Ini Tanah Mikik Negara! Warga Harus Pindah! Gusur!!!

Ya, kata-kata itu keluar dari seoeang Gubernur, Mantan Gubernur, Wakil Gubernur dan Mantan “Wakil Gubernur yang sekarang telah menjadi Gubernur” dan menggantikan posisi Gubernur sebelumnya yang sekarang telah alih profesi menjadi Presiden.  Sadar nggak kalau negara yang dia maksud itu adalah negaranya Rakyat Indonesia? Mari kita telisik kembali sedikit dari banyaknya penggusuran-penggusuran yang telah mereka lakukan.

Penggusuran Warga Petukangan Selatan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya menyambangi warga Petukangan Selatan yang lahannya akan dijadikan pembangunan proyek pembangunan Tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2) Kebon Jeruk-Ulujami.

Dalam agenda blusukannya kali ini, Gubernur mengajak warga Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, yang menolak lokasi tempat tinggalnya digusur proyek JORR W2 untuk bermusyawarah.

Pria yang biasa disapa Jokowi melakukan musyawarah dengan warga di dua RW yakni RW 6 dan RW 1. Di kesempatan itu, Jokowi langsung menembak warga dengan pertanyaan yang tak terduga.

“Sebenarnya warga mau harga berapa sih?” kata Jokowi, di Petukangan Selatan, Jakarta, Jumat (19/4/2013)

Ditanya demikian, warga tidak berani menyebut harga yang diminta Jokowi. Perwakilan warga mengatakan, “Kami belum ada harga, nanti kami mau ngajakin bapak musyawarah dulu.”

Sebelumnya, warga Petukangan Selatan tersebut pernah mendatangi kantor Gubernur untuk berunjuk rasa. Warga menuntut Pemprov DKI untuk bermusyawarah terkait pembebasan lahan yang akan dibangun Tol JORR W2 Kebon Jeruk-Ulujami.

Jokowi yang sempat menemui para pengunjuk rasa berjanji akan bertandang ke tempat para warga itu.

*

Setelah melakukan komunikasi dan makan siang bersama warga Petukangan, Jakarta Selatan yang menuntut ganti rugi proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjelaskan, posisi Pemprov DKI hanya sebatas mediator saja.

Orang nomor 1 DKI yang biasa dipanggil Jokowi itu mengatakan, pihaknya bertugas memediasi antara warga yang menuntut ganti rugi, dengan Panitia Pembebasan Tanah (P2T) agar bersepakat.

“Kita itu hanya memediasi saja, supaya nyambung antara warga dengan P2T,” ujar Jokowi, di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (25/4/2013).

Dia melanjutkan, permasalahan yang menjadi tuntutan warga selama ini, dinilainya sebatas persoalan komunikasi yang tidak dilakukan. Dia menegaskan, tidak ada persoalan yang berat kecuali kurangnya komunikasi dengan warga setempat.

“Itu hanya masalah komunikasi. Bukan masalah yang berat-berat amat. Percaya deh,” tuturnya.

Proyek pembangunan Tol JORR W2 merupakan proyek Tol ruas Kebon Jeruk-Ulujami. Proyek yang rencananya dibiayai dan dikerjakan pemerintah pusat itu, mendapat penolakan dari warga setempat karena proses negosiasi ganti rugi belum pernah dilakukan oleh Pemprov DKI di periode sebelumnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada 28 Maret 2013, Mahkamah Agung telah mengeluarkan salinan resmi yang isi pokoknya menolak permohonan yang diajukan oleh Gubernur DKI.

Oleh karena itu, warga yang tinggal di Petukangan Selatan, Pesanggrahan, meminta Jokowi mencabut SK tersebut dan merealisasikan harga ganti rugi yang layak.

Penggusuran Warga Bantaran Waduk Pluit

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa tidak khawatir jika akhirnya warga yang tinggal dibantaran waduk Pluit menuntut dirinya. Menurutnya, silakan saja datang menuntut kerumahnya, asal tidak melakukan pengerusakan.

“Geruduk rumah saya ya silakan. Tapi, kalau anda merusak ya anda dihukum. Ya, hubungan apa dengan saya apa? Emang saya yang nyuruh,” ujar Ahok, di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (26/4/2013).

