Lanjutan dari: Ganti Rezim Ganti Sistim – Pergulatan Menguasai Nusantara [bagian 2]


Membedah Buku

Ganti Rezim Ganti SistemGanti Rezim Ganti Sistim – Pergulatan Menguasai Nusantara

Karya Sri Bintang Pamungkas.


Merancang Orde Baru

Soeharto akhirnya sadar, bahwa dia membutuhkan waktu yang lebih lama daripada setahun, sebagaimana dia janjikan, untuk memperkokoh dirinya agar bisa berkuasa dalam jangka waktu yang panjang. Hal itu tentu wajar-wajar saja; yang berarti bahwa pengakuannya “tidak pernah mimpi menjadi presiden” hanya sekedarlips service. Selama lebih-kurang empat tahun sampai dengan tahun 1971, dia berusaha keras membangun sistim pemerintahan baru yang dia sebut sebagai pemerintahan Orde Baru. Dalam pidatonya yang pertama, semacamstate of the nation, pada 16 Agustus 1967, yang bisa dicatat sebagai pidato Lahirnya Orde Baru, Soeharto mengecam pelaksanaan Pancasila dan UUD-1945 yang diterapkan oleh Orde Lama Soekarno. Karena itu Soeharto berjanji untuk melaksanakan Pancasila dan UUD-1945 secara murni dan konsekwen:

“… Orde Baru adalah tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan Negara yang diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan bahwa Orde Baru lahir untuk melakukan koreksi total atas segala bentuk penyelewengan Orde Lama…”

Selanjutnya selaku Penjabat Presiden, dalam pidatonya itu, Soeharto  menyampaikan bahwa penyelewengan Orde Lama itu meliputi, antara lain, lenyapnya hak-hak asasi manusia, sebab semuanya ditentukan oleh penguasa; tiadanya jaminan dan perlindungan hukum; kaburnya kedaulatan rakyat; semakin jauhnya keadilan sosial; dipakainya kekayaan Negara untuk kepentingan pribadi dan untuk proyek-proyek mercusuar; dan munculnya sistim ‘lisensi’ yang hanya memberikan keuntungan segelintir orang yang dekat dengan penguasa…

Soeharto luar biasa! Tentu saja pidato itu tidak dipersiapkan hanya dalam beberapa bulan sesudah Maret 1967; melainkan sejak beberapa tahun mengamati berbagai kebijakan Soekarno. Itu pun, kalau dia jujur! Ternyata tidak! Soeharto melakukan lagi apa yang dikecamnya sebagai tuduhan terhadap Soekarno itu; semua selama 32 tahun kemudian dia berkuasa: semuanya dia tentukan sendiri, bahkan sejak mulai berkuasa! Dia seorang diktator! Memang Soekarno belum berhasil menyejahterakan kehidupan rakyat; tetapi dia tidak pernah melanggar hukum dan HAM; apalagi sebagaimana Soeharto membantai ratusan ribu rakyat yang dituduhnya komunis; Soekarno juga tidak pernah menggunakan kekayaan Negara untuk kepentingan dirinya sendiri.

Melalui Orde Baru-nya, Soeharto mulai memperhatikan baik-baik isi UUD-1945, terutama pada pasal-pasal yang memuat perlunya undang-undang. Sesuai dengan pemahamannya terhadap Pasal 5 ayat 1, kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan presiden; sedang DPR hanya bisa menyetujui. Soeharto memulainya dengan menetapkan undang-undang susunan MPR. Dia tetapkan jumlah anggota MPR sebanyak 1000 orang, di mana separuhnya adalah anggota DPR dan selebihnya adalah Utusan Daerah dan Utusan Golongan; pembagian jumlah dua golongan itu kurang-lebih sama besar. Kelimaratus utusan itu ditunjuk sendiri oleh Soeharto; tentu berdasarkan pertimbangannya sendiri. Dari 500 anggota DPR itu, 100 di antaranya diperuntukkan anggota ABRI, yaitu TNI dan Polri; keseratus orang itu pun dia yang menetapkannya. Lalu 400 anggota DPR itulah yang akan “diserahkan” kepada rakyat untuk memilihnya. Tentu saja bukan dengan pemilihan umum yang jujur dan adil; pemilihan umum hanyalah suatuwindow dressing untuk menunjukkan adanya demokrasi. Dalam benak Soeharto, kemenangan dalam Pemilu haruslah untuk kelompoknya, yaitu Golongan Karya yang tidak mau disebut partai.

Rancangan infrastruktur politik Soeharto ini sangat mirip sekali dengan infrastruktur politik di negara-negara komunis di bawah Rusia, semisal Jerman Timur (Pamungkas; 1998). Soeharto memulainya dengan mendirikan lembaga-lembaga baru di luar ketentuan Konstitusi, atau lembaga-lembaga baru untuk merombak dan mengganti yang lama, serta mengangkat orang-orang, terutama jenderal-jenderal dari kalangan TNI dan Polri untuk memimpin lembaga-lembaga baru itu, serta untuk menjadi orang-orang dekatnya. Beberapa dari lembaga baru itu, antara lain, adalah Kopkamtib atau Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban; Wanhankamnas atau Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional; Bakorstranas, atau Badan Koordinasi Strategi Nasional; Aspri, atau Asisten Pribadi; Opsus, atau Operasi Khusus; lalu ada Litsus atau Penelitian Khusus, dan masih banyak yang lain, yang terutama ditujukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan mencapai ambisinya. Untuk itu pula Soeharto memperkenalkan banyak jabatan baru di dalam ABRI yang diisi dengan jenderal-jenderal yang yang dipercayanya. Kesemuanya itu terutama untuk menghadapi Pemilihan Umum yang pertama, yang direncanakannya pada 1971, untuk memilih dan sekaligus memantapkan dirinya sebagai presiden penuh, dan bukan sekedar penjabat presiden atau ketua presidium.

