kompentensi bukan status sebagai polisi atau jaksa.
  10. KPK wajib lapor ke kejaksaan dan Polri ketika tangani perkara korupsi. Pasal 52 menyebutkan bahwa KPK wajib memberi notifikasi (pemberitahuan) kepada kepolisian dan kejaksaan ketika menangani perkara korupsi. Kewajiban ini menempatkan KPK dalam posisi di bawah kejaksaan dan kepolisian, karena dalam revisi UU ini, kewajiban tersebut hanya ada bagi KPK, tapi tidak bagi kejaksaan dan kepolisian.
  11. KPK tidak dapat mengangkat penyelidik dan penyidik secara mandiri. Serupa dengan definisi pegawai KPK yang disebutkan dalam pasal 25 ayat (2) revisi UU KPK, ke depannya penyelidik dan penyidik KPK pun dibatasi hanya dapat dipilih dari unsur kepolisian dan kejaksaan, berdasarkan usulan dari masing-masing lembaga, sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 ayat (3) revisi UU KPK.
  12. Pemberhentian penyelidik dan penyidik harus berdasarkan usulan kejaksaan dan Polri. Selain pengangkatan penyelidik dan penyidik yang harus didasarkan oleh usulan kejaksaan dan Polri, pasal 45 ayat (1) revisi UU KPK menyebutkan pula bahwa pemberhentian penyelidik dan penyidik juga harus didasarkan oleh usulan dari kejaksaan dan Kepolisian.
  13. Pimpinan KPK berumur sekurangnya 50 tahun. Berdasar pasal 30 revisi UU KPK, salah satu syarat menjadi pimpinan KPK adalah berumur sekurang-kurangnya 50 tahun dan setinggi-tinginya 65 tahun.
  14. Dewan Kehormatan. Kewenangan dari Dewan Kehormatan sangat besar, salah satunya adalah kewenangan melakukan pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap sebagai pegawai KPK.
  15. Dewan Eksekutif. Revisi UU KPK menambahkan satu lagi bagian dari organisasi KPK yaitu, Dewan Eksekutif. Seperti disebutkan dalam pasal 23 ayat 6 RUU KPK, keberadaan anggota Dewan Eksekutif yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ada kekhawatiran dari kalangan aktivis antikorupsi, dewan eksekutif adalah titipan Istana. KPK tak bisa lagi merekrut pegawainya sendiri dan harus mendapatkan izin pengadilan untuk menyadap. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sikap bulat menolak revisi Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang lembaga tersebut. [4]

5. Sosok Masinton Pasaribu

Ia mewakili daerah pemilihan DKI Jakarta 2 di DPR RI dan ketika muda, pernah menjadi seorang buruh.

image

Nama anggota DPR RI asal PDI-Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, sedang ramai menjadi perbincangan publik. Pasalnya, ia dilaporkan oleh staf ahlinya sendiri ke pihak kepolisian dengan tuduhan telah menganiaya sang staf.

Benar atau tidaknya tuduhan tersebut tentu masih harus menunggu pemeriksaan oleh yang berwajib.

Sementara itu, untuk kamu yang baru mendengar namanya, berikut adalah lima hal tentang sosok Masinton:

  • (a). Wakil rakyat dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Saat ini Masinton adalah anggota Fraksi PDI-P di DPR RI yang berkiprah di Komisi III, yang membawahi hukum. Jalannya menuju Senayan ia rintis dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Saat maju dalam pemilihan umum legislatif 2014 lalu, Masinton mendapatkan nomor urut 3.
  • (b). Ketua Umum REPDEM. Sebagai kader PDI-P, salah satu bentuk kontribusi Masinton adalah dengan menjadi Ketua Umum REPDEM (Relawan Perjuangan Demokrasi), salah satu organisasi sayap partai politik berlambang banteng bermoncong putih tersebut.

