Membedah Buku

Ganti Rezim Ganti SistemGanti Rezim Ganti Sistim – Pergulatan Menguasai Nusantara

Karya Sri Bintang Pamungkas.


Soeharto: Membangun Negara Melahirkan Para Naga

Setelah berkuasa selama 32 tahun, Soeharto, Presiden RI yang ke Dua ini, meninggalkan segudang kedosaan yang seharusnya dipertanggungjawabkannya kepada seluruh rakyat indonesia. Pada awalnya aku menyebutkan empat kelompok kedosaannya (Pamungkas; 2005):

  • Pertama, adalah hutang luar negeri yang amat sangat banyak yang harus dibayar kembali dengan kemelaratan rakyat. Bahkan hutang itu pun tidak terbayarkan sampai kini. Hutang yang ditanggung rakyat Indonesia, yang pada masa akhir jabatannya tidak kurang dari USD 130 milyar itu, bahkan dilanjutkan oleh para penerusnya sampai mencapai dua kali lipatnya dalam jangka waktu kurang dari 15 tahun berikutnya. Dengan kenaikan nilai Dollar 4 kali lipat saat-saat terakhir pemerintahannya, dibanding sebelum terjadi krisis moneter yang dimulai pada Juni 1997, maka pembayaran hutang itu pun menjadi beberapa kali lipat lebih sulit, karena mesin-mesin produksi Indonesia tidak mampu berputar 4 kali lebih cepat.
  • Ke dua, rusaknya sumberdaya alam Indonesia berikut dengan lingkungan hidupnya untuk kepentingan pihak Barat. Dalam masa Soeharto itu barang-barang tambanglah yang menjadi sasaran utamanya, kekayaan yang tidak dimiliki negara-negara lain selain Indonesia. Proyek pertama Soeharto adalah menjual tembaga, emas dan lain-lain kekayaan alam di Tembaga Pura, Timika, Irian Jaya, kepada Freeport dari Amerika Serikat. Ketidakmampuan Indonesia dalam mengolah barang tambang mengakibatkannya menjual kepada pihak asing dengan harga sangat murah. Bahkan, hak menggali dan mengolah itu lalu diperpanjang puluhan tahun, sehingga praktis rakyat Indonesia tidak mendapatkan apa-apa. Hal yang sama berlaku untuk barang-barang tambang yang lain, seperti nikel, aluminum, batubara, minyak bumi, gas alam, dan lain-lain. Kebijakan Soeharto itu, bahkan diikuti oleh para penggantinya dengan cara yang lebih buruk, sehingga Indonesia, dari pengekspor minyak bumi sekarang menjadi pengimpor. Yang berikutnya dijual habis adalah hutan-hutan tropis kita; termasuk kayu yang berumur ribuan tahun, serta rotan dan hasil dari flora dan fauna di dalamnya, pun dibabat habis. Tidak cuma rakyat yang tidak lagi bisa menikmati hasil hutannya sendiri, tetapi gundulnya hutan juga membikin kerusakan lingkungan dunia dan Indonesia sendiri; banjir di mana-mana sebagai akibat hutan gundul yang membawa korban jiwa dan harta semakin menambah kesengsaraan rakyat. Memang muncul produk-produk baru, seperti CPO, crude palm oil, serta industri kertas dan kayu bangunan, tetapi fungsi hutan tropis itu tidak bisa digantikan oleh hutan tanaman industri. Hutan sagu di Maluku dan Irian Jaya pun dibabat habis digantikan dengan hutan tanaman industri, sehingga orang-orang Papua sempat mengalami kelaparan yang memakan banyak korban jiwa.
  • Dosa Soeharto yang ke tiga adalah mengalirkan darah rakyat Indonesia. Selain ratusan ribu orang yang tewas diberondong dengan senjata pembunuh, akibat dituduh sebagai kelompok komunis pasca G30S, masih ada ribuan lain yang sengaja ditembak dan dibunuh aparat dalam berbagai peristiwa. Pada masa Soeharto, baik TNI maupun Polri, adalah senjata pembunuh hidup; mereka lebih suka membunuh rakyat sendiri dengan anggapan bahwa musuh Negara ada di dalam Negeri daripada menjaga Negara dari orang-orang asing dan dalam negeri yang merampok kekayaan alam Indonesia untuk keuntungan dan kepentingan mereka sendiri. Soeharto lebih mementingkan pendekatan keamanan daripada kesejahteraan; Soeharto merasa berhak membunuh rakyat demi stabilitas pembangunan. Termasuk di sini adalah berbagai penangkapan dan pemenjaraan, baik tanpa maupun dengan proses hukum, terhadap ribuan tahanan politik dan narapidana politik, Tapol dan Napol, yang dituduh mengganggu keamanan Negara atau menghina dan merendahkan martabat presiden.
  • Hal ke Empat yang ditinggalkan Soeharto adalah tindak pidana korupsi. Korupsi terhadap hutang asing dan uang rakyat dari hasil pajak yang digunakan untuk kepentingan keluarga dan lain-lain proyek yang tidak bermanfaat, pada akhirnya tidak cukup menyisakan untuk kepentingan rakyat banyak. Apalagi dana yang dikorup itu harus dibayar kembali dengan uang rakyat. Bahkan budaya korupsi yang dicontohkan Soeharto itu ditiru oleh para pejabat dan penggantinya; sehingga sudah meluas menjadi wabah penyakit yang menyerang hampir seluruh lapisan masyarakat dan kelompok kekuasaan, seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif; sampai kepala desa.

