Indonesia Berpotensi Jadi Musuh Utama Amerika Serikat

07-04-01.08.23

15 Pangkalan USA di Sekeliling Indonesia, Moncong Rudalnya Mengarah Ke Indonesia


  • Tabel Pangkalan Militer USA di Asia-Pacific:

Negara

Total

Army

Navy

USMC

USAF

Jepang
52.692
2.461
19.295
18.408
12.528
Korea Selatan
28.500
19.755
274
242
8.815
Australia
183
30
70
28
55
Singapura
180
8
142
17
13
Filipina
131
9
8
103
11
Thailand
114
43
9
38
24

Img src: manjanik.net

Pangkalan Militer USA kelilingi Indonesia. (Img src: manjanik.net)


Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan semua pihak agar terus waspada terhadap potensi ancaman dari luar. Pasalnya, secara geografis, letak Indonesia sangat strategis.

Karena itu, saat ini ada 15 pangkalan militer asing yang mengelilingi Indonesia. Iran saja, lanjutnya, hanya dikepung oleh 11 pangkalan militer asing.
“Kalau Iran itu dikelilingi 11 pangkalan militer. Indonesia dikelilingi 15 pangkalan asing yang moncong pelurunya mengarah ke Indonesia,” ujar Tjahjo Kumolo saat memberikan kata sambutan pelantikan Nuryanto sebagai  Pj Gubernur Kepri menggantikan Agung Mulyana, di Gedung Daerah Kepri, di Tanjung Pinang.
Tjahjo mengatakan hal tersebut, sebagai pesan kepada Nuryanto agar menjalin koordinasi dengan seluruh stakeholders, baik itu kepolisian, TNI, maupun Badan Intelijen Negara (BIN). Ini mengingat Kepri provinsi yang berbatasan langsung dengan sejumlah Negara.
“Kepulauan Riau itu dikelilingi banyak negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan juga Philipina,” terang mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu.
Kepri, lanjutnya lagi, juga merupakan kawasan yang memiliki banyak jalur tikur, sebagai jalan masuknya peredaran narkoba dan teroris.
“Jadi mutlak, kinerja Pj Gubernur harus bersinergi dengan kepolisian, matra-matra TNI, BIN, untuk menjaga dan mendeteksi dini masuknya penyusup ke Indonesia,” ujarnya.

Bahkan, kata Tjahjo, teroris warga negara asing yang masuk ke Poso, juga menyusup lewat jalur tikus di kawasan Kepri.


Penempatan 60% Tentara AS di Australia

“Belum ada negara ASEAN yang punya kemampuan seperti Indonesia.!” (Professor Ann Marie Murphy, peneliti senior diWeatherhead East Asia Institute, Columbia University)

Langkah pemerintah Amerika Serikat mengubah fokus mereka ke Asia akan semakin membebani Indonesia sebagai negara berpengaruh di ASEAN. Indonesia dituntut memainkan peranan pendorong dan penyeimbang berbagai konflik di Asia.

Hal ini disampaikan oleh Professor Ann Marie Murphy, peneliti senior di Weatherhead East Asia Institute, Columbia University.

Menurut Murphy, Indonesia akan memiliki peran penting dalam menyokong ASEAN dari belakang.

“Amerika Serikat menganggap Indonesia adalah perekat yang menjaga persatuan Asia Tenggara. Sejak zaman Soeharto memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas regional dan menjaga kesatuan antar negara Asia,” kata Murphy pada Forum Terbuka USINDO, Jakarta, 24 Juni 2013

Keterlibatan AS di Asia yang mendukung negara-negara sekutunya akan membuat konflik semakin panas. Penambahan pasukan AS di Asia juga membuat ketegangan meningkat.

“AS menurunkan 60 persen kekuatan Angkatan Lautnya ke Asia. Sebanyak 500 tentara AL AS akan tugas bergilir di Darwin, totalnya akan berjumlah 2.500 tentara dalam beberapa tahun ke depan,” jelas Murphy.

Adu kepentingan kemudian terjadi di tubuh ASEAN. Salah satu contohnya adalah dengan tidak tercapai komunike dalam KTT ASEAN tahun 2012 lalu.