image

  • (c). Aktivis pergerakan pemuda. Di kalangan aktivis, Masinton di masa mudanya dikenal sebagai pegiat pergerakan pemuda. Seperti dilansir situs mantonpasaribu.com, ia pernah menjadi bagian dari Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (FAMRED) dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI).
  • (d). Pernah menjadi buruh. Setelah lulus SMA, Masinton tidak bisa langsung mengenyam pendidikan di bangku kuliah karena keterbatasan kondisi ekonomi orang tuanya. Kurang lebih selama dua tahun pasca SMA, ia bekerja menjadi buruh harian lepas di pelabuhan Belawan, Medan. Usai berhenti bekerja sebagai buruh di pabrik, kemudian Masinton pindah ke Jakarta untuk bekerja sambil melanjutkan cita-citanya bisa kuliah di perguruan tinggi.
  • (e). Dukung revisi UU KPK. Kiprahnya di DPR RI sempat memicu kontroversi ketika sejumlah kalangan tak setuju dengan sikapnya mendukung revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). [5]

6. Ruki dan dugaan indikasi pelemahan KPK

Baru sepekan dilantik, Ruki sudah menuai kritik dari pegiat anti korupsi. Dia dianggap tidak mendukung penguatan KPK, seperti apa tuduhannya?

Kehadiran Taufiqurrahman Ruki menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tak disambut hangat pegiat anti-korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW), misalnya, melihat peran Ruki hanya akan melemahkan lembaga anti-rasuah tersebut.

Anggota ICW Ade Irawan mendaftar beberapa indikasi bahwa Ruki tak akan menguatkan KPK, sebaliknya malah melemahkan.

Ia mengatakan, “Setidaknya beberapa pernyataan dan sikap awal berpotensi merugikan KPK,” katanya kepada Rappler Indonesia, Jumat, 27 Februari.

Berikut beberapa pernyataan Ruki yang dianggap mengkhawatirkan:

  • Perekrutan 50 penyidik baru

“Saya katakan publik menganggap polisi melemahkan KPK. Lalu saya tanya, Anda mau memperkuat KPK, saya minta 50 penyidik. Lalu Pak Badrodin (Kepala Polisi RI) bilang siap, besok atau lusa akan dihadapkan pada kami 50 penyidik dengan kemampuan yang jelas,” kata Ruki dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, 20 Februari.

Menurut Ade, pernyataan ini sebenarnya dikeluarkan pertama kali oleh Ruki paska pelantikan di Istana Negara satu hari sebelumnya, Kamis, 20 Februari. Menurut Ade, pernyataan ini janggal. “Ruki belum tahu apa-apa, kemudian buat status seperti itu, minta 50 penyidik. Ini ada apa?” tanyanya.

Ade mengkhawatirkan, Ruki punya agenda yang berbeda dengan KPK. “Kami saja butuh sebulan di institusi, baru bisa memetakan,” katanya.

  • Lepas kasus BG ke Kejagung

image

Ruki mengatakan bahwa kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan bisa saja dilimpahkan kepada Polri atau Kejaksaan Agung sepanjang memenuhi koridor hukum. “Sepanjang itu masih dalam koridor hukum,” kata Ruki dalam konferensi pers yang sama di Mabes Polri.

Menurut Ade, pernyataan Ruki tersebut menunjukkan kealpaan mantan Ketua KPK periode 2003-2007 tersebut pada tujuan awal dibentuknya lembaga anti-rasuah. “KPK dibentuk untuk menangani korupsi politik atau kasus-kasus yang tidak bisa ditangani kejaksaan dan polisi,” katanya.

Ade mengingatkan, justru kasus Budi Gunawan-lah yang membuat KPK mengalami kriminalisasi. Maka kasus itu harus dituntaskan oleh KPK sendiri.

  • Bertemu Kabareskrim Budi Waseso sendiri

Ruki bersama 2 pimpinan KPK lainnya, Adnan Pandu Praja dan Indriyanto Seno Adji bertemu Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Budi Waseso di kantornya pada Rabu malam, 25 Februari.