Selanjutnya Soeharto membuat berbagai ketetapan MPRS; tentu itu dilakukannya dengan merombak personalia di dalam MPRS, dan DPRS Gotong Royong, terlebih dahulu: sebagian besar dari mereka di-recall, lalu diganti dan ditambah dengan wajah-wajah baru. Partai-partai yang ada pun disederhanakan dan para pimpinan partai didudukkan sebagai ketua-ketua fraksi, termasuk fraksi Golongan Karya, atau Golkar, yang ditetapkan sendiri oleh Soeharto. Lalu terbitlah apa yang disebut dengan Paket Lima Undang-undang Politik 1969, yaitu Undang-undang tentang Kepartaian, tentang Pemilihan Umum, tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR, tentang Referendum dan tentang Organisasi Kemasyarakatan; kesemuanya dimaksudkan untuk memenangkan Golkar dan melanggengkan kekuasaannya. Di situ pun ada ketentuan tentang recall terhadap anggota DPR, sebagai cara Soeharto mencabut kedudukan siapa pun anggota DPR yang berseberangan dengan kemauannya. Di sini perlu dicatat, bahwa ketentuan recall itu pun cara-cara yang biasa diterapkan di negara-negara komunis.

Selain membentuk Litsus untuk menjaring para calon anggota DPR yang akan dipilih lewat Pemilu, Soeharto juga menyiapkan LPU, Lembaga Pemilihan Umum, dan LPI, Lembaga Pemilihan Indonesia. Kedua lembaga terakhir itu dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan cara demikian, para calon anggota DPR yang nantinya terpilih menjadi anggota DPR adalah benar-benar mereka yang akan setia kepada Soeharto; apabila tidak, maka mereka akan dituduh melawan Pancasila dan UUD-1945. Lembaga Pemilihan Umum menyelenggarakan Pemilu; sedang Lembaga Pemilihan Indonesia bertugas menghitung hasil suara. Melalui Menteri Dalam Negeri, segala suara yang masuk harus bisa diatur untuk kemenangan Golongan Karya.

Soeharto juga menyiapkan apa yang kemudian dikenal dengan mekanisme lima tahunan. Setiap lima tahun sekali akan dilakukan Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR-RI. Para anggota DPR-RI hasil Pemilu bersama-sama dengan para anggota DPR dari fraksi ABRI dan para Utusan Daerah dan Utusan Golongan akan dilantik bersama pada bulan Oktober. Lalu disusul dengan Pidato Pertanggungjawaban Presiden di depan sidang MPR. Segera sesudah itu MPR akan bersidang, juga minimum sekali dalam lima tahun, yaitu untuk memilih Presiden pada 11 Maret sekaligus memperingati hari terbitnya Super Semar. Lalu presiden terpilih menyusun kabinet, yang selanjutnya bekerja selama lima tahun, sambil menyiapkan Pemilu berikutnya. Meskipun pada setiap periode selaku presiden selalu ada perbaikan-perbaikan, perbaikan mana tentu setiap kali dimaksudkan untuk memperkuat posisinya. Soeharto juga mengeluarkan Tap MPR yang menetapkan UUD-1945 tidak akan diubah. Dalam keterangannya pada 1980:

“… Kalau dikehendaki, 2/3 ranggota MPR bisa mengubah UUD-1945. Tetapi ABRI tidak ingin mengubahnya. Dan kalau ada yang ingin mengubahnya, ABRI akan menghadapinya dengan senjata. Tetapi, daripada menghadapkan kekuatan senjata, lebih baik menculik satu-dua orang dari 2/3 anggota DPR/MPR yang menghendaki perubahan…”

Tap MPR tentang Referendum yang justru mempersulit referendum, pada hakekatnya juga digunakan untuk mencegah perubahan terhadap UUD-1945 itu. Dengan cara itu Soeharto sanggup bertahan selama 7 kali pemilihan presiden.

Berbagai undang-undang dan aturan-aturan itu pun dikemas Soeharto dalam berbagai Ketetapan atau Tap MPR yang kedudukannya disejajarkan dengan Konstitusi. Tentang berbagai Tap MPR dan perundang-undangan itu banyak didengungkan kepada rakyat sebagai “Konsensus Nasional”; sehingga rakyat tidak bisa menolak kecuali menurutinya. Dengan berbagai Tap MPR-nya itu tidak ada pihak yang bisa menggugatnya kecuali menghadirkan Sidang MPR sebagai lembaga tertinggi Negara yang 90 persen suaranya telah benar-benar dikuasainya. Pasal 1 ayat 2 UUD-1945 yang berbunyi“Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”benar-benar dimanfaatkannya sebaik-baiknya, sehingga siapa pun tidak boleh bersuara, apalagi mereka yang berbeda; kecuali semua disampaikan lewat MPR. Tetapi, sekalipun dengan dalih itu pula, 21 mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa Indonesia yang berunjukrasa di halaman MPR pada 1993 menolak keberadaan Kopkamtib dan menuntut Sidang Istimewa MPR untuk mengadili Soeharto, ditangkap juga, lalu diadili dan dipenjara dengan tuduhan menghina presiden.

Tidak hanya soal MPR saja yang dikerjai Soeharto, tapi semua pasal Konstitusi yang di dalamnya diperlukan undang-undang pelaksanaannya. Demikianlah, maka di samping Pasal 12 yaitu undang-undang tentang Keadaan Bahaya yang membutuhkan pernyataan dari presiden, maka juga pasal-pasal lain. Yaitu: Pasal 16, undang-undang tentang Susunan DPA, atau Dewan Pertimbangan Agung; Pasal 19 tentang Susunan DPR; Pasal 23 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta tentang Perpajakan; Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasal 25 tentang syarat-syarat menjadi Hakim; Pasal 28, tentang Kemerdekaan Berserikat, Berkumpul dan Menyatakan Pendapat; Pasal 30, tentang Pembelaan Negara; dan Pasal 31, undang-undang tentang Pendidikan dan Pengajaran.

