Obama Didesak Buka Dokumen yang Hubungkan Saudi dengan 9/11

image

Foto Tragedi WTC (9/11)

Gedung Putih tengah menimbang untuk membuka sebuah dokumen mengenai peristiwa 9/11 yang menghubungkan antara jaringan asal Arab Saudi dengan pelaku pembajakan pesawat yang digunakan dalam serangan yang menewaskan hampir 3.000 orang pada 2001 itu.

Penyelidikan gabungan dua partai Amerika Serikat (AS) yang dilakukan pasca tragedi 9/11 mewawancarai ratusan saksi mata dan mengumpulkan laporan setebal 800 halaman, namun bagian terakhir dari laporan itu sampai saat ini masih dirahasiakan karena alasan keamanan nasional.

Setelah 13 tahun, dua orang senator dari penyelidikan gabungan Kongres AS itu mendesak pemerintahan Presiden Barack Obama untuk membuka dokumen itu kepada publik. Senator Kirsten Gillibrand dan Senator Bob Graham yang telah membaca laporan tersebut berpendapat keluarga korban tragedi tersebut berhak untuk mengetahui isi laporan tersebut sebelum kunjungan Obama ke Timur Tengah pada 21 April mendatang.

Dalam wawancara yang dengan stasiun televisi CBS, Senator Graham membenarkan adanya keterlibatan pemerintah, orang kaya, dan badan amal dalam jaringan yang disebutkan dalam laporan tersebut. Laporan tersebut menyebutkan dukungan yang diberikan kepada pelaku aksi pembajakan termasuk akomodasi selama berada di AS dan pendaftaran mereka ke sekolah terbang.

Pada Januari 2000, pelaku pertama pembajakan yang tiba di AS terbang ke Los Angeles setelah menghadiri pertemuan Al Qaeda di Malaysia. Dari 19 orang pelaku, 15 diantaranya adalah warga Arab Saudi.
Menurut laporan yang dilansir Independent, Rabu (13/4/2016) mereka datang tanpa pengelaman sama sekali di dunia Barat dan penguasaan Bahasa Inggris yang minim. Namun, mereka bisa mendapatkan tempat tinggal di San Diego dan belajar menerbangkan pesawat dengan bantuan seorang agen asal Arab Saudi, Omar al-Bayoumi.

Saudi Ancam Jatuhkan Dollar Jika Amerika Bongkar Peran 9/11

Pemerintah Arab Saudi mengancam akan menjual ratusan miliar dolar senilai aset Amerika jika kongres Amerika Serikat meloloskan rancangan undang-undang yang bisa mengungkap tanggung jawab setiap peran dalam serangan 9 September 2011. Kabar ini dilansir New York Times pada Jumat (15/4/2016).

Koran tersebut melaporkan Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir mengatakan kepada anggota parlemen Abang Sam bulan lalu bahwa “Saudi akan terpaksa menjual US$ 750 miliar atau setara Rp9,868 triliun dalam bentuk sekuritas dan aset lain di AS sebelum aset itu dibekukan oleh pengadilan Amerika.”

Rancangan undang-undang yang sudah diloloskan Komite Kehakiman Senat pada awal tahun ini akan mengambil kekebalan dari pemerintah luar negeri dalam kasus-kasus “yang timbul dari serangan teroris yang menewaskan orang Amerika di tanah Amerika.”

New York Times yang mengutip pejabat pemerintah dan kongres menyebut “Ancaman Saudi telah menjadi pokok pembicaraan hangat dalam beberapa pekan antara anggota kongres dan pejabat Departemen Luar Negeri AS dan Pentagon.”

Dalam laporannya, Times mengatakan bahwa pemerintahan Obama telah melobi kongres untuk menghadang rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang. Departemen Luar Negeri AS mengatakan akan berdiri “tegak dengan para korban aksi kekerasan dan bagi orang-orang yang dicintai.”

“Kami tetap berkomitmen menghadirkan keadilan bagi para teroris dan siapa-siapa yang menggunakan terorisme untuk memajukan ideologi bejat mereka,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS John Kirby, seperti diberitakan Reuters, Ahad (17/4).

Pada September 2015, seorang hakim Amerika Serikat membantah klaim melawan Arab Saudi terhadap korban serangan 9/11, mengatakan bahwa kerajaan memiliki kekebalan berdaulat dari klaim kerusakan oleh keluarga dan dari penjamin asuransi yang menutupi kerugian yang diderita oleh pemilik bangunan dan usaha.