Menurut saksi mata, Ruki awalnya datang bersama kedua komisioner tersebut. Kemudian 2 pimpinan KPK lainnya meninggalkannya sendirian. Ruki lantas terlihat keluar melalui pintu belakang gedung Bareskrim.

Ade menilai, pertemuan ini tidak etis. Sebab Budi Waseso adalah orang di balik ‘penjemputan paksa’ bekas pimpinan KPK Bambang Widjojanto pada Jumat, 23 Januari lalu.

Penghentian sementara kasus yang dipraperadilankan

“Kita mesti hormati pengadilan. Kalau memang putusan pengadilan mengatakan ini sudah disidang, maka kami harus hold (tahan) dulu. Itu namanya menghormati pengadilan,” ujar Ruki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 25 Februari.

Pernyataan Ruki ini langsung dibantah pimpinan lainnya, Johan Budi. “Saya tegaskan, praperadilan tidak akan menghentikan proses penyidikan yang kita lakukan,” kata Johan Budi kepada Rappler Indonesia, Kamis, 26 Februari.

Ade mengaku setuju dengan pernyataan Johan, dan sebaliknya mengkritik Ruki. “Seharusnya, sebagai pimpinan KPK, dia (Ruki) membuat pernyataan yang mendukung KPK, bukan melemahkan,” katanya.

  • Target untuk Ruki hingga Desember nanti

image

Oleh karena itu, kata Ade, Ruki perlu diberi target. “Pertama, hentikan kriminalisasi terhadap KPK dan tuntaskan kasus Budi Gunawan,” katanya. Target ini bisa diselesaikan Ruki hingga akhir masa jabatannya jadi Plt pimpinan, yakni pada Desember 2015 nanti.

Selanjutnya, kata Ade, Ruki perlu fokus pada internal. “Dalam artian, proses penanganan kasus, proses kriminalisasi, dan tempatkan dirinya sebagai pimpinan KPK, bukan seolah-olah diatur dan ada apa-apa,” katanya.

Ade juga meminta Ruki fokus menangani kasus praperadilan yang dilakukan para tersangka pada KPK. Setelah Budi Gunawan, tersangka lain yang mengajukan praperadilan antara lain, Suryadharma Ali, Fuad Amin, dan Sutan Bhatoegana.

  • Ruki adalah kuda Troya koruptor

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut Ruki dan Indriyanto adalah Kuda Troya yang dikirim para koruptor untuk melemahkan KPK dari dalam.

“Kalau Anda baca sejarahnya Yunani dan Romawi, ada cerita tentang model perang kuda Troya. Karena tembok Yunani tidak bisa ditembus, karena begitu kuatnya pasukan Yunani, karena itu mereka kirim kuda Troya yang dihormati Yunani,” katanya.

Padahal, isi kuda itu adalah pasukan Romawi. Sehingga benteng pun bisa ditembus dengan mudah. “Bagi saya, Ruki dan Seno adalah kuda itu,” kata Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini.

Kuda Troya itu juga menampung 50 penyidik baru yang akan masuk ke KPK, rencananya untuk menggantikan 21 orang penyidik yang sebelumnya bermasalah dengan izin penggunaan senjata api di Bareskrim Polri. “Agenda pelemahannya lengkap dan sempurna. Kita masuk era kegelapan pemberantasan korupsi,” katanya.

Untuk membuktikan bahwa Ruki bukan sang kuda Troya, Dahnil meminta Plt Ketua KPK tersebut untuk bersikap terang, terutama soal kriminalisasi pimpinan KPK. “Terang kok, nalar kita mengatakan bahwa Bambang (Widjojanto) itu dikriminalisasi, (Abraham) Samad juga, termasuk penyidik Novel Baswedan,” katanya.