Saat itu, Kamboja yang menjadi ketua ASEAN menolak komunike yang mendesak China menyelesaikan konflik perairan tersebut. Seperti telah diketahui bahwa Kamboja adalah salah satu sekutu China di Asia Tenggara. Dalam buntunya situasi ini, kata Murphy, Indonesia menunjukkan peran pentingnya.

Peran Indonesia terpenting adalah menjembatani antara kepentingan China dan ASEAN dalam konflik Laut China Selatan.

“Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa melakukanshuttle diplomacy,” jelas Murphy. Kala itu, Natalegawa secara maraton mengunjungi negara-negara ASEAN untuk menyatukan suara.

“Berkat kerja keras Indonesia, ASEAN akhirnya satu suara dengan menelurkan beberapa poin kesepakatan soal Laut China Selatan. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia masih punya pengaruh kendati tidak menjabat ketua ASEAN,” Murphy menegaskan.

Peran inilah yang diharapkan dapat dimainkan Indonesia saat AS masuk ke Asia. Murphy mengatakan, ketua-ketua ASEAN berikutnya belum bisa menyamai kepemimpinan Indonesia, terlebih di tengah adu kepentingan negara-negara besar di Asia.

ASEAN (img src: manjanik.net)

ASEAN (img src: manjanik.net)


“Kepemimpinan ASEAN berikutnya, yaitu Brunei, Laos dan Myanmar, masih perlu bantuan Indonesia. Mereka belum bisa menyatukan negara-negara yang adu kepentingan di Asia, seperti India, China dan Jepang. Ini bukan tugas yang mudah bagi Indonesia,” tegas Murphy.

Sebanyak 200 pasukan Amerika Serikat telah tiba di Australia sejak April 2012 lalu sebagai gelombang pertama dari 2.500 pasukan yang direncanakan sampai tahun 2017 mendatang.

Personil awal sebanyak 200 pasukan marinir AS yang telah tiba langsung berlatih bersama militer Australia. Kedatangan pasukan AS ini disambut hangat oleh Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith.

5-15-12.46.19

“Penempatan pasukan AS di Australia ini merupakan evolusi dari berbagai kegiatan dan pelatihan angkatan bersenjata kedua negara dalam kerja sama militer yang sudah dibuat sebelumnya,” jelas Smith.

Hal tersebut juga ditegaskan dan didukung oleh Perdana Menteri Australia Julia Gillard dan Menteri Utama Wilayah Utara Australia Paul Henderson. Penempatan pasukan AS ini menjadi babak baru dalam 60 tahun kerja sama pertahanan antara Australia dengan AS. Rencananya AS akan menempatkan sebanyak 2.500 prajuritnya di Australia pada 2017 nanti.

Penempatan ribuan pasukan AS di Darwin ini menunjukkan pergeseran strategi global yang sangat signifikan. Terkait dengan penempatan ribuan pasukan AS ini, Smith menyatakan bahwa kemungkinan besar  AS akan menggunakan Pulau Cocos yang terpencil sebagai pangkalan militer AS.

05-15-07.08.00

Salah satu media Amerika Serikat Washington Postmelaporkan bahwa rencananya militer AS akan menempatkan pesawat tempur berawak dan tidak berawak yang dikenal dengan nama Global Hawk.

Menanggapi pernyataan dan situasi tersebut, pemerintah Indonesia bereaksi dengan mengirim nota protes kepada Pemerintah Australia dan AS dan meminta penjelasan terkait rencana pembangunan pangkalan militer AS tersebut.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Brigadir Jenderal Hartind Asrin berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah Australia dan AS menjelaskan apa tujuan pembangunan pangkalan tersebut untuk menghindari kesalahpahaman.

“Secara prinsip Indonesia tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam rencana mereka. Namun, kami meminta mereka menjelaskan tujuan menempatkan pesawat tak berawak dekat wilayah Indonesia,” ungkap Asrin seperti dikutip Reuters, pada bulan Maret 2012.

