Lanjutan dari: Ganti Rezim Ganti Sistim – Pergulatan Menguasai Nusantara [bagian pertama]


Membedah Buku

Ganti Rezim Ganti SistemGanti Rezim Ganti Sistim – Pergulatan Menguasai Nusantara

Karya Sri Bintang Pamungkas.


Para Aktor G30S

Cerita lain adalah antara periode September 1950 sampai awal 1956, ketika Letkol Soeharto diserahi memimpin Brigade-O di Yogyakarta di bawah Panglima Teritori-IV Jawa Tengah, Kolonel Gatot Subroto. Di situ, Soeharto masih menyebut Mayor Soeharto sebagai pimpinan Brigade-P di Solo; dan Letkol Ahmad Yani sebagai pimpinan Brigade-Q di Salatiga. Tetapi, bukankah menurut Soeharto, Mayor Soeharto sudah ditangkap karena dituduh komunis?! Di masa itu, oleh Kolonel Gatot Subroto, Letkol Soeharto diserahi tugas menumpas pasukan DI/TII di Jawa Tengah. Pasalnya, Pasukan DI/TII pimpinan Kartosoewirjo menolak kembalinya tentara Siliwangi ke wilayah Jawa Barat dan memaklumkan perang terhadap Republik Indonesia. Dalam hubungan itu, Soeharto ditugasi untuk memadamkan pemberontakan Batalyon Infantri-426 yang punya hubungan rahasia dengan DI/TII. Dalam tugas khusus itu, Mayor Soeharto, Komandan Brigade Panembahan Senopati di Solo, justru menjadi wakil Letkol Soeharto kita.

“Pada tanggal 25 Januari 1952 terjadi pertempuran hebat di mana empatpuluh pemberontak tertembak mati, dan lebih dari 30 orang pemberontak tertangkap. Aksi pemberontakan oleh Batalyon-426 akhirnya berhasil kami tumpas!”

Demikian cerita Letkol Soeharto. Sesudah itu, Letkol Soeharto diserahi memimpin sebagai Komandan Resimen-14 di Salatiga. Belum lama dari itu mendapat tugas memperbaiki Brigade Panembahan Senopati yang sudah berubah namanya menjadi Resimen-15. Yang dimaksud dengan “memperbaiki” di sini, selain memimpin juga membersihkan. Karena itu, sekalipun belum lama berada di Salatiga, Soeharto harus pindah lagi ke Solo. Tentang Panembahan Senopati di Solo itu memang unik. Soeharto sendiri secara eksplisit menyatakan, bahwa beberapa pasukan dalam Divisi Panembahan Senopati, seperti Batalyon-426 dan Resimen-15, sudah memeroleh pendidikan politik oleh tokoh-tokoh PKI, seperti Alimin. Soeharto menerangkan, bahwa pertentangan politik di kota Solo sebagai akibat dari ideologi komunis amat sangat hebat. Kolonel Soetarto yang pernah menjabat Komandan Divisi juga terbunuh oleh unsur komunis menjelang Peristiwa Madiun. Di Resimen-15 itulah Soeharto, menurut ceritanya, bertemu dan mengenal Untung sebagai anak-buahnya, yang kemudian pada tahun 1965 memimpin Gerakan 30 September.

Dalam kesempatan itu Soeharto menjelaskan dalam bukunya:

“Batalyon Sudigdo yang bermarkas di Kleco memeroleh pendidikan politik dari tokoh PKI Alimin, di antaranya Untung dan Suradi, yang kemudian pada 1965 memimpin G-30-S/PKI. Karena itu tidak sulit bagi saya untuk menerka siapa yang berada di belakang G-30-S/PKI, setelah saya mendengar siaran lewat radio bahwa yang memimpin gerakan itu adalah Untung.”

Lebih lanjut tentang Letkol Untung yang memimpin Gerakan 30 September, Presiden Soeharto mengatakan:

“…deg…saya segera mendapat firasat. Lagi pula saya tahu siapa itu Letkol Untung. Saya ingat, dia seorang yang dekat, rapat dengan PKI, malahan pernah menjadi anak didik tokoh PKI Alimin.”

Bukankah Letkol Soeharto sendiri, waktu itu, yang ditugasi “memperbaiki” atau memimpin dan sekaligus membersihkan Resimen-15, antara lain, Batalyon Sudigdo, dari pengaruh ideologi komunis?! Kenapa Untung dan Suradi sebagai anak-buahnya di Resimen-15 yang sudah diketahuinya terkena pengaruh komunis, dan mestinya ikut terkibat dalam Peristiwa Madiun itu, dibiarkan saja? Sejauh mana hubungan Soeharto dengan Untung, khususnya hubungan ideologisnya, selama berada di Resimen-15 Solo? Tentang ideologi itu, Soeharto sendiri mengatakan:

“Saya ingat, sebagian perwira Resimen-15 berpendapat, bahwa perwira harus berpolitik, bila tidak, diibaratkan seperti ‘kip zonder kop’atau ‘ayam tanpa kepala’.”

Apakah itu bukan pikiran Soeharto sendiri?!