Belum terhitung lagi banyak undang-undang lain, yang harus dikeluarkan dalam rangka menjalankan Negara. Tidak ada undang-undang yang boleh diutak-atik oleh siapa pun, selain oleh Soeharto sendiri. Demikian pula berbagai undang-undang itu tidak boleh diuji secara materiil, karena itu adalah produk presiden sebagai Mandataris MPR. Hanya produk-produk perundangan di bawah undang-undang saja yang bisa diuji secara materiil di hadapan Mahkamah Agung.

Soeharto juga menyiapkan organisasi masa di lingkungan masyarakat yang bisa digerakkan setiap kali untuk melawan masa dari kelompok lain; semisal yang mau menentang atau beroposisi terhadap pemerintah. Organisasi seperti KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, lalu AMPI, Angkatan Muda Pembangunan Indonesia; FKPPI, Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia; Pemuda Panca Marga; Pemuda Pancasila; dan masih banyak lagi yang lain, sengaja didirikan dan dibiayai oleh pemerintah serta berada di bawah naungan Golkar untuk sewaktu-waktu digerakkan mendukung pemerintah.

Semua organisasi masyarakat, termasuk partai-partai politik, juga diharuskan berideologi Pancasila sebagai satu-satunya asas. Mereka tidak boleh atau dilarang juga melakukan unjukrasa, kecuali sesudah mendapat ijin dari Polri. Bahkan melakukan diskusi atau seminar pun sewaktu-waktu bisa dibubarkan karena tidak ada ijin dari Polri. Demikian pula organisasi-organisasi perburuhan mendapat larangan berunjuk rasa, apalagi mogok. Mereka yang mogok bisa dituduh melakukan tindakan subversif. Mereka yang melawan akan berhadapan dengan Polri atau TNI, dan pengadilan.

Orang-orang yang dituduh terlibat dengan komunis dan Peristiwa ‘65 segera dibuang ke pulau Buru di Maluku Barat; ratusan ribu jumlahnya. Mereka dipaksa bekerja paksa untuk menghidupi dirinya; yaitu dengan membuat sawah, menanam padi untuk menghasilkan beras dan mempertahankan hidup. Sebagian yang beruntung diadili dan dihukum di penjara-penjara. Sesudah lepas, mereka pun masih diberi tanda di kartu identitasnya, sebagai mantan komunis, dan diperlakukan berbeda. Rumah, tanah dan harta kekayaan mereka hilang dijarah; gaji pun berhenti dan pensiun pun tidak ada. Banyak di antara mereka yang masih berharap ada perubahan; bahkan sampai sekarang. Mereka mengaku bukan komunis; hanya cinta kepada Soekarno.

Sampai dengan tahun 1980-an, Soeharto masih melakukan berbagai penangkapan dan pemenjaraan tanpa proses hukum; kebanyakan mereka dituduh pengikut komunis dan terlibat dengan Peristiwa ‘65. Tetapi selain itu, masih banyak rakyat kecil, terutama petani dan orang desa, yang terbunuh atau sengaja dibunuh di masa Soeharto berkuasa, karena menentang program pemerintah, menuntut ganti rugi tanah yang tergusur, dan lain-lain. Sebagai contoh, dalam rangka membangun bendungan, orang dipaksa untuk mau berpindah atau pilih ditembak mati. Termasuk yang dibunuh adalah Marsinah pada 1993, aktivis buruh wanita dari Sidoarjo, Jawa Timur; serta Fuad Muhammad Syafruddin, atau Udin, wartawan dari Mingguan Bernas, Bantul, Yogyakarta, pada 1995. Mereka menentang larangan menyampaikan pendapat, serta perlakuan kejam para pejabat dan aparat, khususnya militer.

Tetapi mulai awal 1990-an pasal pidana yang sering digunakan adalah melanggar keamanan Negara dan menghina martabat presiden dan wakil presiden. Puluhan mahasiswa dan pemuda terkena pasal tersebut sehingga harus masuk penjara. Selama masa Soeharto ada ribuan tahanan dan narapidana politik, Tapol dan Napol, tersebar di seluruh penjara Indonesia; selain dari Jawa, mereka juga datang dari gerakan Republik Maluku Selatan, Gerakan Papua Merdeka, Gerakan Aceh Merdeka, dan juga dari Timor-Timur, seperti Fretilin yang mewakili gerakan Timor-Timur Merdeka.

Para Pembangkang

Tetapi terlepas dari segala upayanya untuk merekayasa Orde Baru, Soeharto pun merasa perlu melindungi dirinya dan menancapkan kaki-kakinya secara kuat pada kekuasaan. Hal ini ditempuhnya dengan menjalankan konsep Dwi-Fungsi ABRI. Dwi-Fungsi ABRI pada awalnya adalah kreasi Jenderal Abdul Haris Nasution yang menuntut agar TNI diberi porsi yang cukup untuk ikut berpolitik menentukan jalannya Republik. Hal ini ditunjukkannya pada Peristiwa 17 Oktober 1952 dengan membawa Kemal Idris bersama dengan tank-tanknya di depan Istana Negara untuk menuntut porsi ABRI di pemerintahan dan di DPR; dalam kesempatan lain, Kemal Idris yang pernah menjabat Kepala Staf Angkatan Darat menyatakan bahwa pada waktu itu dia diperintah Nasution.

Mengingat peristiwa itu, Bung Hatta tetap berpendapat, bahwa Nasutionlah yang harus bertanggungjawab atas timbulnya konsep Dwi-Fungsi ABRI sebagaimana diterapkan Soeharto. Menurut Bung Hatta, Dwi-Fungsi ABRI telah menempatkan ABRI pada posisi di luar fungsi yang sesungguhnya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara. Sedang Nasution, sesudah itu, mengatakan bahwa bukan Dwi-Fungsi ABRI seperti itu, yang diterapkan oleh Soeharto, yang dia maksud pada 1952 itu…

Di dalam Dwi-Fungsi ABRI yang diterapkan Soeharto, ada unsur militerisme dan militerisasi. Dengan militerisme, orang-orang militer, tepatnya angkatan bersenjata, harus ikut serta di dalam menentukan politik jalannya negara; sedang militerisasi adalah menempatkan personil-personil angkatan bersenjata di berbagai tempat, baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun di luarnya, yaitu kekuasaan legislatif dan yudikatif, bahkan di sektor-sektor bisnis yang strategis dan penting bagi negara. Para jenderal yang setia kepada Soeharto selalu memeroleh posisi-posisi strategis itu. Dari situ pulalah muncul berbagai sumber korupsi dan kesewenang-wenangan.

