Tiongkok dianggap tak mematuhi hukum internasional karena masih melakukan pembangunan di area yang disengketakan di Laut Tiongkok Selatan.

image

Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengundang 10 pemimpin negara anggota ASEAN untuk datang ke ranch di kawasan Sunnyland, California, pada Senin, 15 Februari.

Pertemuan yang diberi nama KTT AS-ASEAN diduga menjadi tumpuan bagi Negeri Paman Sam untuk bisa terus menekan Tiongkok dalam sengketa lahan di Laut Tiongkok Selatan (LTS).

Terlebih Tiongkok telah melakukan pembangunan dan landasan udara militer di area yang tengah disengketakan. KTT ini juga dimaksudkan sebagai kesempatan untuk menunjukkan realisasi kebijakan Obama yang fokus terhadap Asia, khususnya sebelum dia meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2017.

“Kami akan terus melanjutkan kerjasama kami dengan mitra ASEAN mengenai isu yang dapat diatasi bersama,” ujar Penasihat Keamanan Nasional Obama, Susan Rice.

Rice melanjutkan bahwa AS secara konsisten menekankan komitmen yang telah disampaikan menuju solusi yang damai, kebebasan perdagangan dan navigasi, penegakan hukum, dan perlunya isu sengketa diselesaikan melalui cara hukum yang damai.

Upaya menggalang kekuatan ini semakin terlihat ketika para pemimpin ASEAN akan membahas pernyataan bersama menyangkut isu LTS.

Pernyataan tersebut nantinya akan menjadi kunci dari keputusan Pengadilan Arbitrase PBB mengenai klaim Tiongkok di area yang tengah disengketakan atau dikenal dengan nama “sembilan garis terputus”.

Pada April atau Mei nanti, pengadilan akan memutuskan apakah klaim Tiongkok itu memiliki kekuatan hukum.

Selama ini, Tiongkok diketahui menolak untuk mengakui adanya pengadilan tersebut, sehingga AS berharap dengan adanya pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh 10 pemimpin ASEAN bisa semakin menekabn Tiongkok.

Tetapi, apakah cara itu akan berhasil?

Menurut pengamat dari Center for Strategic and International Studies, Ernest Bower, AS berharap Tiongkok mau patuh terhadap hasil pengadilan. Sebab, negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping itu tentu tidak akan mau negaranya terisolasi karena menentang hukum internasional.

Strategi Tiongkok

Namun, Tiongkok memiliki strategi khusus untuk menekan kritik terhadap agresifnya sikap mereka dalam reklamasi di area yang disengketakan.

Menurut keterangan pejabat berwenang AS dan negara anggota ASEAN, Beijing menggunakan strategi di bidang diplomasi dan ekonomi.

Pejabat berwenang mengatakan Kamboja dan Laos — dua negara anggota ASEAN yang tidak ikut mengklaim di kawasan LTS — tengah ditekan oleh Tiongkok. Kedua negara itu menjadi tujuan dari derasnya arus investasi Tiongkok.

“Pesannya: Ikuti apa keinginan mereka. Tiongkok terlihat punya pengaruh,” ujar seorang diplomat Asia Timur.

Tetapi, tekanan itu perlahan-lahan berbalik ke Tiongkok. Sebab, negara anggota ASEAN justru mulai beralih ke Negeri Paman Sam. Hal itu yang coba dimanfaatkan oleh Obama dalam KTT di Sunnylands.

Beberapa contoh nyata, negara yang tergolong muda di ASEAN, Myanmar, mulai membuka jalan untuk membina hubungan yang lebih baik dengan Washington. Padahal, dulu junta militer Myanmar sangat dipengaruhi oleh Beijing. Tetapi, mereka khawatir justru akan bergantung ke Tiongkok.

Hal serupa juga ditunjukkan Vietnam. Perdana Menteri Nguyen Tan Dung ikut hadir usai sebelumnya sempat membatalkan datang, karena perebutan kekuasaan di dalam Partai Komunis penguasa.

Hukum internasional dihormati

Lalu, di mana posisi Indonesia dalam sengketa LTS?

Indonesia diketahui tidak termasuk dalam negara claimant di area LTS. Namun, dalam pernyataan yang disampaikan pada makan malam dengan para pemimpin ASEAN, Jokowi menyebut Indonesia ingin berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas LTS.

“Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menekankan agar hukum internasional harus dihormati dan rivalitas kekuasaan besar harus dicegah,” ujar Jokowi seperti dikutip dalam keterangan tertulis pejabat komunikasi kepresidenan, Ari Dwipayana, pada Selasa.

Jokowi juga menekankan agar Declaration of Conduct (DOC) yang telah dibuat, dilaksanakan secara penuh dan efektif. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mendorong agar Code of Conduct (COC) bisa segera diselesaikan.

“Presiden juga menekankan pentingnya semua pihak untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang bisa memprovokasi dan meningkatkan ketegangan,” kata Ari. 

Sumber

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s