Menurut dugaan, hubungan Soeharto dengan Untung yang menjadi anak-buahnya di Resimen-15 sejak itu dipertahankan dengan baik. Selama itu, Soeharto menanamkan pikiran kepada Untung, bahwa mereka adalah kader-kader Soekarno. Di situlah Lekol Untung sebagai Komandan Pasukan Cakrabirawa membiarkan Soeharto tidak terjamah seperti jenderal-jenderal lain yang terbunuh dalam Perisitiwa ’65.

Adalah kurang lengkap, apabila Letkol Untung dibicarakan dalam Peristiwa ’65, tetapi Kolonel Abdul Latief tidak. Ternyata keduanya mengenal Soeharto dengan baik sejak tahun-tahun Perang Kemerdekaan itu. Sampai dengan tahun 1947, Abdul Latief masih bergerilya di Surabaya dan Jawa Timur. Tahun 1947 itu dipindah ke Jawa Tengan dengan pangkat Mayor. Sebelum Aksi Militer ke Dua Belanda ke Yogyakarta menjabat sebagai Kepala Staf Operasi Brigade IV di Yogyakarta. Mayor Abdul Latief pun aktif dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, atau yang disebut Pertempuran “6 Jam di Yogyakarta”. Letkol Soeharto pernah menjadi atasannya sebagai Komandan Militer Kota (KMK) Ibukota Yogyakarta, yang awalnya dipegang oleh Letkol Latief Hendraningrat.

Bahkan ketika Letkol Soeharto berangkat ke Sulawesi Selatan pada 21 April 1950, bersamaan dengan keberangkatan Mayor Abdul Latief untuk menumpas Pemberontakan Kapten Andi Aziz dan kemudian Kahar Muzakar. Letkol Soeharto memimpin satu Brigade, Brigade Mataram. Sedang Mayor Abdul Latief berada di bawah Batalyon Seno yang dipimpin mayor Sudjono. Menurut pengakuan Abdul Latief dia mengenal Soeharto dengan baik, bahkan atas informasi Abdul Latief, Soeharto bisa menemukan tempat persembunyian Andi Aziz. Abdul Latief pun mengaku mengenal keluarga Habibie, seperti halnya Soeharto.

Selesai dari Sulawesi Selatan, pada Desember 1950 Abdul Latief kembali ke Yoyakarta; sedang Soeharto sudah lebih dulu pada akhir September kembali ke Yogyakarta. Rupanya Soeharto dan pasukannya dipulangkan karena melakukan kesalahan besar dalam operasi; dia sempat ditampar oleh Kol. Alex Kawilarang karena kesalahannya itu. Tahun 1951 dan 1952 Abdul Latief bersama Soeharto, ikut memadamkan pemberontakan DI/TII Kartosoewirio dan Batalyon-426 di Jawa Tengah. Pada tahun 1953, Abdul Latief bertemu kembali dengan Soeharto di Divisi Panembahan Senopati yang sudah berganti nama menjadi Resimen-15, di mana Soeharto adalah Komandannya. Bahkan di situ Abdul Latief ditugasi Soeharto khusus untuk memegang sebuah batalyon yang banyak orang-orangnya berasal dari Madura; Abdul Latief mengaku fasih berbahasa Madura.

Anehnya, Soeharto sendiri tidak pernah berbicara tentang Abdul Latief di dalam buku-bukunya tentang pengalamannya mengemban tugas sebagai tentara bersamanya. Maka dapat disimpulkan, bahwa antara Soeharto, Untung dan Abdul Latief telah terjalin hubungan yang erat di antara mereka, hubungan pribadi yang hanya mereka saja yang tahu. Hubungan ini sangat mungkin bukan hubungan yang terkait dengan ideologis komunis, sekalipun Soeharto tahu banyak tentang orang-orang komunis dan jaringan komunis, serta komunisme. Baru dalam kaitan dengan Peristiwa ’65 Soeharto berbicara tentang Letkol Untung dan Kolonel Abdul Latief yang disebutnya berideologi komunis.

Bagaimana Soeharto memelihara hubungan dengan Untung dan Abdul Latief dalam jangka waktu panjang sekitar 15 tahun sebelum Peristiwa ‘65, itulah gaya khas Soeharto. Tidak hanya dengan mereka, tetapi juga dengan kawan-kawan dan mantan anak-buahnya di Yogyakarta, Jawa Tengah dan di Divisi Diponegoro. Dalam ceritanya, Abdul Latief mengatakan, bahwa Soeharto ikut hadir dalam perkawinan Untung di Jawa Tengah. Soeharto menjadi tamu kehormatan keluarga Abdul Latief ketika ada upacara khitanan anaknya; demikian pula Soeharto mengundang Abdul Latief ketika Sigid Soeharto dikhitankan.

Kolonel Abdul Latief tiba-tiba saja muncul ke rumah Soeharto di jalan Haji Agus Salim Jakarta, bahkan lalu mengejarnya ke RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Gatot Subroto, pada 30 September 1965 malam hari untuk sesuatu informasi yang hanya mereka berdua yang tahu tetang apa. Apa yang disampaikan?! Menurut Abdul Latief dia menyampaikan berita, bahwa Letkol Untung akan melakukan tindakan penyelamatan terhadap Soekarno dari ancaman Dewan Jenderal. Abdul Latief merasa cukup puas, karena tidak ada reaksi dari Soeharto; artinya Soeharto bisa membenarkan tindakan Untung.

