Lanjutan dari: Ganti Rezim Ganti Sistim – Pergulatan Menguasai Nusantara [bagian 4]


Membedah Buku

ganti-rezim-ganti-sistem

Ganti Rezim Ganti Sistim – Pergulatan Menguasai Nusantara

Karya Sri Bintang Pamungkas.


Saatnya Mundur

Suara-suara tentang mundurnya Soeharto sendiri sudah cukup lama terdengar. Bahkan sejak 1993, Soeharto sendiri sudah berkeinginan untuk mundur; pada hakekatnya Soeharto sudah capai. Hanya karena kedudukan BJ. Habibie sebagai calon Wakil Presiden “diambil-alih” oleh Try Soetrisno melalui dukungan fraksi ABRI, maka Soeharto “rela” dan “sabar” menunggu sampai lima tahun lagi demi mengangkat Habibie menjadi Wakil Presiden. Itu terlaksana pada pemilihan Maret 1998. Bahkan, lebih dari itu, upaya mengangkat Habibie menjadi Wakil Presiden itu adalah untuk meloloskannya sekaligus menjadi Presiden ketika Soeharto mundur kemudian di tengah jalan. Soeharto sudah menyiapkan Tap- MPR Nomor III/1978 untuk memudahkannya mengangkat seorang putera mahkota, dalam sebuah penggantian yang sesuai dengan Pasal-8 UUD-45, di Istana Negara atau tempat lain; bukan harus di gedung MPR.

Masalah penggantian Soeharto oleh BJ. Habibie ini tentu sudah dibaca pula oleh para jenderal TNI, termasuk oleh Wiranto dan Prabowo, karena TNI umumnya “tidak suka” terhadap Habibie yang orang sipil. Orang-orang TNI itu berharap pengganti Soeharto harus orang TNI pula. Oleh sebab itu, Tragedi Trisakti dan Kerusuhan Mei 1998 adalah sebuah rekayasa politik oleh beberapa jenderal TNI, dalam upaya menggantikan Soeharto, sebelum Habibie telanjur diangkatnya menjadi Presiden.

Di satu pihak Prabowo sibuk sendiri merancang dan membuat kerusuhan; di lain pihak Wiranto menggunakan peluang itu untuk tujuan yang sama. Pemanggilan para komandan jenderal oleh Wiranto ke Malang ketika Jakarta terbakar tidak lain adalah untuk menyiapkan diri ketika suksesi harus terjadi, dan untuk mencegah BJ. Habibie sekaligus; sementara Prabowo juga memunyai pikiran yang sama. Pikiran para jenderal TNI ini muncul dalam bentuk tindakan ketika Soeharto berangkat ke Timur Tengah.

Soeharto sendiri, sekalipun kekacauan di tanah-air meningkat dan terus berlangsung sebagai akibat dari krisis moneter dan cara-cara IMF dan para petinggi Amerika Serikat yang tidak jelas tapi terus menekan dalam menangani krisis itu, tetap saja memaksakan diri berangkat ke Timur Tengah sejak 8 Mei. Sesudah itu, ketika masih berada di Mesir, dan mendengar suara dari tanah-air yang memintanya mundur, Soeharto mengatakan bahwa “samasekali dia tidak akan merasa rugi” kalaulah harus mundur dari kepresidenan. Di tanah-air, kata-kata itu ditangkap sebagai isyarat dari Soeharto yang siap untuk mundur. Tidak terkecuali, Wiranto dan Prabowo pun  mengartikannya begitu. Tetapi setiba di tanah-air Soeharto membantah. Kedua Jenderal itu gagal menindaklanjutinya pada saat kesempatan itu datang; Soeharto terlalu cepat pulang dan ternyata masih berwibawa.

