Ironi Nasib Petani

Ilustrasi Petani Indonesia - berdikarionline.com

Lahan yang luas serta tanah yang subur tidak serta- merta menjadikan Indonesia sebagai negeri agraris nan makmur. Lahan pertanian semakin sempit dikarenakan pembangunan infrastruktur, menjadikan petani terdesak dan impor semakin merajai pasar Indonesia.

Lantas bagaimana nasib petani di negeri ini, haruskah mereka beralih profesi? Jumlah impor setiap tahunnya bukannya berkurang, mulai beras, kentang, jagung hingga garam serta singkong. Pada Oktober 2014 lalu, impor singkong dari Thailand mencapai 6.200 ton berdasarkan data BPS, sedangkan impor beras mencapai 1,5 juta ton pada 2014 kemarin. Impor tentu akan menjatuhkan harga jual hasil pertanian.

Ironisnya, di tengah-tengah berkurangnya persediaan pangan, petani kita malah dihujani dengan berbagai konflik tanah. Berdasarkan data dari BPN (Badan Pertanahan Negara), ada 13.000 konflik tanah yang belum terselesaikan. Hingga akhir 2010, konflik pertanahan telah terkumpul 12.267 konflik. Pada periode Januari 2011 sampai Juni 2011, baru 1.333 konflik tanah yang terselesaikan dari 14.337 kasus tanah.

Pada tahun 2014, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA ) mencatat sebanyak 472 konflik agraria di seluruh wilayah Indonesia dengan luas lahan konflik sekitar 2.860.977,77 ha. Konflik ini melibatkan sedikitnya 105.887 kepala keluarga. Konflik yang terjadi dalam berbagai sektor, terdapat 215 konflik untuk sektor infrastruktur, 185 konflik perkebunan, 14 konflik pertambangan, 4 konflik di pesisir dan perairan, 27 konflik kehutanan, 20 konflik di bidang pertanian, dan 7 konflik lainnya.

Hal ini memperlihatkan bahwa hukum dan birokrasi belum mampu menyelesaikan polemik bangsa yang paling fundamental. Kerap tanah dijadikan sebagai aset sehingga diperjualbelikan dan diperebutkan. Tak jarang juga tanah yang dirampas tidak diberikan ganti rugi yang sepadan sehingga hal ini sudah barang tentu memiskinkan petani.

Tidak sedikit juga petani yang kemudian beralih profesi menjadi buruh pabrik dan melakukan urbanisasi sehingga menimbulkan masalah baru. Permasalahan seperti ini tidak akan selesai jika pemerintah tidak serius melakukan reforma agraria. Sebuah konsep yang sudah lama dicetuskan oleh para pendiri bangsa ini dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) ”bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Dari UUD tersebut lahirlah UU PA No. 5 Tahun 1960. Namun, sampai sekarang belum terlihat pelaksanaan reforma agraria tersebut. Tentu saja polemik akan terus terjadi, konflik agraria akan terus meningkat dan petani akan mengalami kemiskinan yang berkepanjangan jika reforma agraria tidak dilaksanakan.

Bertani, bagi anak muda Indonesia, bukan lagi pekerjaan yang menjanjikan masa depan.

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan mengungkapkan, dalam kurun waktu 2008 hingga 2014, jumlah petani berusia 15-29 tahun semakin berkurang. Pada tahun 2008, jumlah petani berusia muda masih 9,3 juta orang. Namun, pada tahun 2012, jumlahnya tinggal 8 juta orang.

“Pertumbuhannya negatif pada tenaga kerja di usia bawah 30,” ujar Manajer Advokasi Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Sayyid Abdullah, di Jakarta, Rabu (30/12/2015).

Namun, Sayyid mengingatkan, bukan hanya jumlah petani berusia muda saja yang berkurang. Petani usia 30-44 tahun juga mengalami penyusutan. “Dari 13 juta jiwa di tahun 2008 menjadi 12 juta di 2012,” papar dia.

Penurunan juga terjadi pada usia 45 – 60 tahun. Pada tahun 2008, jumlahnya masih 10,7 juta orang. Tetapi di tahun 2012 tinggal 10,4 juta orang. Sebaliknya, jumlah petani berusia 60 tahun ke atas justru konstan di angka 5 juta orang.

Asosiasi untuk Desa Sejahtera mengungkapkan, petani usia di atas 34 tahun berjumlah 87,15 persen, sedangkan petani berusia di bawah 34 tahun hanya 12,85 persen. Artinya, kaum muda makin menjauh dari pekerjaan sebagai petani.

Memang, ada kecenderungan jumlah petani usia produktif semakin menurun. Namun, jika merujuk pada Sensus Pertanian tahun 2013, penurunan bukan hanya pada usia muda, tetapi secara keseluruhan.

Pada sensus pertanian tahun 2003, jumlah rumah tangga petani di Indonesia masih 31,17 juta. Sepuluh tahun kemudian, jumlahnya tinggal 26,13 juta. Terjadi penurunan sebanyak 5,04 juta rumah tangga petani dalam kurun waktu sepuluh tahun.

Yang perlu diketahui, ada kelindan antara penurunan jumlah petani ini dengan menurunnya pendapatan rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian.

Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian tahun 2013 (SPP 2013) BPS menyebutkan, rata-rata pendapatan rumah tangga tani dari usaha di sektor pertanian hanya berkisar Rp 12,4 juta per tahun atau Rp 1 juta per bulan.

Sementara Survei Panel Tani Nasional (Patanas) mengungkapkan, sekitar 80 persen pendapatan rumah tangga petani kecil disumbang dari kegiatan di luar sektor pertanian, seperti ngojek, dagang dan pekerja kasar.

Sedangkan pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, mengungkapkan bahwa sumbangan usaha tani padi dalam struktur pendapatan rumah tangga petani telah merosot, yakni dari 36,2 persen tahun 1980-an menjadi 13,6 persen saat ini.

Tentu saja, penurunan jumlah petani, terutama di usia produktif, merupakan ancaman terhadap rencana besar negeri ini untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Karena itu, tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan pertanian Indonesia selain mendorong lebih banyak kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan petani. Mulai dari dukungan tanah, modal, teknologi, hingga jaminan harga yang adil bagi hasil produksi petani.


Sumber

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s