  • Ruki menjawab

Menanggapi tudingan ini, Ruki mengatakan ia tak mungkin melemahkan KPK. “Memangnya yang mendirikan KPK pertama emang siapa? Kan Taufiq Ruki dan kawan-kawan,” katanya saat ditemui di Istana Negara, pagi ini.

Ruki mengklaim, kedatangannya kembali ke lembaga antirasuah justru untuk menyelamatkan KPK. “Orang bebas berpendapat, tapi gunakanlah akal sehat dalam menilai sikap orang,” katanya.

Ia kemudian mengingatkan, bahwa dirinya telah direstui Presiden Joko Widodo. “Salah satu pertimbangan Taufiq dipilih jd plt karena Taufiq adalah Ketua KPK yang pertama, yang tentu sense belonging-nya sangat tinggi pada KPK,” katanya. [6]

  • Wawancara Rappler.Com dengan Ruki

Dalam wawancara dengan Rappler, Ruki menjawab seputar keputusan pelimpahan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung, protes ICW, hingga petisi tidak percaya dari pegawai internal lembaga anti-rasuah sendiri.

Plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki pamit pulang ke rumah pada koleganya Plt Wakil Ketua Johan Budi, Senin malam, 2 Maret. Dari lantai 3 gedung KPK, ia menuju lift bergegas turun.

Selama di perjalanan menuju mobilnya, ia melayani beberapa pertanyaan dari Rappler Indonesia mengenai keputusan KPK untuk melimpahkan kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan pada Kejaksaan Agung.

Sambil sesekali meluruskan jas abu-abunya, ia mengatakan, keputusan itu tidak diputuskan secara terburu-buru. KPK telah memikirkan opsi itu dalam waktu yang lama.

Usai mengobrol dengan Rappler, ia kemudian keluar dari lift dan menyapa awak media. Awak media pun menyerbunya dengan pertanyaan-pertanyaan seputar putusan pelimpahan kasus. Ruki kembali menjelaskan keputusan itu bukan dadakan. Melainkan sudah dipikirkan dengan matang.

Lalu apa alasan utama pimpinan memasrahkan kasus mantan ajudan Megawati Soekarnoputri, saat menjabat presiden dulu, pada Kejaksaan Agung?

Berikut Petikan Wawancaranya

  • Rappler:

Terkait keputusan pelimpahan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung, apakah keputusan ini tidak terlalu terburu-buru?

  • Ruki

Tidak. Ini tidak tiba-tiba. Tapi sudah dipikirkan lama. Keputusannya kami ambil hari Minggu sore (1 Maret) dengan beberapa pihak. Perdebatannya cukup panjang.

  • Rappler

Semua pimpinan sepakat atau ada voting?

  • Ruki

Nggak, nggak voting. Jadi saya sepakat, tinggal bagaimana bernegosiasi kita serahkan pada siapa ini, bagaimana caranya, mekanismenya. Nah, di situlah kami mulai melakukan komunikasi yang intens, baik yang sifatnya formal maupun informal, yang kadang bersama-sama, yang kadang-kadang sendiri. Tapi sendiri sekali pun diketahui kedatangan kami itu.

Itu semua kami lakukan hingga akhirnya kemarin hari Minggu pukul 2 siang diputuskan, kami bicara secara teknis, pembicaraan final selesai, sehingga kami semua sepakat eksekusinya hari Senin.

  • Rappler

Tapi apa yang menjadi alasan pimpinan untuk menyerahkan kasus tersebut ke Kejaksaan, bukannya itu berarti menyerah?

  • Ruki

Bukan. Saya justru mau memadamkan bara api.

  • Rappler

Memadamkan api? Maksudnya kasus Budi Gunawan ini apinya?

  • Ruki

Iya. Ini salah satunya.

  • Rappler

Mengapa harus dipadamkan, apakah mengganggu aktivitas KPK menyelidiki 36 kasus yang lain?

  • Ruki

Ya, kan yang diganggu 21 penyidiknya itu. Jadi apinya harus dipadamkan dulu. Saya di sini untuk memadamkan api itu.