Dalam acara menyambut kedatangan tentara AS di Australia tersebut, tiga pejabat Australia, yaitu: Perdana Menteri Australia Julia Gillard, Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith, dan Menteri Utama Wilayah Utara Australia Paul Henderson, juga menegaskan bahwa tidak akan pernah ada pangkalan militer AS di Australia.

Ternyata bukan hanya pemerintah Indonesia saja yang bereaksi, China juga merasa terganggu dengan rencana AS ini dan menilai hal ini sebagai upaya mengimbangi kekuatan dan pengaruh China di Asia-Pasifik.

China juga menuduh Australia dan AS memperkuat sekutunya dalam sengketa Laut China Selatan. Pasalnya, akhir-akhir ini China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan saling berebut wilayah di Laut China Selatan yang diyakini mengandung persediaan minyak dan gas yang melimpah.

Mengenai Pulau Cocos (Keeling/Cocos Island) dan Pulau Natal (Chrismast Island) sebenarnya secara strategis masih sangat dekat dengan Indonesia. Harusnya pulau itu milik NKRI.

Pulau Natal adalah sebuah wilayah luar negeri Australia yang terdiri dari 1 Pulau. Pulau ini terletak di dekat Pulau Jawa, tepatnya di sebelah barat daya Pulau Jawa bahkan lebih jauh 4 kali lipat ke daratan Australia. Pulau Natal Iklimnya merupakan iklim tropis sama seperti pulau Jawa.

Pulau Christmas (Natal) merupakan wilayah dari Australia di Samudera Hindia terletak 2.600 kilometer (1.600 mil) dari arah barat laut kota Perth, Australia Barat, 500 km (310 mil) dari arah selatan Jakarta,Indonesia dan 975 km (606 mil) dari Pulau Cocos (Keeling).

Pulau ini memiliki populasi sebesar 1.402 warga yang tinggal di sejumlah “daerah pemukiman” di ujung utara pulau: Flying Fish Cove (juga dikenal sebagai Kampung), Kota Perak, Poon Saan, dan Drumsite.

Pulau ini terisolasi secara geografis dan jauh dari jangkauan manusia hingga abad ke-19. Tidak mengherankan jika berbagai flora dan fauna endemik di pulau ini relatif tidak terganggu. Kondisi ini merupakan hal yang penting untuk para ilmuwan dan naturalists.

Pulau Cocos (Keeling) ini sebenarnya adalah pulau yang dahulu dihuni oleh bangsa Melayu (Indonesia), mereka umumnya adalah orang orang Bugis, Melayu, Betawi & Jawa yang mencari nafkah hingga ke bagian Utara Australia termasuk Pulau Christmas, namun seperti biasanya dasar dari perilaku penjajah, Inggris seperti halnya Australia, menjadikan penduduk asli pulau ini terpinggirkan dan menjadi orang kedua di tanahnya sendiri, seperti halnya kaum aborigin di Australia. Selain bangsa Melayu, bangsa Tionghoa juga banyak terdapat di Pulau ini. Dahulu mereka didatangkan dari Malaysia dan Singapura sebagai pekerja tambang fosfat.

5-15-12.30.40Pada tahun 2007, Estimasi penduduk pulau ini berjumlah 596 jiwa. Populasi penduduk terbagi dalam dua pulau antara bangsa Eropa di West Island yang kurang lebih berjumlah 100 jiwa dan bangsa Melayu di Home Island  yang berjumlah kurang lebih 500 jiwa. Bahasa utama Kepulauan Cocos (Keeling) adalah bahasa Melayu dan Inggris. Kepulauan ini termasuk ke dalam wilayah Australia. Penduduk pulau Cocos mempunyai ikatan yang unik dengan Indonesia. Ada beberapa sinetron Indonesia disiarkan dalam acara TV di pulau yang cantik dan katanya kaya akan minyak ini. Ada kemiripan budaya dengan adat melayu seperti acara hajatan/pesta perkawinan ada sesi pantun, marawis dan semarak petasan.