Sekalipun begitu, pada 1970 Soeharto bereaksi positif terhadap pernyataan pembentukan Komite Anti Korupsi, KAK, oleh para mahasiswa. Lalu terbit pula undang-undang anti korupsi. Akan tetapi korupsi di jaman Soeharto itu bukannya mereda. Hal itu mengingatkan kembali korupsi Soeharto ketika dia memimpin Divisi Diponegoro pada 1956-1959.

Korupsi dalam artian sesungguhnya, memang tidak hanya melibatkan soal uang Negara, tetapi segala tindakan abuse of power, yang melanggar kewenangan seseorang, khususnya para pejabat negara. Kekuasaan rezim Soeharto yang begitu besar selama 30 tahun lebih itu telah mengakibatkan hukum berantakan, karena tidak mampu menyentuh kesewenang-wenangan para pejabat Negara yang didukung oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, atau ABRI itu. Lebih celaka lagi, kesewenang-wenangan tersebut menurun kepada rezim-rezim berikutnya. Karena itu, lebih dari separuh penduduk Indonesia yang sekarang mencapai 250 juta itu masih saja hidup di bawah garis kemiskinan.

Amarah Soekarno

Berbicara tentang Soeharto, orang akan selalu teringat kepada jaman kediktatorannya selama lebih dari 30 tahun, sejak Maret 1967 sampai kejatuhannya pada Mei 1998. Kekuasaan Soeharto diawali dari munculnya Gerakan 30 September 1965. Memang bangsa Indonesia termasuk bangsa yang menyedihkan; itu karena bangsa ini tidak pandai menulis sejarahnya sendiri. Memang banyak tulisan tentang Peristiwa ‘65 itu, tetapi banyak dari mereka ditulis oleh orang-orang asing; atau oleh penguasa yang berpihak, sehingga banyak sisi aktualisasinya yang sulit diterima. Mestinya orang-orang Indonesia, terutama yang mengalami sendiri dalam peristiwa itu, lebih jelas menulis sejarah yang ada di depan matanya sendiri. Sebagai akibatnya, Peristiwa ’65 itu sampai hari ini masih dianggap gelap.

Pemerintah Indonesia menganggap Peristiwa ’65 itu sebagai pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia, PKI. Tetapi banyak pihak yang menyangsikan itu. Salahsatu alasannya, bahwa PKI sudah sangat kuat dan sudah menguasai suara rakyat. Soekarno sudah berpihak kepada mereka. Bahkan, ke empat angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta Angkatan Kepolisian sudah dikuasai pula oleh PKI. Mereka sendiri sudah menyiapkan Angkatan ke Lima, yaitu petani yang dipersenjatai. Maka tinggal menunggu Pemilu saja, kekuasaan pemerintah akan segera jatuh ke tangan pihak komunis; lalu untuk apa mesti memberontak?

Di lain pihak, kelompok Soekarnois, yang bukan pengikut atau pendukung Partai Demokrasi Indonesia, bukan pula Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sekarang ini, bukan Megawati Soekarnoputri, dan bukan pula anak-cucu keturunan Soekarno, beranggapan bahwa yang berada di balik Peristiwa ’65 itu tidak lain adalah CIA, Central Inteligence Agency-nya Amerika Serikat bekerjasama dengan MI-6, Secret Intelligence Service-nya Inggris, dan lain-lain, dengan memanfaatkan Soeharto dan kekuatan-kekuatan anti-Demokrasi di dalam negeri lainnya. Tujuan utama dari gerakan asing ini justru untuk menjatuhkan Soekarno karena dianggap terlalu dekat dengan Moscow dan Peking, mulai menjauh bahkan memusuhi Washington, serta khawatir Indonesia akan menjadi Negara Komunis. Dan PKI tidak hanya dijadikan sebagai korban ke dua, tetapi sekaligus kambing hitam sedemikian rupa, sehingga orang beranggapan bahwa PKI berada di belakang Peristiwa ’65 itu. Sedang tentang kekuatan-kekuatan anti-Demokrasi di dalam negeri itu, para pendukung Soekarno membandingkan banyaknya partai-partai di jaman Soekarno yang mencapai 30-an itu dengan jaman Orde Baru Soeharto yang hanya ada dua partai politik dan satu golongan; selain PKI yang dilarang, serta Masyumi dan PSI, juga ada penyederhanaan partai-partai.