Sementara Jakarta terbakar pasca Tragedi Trisakti, ratusan mahasiswa sudah bisa menyusup masuk ke dalam kompleks DPR/MPR. Pada tanggal 15 Mei itu pula atas desakan para tokoh pergerakan, khususnya dari Ikatan Alumni Universitas Indonesia, dibantu oleh TNI Marinir, pintu pagar DPR/MPR pun dibuka lebar-lebar, dan ribuan pemuda serta mahasiswa mulai berdatangan masuk dan menduduki gedung DPR/MPR. Esok harinya jumlah mereka membengkak mencapai puluhan ribu. Beberapa tokoh pergerakan, seperti Adnan Buyung Nasution, Ali Sadikin, Amien Rais dan Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Hariadi Darmawan, ikutserta pula meramaikan suasana di DPR/MPR. Ketua DPR/MPR Harmoko pun dipaksa oleh masa pemuda dan mahasiswa untuk meminta Soeharto mundur. Dan itu disanggupinya.

Segera sesudah mendarat pada 15 Mei itu, Soeharto masih menunjukkan kegagahannya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 16/1998 untuk mencegah kerusuhan meluas tidak terkendali, sesuatu yang tidak bisa dilakukan Habibie. Wiranto masih berusaha mengelak dari tanggungjawabnya melaksanakan Inpres itu, akan tetapi pada saat kritis itu Wiranto masih gentar melihat karisma Soeharto lalu berbalik berlindung kepada BJ. Habibie. Sedang Prabowo masih terus berusaha mencari kesempatan baru, sekalipun Habibie sudah resmi menjadi Presiden.

Kerusuhan memang reda dengan sendirinya. Tetapi tangal 18 Mei itu datang Harmoko, Ketua DPR/MPR, bersama beberapa pimpinannya ke Istana Cendana. Harmoko menyampaikan tuntutan para mahasiswa agar Soeharto mundur. Tetapi Soeharto menjawab, bahwa dia tidak akan mundur; Soeharto membantah berita dari Kairo, yang mengatakan bahwa dia mau mundur. Wiranto sendiri mengatakan, bahwa permintaan pimpinan DPR/MPR itu salah; mestinya harus disampaikan di dalam sebuah Sidang Istimewa MPR.

Setelah yakin bahwa dari TNI tidak bisa diharapkan, Soeharto kembali menengok kepada umat Islam. Esok harinya, tanggal 19, Soeharto mengundang para tokoh Islam untuk bertemu di Istana Negara. Mereka yang hadir, antara lain, adalah Gus Dur, Ali Yafie, Nurcholis Madjid, Emha Ainun Najib, Yusril Ihza Mahendra, dan beberapa tokoh Islam lainnya, terutama dari ICMI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.

Entah apa saja yang dibicarakan Soeharto bersama mereka, tetapi menjelang siang hari Nurcholis Madjid muncul dari dalam dan menyampaikan keterangan kepada pers, bahwa Presiden Soeharto dalam waktu dekat ini akan membentuk Dewan Reformasi Nasional dan akan melakukanreshuffle kabinet untuk membentuk Kabinet Reformasi.

Sedang Yusril Ihza Mahendra menambahkan, entah mewakili Pak Harto, sebagai jurubicara di samping Nurcholis, atau untuk dirinya sendiri. Dengan nada sombong dan tengik, dia menyampaikan kecamannya terhadap gerakan dan pemaksaan oleh para pemuda dan mahasiswa agar Soeharto mundur; Yusril dikenal sebagai the all presidents’ man, karena dia survive melayani semuanya lima Presiden RI, dari Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati hingga SBY; dan masih saja tidak mengira Soeharto akan jatuh!