Sangat mungkin Soeharto tidak bereaksi, karena dia tahu lebih banyak dari yang didaku disampaikan oleh Abdul Latief. Sangat mungkin Soeharto diberitahu pula tentang pembunuhan para jenderal dan perwira Tinggi Angkatan Darat itu, dan bahwa  Jenderal Nasution lolos dari pembunuhan! Apa artinya itu bagi Soeharto atau keduanya?! Sekalipun Kolonel Abdul Latief menyatakan bahwa gerakan Letkol Untung tidak bermaksud membunuh para Jenderal itu, selain menghadapkannya kepada Bung Karno.

Sedang Soeharto beserta kawan-kawannya ini, berharap semua jenderal, sebutlah Dewan Jenderal, yang memang sudah dibidik tewas itu, terbunuh semua dalam Revolusi yang dilancarkan oleh Letkol Untung dan kawan-kawannya dengan restu Soeharto. Soehartolah yang meniup-niupkan berita tentang adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan coup d’etat terhadap Soekarno. Padahal Dewan Jenderal itu tidak ada. Soekarno sendiri sempat terkecoh dengan isyu itu; oleh karenanya dipanggillah Ahmad Yani, kepala Staf Angkatan Darat yang menggantikan Nasution sejak pertengahan 1962. Dari jawaban Yani, Soekarno merasa bahwa para jenderalnya masih setia kepadanya.

Sangat mungkin Soehartolah yang merencanakan pembunuhan terhadap enam Jenderal TNI-AD, termasuk Ahmad Yani dan Nasution. Tetapi dengan pandainya Soeharto mengatakan, bahwa mereka adalah korban-korban kekejaman PKI. Sedang Untung dan Abdul Latief adalah para pendukung dan para kaki-tangan komunis. Dan karena itulah PKI harus dihabisi. Dengan pengetahuannya tentang kekejaman pemberontak PKI di Madiun, maka direkayasalah pembunuhan terhadap para jenderal itu, mirip dengan apa yang dilakukan oleh PKI 1948, yaitu dimasukkan ke dalam satu lubang yang sama; kali ini di desa Lubang Buaya, Jakarta Timur. Konon tubuh mereka disayat-sayat, sekalipun menurut dokter kemudian hal itu tidak terbukti.

Soeharto baru mengontak petinggi-petinggi Amerika Serikat dan Barat setelah dia tidak mampu mengendalikan situasi, karena Soekarno masih ingin tetap berkuasa dan Nasution tidak tewas terbunuh. Soeharto merasa perlu minta bantuan CIA untuk menjatuhkan Soekarno dan memojokkan Nasution pada posisi Ketua MPRS. Sangat mungkin, kalau Nasution ikut terbunuh situasinya menjadi lain.

Para petinggi Amerika Serikat, pihak Barat dan CIA sendiri, melalui Dutabesar Amerika Serikat di Jakarta, Marshall Green, sangat berhati-hati dalam menangani Peristiwa ’65. Mereka memerhatikan faktor Jenderal Nasution. Ketika November ’65 itu Nasution menyetujui bantuan Moscow, Amerika melihat bahwa TNI mengidentifikasi RRC sebagai pendukung PKI, dan bukan Rusia; dan bahwa Indonesia tetap mau melanjutkan cita-cita sosialisme, bukan komunisme, sebagaimana juga sering dikatakan Soekarno. Amerika Serikat juga menunjukkan perhatiannya ketika Nasution tidak diikutkan di dalam Kabinet Soekarno pada Februari 1966; Soekarno justru memasukkan beberapa tokoh pro-komunis menjadi menteri.

Peristiwa itu disusul dengan bentrokan mahasiswa antara yang pro-Soekarno dan anti-Soekarno. Sejak meletusnya Peristiwa ’65 muncul berbagai pergerakan mahasiswa dan pemuda yang kemudian menjadi kesatuan-kesatuan aksi; antara lain, KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang didirikan pada 25 Oktober 1995, dan KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia, dan KAPPI, Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia. Muncul pula kemudian Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, atau KASI. Kesatuan-kesatuan aksi ini melahirkan Tritura, atau tiga tuntutan rakyat, yaitu bubarkan PKI, bubarkan kabinet, dan turunkan harga-harga. Tritura lahir pada 10 Januari 1966; dan esok harinya pula Soekarno membubarkan kesatuan-kesatuan aksi itu. Tetapi para pemuda dan mahasiswa tidak peduli. Juga muncul Front Pancasila yang merupakan kumpulan dari tokoh-tokoh senior dari kelompok non-kampus yang juga sama-sama anti komunis.

Munculnya kabinet baru Soekarno di mana masih saja terdapat orang-orang pro-komunis menyulut kemarahan kesatuan-kesatuan aksi itu. Maka sekitar 50 ribu mahasiswa dan pemuda menyampaikan protes dengan mendatangi Istana Merdeka; mereka dihadang pasukan pengaman presiden dari kesatuan Cakrabirawa. Pada peristiwa itu, Arief Rahman Hakim, seorang mahasiswa Kedokteran Universitas Indonesia dari KAMI, dan Ichwan Ridwan Rais, seorang siswa pelajar dari KAPI, tewas tertembak. Dalam kesempatan lain, seorang wartawan Zaenal Sakse yang berada di tengah-tengah mahasiswa juga tewas tertembak peluru petugas. Sedang para pemuda dan mahasiswa yang pro-Soekarno yang membentuk Barisan Soekarno, mendatangi Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat, di Medan Merdeka Selatan, merobek-robek benderanya, dan membakar beberapa mobil kedutaan.