Dugaan AS Tutupi Keterlibatan Saudi dalam Teror 9/11 Menguat

Dugaan Pemerintah Amerika Serikat (AS) menutupi keterlibatan Arab Saudi dalam serangan teror 11 September atau 9/11 terhadap menara kembar WTC semakin menguat.

Pemerintah Barack Obama didesak merilis “28 halaman” penyelidikan yang disensor karena diduga di dalamnya menyebut keterlibatan Saudi.

Sejumlah mantan penyelidik, termasuk bekas agen FBI blak-blakan menyebut mantan duta besar Arab Saudi untuk AS, Pangeran Bandar bin Sultan, seharusnya menjadi tersangka kasus serangan teror 9/11. Namun, hal itu ditutupi dengan dalih “kekebalan diplomatik” yang dimiliki diplomat Saudi.

Alasan lain, adalah soal imbas ekonomi di mana banyak invetasi Saudi di AS. Dugaan ini muncul seiring dengan ancaman Saudi untuk menjual seluruh asetnya di AS jika Pemerintah Obama meloloskan RUU untuk mengungkap hasil penyelidikan kasus serangan teror 9/11 yang disensor.

Laporan penyelidikan “28 halaman” yang disensor itu kini menjadi bumerang bagi AS, karena warganya, khuhsusnya pihak korban seraangan 9/11 menuntut semua laporan penyelidikan diungkap.

Pihak Joint Terrorism Task Forces (JTTF) di Washington dan San Diego, basis operasi untuk beberapa pembajak asal Saudi, serta detektif di Departemen Kepolisian Fairfax County yang juga menyelidiki bocoran laporan kasus 9/11, rata-rata menyatakan, bocoran laporan itu menunjuk ke Kedutaan Saudi di Washington, serta Konsulat Saudi di Los Angeles.

Namun, lagi-lagi karena alasan “kekebalan diplomatik”, pihak diplomat Saudi tidak tersentuh hukum.

Sumber-sumber penyelidik, mengatakan halaman yang disensor dari laporan penyelidikan kasusi 9/11 terdiri dari bab terakhir yang berurusan dengan ”dukungan asing untuk pembajak (pesawat dalam seraangan) 11 September”.

Bukti tak terbantahkan sebenarnya telah dikumpulkan dari file CIA dan FBI, khususnya soal dua pembajak pesawat asal Saudi yang menetap di San Diego.

Beberapa informasi telah bocor, transfer dana USD 130 ribu yang diduga melibatkan Duta Besar Saudi untuk AS kala itu, Pangeran Bandar bin Sultan.

Penyidik yang bekerja dengan JTTF di Washington mengeluh. Alih-alih menyelidiki Pangeran Bandar, sebab Pemerintah AS sendiri secara harfiah melindunginya. Departemen Luar Negeri AS, bahkan disebut-sebut menugaskan pihak keamanan membantu menjaga Pangeran Bandar tidak hanya di kedutaan, tetapi juga di rumahnya di McLean, Virginia.

Mantan agen FBI, John Guandolo, yang bekerja untuk kasus 9/11, mengtakan Pangeran Bandar seharusnya menjadi tersangka utama dalam penyelidikan kasus 9/11.

”Duta besar Arab mendanai dua pembajak 9/11 melalui pihak ketiga,” kata Guandolo. ”Dia harus diperlakukan sebagai tersangka teroris, sebagaimana seharusnya anggota lain dari kelas elite Saudi yang Pemerintah AS tahu saat ini mendanai jihad global,” katanya lagi, seperti dikutip news.com.au, Senin (18/4/2016).

Tapi Pangeran Bandar memegang kekuasaan atas FBI. Setelah dia bertemu dengan Presiden Bush pada tanggal 13 September 2001, di Gedung Putih, FBI mengevakuasi puluhan pejabat Saudi dari berbagai kota, termasuk setidaknya satu anggota keluarga Osama bin Laden yang masuk daftar pengawasan teror.

Menurut mantan agen FBI lainnya, Mark Rossini, alih-alih menginterogasi para pejabat Saudi, agen FBI justru bertindak sebagai pengawal keamanan bagi mereka, meskipun diketahui pada waktu itu bahwa 15 dari 19 pembajak pesawat adalah warga Saudi.

”FBI menutup telinga mereka setiap kali kita menyebutkan Saudi,” imbuh mantan mantan pejabat Kepolisian Fairfax County, Roger Kelly. ”Ini terlalu politis untuk menyentuhnya.”


Referensi

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s