  • Rappler

36 kasus yang terbengkalai karena kasus Budi Gunawan itu apa saja?

  • Ruki

Saya tidak ingat semua, antara lain, kasus Pak SDA (Suryadharma Ali), Pak Jero Wacik, kasus Pak Hadi Purnomo, kasus Pak Ilham Surajudin Walikota Makassar. Saya tidak ingat semua, tapi menurut laporan yang saya terima kemarin, ada 36 kasus yang harus diselesaikan. Itu semua pekerjaan.

Ini faktanya mesti kami kerjakan, belum nanti yang akan ditemukan dalam 36 itu apa, mungkin OTT (Operasi Tangkap Tangan), mungkin hasil penyelidikan matang. Belum lagi masalah lain, apa itu?

Jadi betapa besarnya yang mesti kita hadapi, ini yang mesti saya hadapi, dalam sepuluh bulan ke depan ini. Kalau tidak, maka saya akan memberikan utang perkara pada pemimpin tahun 2016 ke depan hingga 2020.

Ini kalau bisa kita selesaikan per-etape. Kalau bisa ya syukur, kalau nggak bisa, ya entah bagaimana caranya.

Jadi yang harus Anda bayangkan adalah, yang dihadapi oleh KPK sekarang, adalah pekerjaan besar, sebanyak 36 perkara yang jelas menjadi beban, tidak boleh dinafikan. Itu yang sedang dipikirakan oleh kami pimpinan KPK, bagaimana mengakselerasikan pekerjaan ini.

  • Rappler

Tapi Indonesia Corruption Watch (ICW) kecewa dengan keputusan pimpinan KPK, tanggapan bapak?

  • Ruki

Hak teman-teman ICW untuk tidak puas. Saya juga mendapatkan WA (aplikasi pesan WhatsApp) dari rekan saya sendiri, saudara Zainal Arifin Mochtar. Itu hak. Tetapi nanti ketika ketemu, kami akan mendiskusikan, mengapa itu semua kita lakukan. Karena buat kami persoalannya bukan hanya satu kasus hukum ini, bukan hanya sudut pandang satu masalah, tetapi seperti yang saya katakan tadi, ada pekerjaan besar lain yang tidak lebih kecil nilainya daripada kasus saudara Budi Gunawan.

Biarlah Budi Gunawan ditangani oleh Kejaksaan, karena persoalannya ketika KPK dikalahkan di praperadilan berarti penyidikannya tak boleh dilakukan. Maka dia kembali ke proses penyelidikan.

Berarti kalau sudah proses penyelidikan, maka prosesnya adalah proses koordinasi supervisi, bisa dilimpahkan kepada pihak lain, kepada kejaksaan dan KPK melakukan koordinasi supervisi.

Karena kita tidak mungkin menghentikan penyidikan, jalan keluarnya adalah kita serahkan kepada Kejaksaan.

image

  • Rappler

Keputusan KPK juga mendapat perlawanan dari pegawai di internal, mereka akan menggelar aksi Selasa pagi, akan tanda tangan petisi tidak percaya pada pimpinan KPK, jadi bagaimana?

  • Ruki

Saya tidak pernah mendengar seperti itu, dan juga saya harus katakan bahwa saya tidak yakin ada hal seperti itu.

  • Rappler

Tapi kalau petisinya diserahkan besok (Selasa)?

  • Ruki

Kalau itu diserahkan ke pimpinan, saya harus katakan yang mengangkat saya adalah presiden, saya kembalikan kepada presiden. Presiden kepala negara ya, saya serahkan kepada presiden.

Kalau presiden, kemudian menilai bahwa saya tidak firm, saya dengan senang hati, toh saya juga tidak mencari kerja, sayanothing to lose lah. Saya juga tidak mencari pekerjaan kok disini. Turun saya, dengan menjadi ketua KPK ini, saya ini turun.