Ketika pembubaran PKI menjadi isyu yang mulai dihembus-hembuskan oleh Soeharto kepada masyarakat, mahasiswa dan pemuda, serta pembantaian terhadap para pengikut PKI terjadi di desa-desa, Amerika Serikat mulai memerhatikan faktor Soeharto secara serius dan membantunya menjelang Maret 1966. Soekarno dalam salahsatu pidatonya mengatakan bahwa telah terjadi pembantaian terhadap 80 ribu orang warganegara Indonesia; sementara banyak pihak, khususnya para pengikut Soekarno yang berada di Eropa, percaya bahwa jumlahnya sepuluh kali lipat daripada itu.

Dalam kaitannya dengan pembunuhan orang-orang yang didakwa komunis itu, khususnya di daerah pedesaan di seluruh Indonesia beredar cerita tentang adanya daftar nama orang-orang PKI; khususnya di Jawa, dan lebih khusus lagi di Jawa Timur. Tentang daftar nama anggota PKI itu, rupanya ada banyak daftar yang beredar; salah satunya memuat 40.000 nama (Gardner; 1999).

Kathy Kadare, seorang wartawati asal dari Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa Staf Kedutaan Besar Amerika Serikat bersama CIA telah menyerahkan daftar nama sekitar 5.000 orang yang terlibat PKI. Daftar nama itu disampaikan kepada, pembantu dekat Adam Malik, untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak TNI Angkatan Darat. Dari daftar itu pula, menurut Kathy, TNI-AD lebih leluasa menumpas PKI. Akan tetapi Jenderal Nasution menyatakan tidak tahu-menahu soal daftar nama tersebut; tetapi mengakui mendengar itu belum lama dari Republik Rakyat Cina (Tianlean; 1997).

Soeharto sendiri tidak dikenal oleh CIA dan para petinggi Amerika Serikat; berbeda dari Ahmad Yani dan lain-lain. Tetapi, bahwa Soeharto mempunyai pikiran, pandangan dan cara sendiri dalam menjalankan Indonesia, mereka tidak syak lagi; dalam jangka waktu yang pendek mereka segera tahu siapa Soeharto pada masa lalu. Sekarang tinggal bagaimana menangani Soeharto agar menjadi sahabat Amerika Serikat dan Barat pada umumnya. Mereka pasti tahu juga bagaimana Soeharto merasa tersingkir oleh jenderal-jenderal muda yang elitis dan dicintai Soekarno itu; padahal Soeharto merasa dialah yang paling senior sesudah Nasution dan banyak jasa dan pengalamannya di medan perang, khususnya sebagai Panglima Mandala dan Wakil Panglima Dwikora. Soeharto hanya ingin berkuasa menggantikan jenderal-jenderal yang disebutnya Dewan Jenderal itu, dan bersama atau tidak bersama Soekarno melanjutkan memimpin Indonesia; serta dengan atau tanpa PKI sekalipun.

Sesuai dengan pengakuannya sendiri dalam sejarahnya sebagai tentara, Soeharto sering menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap berbagai kebijakan dalam mengelola negara, seperti terhadap Soekarno, Sjahrir, Soedirman, Nasution dan para politisi lain (Dwipayana dan Ramadhan; 1989). Tetapi, di samping itu, Soeharto sendiri sudah siap pula dengan  segudang jenderal dan perwira tinggi Angkatan Darat yang lain, yang sewaktu-waktu siap mendukungnya, seperti Umar Wirahadikusuma, Muhammad Yusuf, dan Ali Murtopo; serta tidak terkecuali Benny Moerdani dan Sarwo Edhie Wibowo. Di lain pihak, Soekarno tentu punya penilaian sendiri tentang siapa Soeharto: kenapa Soekarno lebih memilih Nasution dan Ahmad Yani.

Tentang pertemuannya dengan Abdul Latief di RSPAD, Soeharto mengatakan bahwa Abdul Latief datang untuk “mengecek” Soeharto; “mengecek apa” tidak disebutkannya. Mereka bertemu sekitar jam 10 malam. Dalam kesempatan lain Soeharto mengatakan, bahwa Abdul Latief datang untuk membunuhnya. Kedua alasan pertemuan itu tentu tidak masuk akal. Abdul Latief sendiri dalam Peristiwa ’65 itu mengatakan, bahwa Soeharto telah berkhianat kepadanya; sedang Untung tidak sempat bilang apa-apa karena segera dieksekusi. Juga menjadi tanda tanya besar, kenapa Abdul Latief yang sudah disiksa begitu rupa selama 33 tahun dalam tahanan sejak 11 Oktober 1965 masih dibiarkan hidup.