Budaya melayu nenek moyang mereka disana tidak serta-merta mempersatukan menarik/membujuk ke integrasi NKRI. Walaupun jikalau ada referendum diadakan sebagian besar warga sana sangat menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur, mereka pasti pro Melayu (Indonesia). Mereka hafal nama-nama 7 turunan para pendahulu/orangtua mereka dan mereka yakin masih mempunyai banyak kerabat yang saat ini tinggal di Indonesia. Faktanya, secara politis berkata lain, apalagi walaupun lebih dekat dg perbatasan RI pada bulan Maret 2012 secara terang-terangan Australia mempublikasikan bahwa Pulau Cocos yg hanya berjarak 3000 KM sebelah baratdaya Jakarta secara totalitas adalah bagian dari wilayahnya dan merupakan pangkalan militer yang sangat penting dan sering berpatroli dengan militer Amerika.

Lepaslah kini angan-angan memiliki Pulau Cocos yang cantik bagai surga itu. Jikalau pulau itu milik ibu pertiwi maka salah satu manfaat selain dari sumber daya alam yang kita peroleh adlh dari sisi devisa negara bertambah, minimal kita mempunyai destinasi liburan yang tak kalah cantik dengan Bali tanpa harus mengurus ke imigrasi.

“Malahan saat ini justru pemerintah dan rakyat Indonesia harus waspada. Karena pasukan itu tidak ubahnya sebagai pasukan spy drone atau pasukan mata-mata (striking drone), pasukan yang ditempatkan sebagai pasukan penyerang nantinya,” kata komandan penanggungjawab perbatasan RI – Australia.

Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa semua kebijakan politik Amerika Serikat (AS) termasuk policy di bidang pertahanan diabdikan untuk kepentingan ekonomi negara itu. Dengan kacamata inilah saya membaca kepentingan AS di balik keberadaan pangkalan militer di Darwin (Australia Utara) dan di Paulau Cocos (Selatan Barat Daya Pulau Jawa). Di kedua pangkalan militernya itu, AS telah menempatkan ribuan pasukannya. Khusus di Cocos Island, belum lama ini AS menambah lagi 2.500 pasukan marinir. Di lihat dari jaraknya, dari Cocos Islan ke Jakarta hanya berjarak k.l. 1.270 kilometer. Sedangkan dari Darwin ke tambang emas milik AS di Papua (PT. Freeport di Timika) hanya sekitar 1.000 km.


Ada agenda apa ini?

Hasil analisis sejumlah pengamat, sedikitnya ada lima alasan keberadaan pangkalan militer AS di kedua tempat itu.

  • Kelima,  kawasan LCS yang sedang disengketakan oleh negara-negara terdekat yaitu Philipina, Brunei, Malaysia, Vietnam dan China (yang turut mengklaim, walaupun posisinya relatif paling jauh) yang juga menjadi incaran AS,  ternyata juga merupakan jalur laut, jalur perdagangan negara-negara Asia. Nilai perdagangan yang melalui jalur itu setiap tahun mencapai 5,3 triliun dollar AS dengan 1,2 triliun dollar AS adalah nilai perdagangan AS.
  • Keempat, Negara-negara ASEAN dengan wilayah yang kaya potensi alam, yakni mineral dan Migas, menjadi daya tarik negara-negara besar untuk ikut campur meraih kepentingannya masing-masing. Laut China Selatan (LCS) menjadi wilayah yang saat ini menjadi incaran AS dan China  karena  kandungan mineral dan  migasnya yang sangat berlimpah.
  • Ketiga, India sebagai kekuatan  baru dari Asia, selain China, juga menjadi faktor yang mendorong AS memberikan perhatian besar pada kawasan ini.
  • Kedua, Tampilnya China sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, menyaingi AS, dinilai oleh AS akan meningkatkan kekuatan militer Negeri China untuk melindungi kepentingan ekonominya.
  • Pertama, karena saat ini perkembangan kawasan Asia Pasifik sangat dinamis, terutama di bidang ekonomi.  Asia Pasifik telah menjadi magnet baru bagi AS yang telah bertahun-tahun memusatkan  perhatiannya ke kawasan Timur Tengah dan Teluk (Kompas, 19/11/11). Belum lagi kondisi ekonomi AS yang sedang dilanda krisis utang berat dan Uni Eropa mitra dagangnya juga sedang dalam kondisi ekonomi yang mengenaskan.