Pria yang biasa dipanggil Ahok mengatakan, protes warga yang tinggal dibantaran waduk Pluit bisa disadarinya. Namun, keberadaan mereka yang menggunakan lahan waduk dinilai salah tempat. Dia menginginkan para warga yang tinggal dibantaran tersebut tidak dipindahkan.

“Ya, kan saya maunya juga enggak dipindahkan. Kayak saya ini sudah 20 tahun di sana,” kata Ahok,

Sebelumnya, Sejumlah warga bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, memprotes pembongkaran dan penggusuran tempat tinggal mereka. Mereka menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah melupakan janji kampanyenya untuk melindungi rakyat kecil.

Warga yang tinggal dibantaran Waduk Pluit menolak alasan Pemprov DKI yang menilai rencana pengosongan lahan sebagai upaya untuk mengatasi banjir tahunan di Ibukota.

Seperti diberitakan, pemerintah DKI Jakarta telah melakukan pembongkaran sebanyak 30 bangunan yang berada di sisi barat Waduk Pluit. Dari total 998 rumah yang berdiri disisi barat waduk, sudah terbongkar sebanyak 710 rumah. Kini, masih terdapat ribuan rumah yang masih berdiri disisi timur bantaran Waduk Pluit.

*

Pembongkaran 68 unit rumah di bantaran sisi Barat Waduk Pluit, tepatnya di RT 019/017, Kebon Tebu, Penjaringan, Jakarta Utara masih menyisakan kepedihan bagi warganya. Hingga mereka masih bertahan di sekitar waduk karena belum mendapatkan tempat relokasi di Rusun Marunda.

Di areal sekitar waduk, mereka menggelar kasur dan karpet di atas trotoar jalan, tepatnya di depan pintu gerbang Perumahan Mutiara Lestari.

“Saya belum dapet rusun dan tempat, makanya saya tinggal di sini pakai kasur dan karpet seadanya. Katanya Pak Gubernur mau ngasih tempat di rusun, mana buktinya,” kata Nelly (30), warga RT19/17, Kebon Tebu, Penjaringan, Jakarta Utara yang rumahnya digusur, Sabtu (24/8/2013).

Semenjak rumahnya dibongkar Satpol PP kemarin, Nelly mengaku belum mendapatkan pemberitahuan akan diberikan tempat tinggal di Rusun Marunda. Makanya, dia dan warga lainnya memilih bertahan di atas trotoar.

Merasa dibohongi, Nelly mengaku kecewa Jokowi yang dinilai telah ingkar janji dan membodohi warga. Mengingat, hingga detik ini masih banyak warga yang belum mendapatkan rusun seperti dijanjikan sebelumnya.

“Jokowi janji, kalau kita mau direlokasi, kita disediakan tempat yang layak. Padahal, waktu Pilkada, kita milih Jokowi, sekarang kita merasa dibohongin kalau begini,” cetusnya kesal.

Menurutnya, warga bongkaran Waduk Pluit hampir seluruhnya tidak mendapatkan tempat di Rusun Marunda seperti janji pemerintah. Mereka pada umumnya mencari tempat tinggal sementara dengan menyewa kontrakan di sekitar Pluit, “Belum ada satupun yang dipindah ke rusun. Kalau pun ada, mungkin mereka yang punya saudara orang pemerintah. Warga kebanyakan pindah sementara ke kontrakan,” tuturnya.

Ià menambahkan, karena tak kunjung juga mendapatkan tempat di rusun, empat dari lima anaknya menjadi tidak bisa pergi ke sekolah karena baju seragam mereka tidak sempat diselamatkan saat pembongkaran.

“Anak saya lima, satu masih balita, yang dua sekolah SMP, dua SD dan satu lagi masih TK. Keempatnya sekarang enggak sekolah semua. Kita di sini juga susah buang air karena nggak ada kamar mandi,” tutupnya.

*

Merasa “disingkirkan” Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, korban gusuran di Waduk Pluit, Jakarta Utara melaporkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke Polda Metro Jaya.