Kebijakan Soeharto itu bukannya tidak mendapat tentangan dari para jenderal ABRI lainnya (Jenkins; 2010). Tentangan-tentangan itu awalnya datang dari para perwira tinggi TNI-AD sendiri, termasuk yang purnawirawan, yang melihat Soeharto selalu melakukan tindakan represif dengan menggunakan kekuatan militer, antara lain, terhadap kelompok mahasiswa yang tidak setuju atau berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Sebagai misal adalah dikerahkannya tentara di beberapa kampus universitas, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Institut Teknologi Bandung, dan lain-lain, untuk membungkam suara mahasiswa menjelang pemilihan presiden pada Maret 1978. Oleh Soeharto, para jenderal TNI itu mendapat julukan sebagai Barisan Sakit Hati.

Menyikapi itu, pertemuan-pertemuan berlangsung di antara kelompok perwira dari tiga divisi, yaitu Brawijaya, Siliwangi dan Diponegoro; antara lain, oleh para alumnus dari Seskoad, Sekolah Staf Komando Angkatan Darat, Bandung, yang sudah berdiri sejak 1966. Dari situ kemudian terbentuk yang disebut Fosko, yaitu Forum Studi dan Komunikasi, TNI-AD. Fosko  TNI-AD yang kemudian menjadi Fosko TNI  ini secara resmi dinyatakan berdiri oleh pimpinannya, Letjen Widodo setelah menjabat Kepala Staf Angkatan Darat pada awal 1978. Fosko TNI ini mendapat dukungan yang luas dari para perwira tinggi penentang kebijakan Soeharto, seperti Jenderal Nasution dan Jenderal Sumitro; mereka menuduh Soeharto telah membawa TNI sebagai kekuatan politik, yaitu Golkar.

Meskipun begitu yang duduk di dalamnya adalah para perwira pensiunan TNI-AD saja. Di antara mereka adalah Letjen Mohammad Jasin, anggota Presidium Fosko, yang mantan Panglima Brawijaya dan Wakil KSAD. Jasin terang-terangan menyerang Soeharto dan para jenderal di sekelilingnya yang dituduhnya korup; bahkan dikatakannya korupsi telah terjadi di seluruh eselon pemerintahan dari yang paling bawah hingga paling atas. Jasin juga menandai korupsi yang dilakukan oleh Ibu Tien Soeharto, sesuatu yang sudah banyak pula diketahui oleh masyarakat luas; bahwa Ibu Tien selalu mengutip paling tidak 10 persen dari setiap peluang bisnis yang diberikannya selaku Ibu Negara.

Beberapa jenderal purnawirawan lainnya yang duduk di dalam Fosko-TNI, antara lain, adalah Letjen Jatikusumo, Mayjen Achmad Sukendro, Letjen HR. Dharsono, Letjen Mokoginta, Mayjen Munadi, Letjen Sugih Arto dan Kolonel Alex Kawilarang. Pada intinya, Fosko menghendaki “perubahan sistim” demi infra struktur politik yang lebih baik, melalui berbagai pertemuan dan dialog dengan pimpinan TNI.

Beberapa bulan sesudah itu, muncul LKB, Lembaga Kesadaran Berkonstitusi, dalam bentuk yayasan. Yayasan ini didirikan atas inisiatif Jenderal Nasution dengan keanggotan lebih luas, yaitu mencakup berbagai elemen bangsa. Bung Hatta diminta untuk menduduki jabatan Ketua Umum LKB. Sesudah menguji kesungguhan Nasution, Bung Hatta pada akhirnya menyetujui. Ternyata LKB juga mendapat dukungan dari Fosko TNI-AD, seperti Jatikusumo dan Sukendro. Selain itu ada pula tokoh-tokoh dari empat angkatan, seperti Mayjen Azis Saleh, Letjen KKO Ali Sadikin, Laksamana Madya Udara Suyitno Sukirno dan Jenderal Hoegeng Iman Santoso, mantan Kapolri. Sedang para anggota dari masyarakat sipil adalah Achmad Subardjo, mantan Menteri Luar Negeri; Frans Seda, mantan Menteri Keuangan; Chris Syner Keytimu, dosen dari Atma Jaya; Yudil Herry Justam, dokter muda Universitas Indonesia; Muchtar Lubis, wartawan harian Indonesia Raya; Nuddin Lubis dari Partai Persatuan Pembangunan; Sanusi Hardjadinata, dari Partai Demokrasi Indonesia; dan Anwar Haryono, mantan ketua Masyumi.

Dalam aktivitasnya LKB melakukan serangkaian pertemuan dan dialog dengan berbagai unsur dalam pemerintahan dan DPR; mereka terutama mempertanyakan berbagai kebijakan pemerintah dalam pembangunan, sistim demokrasi berikut partai-partai politik dan Golkarnya, serta praktek Dwi-Fungsi ABRI. Sesudah pidato Soeharto di Pekanbaru pada Maret 1980 perlawanan Fosko-TNI dan LKB semakin mengemuka.