  • Rappler

Dalam konferensi pers tadi hadir Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, apa mereka ikut dalam mengambil keputusan ini, apa peran mereka?

  • Ruki

Tidak. Keputusannya antara Kejaksaan Agung, KPK, dan Kepolisian, terjadi perdebatan cukup intens dengan kami, dengan teknik hukumnya. Kami sama-sama orang hukum, saya juga orang hukum, Polri juga orang hukum, Jaksa Agung juga orang hukum. Menkumham dan Menkopolhukam tidak ada, tidak campur tangan dan tidak tahu urusan itu.

  • Rappler

Untuk apa mereka datang ke KPK hari ini (Senin)?

  • Ruki

Mereka memang menjadwalkan hari ini mau datang (Senin). Sowan (berkunjung). Tapi kebetulan hari ini memang sudah merencanakan akan melakukan penyerahan kasus itu. Ya sudah, saya bilang kami jadikan satu saja.

  • Rappler

Anda pernah mengatakan penetapan kasus tersangka Budi Gunawan terkesan terburu-buru, benar? (Sebelumnya ditanyakan juga soal penyidik)

  • Ruki

Kesimpulan saya, penyidiknya memang kurang. Ternyata di dalamnya lain, bukan penyidiknya yang kurang, tetapi ketergesa-gesaan menetapkan perkara dalam penyidikan. Mungkin bukti permulaannya sudah cukup, tetapi akibatnya apa, terjadi tumpukan-tumpukan perkara yang tak terselesaikan.

  • Rappler

Kenapa?

  • Ruki

Pernyataan penetapan tersangka atau seseorang menjadi tersangka itu adalah berita yang sangat menarik untuk pers, layak dijadikan panggung atau mungkin bagaimana tanpa menyadari setelah menetapkan seorang sebagai tersangka itu besar dan panjang sekali proses yang mesti diselesaikan, yaitu memproses penyidikan, memeriksa dan menuntut kepengadilan. Ini yang kemudian yang menjadi terbengkalai.

Usai berbicara panjang lebar, Ruki kemudian pamit kepada awak media.

“Sudah jam 10, saya harus pulang,” katanya. Ia selanjutnya berjanji pada awak media akan membahas kasus per kasus dari segi penindakan. [7]

7. Luhut: Yang Dikatakan Melemahkan Itu yang Mana?

image

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak ada pikiran untuk melemahkan KPK. Pertama, terkait dewan pengawas, Luhut menjelaskan tujuannya hanya untuk mengingatkan pimpinan jika ada kesalahan.

Mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) juga akan segera dibuat untuk membantu pemimpin jika ada yang salah.  Ia juga mengatakan, terkait penyadapan, hal ini hanya mekanisme di dalam KPK saja agar ada. Menurut dia, dari empat poin revisi undang-undang KPK yang diajukan tidak ada yang melemahkan. [8]

8. Fadli: Sikap Pemerintah Dalam Revisi UU KPK Meragukan

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM (Menkumham) Luhut Binsar Panjaitan menyatakan Presiden Joko Widodo telah menandatangani surat presiden (Surpres) terkait pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Namun DPR meragukan hal itu.

DPR RI mengaku belum menerima surat presiden (Surpres) untuk pembahasan revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan pembahasan revisi UU KPK sangat tergantung dari sikap pemerintah. Keseriusan pemerintah untuk membahas revisi UU KPK masih diragukan. Sebab, tahun lalu, pemerintah yang justru mengambil sikap untuk menunda pembahasan. Padahal, sejak awal revisi UU KPK adalah inisiatif dari pemerintah.

Ia menyatakan DPR akan memeriksa apakah surpres dari Presiden memang sudah benar-benar ada. Kalau memang sudah ada, justru membuktikan pemerintah yang ngotot ingin revisi UU KPK terjadi. Sebab, pembahasan di DPR terkait revisi UU KPK apakah disepakati menjadi inisiatif DPR masih belum final.