Melalui perwakilannya, warga sisi barat Waduk Pluit RT 019 RW 07 Blok G Jakarta Utara, melapor ke Polda Metro Jaya, Selasa (27/8/2013) pagi. Pasangan yang diusung PDIP dan Partai Gerindra itu diadukan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya atas laporan penganiyaan dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap 30 Kepala Keluarga yang ada di daerah tersebut.

“Kita melaporkan Jokowi Ahok dengan pasal 335 atas perbuatan tidak menyenangkan dan pasal 170 karena melakukan pengrusakan rumah warga dan penganiayaan,” kata Simon Tambunan, Divis Advokasi PBHI Jakarta yang ikut mendampingi warga melapor di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Menurut Simon, laporan yang menunjuk orang nomor satu dan dua di Jakarta itu dikarenakan tampuk kekuasaan yang mereka jabat saat ini di pemerintahan.

“Karena merekalah yang pasti memberikan perintah kepada Satpol PP untuk melakukan penggusuran dan berujung kepada penganiyaan,” tegasnya.

Saat dikonfirmasi apakah warga tersebut pernah melaporkan ini sebelumnya kepada Jokowi Ahok, mereka mengaku sudah terlebih dahulu kecewa dengan pernyataan mereka di media pasca proses penggusuran.

“Masa mereka bilang cuma tiga orang yang menolak penggusuran ini. Jokowi Ahok harus memberikan penjelasan lengkap mengenai apa yang sudah mereka lakukan,” tandasnya.

Kadiv Advokasi PBHI Jakarta, Simon Tambunan yang ikut mendampingi warga melapor ke SPK Polda Metro Jaya tersebut mengungkapkan, Jokowi telah melanggar janjinya sebelum dia terpilih jadi pemimpin.

“Salah satu warga pernah dijanjikan saat kampanye akan dibuatkan sertifikat tanah dan bangunan,” kata Simon di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Jokowi pun, lanjut Simon, pernah kembali berjanji tidak akan memindahkan mereka dalam kurun waktu 2 sampai 3 tahun kedepan. Mereka baru akan dipindahkan jika sudah ada rumah susun yang siap untuk ditinggali.

“Nyatanya, baru beberapa bulan tahu-tahu rumah warga digusur tanpa pemberitahuan,” tukasnya.

Menurut Simon, memang beberapa warga yang ada di daerah tersebut sudah ada yang menerima uang ganti rugi yang berkisar antara Rp5 juta-Rp10 juta. Namun, pembagian itu ternyata belum diberikan ke semua warga dan malah semua rumah warga dihancurkan satpol PP.

“Tahu-tahu ribuan satpol PP datang dan menghancurkan rumah 30 Kepala Keluarga yang ada di daerah itu,” terangnya.

Dalam penggusuran itu, mereka mengklaim mendapatkan penganiyaan dari Satpol PP. Puluhan warga mengaku mendapatkan luka lebam akibat pukulan dari Satpol PP yang menghalau perlawanan warga. “Saat ini warga yang tidur di jalan bekas penggusuran juga masih diusir Satpol PP,” katanya.

Karena penganiyaan itulah, mereka merasa Jokowi serta Ahok bertanggungjawab. Pasalnya, mereka dianggap sebagai pemberi mandat dalam proses penggusuran yang berujung penganiayaan.

Dalam laporannya, mereka membawa foto-foto yang menunjukan penganiyaan terhadap warga. Selain itu, ada dua warga yakni Budi (60) dan Neli yang menjadi korban penganiayaan ikut melapor ke Polda Metro.

“Untuk visum kita masih menunggu surat dari polisi karena mereka yang berwenang atas itu,” pungkasnya.

Penggusuran Warga Waduk Ria Rio

Penggusuran terhadap warga Waduk Ria Rio, Pedongkelan, Jakarta Timur, dinilai tidak adil. Pasalnya, di sekitar waduk terdapat rumah elit yang seharusnya kena gusur, tapi tidak dilakukan.

“Mengapa rakyar kecil saja yang kena gusur. Kalau ini memang merata seharusnya tidak pilih kasih. Seluruh wilayah kena gusur termasuk perumahan elit sekitar waduk Riario,” kata kuasa hukum Warga Rw15, Pendongkelan, Jakarta Timur, Tigor Nainggolan di Jakarta, Kamis (29/8/2013).