Di dalam pleidoi-nya ketika Kolonel Abdul Latief diajukan sebagai Terdakwa dalam Sidang Mahkamah Militer pada 1978 (Latief; 2000), dia terang-terangan mengatakan bahwa Dewan Jenderal itu ada; dan Soeharto tahu jauh hari sebelumnya tentang adanya Dewan Jenderal dan upaya pihak-pihak untuk mendahului langkah Dewan Jenderal. Dengan demikian, kalau Soeharto menuduh Soekarno terlibat dalam Gerakan 30 September, maka Soeharto pun harus dinyatakan terlibat dalam gerakan tersebut. Presiden Soekarno yang akhirnya digulingkan oleh Soeharto sebagaipengemban Surat Perintah 11 Maret 1966 yang berasal dari Soekarno itu, justru adalah Presiden/Mandataris MPRS/Kepala Pemerintah RI yang akan diselamatkan oleh Letkol Untung dan Kolonel Abdul Latief dari ancaman coup d’etat oleh Dewan Jenderal yaitu sebagian dari para Perwira Tinggi Angkatan Darat.

Soemitro Djojohadikusumo

Tentu Abdul Latief mengira, bahwa dia bersama Letkol Untung berada dalam satu gerakan dengan Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad, untuk menyelamatkan Soekarno. Banyak keterangannya di dalam pleidoi yang baru terbit pada 1999 itu, sesudah Soeharto mundur, yang bisa menjawab banyak pertanyaan; tetapi tidak sedikit pula menyisakan pertanyaan-pertanyan lain yang tak terjawab. Tentang lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966, dikatakannya itu sebagai kudeta semu terhadap Soekarno. Di sini, Amerika Serikat dan CIA dipercaya ikutserta membantu Soeharto memeroleh Surat Perintah 11 Maret itu. Hilangnya dokumen asli Surat Perintah itu pun memperjelas campur tangan Amerika Serikat untuk secara positif mendukung Soeharto dan mengeliminir Soekarno.

Tentang lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang dikenal pula dengan nama Super Semar itu, Soeharto bercerita sebagai berikut (Dwipayana dan Ramadhan; 1989):

“Menteri Veteran Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Menteri Perindustrian Ringan Brigadir Jenderal M. Jusuf dan Panglima Daerah Militer V Jaya Brigadir Jenderal Amir Machmud datang di rumah saya, di jalan Haji Agus Salim. Dalam keadaan flu berat, batuk-batuk dan tidak bisa bicara keras saya terima mereka…”

Selanjutnya menurut Soeharto mereka menceritakan apa yang terjadi di Istana pagi harinya sewaktu Sidang Kabinet; bahwa Bung Karno meninggalkan sidang dengan tergesa-gesa karena ada laporan Istana sedang dikepung pasukan tak dikenal. Ternyata pasukan yang dimaksud adalah dari Batalyon 454 Diponegoro dan Batalyon 530 Brawijaya. Kedua batalyon itu menduduki Lapangan Monas, khusus di bagian Barat; sedang di bagian Timur, di mana ada Markas Kostrad, sama sekali tak disentuh oleh tentara-tentara itu. Siapa yang mengundang mereka, dengan alasan untuk meramaikan Hari Angkatan Perang 5 Oktober itu, sangat mungkin Soeharto sendiri.

Bersama Subandrio dan Chaerul Saleh, Bung Karno naik helikopter menuju Istana Bogor; pimpinan sidang diserahkan kepada Leimena. Ketiga jenderal itu pun mengambil inisiatif untuk menyusul Bung Karno ke Bogor guna memberitahu bahwa Angkatan Darat ‘tidak mengucilkan’ Presiden.

Di sini Soeharto tidak bercerita kenapa ketiga jenderal itu datang ke rumahnya, dan apa maksud sesungguhnya mereka berangkat ke Bogor, kecuali Soeharto titip pesan untuk Bung Karno: “Kalau saya diberi kesempatan, keadaan sekarang ini akan saya atasi.”

Sekembali dari Bogor, secara kronologis, Jenderal Basuki Rahmat menceritakan kepada Soeharto kejadian di Bogor. Sesudah mendengarkan kemarahan Bung Karno karena merasa kewibawaannya dirongrong oleh para demonstran, ketiga orang jenderal itu menyampaikan pesan Soeharto dengan bahasanya sendiri-sendiri, antara lain:

“Percayakan saja kepada Pak Harto!”

“Barangkali diperlukan surat perintah!”

Bung Karno menjawab:

“Baik! Siapkan surat perintah itu!”

Lalu dibantu oleh Ajudan Presiden, Brigjen Sabur, ketiga jenderal itu menyiapkan surat perintah. Surat itu dikoreksi sendiri oleh Bung Karno dengan dibantu oleh ketiga Wakil Perdana Menteri Leimena, Subandrio dan Chaerul Saleh; surat itu akhirnya ditandatangani oleh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Malamnya, ketiga jenderal itu sudah datang kembali di rumah Soeharto di jalan Haji Agus Salim dengan menyerahkan surat perintah dari Presiden Soekarno.

“Setelah membaca surat perintah tertanggal 11 Maret 1966 itu dan membaca isinya, seketika itu pula saya mengambil keputusan untuk membubarkan PKI. Segera saya adakan rapat staf dengan mengundang semua Panglima Angkatan di Kostrad.”

Tetapi Soeharto tidak menceritakan kembali cerita Basuki Rahmat tentang bagaimana surat perintah 11 Maret itu dibuat dari siang hingga malam hari itu. Dugaan banyak orang, surat yang dinyatakan oleh Rezim Soeharto sebagai Super Semar itu adalah palsu. Yang sebenarnya asli tidak diketahui di mana; mungkin sekali sengaja dihilangkan. Selain Sabur, hanya tiga jenderal yang bertemu Soekarno di Istana Bogor ditambah dengan Soeharto saja yang tahu surat yang asli.