Soeharto melakukan kunjungan ke Pekanbaru dalam rangka mengambil proyek pembangunan kilang minyak terapung di Dumai yang bernilai ratusan miliar yang dibiayai Liem Sioe Liong. Di dalam pidatonya tanpa teks pada 27 Maret itu, Soeharto menggunakan kesempatan untuk mengkampanyekan Golkar menghadapi Pemilu 1982 dengan mengatakan, bahwa ABRI adalah bagian dari Keluarga Besar Golkar. Pidato Soeharto yang diulanginya lagi pada 16 April, hari ulang tahun Kopassandha, di Cijantung itu pun ditujukan untuk membalas kritikan-kritikan terhadapnya dengan mengatakan tentang masih adanya sisa-sisa kelompok Orde Lama yang menganut berbagai faham dan ideologi, seperti Marxisme, Leninisme, sosialisme, marhaenisme, nasionalisme dan Islam.

“… Kalau kelompok-kelompok ini dibiarkan menjadi kuat, maka mereka akan mengganti Pancasila sebagai ideologi nasional dengan cara kekerasan… ABRI harus secara jelas memilih mana lawan, dan mana kawan yang mendukung Pancasila…”

Pidato Soeharto yang mengenakan jaket kuning simbol Golkar itu ditanggapi dengan kemarahan, tidak saja oleh kelompok-kelompok Islam dan partai-partai, tetapi juga oleh banyak perwira tinggi TNI dan Polri; mereka merasa punya jiwa nasionalisme yang tinggi, jauh hari sebelum kemerdekaan. Soeharto sebagai presiden dianggap telah memecah-belah masyarakat dengan menempatkan Pancasila sebagai pemisah dan bukan pemersatu bangsa. Soeharto juga dinilai telah jauh menyimpangkan ABRI yang dalam konsep politiknya harus berdiri di atas semua golongan, netral, tidak berpihak, apalagi dengan cara meng-Golkarkan ABRI.

Reaksi atas pidato Soeharto di Pekanbaru itu awalnya datang dari Jenderal Mokoginta dan Jenderal Dharsono yang masing-masing bersurat kepada Panglima ABRI, Jenderal Mohammad Jusuf dan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Poniman. Sebagai akibatnya, atas perintah Panglima Kopkamtib Sudomo, dari Angkatan Laut, ABRI memutuskan hubungan dengan Fosko-TNI.

Sementara itu pada 5 Mei 1980, sejumlah mantan perwira dan pejabat tinggi serta para aktivis muda menyampaikan pula Pernyataan Keprihatinan dalam sebuah petisi kepada DPR yang menyatakan kekecewaannya atas berbagai pernyataan Presiden RI Soeharto serta beberapa petinggi di sekelilingnya serta anggota kabinet. Petisi itu ditandatangani oleh 50 orang, di antaranya adalah dua mantan Perdana Menteri dan tokoh Islam, yaitu Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap; lalu tokoh nasionalis Manai Sophian, dan perempuan pejuang mantan Duta Besar Luar biasa Berkuasa Penuh SK. Timurti;  diikuti oleh mantan Kepala Pemerintah Darurat Indonesia di Sumatra Utara, Sjafruddin Prawiranegara, kemudian Jenderal Nasution, Jenderal Jasin, Jenderal Mokoginta, Letjen Ali Sadikin, Marsekal Madya Udara Sujitno Sukirno dan Jenderal Hoegeng Imam Santoso. Juga ada Chris Syner Key Timu dan Judil Herry Justam, Bakrie Tian Lea dan AM. Fatwa. Kelompok pengirim petisi itu kemudian dikenal dengan nama Petisi-50.

Petisi-50 menyampaikan kekecewaannya atas penafsiran keliru dari Soeharto, seakan-akan terjadi perpecahan di kalangan masyarakat, antara yang setuju dan tidak setuju dengan Pancasila; tentang Dwi-Fungsi ABRI; tentang demokrasi; serta tentang jalannya pembangunan. Soeharto membalas dengan menyatakan, bahwa mereka yang menandatangani Petisi-50 adalah “para pembelot”, “pengkhianat” dan “pembangkang” atau dissident. Kebanyakan dari mereka kemudian dicopot dari kedudukannya, sekalipun, di lingkungan swasta, dan dicabut hak-hak perdatanya; Jenderal Nasution dan Ali Sadikin dicegah dari bepergian ke luar negeri; Mohammad Natsir selain dicekal juga diawasi rumahnya sampai akhir hayatnya; Chris Syner dan Judil Herry dikeluarkan masing-masing dari kepegawaiannya di Universitas Atmajaya dan Universitas Indonesia, Jakarta, oleh Menteri Pendidikan Daud Yoesoef. Para negarawan itu pun kemudian tidak mendapat undangan lagi ke Istana untuk memeringati Hari Kemerdekaan 17 Agustus.

Dalam kesehariannya kemudian Petisi-50 dipimpin oleh Ali Sadikin, di mana setiap minggu ada pertemuan di rumahnya di antara para anggota Petisi dan yang bukan. Rumah Ali Sadikin yang berhadapan dengan rumah Sudomo di Jalan Borobudur menjadi tempat belajar para pemuda dan mahasiswa aktivis tentang kenegaraan sampai Bang Ali, demikian sebutan akrab beliau, meninggal pada Juni 2008; sekalipun Soeharto sudah jatuh, bahkan meninggal dunia lebih dahulu.

Mafia Berkeley

Kebijakan pembangunan Soeharto yang selalu disampaikannya pada awal pemerintahannya disebutnya berdasarkan konsep Trilogi Pembangunan, yaitu Pertumbuhan, Pemerataan dan Stabilitas. Widjojo Nitisastro, yang disebut-sebut sebagai Arsitek Pembangunan Indonesia, sejak awal, bahkan sebelum berangkat ke Amerika Serikat untulk mengambil doktornya, menolak konsep pembangunan berdasarkan Pasal-33. Dia tidak percaya dengan badan usaha koperasi, atau lebih luas lagi ko-operasi dalam perekonomian, yang akan bisa membawa kepada kesejahteraan rakyat. Widjojo Nitisastro juga tidak percaya kepada pemerataan, melainkan pertumbuhan saja; dengan keyakinan, bahwa pemerataan akan terjadi dengan sendirinya lewat proses trickle-down effect. Dikemukakannya hal itu pada tahun 1955 di dalam sebuah seminar di Universitas Indonesia yang juga mengundang Ketua Parlemen Indonesia Mr. Wilopo sebagai pembicara.