Tetapi pada tanggal 20 terjadi perkembangan baru. Pada siang hari itu beredar selebaran yang memuat lima opsi pergantian kekuasaan sekiranya Pak Harto jadi mundur. Menurut banyak orang, opsi-opsi itu berasal dari pimpinan Golongan Karya sendiri; tentunya, antara lain, adalah Harmoko sebagai Ketua Umum Golkar, dan BJ. Habibie sebagai Ketua Dewan Harian- nya. Sampai hari ini tidak jelas siapa pembuat opsi-opsi itu; mengingat judulnya, sangat mungkin selebaran itu dimaksud oleh pembuatnya sebagai bahan untuk dibicarakan oleh Fraksi Golongan Karya dalam rapatnya pada tanggal 20 Mei 1998. Selebaran yang berjudul “Beberapa Alternatif untuk Ditetapkan Fraksi Karya Pembangunan DPR-RI pada Rapat Pleno FKP DPR-RI 20 Mei 1998”, isinya adalah sebagai berikut:

  • (1) Diwujudkannya pola reformasi sebagaimana diumumkan Presiden Soeharto tanggal 19 Mei 1998. Keputusan Presiden tersebut disikapi oleh DPR-RI sesegeranya;
  • (2) Presiden Soeharto berhenti atas permintaan sendiri dan Wakil Presiden meneruskan kepemimpinan sampai masa jabatan berakhir atau sampai dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR sesuai ketentuan Tap MPR No. VII/MPR/1973;
  • (3) Presiden dan Wakil Presiden berhenti atas permintaan sendiri. Pemerintahan dilaksanakan oleh Mendagri, Menlu dan Menhankam sampai dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru sesuai TAP MPR No. VII/MPR/1973;
  • (4) Dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR diawali dengan kesepakatan antara Presiden dan Pimpinan MPR bersama-sama Fraksi-Fraksi DPR-RI untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR. Dalam hal kompromi seperti ini Sidang Istimewa tidak perlu meminta pertanggungjawaban Presiden tetapi cukup dalam Sidang tersebut Presiden berhenti atas permintaan sendiri dan mengembalikan mandat kepada MPR-RI;
  • (5) Dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR untuk menerima pengunduran diri dan pengembalian Mandat Presiden dan Wakil Presiden, yang diawali dengan kesepakatan Presiden dan Pimpinan DPR/MPR dan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR-RI untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR-RI. Dalam hal kompromi seperti ini Sidang Istimewa tidak perlu meminta pertanggungjawaban Presiden, tetapi cukup dalam Sidang tersebut Presiden dan Wakil Presiden berhenti atas permintaan sendiri dan mengembalikan mandat kepada MPR-RI.

Menilik kelima alternatif pemindahan kekuasaan tersebut, selain alternatif pertama yang masih secara eksplisit memilih Soeharto sebagai Presiden RI, keempat alternatif yang lain samasekali tidak menginginkan Soeharto. Alternatif ke dua, sesuai dengan bunyinya Pasal 8 UUD-1945, mendudukkan BJ. Habibie secara explisit sebagai pengganti Soeharto. Mirip dengan alternatif dua, alternatif ke empat, seakan-akan mau mengatakan, bahwa DPR/MPR RI mendukung mundurnya Soeharto, sedang Habibie secara implisit tidak perlu mundur. Alternatif ke tiga dan ke lima hanyalah sekedar bunga-bunga yang mau mengatakan, bahwa baik Soeharto maupun Habibie tidak dikehendaki, dan diminta mundur atas permintaan sendiri. Tentu saja, dengan demikian, orang akan berpikir bahwa sangat mungkin alternatif-alternatif itu merupakan hasil kerjasama, FKP, Fraksi Karya Pembangunan, DPR-RI dengan BJ. Habibie.

Apalagi pada sore harinya, muncul informasi kepada Presiden Soeharto, tentang mundurnya 14 orang Menteri di dalam Kabinet Pembangunan VII. Dalam sebuah pernyataan tertulis yang mengawali permintaan mundur para Menteri itu disebutkan, bahwa: “…kami bersepakat, bahwa langkah pembentukan kabinet baru sebagaimana yang Bapak rencanakan tidak akan menyelesaikan masalah.”  Yang artinya, menolak alternatif pertama di atas. Orang bahkan menduga, bahwa surat kepada Presiden tersebut, serta alternatif-alternatif pemindahan kekuasaan tersebut dirancang oleh orang-orang yang sama dalam ruang yang sama.