Mungkin sekali surat asli itu awalnya masih ditulis tangan, baru sesudah itu diketik. Ketikan pertama bisa dianggap asli; tetapi ketikan ke dua sesudah itu sudah pasti palsu, karena sudah berubah dari aslinya. Yang palsu itulah yang kemudian diterbitkan dan diperbanyak oleh Moerdiono sebagai versi Sekretariat Negara (Moerdiono; 1994) atau versiPemerintah Soeharto. Mungkin yang asli tulisan tangan masih ada di tangan Brigjen Sabur, Ajudan Bung Karno, Leimena, Subandrio atau Chaerul Saleh; kesemuanya sudah meninggal. Atau masih tertinggal di Istana Bogor…

Masih menurut cerita Soeharto, Kolonel Sudharmono dan Letnan Moerdiono dipanggil guna membuat surat pembubaran PKI; jam sudah menunjukkan lewat tengah malam ketika itu. Tetapi tepat pada pukul 06.00 pagi tanggal 12 Maret 1966 RRI mengumumkan pembubaran PKI. Beberapa hari sesudah itu, Soeharto mengeluarkan instruksi untuk mengamankan 15 Menteri Kabinet Dwikora; dan Keputusan Presiden tentang penunjukan menteri-menteri ad interim, karena sejumlah menteri Soekarno ditahan. Soeharto juga mengeluarkan instruksi agar para siswa dan mahasiswa kembali ke bangku sekolah dan kuliah. Dan aksi mahasiswa pun mereda.

Soeharto sempat didudukkan sebagai salahsatu dari Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Dwikora Soekarno yang dibentuk pada 27 Maret 1966, merangkap Menteri Hankam dan Panglima Angkatan Darat; pangkatnya pun naik menjadi jenderal penuh. Desakan para politisi dan tokoh-tokoh ABRI untuk mengambil alih kekuasaan Soekarno dijawabnya begini (Dwipayana dan Ramadhan; 1989):

“Saya tidak pernah punya maksud menyiapkan diri untuk memangku jabatan presiden. Jangankan saya mendapatkan pendidikan untuk itu, mimpi pun tidak pernah.”

Pada Juni 1966 seusai Sidang MPRS Soeharto ditetapkan sebagai Ketua Presidium Kabinet yang berarti menjadi Kepala Pemerintah RI. Dalam sidang MPRS tahun berikutnya, baru Soeharto menyatakan kesanggupannya menerima jabatan sebagai Penjabat Presiden RI:

“Saya menerima menjadi Penjabat Presiden selama satu tahun. Masa itu kita pergunakan untuk saling menimbang, apakah saya mampu; apakah di tengah jalan tidak terjadi perubahan pikiran, tidak ada perubahan pilihan. Kalau nanti saya ternyata tidak berhasil, ya pilihlah lagi orang lain…”

Kata-kata Soeharto itu tentu luar biasa, sesuai dengan ceritanya sendiri; luar biasa dalam artian kemampuannya bersandiwara. Dalam kenyataannya, pada tahun 1968, tidak terjadi pemilihan umum sebagaimana dijanjikan. Pemilu baru terjadi pada 1971, sesudah terjadi larangan terhadap tokoh-tokoh dan anggota Partai Masyumi dan Partai Sosialis untuk mengikuti Pemilu, demi kemenangan Golongan Karya sejak itu.

Tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai-partai menjadi dua partai, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan serta Golongan Karya yang tidak mau disebut partai. Diperkenalkan juga lain-lain hal, seperti mekanisme lima tahunan untuk Pemilu, pelantikan anggota-anggota DPR/MPR, pemilihan presiden, pertanggungjawaban Presiden, dan lain-lain dalam apa yang disebutnya dengan Rezim Orde Baru. Soeharto memang hebat, kata-kata manisnya yang tersebut di atas hanyalah untuk menutupi rencana yang sudah disusunnya secara rapi dan matang jauh hari sebelumnya; untuk sebuah penguasaan berjangka panjang, bahkan sangat panjang!

Memang dukungan Amerika Serikat terhadap Soeharto dan sebaliknya baru menjadi semakin jelas sesudah Maret 1967. Di sini campur tangan seorang Soemitro Djojohadikoesoemo menjadi semakin nyata, bahwa jatuhnya Soekarno memang sudah lama dipersiapkan sebelumnya.

Soemitro Djojohadikoesoemo adalah salahsatu intelektual muda yang disiapkan oleh Sutan Sjahrir. Dalam kabinet Sjahrir yang pertama, Soemitro yang ahli ekonomi itu sudah ditunjuk untuk menduduki posisi penting dalam perdagangan, yaitu membuka blokade perdagangan yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia. Sesudah itu Soemitro diangkat menjadi Wakil Indonesia untuk Bidang Keuangan dan Perdagangan di Amerika Serikat dengan kuasa penuh. Sjahrir memperkuat posisi politik Indonesia dengan Amerika Serikat untuk melawan Belanda dengan mengirim anak-anak buahnya yang sosialis dan jagoan, seperti Palar, Soedjatmoko dan Soedarpo. Posisi itu segera saja membikin Soemitro menjadi sangat dekat dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, hal mana sangat bermanfaat bagi upaya menyingkirkan nafsu Belanda menguasai RI kembali.