“Kita lihat apa betul ada Surpresnya, karena itu yang kita ragukan juga dari pemerintah ada maju-mundur dalam beberapa hal,” ujarnya di kompleks parlemen Senayan, Jumat (19/2).

Fadli menambahkan, secara sistem dan kebiasaan pembahasan UU, Surpres keluar setelah ada keputusan di sidang paripurna. Rapat paripurna sendiri sudah tertunda dari jadwal yang seharusnya ditetapkan, hari Kamis (18/2) kemarin.

Jadi, saat ini keputusan apakah revisi UU KPK akan menjadi usulan DPR tergantung dari rapat paripurna depan. Suara fraksi pun belum bulat untuk mengusung revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR. Tiga fraksi, Gerindra, PKS dan Demokrat sudah menegaskan menolak revisi UU KPK jadi usulan DPR.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, DPR  akan berkonsultasi dengan Presiden terlebih untuk kelanjutan dari nasib revisi UU KPK. DPR akan meminta kejelasan sikap Jokowi apakah ingin melanjutkan revisi UU KPK ini atau tidak.

Ia menegaskan, jangan sampai DPR yang menjadi tumbal sanksi publik karena terkesan ngotot untuk melakukan revisi UU KPK. Padahal, yang terjadi sangat mungkin sebaliknya.

Saat ditanya apakah sudah ada kesepakatan antara DPR-Pemerintah dan KPK terkait revisi UU KPK ini, Fadli tegas menolaknya. Menurutnya, selama ini tidak ada kesepakatan apapun antara pemerintah dan DPR untuk pembahasan revisi UU KPK ini. [9]

9. Konghuchu Tolak Revisi UU KPK

image

Tokoh agama Konghuchu dari Majlis Agama Konghuchu Indonesia, Uung Sendana Linggaraja mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sudah kuat. Karena itu, tidak dibutuhkan merevisi UU KPK.

“Kata-kata memperkuat KPK (oleh DPR) itu kata-kata bersayap,” ujar Uung, di acara Diskusi Tokoh Lintas Agama: Misi Kerukunan Agama untuk Melawan Korupsi, di Gedung Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Ahad (21/2).

Uung juga mengusulkan agar hukuman bagi para koruptor diperberat. Menurut Uung, hukuman yang ada saat ini belum membuat efek jera koruptor.

Romo YP Edy Purwanto dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) juga menolak revisi UU KPK selama tidak memperkuat KPK. Namun, apabila revisi tersebut tetap dilanjutkan, Edy mengatakan harus terdapat jaminan UU yang memperberat hukuman bagi koruptor.

Edy menilai, sampai saat ini belum ada kehendak politik bersama dalam pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.  “Tidak ada upaya bersama untuk kesejahteraan bersama” kata Edy.

Edy menegaskan, umat Katolik ke depannya ditekankan mengamalkan nilai pancasila. Di antaranya dengan melakukan perbuatan yang tidak koruptif.

Dalam acara tersebut hadir perwakilan dari agama Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu. Hadir juga dari MUI, perwakilan Komisi Yudisial, ICW, dan Ketua KPK. Mereka bersepakat menolak revisi UU KPK. [10]

10. Revisi UU Jadi Ancaman untuk Lumpuhkan KPK

image

Rencana revisi Undang Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menuai kontroversi. Beberapa akademisi pun turut menyoroti perihal revisi tersebut.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra menilai rencana  revisi UU KPK dapat dikatakan semacam ancaman sistematis untuk melumpuhkan KPK. “Keempat butir revisi makin berpotensi memperkuat upaya pelemahan KPK,” kata Saldi dalam siaran persnya, Sabtu (20/2).