Analisis di atas tidak lantas membuat saya puas. Lebih-lebih terkait Cocos Island itu. Maret 2013 ketika banyak pihak ramai mempertanyakan keberadaan pangkalan militer AS di Cocos Island, Menko Polhukam Djoko Suyanto menjelaskan Presiden SBY sudah mendapatkan penjelasan dari Presiden AS Barack Obama dan PM Australia Julia Gillard. Menurut penjelasan kedua kepala negara itu, kata Menkopolhukam, penambahan pasukan ke Cocos Island merupakan wujud implementasi kerja sama dan koalisi pertahanan AS – Australia yang telah terbina selama beberapa dekade. Ditambahkan, Indonesia dalam kerangka ASEAN akan menyelenggarakan latihan penanggulangan bencana, serta berharap Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) atau Tentara Nasional RRC dapat ikut serta dalam pelatihan tersebut. Tetapi penjelasan itu dipertanyakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana.

  • Pertama adalah apa yang dimaksud dengan keadaan darurat?
  • Apakah suatu keadaan yang dikarenakan bencana atau darurat karena ada konflik bersenjata di kawasan?
  • Apakah ini mengindikasikan darurat yang dimaksud adalah darurat konflik bersenjata? (tanya Hikmahanto).

Jika ingin membantu bencana, Hikmahanto mempertanyakan, mengapa justru pasukan marinir yang ditempatkan di sana. Pasukan ini, dinilai memiliki kemampuan yang spesial. Masih menurut Hikmahanto, jika benar tujuan penempatan pasukan itu untuk tanggap darurat, apa juga bisa dilakukan oleh pemerintahan berikutnya. Saat Amerika di bawah kendali Partai Republik, mempunyai kebijakan yang sangat agresif dalam konflik bersenjata. Demikian pula Partai Konservatif di Australia yang lebih senang mengidentikkan Australia dengan Barat daripada Asia. Kekhawatiran Wakil Rakyat Sejalan dengan Hikmahanto, kalangan DPR juga mengungkapkan kekhawatiran mereka ikhwal keberadaan pangkalan militer AS di Australia itu, serta adanya penambahan jumlah pasukan secara bertahap. Anggota Komisi I DPR RI Husnan Bey Fananie melihat pangkalan baru militer dan penempatan pasukan di pulau Cocos itu bukan tanpa maksud dan tujuan.

“Pemerintah dan rakyat Indonesia harus waspada. Karena pasukan itu tidak ubahnya sebagai pasukan spy drone atau pasukan mata-mata (striking drone), pasukan yang ditempatkan sebagai pasukan penyerang nantinya,” kata Husnan. 

Husnan mengaku  ikut  mempertanyakan keberadaan 2.500 marinir AS yang ditempatkan di Pulau Cocos, saat menerima kunjungan Ketua Kongres Amerika Serikat untuk Bidang Luar Negeri,  Edward Royce di Jakarta, medio Agustus 2013 lalu. Husnan mengungkapkan, dari berbagai informasi yang didapatkannya, keberadaan Marinir AS di pulau tersebut, memang sengaja untuk memata-matai negara-negara di kawasan Asia, khususnya Indonesia.

“Saya tanyakan apa alasan kuatnya dan argumentasinya penempatan marinir AS di pulau tersebut. Namun jawabannya sangat normatif dan diplomatis, bahwa pasukan marinir ditempatkan atas dasar kerja sama militer AS dengan militer Australia, juga untuk membantu negara-negara di kawasan Asia saat menghadapi bencana alam,” tuturnya.

Atas jawaban itu, politisi PPP itu mengaku tetap mengganjal. Karena, tidak mungkin sesederhana itu penempatan pasukan marinir AS di Australia dalam skala sebesar.

“Menurut saya, pasti  AS memiliki agenda besar dalam penempatan pasukannya di Australia, baik dalam jangka pendek dan panjang,” jelasnya.