Dia juga menduga, kalau dalam penggusuran nanti imbasnya hanya kepada warga kecil saja. Sedangkan perumahan elit tidak terkena imbasnya.

“Pulomas itu mafia, banyak mafia di sana. Kalau mau dibongkar perumahan elit juga harus kena bongkar juga. Jangan perumahan kecil saja,” tegasnya.

Sekadar diketahui, Waduk Ria Rio akan dikembangkan oleh pemilik areal waduk, PT Pulomas Jaya, sebagai kawasan pengendali banjir dan ruang terbuka hijau.

Waduk seluas 7 hektar itu akan dioptimalkan sebagai muara sejumlah saluran air di kawasan Pulomas, yang kemudian airnya dipompa ke Kali Sunter.

Sementara areal daratan di sekitar waduk yang mencapai lebih dari 13 hektar, ditambah 5 hektar lahan yang masih dalam proses pembebasan lahan, akan menjadi ruang terbuka hijau.

*

Warga yang menghuni bantaran Waduk ria Rio, Pulogadung, Jakarta Timur membantah isu yang mengatakan kalau mereka menolak penggusuran. Mereka mengaku menerima penggusuran asal warga diberi waktu untuk berkemas-kemas.

“Kami warga baik tidak pernah melanggar hukum. Tapi untuk yang kemarin kami tidak suka terhadap Satpol PP yang sudah bersiaga tanpa izin ke RW terlebih dahulu,” tegas wakil RT 07/015, Pedongkelan, Mamat, Kamis (29/8/2013).

Hal serupa dilontarkan Kabul (40), warga RTO7/015, tindakan Satpol PP beberapa waktu lalu sangat tidak beretika. Karena tindakan seperti itu menganggap warga waduk Ria Rio tidak mematuhi aturan.

“Kalau ada pertemuan enak, jangan seperti kemarin main masuk saja. Kami tidak pernah membangkang selama ini,” terangnya.

Sementara itu, Ketua RW015, Gofur juga menjamin warganya akan mengikuti aturan dan tidak membangkang.

“Kami warga yang baik, tapi kalau sudah diusik kami melawan. Kami dukung penggusuran asal waktunya jangan mepet dan permasalahan kerohiman harus segera ditemukan solusinya,” pungkasnya.

*

Penolakan warga terhadap uang kompensasi yang diberikan PT Pulomas Jaya ternyata tak membuat pihak swasta tersebut bergeming.

Camat Pulogadung, Teguh Hendrawan mengatakan, pihaknya belum mendapat informasi mengenai adanya tambahan dari harga yang telah ditetapkan sebelumnya oleh PT Pulomas Jaya.

“Masih sebesar Rp1 juta, belum ada informasi dari PT Pulomas mengenai tambahannya, kalaupun nanti ada penambahan pasti kita akan beritahu warga,” kata Teguh di kantornya, Senin (9/9/2013).

Dijelaskan Teguh, uang kompensasi untuk warga Waduk Ria-Rio telah tersedia sejak akhir Agustus lalu. Warga dapat mengambil uang kompensasi tersebut hingga akhir September di Kantor Kecamatan Pulogadung.

“Uang itu sudah bisa diambil sejak akhir Agustus lalu sampai akhir September. Kalau sampai akhir Semptember tidak diambil ya itu salah warga sendiri, kami sudah memberikan kesempatan,” tegas Teguh.

Ditemui secara terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Pulomas Jaya, Natasya Yulius mengatakan tidak ada penambahan uang kompensasi yang diberikan kepada warga Waduk Ria-Rio.

“Kami anggarkan Rp1 juta per kepala keluarga, kami dari perusahaan sampai akhir tidak ada penambahan,” tegas Natasya.

*

Masjid Baitul Arif di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur akan dibongkar untuk pembangunan rumah susun (Rusun). Tetapi, di lokasi rusun itu juga akan dibangun masjid baru.

“Rusunnya kalau sudah jadi kita bikin masjid,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2013).

Dia mengatakan, tidak hanya di rusun yang ada di Jakarta Timur, di rusun lain juga akan dibangun masjid untuk warga yang tinggal di wilayah sekitar.

“Nanti di rusun Marunda di rusun Daan Mogot kita juga bikin masjid kok,” tuturnya.