Kebetulan sekali, ketika Widjojo akhirnya berangkat untuk mengambil doktornya di Amerika Serikat, di belahan bumi Barat itu sedang gencar-gencarnya para ahli ekonomi kaliber dunia menggelar pemikiran-pemikiran tentang pembangunan ekonomi, bahwa negara-negara berkembang hanya akan bisa mencapai kesejahteraan ekonomi kalau ada dana besar yang mulai digunakan mendorong perekonomian yang macet itu. Muncullah teori “Big Push”, antara lain, dari Rosenstein Rodan yang mengaitkan modal besar itu dengan industrialisasi, dan macam-macam teori lain yang mendukungnya, seperti yang dikemukakan oleh W. W. Rostow dengan tahapan-tahapan pembangunannya. Maka tidak heran, kalau pikiran tentang hutang asing, di mana Indonsia perlu meminjam sejumlah dana besar yang nantinya bisa menggerakkan perekonomian Indonesia kemudian juga diterapkan di Indonesia. Hampir sudah dipastikan setiap tahun Soeharto meminjam sekitar USD 5 milyar.

Tim Sultan yang dipimpin Sri Sultan Hamengku Buwono-IX dan membawa para ahli ekonomi pimpinan Widjojo Nitisastro berangkat ke Jenewa, Swiss, pada akhir 1967. Di situlah kekayaan Indonesia berupa sumberdaya alam mulai dibagi-bagi oleh perusahaan-perusahaan investor kapitalis internasional, MNC, atau Multi National Corporations, sebagai pengorbanan Indonesia untuk mendapatkan hutang asing, sesuai dengan paham Widjojonomics. Indonesia memeroleh IGGI, Inter-Governmental Groups on Indonesia, yaitu kumpulan dari negara-negara donor untuk membantu dana, atau lebih tepatnya dana hutang, bagi pembangunan Indonesia. Tetapi karena Ketua IGGI dari Belanda, JP. Pronk, dinilai terlalu mengatur Indonesia, maka, sekalipun fungsinya sama, Soeharto kemudian membubarkan IGGI pada Maret 1992 dan menggantinya menjadi CGI, Consultative Groups on Indonesia. Hutang luar negeri, kali ini lewat CGI, pun jalan terus.

Indonesia pun, bersama itu, mulai tercengkeram oleh IMF, Dana Moneter Internasional dan the World Bank, Bank Dunia, karena segala kesepakatan tentang hutang itu tidak terlepas dari pengamatan oleh kedua lembaga keuangan dunia itu. Berbagai syarat harus dipenuhi Indonesia agar bisa kembali menjadi anggota IMF, antara lain, membayar hutang kepada Negeri Belanda, yang terjadi selama masa penjajahan Belanda dan menerbitkan undang-undang tentang penanaman modal asing, PMA. Freeport Indonesia menjadi perusahaan asing pertama yang masuk dalam kategori PMA.

Dibayangi oleh “suksesnya” di forum internasional itu, kiranya Widjojo luput menyimak pikiran yang juga ditulis oleh banyak ekonom Barat lain, bahwa hutang asing itu nantinya akan membelit negara penghutang sehingga tidak akan lepas, kecuali dalam jangka waktu yang panjang, antara lain, seperti ditulis oleh Henry J. Bitterman pada tahun 1973; tahun-tahun awal pembangunan di Indonesia. Ini terbukti, bahwa untuk bisa kembali berhutang sebesar USD 5 milyar seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 1994/95 Indonesia harus mengembalikan bunga dan pokok pinjamannya yang sudah jatuh tempo sebesar USD 9 milyar! Sehingga dengan begitu Indonesia sudah menjadi negara donor…

Tetapi justru pada tahun 1955, tahun yang sama saat Widjojo lebih percaya pada pertumbuhan daripada pemerataan, Simon Kuznets, kemudian menerima hadiah Noble, menulis tentang perlunya keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan, karena trickle down effects, tidak seperti yang semula diduga, tidak akan terjadi dengan sendirinya. Sejak itu muncullah teori-teori baru pembangunan ekonomi yang juga ditulis para ahli ekonomi Barat yang menyatakan perlunya perhatian terhadap  pemerataan, antara lain, pertumbuhan harus berlangsung bersama-sama dengan pemeratan; yaitu sebagai syarat agar pertumbuhan ekonomi bisa berlangsung terus-menerus.

Prof. Mubyarto, pakar ekonomi pertanian dari Universitas Gadjah Mada, UGM, sudah juga sering mengingatkan bahwa keputusan untuk melakukan investasi pada suatu produk industri dari sejak awal sudah dapat memperlihatkan arti pemerataan atau tidaknya produk itu di kemudian hari. Bahkan Presiden Soeharto sendiri pernah sementara waktu mendorong para ahli ekonomi Indonesia untuk memikirkan tentang perlunya pemerataan, agar yang miskin bisa ikut menjadi kaya. Pikiran itu yang kemudian menelorkan apa yang dikenal dengan “delapan jalur pemerataan” pada tahun 1980-an dan “Inpres desa tertinggal” pada tahun 1993.

Tetapi seakan-akan Sang Arsitek Pembangunan Prof. Widjojo Nitisastro dan kawan-kawannya dari kelompok Mafia Berkeley mengabaikan semua pendapat itu. Selain terjadi krisis moneter 1997/1998 yang menghabiskan ratusan, bahkan ribuan, trilyun dana rakyat; dan menunjukkan ketidaktahanan perekonomian menghadapi goncangan dunia; pada akhirnya terbukti pula, Indonesia terbelit hutang asing dan dalam negeri yang tiada habisnya. Demikian pula pemerataan pendapatan juga tidak pernah terjadi, bahkan kesenjangan pendapatan antara si Kaya dan si Miskin semakin melebar. Sementara itu sumberdaya alam Indonesia juga semakin terkuras.