Gejolak Papua Dinamika politik terkait isu Papua menunjukkan peningkatan selama setahun terakhir, baik di tingkat lokal maupun di tingkat kawasan Pasifik Selatan, bahkan sampai ke beberapa negara Eropa. Pernyataan-pernyataan positif beberapa pemimpin negara baik secara langsung maupun melalui perwakilannya di Indonesia (Dubes) bahwa mereka mengakui kedaulatan NKRI di wilayah Papua tak sepenuhnya dapat dijadikan pegangan jika dikaitkan dengan meningkatnya aktivitas milter AS di wilayah Australia itu. Pernyataan-pernyataan seperti diutarakan PM dan Dubes Inggris, PM dan Dubes Belanda, Dubes AS, Dubes Norwegia, PM dan Dubes Australia, PM Papua Nugini, PM Kepulauan Solomon dan entah siapa lagi, seakan tak bermakna apa-apa jika kita melihat masih banyaknya tokoh OPM di luar negeri yang mendapatkan suaka politik dari negara-negara itu. Seperti Benny Wenda yang dengan leluasa membuka kantor perwakilan OPM di Oxford, Inggris, Herman Wainggai yang “rajin” menyelundupkan pencari suaka Politik ke Australia, peluncuran kaukus parlemen asia pasifik untuk Papua Barat di Australia. Yang tak kalah menariknya adalah hasil KTT lima negara rumpun Melanesia di Noumea yang kita kenal dengan Melanesian Spearhead Group (MSG) akhir Juni lalu, serta kedatangan kelompok Freedom Flotilla dari Australia untuk mendukung Papua merdeka saat ini. Dengan fenomena-fenomena itu kiranya sudah cukup alasan bagi kita bangsa Indonesia untuk berani menyimpulkan, bahwa keberadaan militer AS di Darwin dan Cocos Island mempuyai hubungan yang kuat dengan agenda Papua merdeka. Mari kita mewaspadainya.


Pangkalan AS di Darwin

China menunjukkan kejengkelan atas meningkatnya hubungan kerja sama pertahanan antara Australia dan Amerika Serikat, terutama setelah Negeri Paman Sam itu mengirimkan kontingen pertama dari total 2.500 tentara yang akan berbasis di Darwin sejak April 2012.

Kecaman itu dialamatkan kepada Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr, ketika tengah melakukan lawatan kenegaraan untuk kali pertama ke Beijing pada awal Mei 2012.

“Saya kira saya bisa meminjam kata-kata dari salah satu pejabat yang saya temui, dan saya yakin ia adalah sang menteri luar negeri: masa-masa persekutuan ‘Perang Dingin’ telah lama berakhir,” ujar Carr, yang menggantikan Kevin Rudd, seperti dicuplik dari laman BBC.

China merupakan mitra dagang utama Australia. Sekitar seperempat volume ekspor Negeri Kangguru itu diarahkan ke China. Hanya saja, Australia memilih merekatkan kerja sama militer dengan Amerika Serikat, hal yang dikritik pengamat militer China, Song Xiaojun. Menurutnya, Australia tidak mungkin bisa sekaligus menjaga hubungan dengan China dan Amerika Serikat.

“Cepat atau lambat, Australia harus memilih siapa yang akan menjadi ‘godfather’ baginya. Semuanya bergantung dari seberapa kuat calonnya, dan seberapa strategis lingkungannya,” kata Song dari sumber The Telegraph.

Tak hanya memperkuat tali kerjasama dengan Australia, Amerika Serikat pun mempererat hubungan luar negerinya dengan beberapa negara Asia Tenggara. China menganggap strategi itu sebagai upaya ‘pengepungan.’

Menurut Carr, kehadiran AS di wilayah Asia-Pasifik dapat meningkatkan kestabilan di kawasan. Namun, ia menekankan pemerintah kedua negara menginginkan terwujudnya kerja sama militer yang lebih baik di masa mendatang.

“Kerja sama pertahanan adalah sebuah misi membangun kepercayaan. Semakin kita mengerti bagaimana mitra kita menerapkan pendekatannya atas masalah pertahanan, kemungkinan muncul kesalahpahaman akan kian kecil,” ujarnya.(vivanews)


Selanjutnya: Indonesia Berpotensi Jadi Musuh Utama Amerika Serikat (Bag. 2)

Iklan

One response »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s