Habibie menolak tuduhan ikutserta merekayasa surat dan selebaran tersebut, dengan alasan bahwa dia mendengar beritanya pada malam hari tanggal 20 Mei itu juga, ketika sedang mengadakan pertemuan di rumahnya bersama-sama dengan banyak anggota dan tokoh ICMI. Beberapa kabar menyebutkan surat itu dirancang di Bappenas oleh Ginanjar Kartasasmita dan kawan-kawannya. Selain ambisius, Ginanjar, yang juga mantan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral itu, juga kesal terhadap Soeharto karena pernah ditegur punya banyak saham di PT. Freeport Indonesia.

Meskipun Habibie mengingkari terlibat, dan memang ada bukti pertemuan di rumahnya pada tanggal 20 Mei malam, akan tetapi perasaan banyak orang mengatakan bahwa Habibie bukannya tidak tahu apa yang dilakukan dan mau dilakukan Ginanjar. Apalagi melihat bahwa beberapa orang menteri yang dikerahkan untuk membuat pernyataan mundur itu adalah mereka yang berlatar belakang teknik dan alumni ITB; dan sebagian hadir malam itu di rumah Habibie.

Dalam pernyataan tertulis itu, nama para Menteri Soeharto yang mundur itu ditulis dengan urutan abjad; mereka berturut-turut adalah Akbar Tanjung, AM. Hendroprijono, Ginanjar Kartasasmita, Giri Soeseno Hadi Hardjono, Haryanto Dhanutirto, Justika S. Baharsyah, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjakrawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga, dan Tanri Abeng. Mundurnya para menteri itu dianggap Soeharto sebagai sebuahfait accomply, atau boycot terhadap rencananya menyusun kabinet baru; maka berita yang beredar mengatakan bahwa Ginanjar dan Habibie itulah yang dianggap telah berkhianat terhadap Soeharto. Secara common sense saja, melihat begitu banyaknya menteri yang mundur, pastilah ada seseorang yang mengkoordinirnya. Orang tidak terlalu sulit untuk menduga Ginanjar, karena dia yang paling senior. Yang menarik adalah Hendroprijono, karena dia satu-satunya yang dari TNI.

Menurut cerita BJ. Habibie selanjutnya, malam itu juga dia mendapat tilpun dari Sekretariat Negara, Sa’adilah Mursyid, yang memintanya untuk datang ke Istana Negara pada esok paginya. Versi Habibie mengatakan, bahwa Habibie tidak diberi tahu, untuk apa diminta datang ke Istana pagi tanggal 21 Mei itu. Habibie menyatakan keinginannya untuk bisa berbicara dengan Soeharto, tetapi dihalangi. Pagi harinya, di Istana Merdeka pun dia ditolak ketika ingin bertemu Soeharto lebih dulu. Melainkan Soeharto sendiri yang lalu menemuinya; itu pun hanya beberapa saat. Soeharto hanya mengatakan, bahwa dia mau melantiknya menjadi Presiden pada pagi itu. Sekalipun kaget, Habibie pasti gembira pada akhirnya dia jadi dilantik menjadi Presiden RI.

Versi lain mengatakan, bahwa tilpun pada malam hari itu pun sudah memberitahu akan diangkatnya Habibie pagi harinya menjadi Presiden RI ke Tiga. Baru sesudah itu BJ. Habibie merasa ditolak untuk bisa bicara dengan Presiden. Tetapi akhirnya BJ. Habibie jadi dilantik sebagai Presiden RI ke Tiga pada 21 Mei 1998; yaitu sesudah Soeharto menyatakan dirinya mundur.


Sumber:

  • ^http://m.budaya.rimanews.com/buku/read/20140128/139502/Soeharto-Membangun-Negara-Melahirkan-Para-Naga-Karya-Sri-Bintang-Pamungkas
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s