Dalam masa pembangunan rezim Soeharto itu pun sumberdaya alam Indonesia mulai dibabat dan digali dan dialirkan ke negara-negara Barat demi mendapatkan dana asing yang lebih banyak bagi pembangunan. Tetapi ketidakmampuan dalam teknologi mengakibatkan hasil-hasil alam, seperti hutan dan tambang, itu tidak diolah lebih lanjut untuk mendapatkan nilai tambah, sehingga terjual dengan harga murah. Sebagai contoh, sejak 1971/72 dimulailah pembabatan hutan tropis Indonesia dengan memperkenalkan program HPH, hak pengusahaan hutan; maka gelondongan kayu-kayu hasil pembabatan hutan pun diekspor keluar negeri untuk mendapatkan devisa. Sampai dengan tahun 1988/89 ekspor Indonesia di luar minyak bumi dan gas alam didominasi oleh dua komoditi baru, yaitu produk kayu, berupa kayu gelondongan, gergajian dan kayu lapis, serta produk-produk pertekstilan.

Akan tetapi sebagai akibatnya hutan-hutan Indonesia menjadi gundul, karena hutan kayu yang berumur ribuan tahun itu tidak pernah diremajakan kembali dengan benar. Demikian pula ketika diperkenalkan program lain HTI, hutan tanaman industri, hutan-hutan tropis itu tidak pernah kembali seperti semula, karena telah digantikan dengan perkebunan industri, antara lain, kelapa sawit, sebagai bahan baku minyak sawit dan lain-lain; dan pulp,sebagai bahan kertas. Gundulnya hutan-hutan itu juga diikuti dengan habisnya produksi kayu rotan, di samping punahnya bermacam-macam species flora dan fauna yang amat sangat berharga karena sifatnya yang khas hutan tropis.

Pembabatan dan penggundulan hutan-hutan itu sampai hari ini, dari Sabang sampai Merauke, masih terus berlangsung tanpa berhenti. Bahkan sudah sampai pada puncaknya yang mengakibatkan terjadinya konflik berdarah yang memakan korban jiwa rakyat setempat. Konflik terjadi antara penggarap lahan selama berpuluh-puluh tahun,  dan para pengusaha baru pemegang surat tanda HPH. Kesalahan menetapkan batas-batas HPH mengakibatkan rakyat marah, karena kehilangan lahan sebagai sumber penghidupannya. Tidak sedikit kejadian pengusaha pemegang HPH sengaja membakar hutan tanaman  yang dikelola rakyat; dan aparat hampir selalu memenangkan para pengusaha.

Sejak awal pembangunan ekspor Indonesia selalu didominasi oleh Migas, atau minyak bumi dan gas alam. Pada saat harga minyak dunia naik dari 3 USD per barrelmenjadi 10 USD pada awal 1980-an, maka Indonesia sebagai salahsatu negara pengekspor minyak mendapatkan windfall profit yang mampu membuat pertumbuhan Indonesia mencapai 9 persen; sesudah itu, pertumbuhan sebesar itu tidak pernah tercapai. Banyak ahli menyayangkan kesempatan tersebut tidak digunakan untuk membayar hutang asing; sebagai akibatnya Indonesia terus-menerus terbelit hutang. Bahkan sampai Indonesia akhirnya terpaksa menjadi negara pengimpor minyak awal pada 2009, kenaikan harga sampai lebih dari 100 USD tidak memberikan keuntungan, melainkan kerugian.

Pada periode 1988/89, sesudah hampir 20 tahun kemudian, barulah ekspor mulai didominasi oleh produk-produk non-Migas, seperti manufaktur, pertambangan dan industri non-Migas lainnya. Akan tetapi, sekalipun neraca perdagangan Indonesia masih positif, angka current account, neraca yang sedang berjalan, tetap saja negatif sampai saatnya Soeharto jatuh; hal ini adalah sebagai akibat dari besarnya pembayaran bunga hutang dan impor atas jasa-jasa yang tidak bisa ditangani oleh kemampuan teknologi Indonesia.

Lemahnya sumberdaya manusia Indonesia dalam menguasai teknologi ini terlihat pada industri minyak. Ternyata sampai sekarang, Pertamina, perusahaan minyak milik negara, tidak pula memunyai kemampuan untuk melakukan eksplorasi minyak bumi dan mengolahnya sekaligus agar cukup bagi kebutuhan rakyat. Lalu diserahkannya sumber-sumber minyak bumi itu kepada pihak asing; juga sumber tambang lain.

Adalah Ibnu Soetowo seorang jenderal TNI, mantan Panglima Daerah Militer Sriwijaya, Sumatera Selatan, yang ditunjuk Soekarno untuk memimpin Permindo, sebuah Perusahaan Negara minyak Indonesia yang pertama. Permindo membeli minyak dari perusahaan-perusahaan asing yang sudah sejak jaman Belanda beroperasi di Indonesia. Sesudah kemerdekaan, perusahaan-perusahaan milik Belanda itu dijual kepada pihak asing, seperti Stanvac dari Amerika Serikat, dan Shell dari Inggris. Pasca terungkapnya keterlibatan Amerika Serikat dalam pemberontakan PRRI-Permesta, Stanvac, dinasionalisasi menjadi PN. Permina sebagai perusahaan negara. Menyusul itu, Shell menjadi PN. Pertamin. Pengambilalihan itu hanya dalam aktivitas distribusinya saja, karena kemampuan putera-putera Indonesia belum cukup untuk menguasai kepemilikan atas aktivitas explorasi dan pengolahan. Demikian pula Caltex yang tidak memunyai aktivitas pemasaran di Indonesia tidak ikut serta dinasionalisasi.