Akan tetapi jatuhnya Kabinet Sjahrir, disusul dengan kesalahan Soemitro sendiri yang ikut PRRI/Permesta, membuatnya harus lari ke Inggris sebagai orang politik dalam pembuangan. Tentulah di sana dia tidak tidak hanya memandang Soekarno dari jauh; dia pasti tidak tinggal diam. Dia pasti menjadi sumber informasi berharga bagi Barat tentang Indonesia. Dia pun pasti punya hubungan baik dengan agen-agen CIA; bahkan menjadi lebih dekat dengan MI-6-nya Inggris. Apa yang dilakukan Soemitro di “tempat pembuangan”-nya di Inggris memang tidak jelas; tetapi kehadirannya di sana tentu sangat bermanfaat bagi upaya penjatuhan Soekarno.

Tetapi sebelum itu, pada sekitar 1950-an Soemitro sempat menjadi Dekan Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Dialah yang menyiapkan para ahli ekonomi yang kemudian menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi Orde Baru di jaman Soeharto. Para ahli itu, yang dikenal dengan sebutan Mafia Berkeley adalah orang-orang yang dikirim ke University of California, di Berkeley, Amerika Serikat, sebagai hasil kerjasama, antara lain, dengan Ford Foundation. Para ahli ekonomi seperti Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Muhamad Sadli dan Emil Salim adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Soemitro pasca Soekarno. Sesudah Soekarno jatuh, Soemitro dan anaknya, Prabowo Subianto, kembali ke Jakarta dan diterima Presiden Soeharto. Ahli-ahli ekonomi itulah yang kemudian ditugasi Soeharto, antara lain, di bawah Tim Sultan Hamengku Buwono-IX, untuk membawa Indonesia kembali menjadi anggota PBB dan menyusun Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri; serta membentuk IGGI, Inter-Government Group on Indonesia, yaitu kelompok negara-negara donor yang memberi hutang untuk dana pembangunan kepada Indonersia.

Di sini memang terasa aneh, yaitu ketika Masyumi dan PSI dilarang karena para tokohnya terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Sesudah Soekarno jatuh, Soeharto menerima kembali Soemitro Djojohadikoesoemo yang disebut sebagai pemegang keuangan PRRI/Permesta. Sedang tokoh Masyumi seperti Mohammad Natsir, sampai meninggalnya pun masih terus diawasi, dan rumahnya tetap dijaga oleh tentara sebagai orang dalam tahanan rumah.

Maka tidak heran kalau dalam perjalanannya mengemudikan Indonesia, Soeharto dinilai anti Islam. Upaya membentuk kembali Masyumi dilarang; tetapi sebagai gantinya dibentuk Parmusi, Partai Muslimin Indonesia. Dalam Pemilu 1971, ribuan orang Masyumi dilarang ikut serta. Dibentuk Partai Islam baru, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP yang merupakan gabungan dari partai-partai Islam dalam kerangka  penyederhanaan partai di era Orde Baru. Karena Soeharto menuduh orang-orang Islam bermaksud menolak Pancasila sebagai asas tunggal, dan mau mengubahnya dengan ideologi Islam dan mendirikan Negara Islam. Soeharto tidak sadar, bahwa antipati masyarakat Islam terhadap Pancasila yang dia rasakan itu justru muncul dari Soeharto sendiri. Masyarakt Islam tidak anti Pancasila; tetapi bukan Pancasila yang diagungkan Soeharto menjadi ideologi, bahkan satu-satunya asas. Bagi umat Islam, Pancasila adalah tetap Dasar Negara, bukan ideologi dan bukan satu-satunya asas. Ideologi Islam adalah Firman Allah dalam Al Quran dan Sunnah Rasul.

Dalam berbagai peristiwa yang memicu konflik, seperti Kasus Tanjung Priok, Komando Jihad, Kasus Talangsari di Lampung, dan banyak kasus-kasus lain, selalu yang menjadi korban adalah umat Islam. Semula orang menduga, bahwa kebencian terhadap orang Islam itu adalah akibat dari pengaruh Jenderal Benny Moerdani yang Katolik; tetapi kalau melihat perlakuan Soeharto terhadap Natsir, maka Soeharto memang tidak suka kepada Islam sejak awal. Memang cukup kontras dibanding dengan Soekarno. Soekarno pernah menasihati para jenderal yang beragama Kristen untuk tidak berharap menjadi Panglima, karena mayoritas orang Indonesia adalah Islam; sedang Soeharto tidak berpikir seperti itu ketika mengangkat Panggabean sebagai Panglima ABRI pada 1973, atau Benny Moerdani pada 1983.

Dari mana awalnya Soeharto berlaku keras terhadap umat Islam ini tidak jelas. Padahal Soekarno jatuh, lalu digantikan Soeharto, juga oleh sebab dukungan Pemuda dan Mahasiswa Islam kepada Soeharto. Dan hampir lima tahun sekali, yaitu setiap pemilihan Presiden, Soeharto selalu memanfaatkan umat Islam Indonesia yang mayoritas melalui MUI, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama dan lain-lain kelompok-kelompok Islam melalui tokoh-tokohnya, antara lain, untuk melakukan Doa Politik baginya, agar terpilih lagi menjadi Presiden RI. Soeharto sendiri mengaku bersekolah di Muhammadiyah; tetapi baru pada periode 1990, ketika mulai merasakan beberapa jenderal TNI-AD tidak mengikuti kata-katanya, maka dia mulai mendekati umat Islam. Khususnya ketika ada keinginan mendirikan ICMI, Soeharto serta-merta mendukungnya. Memang pernah orang melontarkan tuduhan, bahwa Nyonya Tien Soeharto, isterinya, adalah orang Nasrani; tetapi sesudah keluarga Soeharto membuktikannya dengan beramai-ramai berangkat naik haji ke Masjidil Haram, Mekkah, kecurigaan itu mereda.