Untuk itu, Pria yang akrab disapa Ahok ini menegaskan, pembongkaran masjid di Jakarta Timur tidak dimaksud untuk membuat warga terlantar, tetapi hanya untuk membuatnya lebih baik.

“Jadi harus dibedakan mana yang bongkar rumah ibadah sementara untuk dibangun lebih baik, dengan membongkar untuk melarang orang salat. Beda lho,” tegasnya.

*

Untuk mempertanhankan lahan yang diklaim oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, keluarga Adam Malik siap mempertahankannya walau harus kontak fisik sekalipun.

Menurut perwakilan keluarga Adam Malik, Guna Jaya Malik, pihaknya akan melakukan perlawanan secara fisik sebagai jalan terakhir, jika tanah mereka berusaha diserobot oleh pemprov DKI Jakarta.

“Ini kita bicara insting bertahan, karena sudah ada penyerobotan, dan eksekusi yang dilakukan secara fisik, dan kita akan lawan secara fisik,” tukasnya.

Untuk mempertahankan lahannya, keluarga Adam Malik kembali mendirikan plang di Pedongkelan Pedongkelan, Kelurahan Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Bahkan, mereka mengerahkan sejumlah orang untuk menjaga lahan tersebut selama 24 jam.

Guna menegaskan, bakal mempertahankan lahan ini secara hukum karena tanah seluas 5 hektare yang di beli sejak tahun 1961 memiliki bukti kepemilikan yang sah.

Ia memastikan, lahan tersebut sudah dibeli keluarga dari orang China bernama Njoo Seng Hoo. Bahkan lahan tersebut sudah dilengkapi sertifikat, kuitansi, dan semua surat kepemilikan secara hukum.

Penggusuran Warga Bantaran Sungai Ciliwung

Usai melakukan sosialisasi selama enam bulan, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur yakin warga bantaran Sungai Ciliwung bersedia direlokasi ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

“Sosialisasi sudah dilakukan, enggak ada masalah. Mereka semua mau dipindah kok,” kata Wali Kota Jakarta Timur HR Krisdianto di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2014).

Di Jakarta Timur, kata dia, ada tiga wilayah pemukiman warga bantaran sungai yang memiliki kepanjangan 120 kilometer (Km) dan luas 387 km persegi, di antaranya Cawang, Bidaracina dan Kampung Melayu dengan total sekira 6.790 Kepala Keluarga (KK).

“Enam bulan sebelumnya, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Sudin P2B (Suku Dinas Pengawasan Penertiban Bangunan), lurah, camat, RT dan RW telah terjun ke wilayah ini dan melakukan sosialisasi,” katanya.

Para petugas itu, lanjut Krisdianto, menyosialisasikan lahan mana saja yang akan terkena proyek normalisasi Sungai Ciliwung yakni 15 meter ke sisi kiri dan 15 meter ke sisi kanan aliran sungai itu. Di luar radius itu, warga diperbolehkan tinggal di pemukiman yang terlanjur telah didirikan.

“Masalah harga ganti rugi belum. Kita akan memakai sistem appraisal price (patokan harga pasar). Kalau sepakat, ya selesai. Pagunya juga sudah disiapkan, saya lupa berapa tepatnya,” kata dia.

Ia menambahkan, ganti rugi lahan hanya diberikan kepada warga bantaran Sungai Ciliwung yang memiliki sertifikat tanah. Jumlah nominal ganti rugi lahan tersebut disesuaikan dengan harga pasar.

“Mereka yang tidak punya sertifikat dan mendapat ganti rugi akan direlokasi ke rusunawa,” tandasnya.

*

Warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur yang terkena banjir nampaknya harus menghadapi masalah baru setelah banjir surut. Karena Pemprov DKI Jakarta memastikan akan merelokasi mereka ke rumah susun.

“Dimulai tahun ini relokasi warga Kampung Pulo,” kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balai Kota, Jumat (24/1/2014).

Jokowi menjelaskan, warga yang akan terkena proyek penataan Kali Ciliwung itu sebagian diberikan ganti rugi dan direlokasi ke rusunawa Cipinang Besar Selatan dan Komarudin Pulo Gebang, di wilayah Jakarta Timur.