Menurut dia, saat ini satu-satunya harapan untuk menguatkan KPK berada di Presiden Joko Widodo. Presiden, menurut Saldi, pertama-tama harus melakukan konsolidasi ke semua partai politik pendukung pemerintahan Jokowi untuk menolak rencana RUU KPK. Kedua, Presiden juga harus memastikan menteri yang mewakili di DPR benar-benar sejalan dengan sikap Presiden.”Presiden juga harus menolak memberikan persetujuan bersama,” ujar Saldi.

Sementara itu, terkait izin penyadapan, mantan Komisioner KPK, Indriyanto Seno Adji mengatakan kewenangan yang dimiliki KPK itu beda dengan lembaga penegak hukum lain seperti Polri dan Kejaksaan Agung.”Penyadapan ini yang menjadi marwah KPK dalam membantu proses menemukan dua alat bukti. Jangan reduksi kewenangan KPK,” kata Indriyanto. [11]

11. Sikap Jokowi Soal Revisi UU KPK

Sikap Presiden Joko Widodo tidak konsisten terkait revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang diusulkan pemerintah.

Pendapat itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen (24/02). “Rakyat akan melihat Jokowitidak konsisten atau orang Jawa bilang Jokowi mencla-mencle. Jokowi pernah menyatakan dukungan terhadap revisi UU KPK untuk memperkuat, tetapi Jubir Istana Johan Budi mengatakan Jokowi tolak Revisi UU KPK,” tegas Muslim Arbi.

Menurut Muslim, penundaan pembahasan revisi UU KPK justru akan menjadi bumerang bagi mantan Wali Kota Solo ini. “Ini bumerang bagi Jokowi yang katanya terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Janji Jokowi dalam pemberantasan korupsi dipertanyakan,” ungkap Muslim.

Muslim mengatakan, Jokowi memilih menunda revisi UU KPK karena mendapat tekanan dari PDIP terutama dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Kalau ditunda menjadi bukti Jokowi itu boneka. Yang selama ini dinyatakan sebagai Presiden yang beraninya omong kosong,” ungkap Muslim.

Selain itu, Muslim juga mensinyalir Jokowi sendiri punya kepentingan untuk melemahkan KPK, terlebih lagi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sedang mendapat sorotan.

“Jokowi itu khawatir, kalau KPK tidak dilemahkan bisa terseret kasus kereta cepat. Lihat saja wawancara Karni Ilyas dengan Jokowi di TVOne. Jokowi sendiri yang ngotot untuk proyek kereta cepat. Di sisi lain, Metro TV sebagai media partner Jokowi tajam menyoroti proyek ini,” pungkas Muslim. [12]

image

image

image

image

Referensi

  • [1] Daftar panjang upaya pelemahan KPK, Karolyn Sohaga (seorang aktivis sosial) di rappler.com
  • [2] Tiga poin penting revisi UU KPK dan kontroversinya, Febriana Firdaus di rappler.com
  • [3] Revisi undang-undang lemahkan KPK, Febriana Firdaus di rappler.com
  • [4] Kontroversi revisi uu kpk, rappler.com
  • [5] 5 hal tentang sosok Masinton Pasaribu, rappler.com
  • [6] Ruki dan dugaan indikasi pelemahan KPK, Febriana Firdaus di rappler.com
  • [7] Ruki: Saya hadir di KPK untuk padamkan bara api, Febriana Firdaus di rappler.com
  • [8] Revisi UU KPK, Luhut: Yang Dikatakan Melemahkan Itu yang Mana? rol
  • [9] Fadli: Sikap Pemerintah Dalam Revisi UU KPK Meragukan, Agus Raharjo& Bayu Hermawan di rol
  • [10] Konghuchu Tolak Revisi UU KPK, Rahmat Fajar & Andi Nur Aminah di rol
  • [11] Revisi UU Jadi Ancaman untuk Lumpuhkan KPK, Wisnu Aji Prasetiyo & Andi Nur Aminah di rol
  • [12] Ini Dia Rahasia di Balik Sikap Mencla-mencle Jokowi Soal Revisi UU KPK di intelijen.co.id
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s