Sesudah bersama anak-anaknya, antara lain, Prabowo Subianto dan Hasyim Djojohadikusumo, mengurus kewarganegaraannya kembali menjadi warganegara Indonesia, Soemitro diterima Soeharto menjadi Menteri Perdagangan, sesuai dengan posnya ketika bersama Sjahrir. Di tangannya, harga dan ketersediaan bahan-bahan kebutuhan pokok rakyat, seperti beras, terigu, gula dan hasil pertanian dan perkebunan rakyat lain menjadi stabil; bahkan disribusi minyak pun ikut ditanganinya dengan baik. Dari Soemitro pulalah bantuan pangan dalam Program PL-480 dari Amerika Serikat menjadi cair kembali. Kawan-kawan Soemitro dari kelompok sosialis, antara lain, Soeripto, mendirikan PT. Madu untuk ikut menjadi distributor bahan-bahan pokok, antara lain, terigu.

Akan tetapi aktifitas Soemitro di situ menimbulkan sengketa dengan beberapa kementerian dan pihak, termasuk Tien Soeharto. Ibu Tien tidak setuju dengan kebijakan perdagangan Soemitro soal gandum yang dianggap telah merugikan orang dekatnya, Liem Sioe Liong, di PT. Bogasari, sebagai pemegang agen impor dan distributor tunggal gandum. Diadukannya perihal itu kepada Soeharto, yang pada periode berikutnya mengganti Soemitro dan memindahkannya menjadi Menteri Riset dan Energi.

Di Kementerian baru ini pun Soemitro membuat gebrakan, khususnya dalam menghitung potensi energi sumberdaya air di seluruh Indonesia. Demikian pula menghadapi gelombang protes mahasiswa dari berbagai universitas, 1977-1978, sebagai senior para ekonom ahli pembangunan di dalam kabinet, Soemitro rajin mengajak para teknokrat Soeharto berkunjung ke kampus-kampus untuk menjelaskan kepada mahasiswa program-program pembangunan pemerintah. Tetapi safari Soemitro samasekali tidak mendapat tanggapan dan dinilai gagal. Para mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa 77/78 dari Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya dan Yogyakarta mencemooh program-program pemerintah serta menuduh pemerintah korup dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak.

Puncaknya terjadi ketika pada 1978 Gerakan Mahasiswa 77/78 melalui beberapa tokohnya, antara lain, Heri Akhmadi dan Rizal Ramli dari ITB, yang menerbitkan Buku Putih tentang pembangunan di Indonesia. Menyusul itu mereka yang terlibat dipecat dari kemahasiswaannya dan sebagian lagi ditangkap, ditahan, diadili lalu dipenjara. Maka dikenallah apa yang disebut Kampus Kuning, tempat para mahasiswa ditahan, yaitu Markas TNI-AD dari Batalyon 202 Tajimalela di Bekasi, Jawa Barat. Heri sekarang menjadi anggota DPR-RI dari PDIP; dan Rizal yang sempat meraih gelar doktor dalam bidang Ekonomi di Amerika Serikat, pernah menjabat sebagai Menko Ekuin, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri, di jaman Presiden Abdurrahman Wahid.

Sesudah itu, peranan Soemitro dalam pembangunan ekonomi Indonesia segera tertutup oleh peranan para mantan murid-muridnya, seperti Widjojo Nitisastro dan kawan-kawannya. Sekalipun begitu, setiap ada Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, ISEI, Soemitro selalu hadir dan kritis dalam mencermati hasil perkembangan pembangunan di Indonesia. Pada 1994 dia mengatakan bahwa 30-40% dari belanja negara pembangunan yang didominasi oleh bantuan asing menguap di tangan pemerintah; dan bahwa incremental capital-output ratio, ICOR, atau angka perbandingan pertambahan modal dan pertambahan hasil produksi, terlalu besar, yang menunjukkan inefisiensi dalam penggunaan modal investasi.

Pakar ekonomi Jeffrey Winters dari North-Western University, juga mengatakan dengan nada yang sama; bahwa dibanding dengan konsolidasi pembangunan 17 tahun yang sama dengan Korea Selatan, maka Indonesia menghamburkan bantuan asing (1973/74-1989/90), yaitu sebesar USD 166.5 milyar, yang berarti 20 kali lipat lebih besar daripada Korea Selatan (1959-1975); atau per penduduk dana bantuan asing itu 3-4 kali lipat lebih besar.


Selanjutnya: Ganti Rezim Ganti Sistim – Pergulatan Menguasai Nusantara [bagian 3]

Iklan

One response »

  1. […] Selanjutnya: Ganti Rezim Ganti Sistim – Pergulatan Menguasai Nusantara [bagian 2] […]

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s