“Ada yang dipindah ke rusun, ada  pengantian. Kalau sertifikat ya mesti ganti rugi tanahnya, harus diberikan. Pindahnya ke Cipinang Besar Selatan dan Komarudin,” jelasnya.

Jokowi mengaku, relokasi warga Kampung Pulo sebenarnya ingin dilakukan sesegera mungkin. Sebab, bila tidak dimulai sekarang, permasalahan tersebut tidak akan selesai.

“Kan mau mulai sekarang setelah tidak hujan. Kalau tidak dimulai, akan banjir terus,” ucapnya.

Ia menambahkan, selain merelokasi warga bantaran Kali Ciliwung di Kampung Pulo, tahun ini juga Pemprov DKI akan memulai pembangunan basement di Monumen Nasional (Monas).

“Basement Monas jadi tahun ini, mungkin April dimulai,” tandasnya.

*

Warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur nampaknya tidak main-main dengan tuntutan ganti rugi. Warga berjanji siap menumpahkan darah sebelum Pemprov DKI memberikan ganti rugi.

Syarif warga RT 03/03 Kampung Pulo, Jakarta Timur mengaku akan bertahan di tanah kelahirannya sampai titik darah penghabisan. “Pokoknya kalau sampe gak dibayar kita siap bertahan di sini. Perang-perang dah sampai titik darah penghabisan,” kata Syarif kepada wartawan, Rabu (10/6/2015).

Tuntutan warga, lanjutnya, hanya perhatian dari Pemprov DKI untuk membayarkan ganti untung. “Ahok turun dong ke sini dengerin dong keluhan warga. Bayangin kalau keluarganya itu yang bakal kena gusuran,” tambahnya.

Ia juga mengatakan biaya sewa rusun Jatinegara setelah tiga bulan gratis terlalu mahal, apalagi tingkat ekonomi warga Kampung Pulo sangat rendah.

“Tahu sendiri kan di sini banyak janda dan anak yatim. Rata-rata warga sini juga kerja serabutan. Iuran rusun mahal, belom lagi suruh bayar Rp900 ribu buat uang jaminan,” tutupnya.

Penggusuran Warga Bantaran Kali Jodo

Wakil Gubernur Jakarta Basuki T Purnama menegaskan akan menertibkanbantaran Kali Jodo, Penjaringan, Jakarta Utara.

“Pasti kami bongkar. Semua jalan inspeksi, sungai dan  waduk mau dibersihkan dibantu sama Polisi dan TNI,”kata Ahok di Balai Kota kepada wartawan, Senin (29/9/2014).

Ahok menegaskan, sebelumnya Pemprov DKI sudah pernah memberikan ganti rugi kepada warga di bantaran Kali Jodo. Namun, tak lama kemudian mereka kembali lagi ke lokasi semula.

“Itu dulu sudah pernah digusur tapi balik lagi. Sudah pernah dapat ganti rugi juga,” tambah Ahok.

Mengenai sosialisasi, menurut Ahok sudah dilakukan sejak lama. Warga yang berada di bantaran kali beralasan tidak ada sosialisasi biar mereka ada alasan untuk menolak pembongkaran.

“Masa orang sudah menuntut ganti rugi sesuai NJOP tapi mereka bilang tidak ada sosiliasasi,” tutup Ahok.

Penggusuran Warga Pinangsia

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin melihat berapa lama warga Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat bertahan di tenda yang didirikan tak jauh dari tempat pembongkaran.

“Yah kalian mau buat tenda yah silahkan saja. Kami mau tahu dia tahan berapa lama buat tenda. Yah silakan aja. Kan sudah dikasih tahu dari sebelum dibongkar,” ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2015).

Ahok menceritakan bahwa warga Pinangsia ini sudah dikabari akan dibongkar sebelum ujian nasional anak-anak mereka diselenggarakan. Namun warga Pinangsia kembali ingin agar ditunda pembongkaran.

Tak hanya itu kali ini mereka beralasan mengapa di tempat mereka harus dibongkar 10 meter dari bibir Kali Ciliwung sementara di Pademangan Jakarta Utara hanya dibongkar lima meter.