Pada Agustus 1968, ketiga perusahaan minyak negara itu digabung menjadi satu dengan nama PN. Pertamina; Soeharto pula yang menunjuk Ibnu Soetowo untuk memimpin sebagai Direktur Utamanya. Pada jaman Ibnu pula sumur-sumur explorasi berikut pengilangan minyaknya yang tersebar di sekitar Pekanbaru, Riau; Palembang, Sumatera Selatan; dan Balik Papan, Kalimantan Timur dibeli oleh Pertamina.

Memang prestasi Pertamina di bawah Ibnu Soetowo luar biasa; dia membangun berbagai fasilitas distribusi minyak, seperti depo-depo penyaluran, ke seluruh wilayah Indonesia sehingga masyarakat benar-benar bisa menikmati BBM yang sangat dibutuhkan itu. Ibnu Soetowo pun mampu menjual BBM itu kepada masyarakat dengan harga murah semurah harga gas cair LPG; bahkan mampu mengekspor pula sisa minyak mentahnya.

Ditunjang pula oleh kenaikan harga minyak dunia, Ibnu mampu pula membangun banyak infrastruktur dan fasilitas industri untuk minyak di tempat-tempat lain; bahkan yang non-minyak pula yang umum dibutuhkan dalam pembangunan Indonesia. Tetapi oleh IGGI, melalui IMF dan Bank Dunia, hal itu dinilai sebagai aktivitas pembangunan yang tidak sejalan dengan program pembangunan Negara yang dipimpin Widjojo Nitisastro dan para ekonom Berkeley. Melalui kelompok Mafia Berkeley, antara lain, Mohammad Sadli yang  menjadi Menteri Pertambangan waktu itu, Ibnu Soetowo dituduh “membangun negara di dalam negara”, melakukan korupsi, dan ikut serta menambah hutang asing pemerintah; akibatnya Ibnu Soetowo dipaksa berhenti.

Besarnya kontribusi minyak bumi, lalu gas alam, atau Migas, terhadap pendapatan nasional sesungguhnya menunjukkan lemahnya kemampuan sumberdaya manusia dalam menguasai teknologi; khususnya dalam bidang industri dan manufaktur, serta penyediaan jasa-jasa, seperti pendidikan, kesehatan, keuangan dan perbankan, asuransi, energi, angkutan laut dan udara, dan infrastruktur umumnya. Kelemahan ini terus berlanjut hingga sekarang, yang sekaligus menjadi tanda keroposnya pondasi ekonomi Indonesia. Hal itu pula yang menjadi sebab utama terjadinya krisis moneter 1997/98 yang begitu besar terasa dampaknya hingga sekarang terhadap perekonomian Indonesia; dibanding dampaknya pada negara-negara tetangga, seperti ASEAN. Perihal kekhawatiran akan terjadinya krisis itu aku sampaikan dalam seminar di Jerman pada 1995; tiga tahun kemudian, krisis moneter itu benar-benar melanda Indonesia bahkan menjadi penyebab jatuhnya Sang Diktator.

Satu-satunya hal positif dari Soeharto yang menjadi kenangan bagus bagi rakyat adalah keberhasilannya dalam membuktikan, bahwa bangsa Indonesia ini mampu membangun. Meskipun sangat boros, dan pada akhirnya bangunan itu runtuh karena tidak cukup kuat pondasinya, tetapi paling tidak, bangunan itu pernah berdiri dan bangsa ini punya keyakinan untuk bisa membangun lagi dengan lebih baik. Sebagai contoh adalah soal swasembada beras; itu tercapai pada awal 80-an. Sebelumnya Indonesia adalah pengimpor beras terbesar di dunia. Akan tetapi sejak dilakukan perbaikan dan pembangunan besar-besaran pada bendungan dan saluran air yang sebelumnya rusak berat, yaitu dalam kerangka intensifikasi sawah, maka produksi beras meningkat tajam dan kebutuhan rakyat akan beras terpenuhi; bahkan Indonesia pun sempat mengekspor berasnya.

Akan tetapi hampir bersamaan dengan meningkatnya produksi beras, keterbatasan dana berakibat pula pada menurunnya produksi tanaman pangan lainnya. Bahkan sesudah tercapai, Indonesia kehilangan kesempatan untuk mempertahankan swasembada beras itu dengan baik. Salahsatu sebabnya adalah gairah industrialisasi yang begitu besar, bahkan tak terkendali, baik dalam rangka penanaman modal asing maupun dalam negeri, sehingga sawah-sawah intensifikasi yang sangat subur di Jawa itu berubah fungsinya menjadi industrial estates, kawasan-kawasan industri.

Salahsatu sebab lain adalah infrastruktur yang lebih banyak terbangun di Jawa daripada di luar Jawa; manakala fasilitas infrastruktur, seperti prasarana jalan, angkutan, pelabuhan, tilpun, listrik dan air merupakan tulangpunggung industri. Artinya, telah berlangsung ketidakseimbangan pembangunan fasilitas infrastruktur antara Jawa dan di luar Jawa. Hal ini pula yang mengakibatkan kemampuan Jawa menjadi penghasil beras berkurang; sementara wilayah di luar Jawa, seperti di Aceh, Sulawesi, Nusatenggara, Maluku dan Irian Jaya tetap tidak cukup maju dan berkembang dalam industrinya. Wilayah-wilayah itu terus bergolak menuntut berlangsungnya pembangunan agar terjadi pemerataan pendapatan nasional; atau dibiarkan saja tidak tersentuh, lalu mengatur sendiri pembangunannya tanpa koordinasi dan keseimbangan.


Selanjutnya: Ganti Rezim Ganti Sistim – Pergulatan Menguasai Nusantara [bagian 4]

Iklan

2 responses »

  1. […] Lanjutan dari: Ganti Rezim Ganti Sistim – Pergulatan Menguasai Nusantara [bagian 3] […]

    Suka

  2. […] Selanjutnya: Ganti Rezim Ganti Sistim – Pergulatan Menguasai Nusantara [bagian 3] […]

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s