“Dudukin tanah negara loh udah didudukin ya harus dibongkar. Negonya apa yah jangan 10-15 meter donk pak lima meter aja sisanya buat kami. Sekalian saja kalian dudukin Balai Kota,” katanya.

Mengenai perbedaan pembongkaran di Pademangan, ternyata di Pinangsia lebar sungai seharusnya 20 meter dan ada trase hijau jadi kalau ditotal malah 15 meter yang harus digusur. “Dia sekarang lapor ke komnas ham kemana-mana seolah-olah pemerintah menzolimi kejam,” katanya.

Penggusuran Warga di Kampung Luar Batang

Polda Metro Jaya membantah telah menangkap aktivis budaya Ratna Sarumpaet saat proses penggusuran rumah warga di Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara.

Kepala Biro Ops Polda Metro Jaya Kombes Pol Martuani mengatakan, pelaksanaan penertiban bangunan rumah di Luar Batang secara keseluruhan berlangsung aman. Terkait aksi lempar batu dan kayu yang dilakukan warga, Martuani menyebut itu bukanlah kericuhan.

“Tadi pagi bukan ricuh, mereka hanya tak mau tinggalkan tempat. Ketika tak mau pergi sesuai SP 1, 2, dan 3, aparat mengangkat dan memindahkannya dengan humanis,” kata Martuani pada wartawan di Pasar Ikan, Penjaringan, Jakut, Senin (11/4/2016).

Martuani menambahkan, untuk permasalhan dengan Ratna Sarumpaet itu pun hanya salah paham belaka. Mobil polisi tak sengaja parkir di mobil Ratna, bukan diamankan.

Saat itu, lanjut Martuani, kebetulan mobil petugas yang hendak melakukan penertiban memarkirkan mobilnya secara tak sengaja di samping-samping mobil Ratna. Akibatnya, mobil milik ibunda Atiqah Hasiholan itu pun tak dapat bergerak kemana-mana.

“Kami bukan sengaja menghalangi mobil Ratna. Dan kami tak tahu itu mobilnya beliau. Jadi, Bu Ratna tak pernah dimasukkan ke mobil polisi dan beliau mobilnya hanya terhalang tak sengaja,” imbuhnya.

Martuani mengungkapkan, sejauh ini tak ada satu pun warga yang diamankan polisi. Adapun sejumlah warga ada yang dibawa memggunakan bus sekolah berwarna kuning untuk ditanyai apakah ingin ditampung ke rusun ataukah tidak.

*

Penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI di bawah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menjadikan warga seperti sampah yang tidak ada gunanya.

Penegasan itu disampaikan aktivis kemanusiaan Ratna Sarumpaet (12/04). “Penggusuran yang dilakukan Ahok pada 300 lebih kepala keluarga di Aquarium, adalah membuang mereka seperti sampah,” tegas Ratna.

Kata Ratna, dalam setiap penggusuran, Ahok selalu menyalahkan rakyat dengan alasan bahwa yang ditempati warga adalah tanah milik negara.

“Kenapa tiba-tiba mereka tidak berhak atas ganti rugi? Apa kalau tiap kali menggusur rakyat, Ahok teriak ‘Tanah Negara’ maka keputusannya menolak ganti rugi buat mereka sah? Sadar nggak Ahok kalau negara yang dia maksud itu adalah negaranya Rakyat Indonesia, negaranya warga di Aquarium yang kemarin meratap meminta penangguhan agar Pemda lebih dulu memperbaiki proses?” ungkap Ratna.

Selain itu, Ratna menegaskan, konsep pembangunan Ahok lebih mengepung wilayah Cagar Budaya di Penjaringan dengan plaza, mall, apartemen dan hotel mewah. “Ini menunjukkan bagaimana Ahok sama sekali tidak menghormati sejarah dan tidak paham apa cagar budaya,” jelas Ratna.

Ratna mengatakan, penggusuran nelayan sebagai bagian budaya Pasar Ikan, atau menggusur ummat Islam yang menjadi bagian budaya Masjid Jami adalah sebuah kesalahan fatal. “Dan dia mengabaikan kewajibannya mendapatkan rekomendasi TSP (Tim Sidang Pemugaran) dan BPCB (Badan Pelestarian Cagar Budaya),” pungkas Ratna.


Referensi

Iklan

One response »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s