Bagaimana benci dan khawatirnya Amerika Serikat terhadap bahaya komunis semasa perang dingin itu dapat dilihat dari Perang Vietnam yang berlangsung bertahun-tahun pada tahun 1960-an untuk melawan Vietcong yang komunis; lalu disusul dengan Perang Timor Timur selama lebih 20 tahun sejak 1975 oleh kekhawatiran akan kemenangan Partai Fretilin yang pro komunis. Karena itu bisa dimengerti betapa Amerika Serikat berusaha keras mendongkel Soekarno, ketika Soekarno mulai menjalin hubungan dekat dengan pihak komunis. Yaitu, sejak Soekarno menyatakan maksudnya membangun Poros Jakarta-Peking-Moscow; dan sungguh hal itu diwujudkannya dengan melakukan perjalanan ke sana pada Februari 1957. Bahkan Jenderal Nasution pun berangkat ke Moscow dan mendapat janji Presiden Kruschov bisa memeroleh peralatan militer apa saja yang dibutuhkan Indonesia. Dana untuk investasi dari Moscow pun mulai mengalir ke Indonesia. Menyusul itu, Soekarno membentuk Demokrasi Terpimpin yang membagi perpolitikan Indonesia menjadi tiga kaum, yaitu Nasionalis, Agamis dan Komunis, atau yang dikenal dengan Nasakom.

Akan tetapi tidak saja Soekarno kehilangan Mohammad Hatta, sang Wakil Presiden sebagai Dwi-Tunggalnya pada Desember 1956, tetapi kedekatan Soekarno terhadap komunisme juga mengakibatkan para jenderal TNI menjauh. Hatta yang sangat konsisten dan tahu aturan memang sudah mengingatkan, bahwa berdasarkan UUD-1950 masa jabatannya sudah akan berakhir pada 1955; tetapi, kalaulah akan diperpanjang, maka harus dilakukan pemilihan lagi. Peringatan Hatta itu tidak diindahkan. Selain itu memang harus diakui, bahwa banyak perbedaan telah muncul di antara Dwi-Tunggal itu yang sulit didamaikan. Hatta adalah simbol kepemimpinan dari daerah-daerah di luar Jawa; karena itu mundurnya Hatta berpengaruh terhadap para tokoh dari luar Jawa.

Tidak bisa dielakkan para tokoh TNI, khususnya dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara, mulai menuntut berbagai macam perubahan politik dalam pemerintahan Soekarno, termasuk otonomi yang lebih besar bagi provinsi-provinsi; lalu disusul pula dari Sulawesi Utara. Diawali oleh Kolonel Lubis, Warrouw dan Kawilarang yang menyatakan permusuhan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, menyusul kemudian adalah Letkol Ahmad Husein, Simbolon, Dahlan Jambek dan Djamin Ginting menyeberang ke Sumatera. Atas undangan Kolonel Dahlan Jambek mereka bertemu di Sungai Dareh dekat Padang untuk membicarakan situasi negara. Mereka membentuk Dewan Perjuangan yang diketuai oleh Kolonel Ahmad Husein.

Tuduhan oleh PKI dengan sayap kirinya terhadap Masyumi dalam percobaan pembunuhan terhadap Soekarno di Cikini, Jakarta, pada Desember 1957 mengakibatkan tokoh-tokoh Masyumi, seperti Sjafruddin Prawiranegara, Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap, serta tokoh-tokoh lain yang sepaham menyingkir ke Sumatera. Sjafruddin adalah mantan Penjabat Presiden dalam Pemerintahan Darurat RI, PDRI, di Sumatera pada 19 Desember 1949 ketika Ibukota Yogyakarta diduduki Belanda; saat itu Soekarno-Hatta ditangkap Belanda dan dibuang ke Bangka. Pak Sjaf adalah juga mantan Menteri Kemakmuran dan mantan Gubernur Bank Indonesia yang pertama. Burhanuddin Harahap dan Mohammad Natsir masing-masing adalah mantan Perdana Menteri. Soemitro Djojohadikusumo, seorang tokoh PSI, Partai Sosialis Indonesia, yang dekat dengan Amerika Serikat, pun mendapat tuduhan yang macam-macam dari PKI, antara lain, melakukan korupsi; bahkan Soekarno sendiri sempat menyuruh menangkap Soemitro. Soemitro lalu menyeberang juga ke Sumatera untuk bergabung bersama-sama para pembangkang lainnya.

Ikut menyeberangnya Soemitro juga mengakibatkan Sutan Sjahrir, Anak Agung Gde Agung dan Mohammad Roem dari PSI dianggap melawan Soekarno; lalu juga tersingkir. Mereka ditangkap dan, bahkan, dipenjarakan; dan Masyumi serta PSI menjadi partai-partai terlarang. Sjahrir adalah yang memaksa Soekarno-Hatta menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baru pada April 1966, sesudah demonstrasi mahasiswa marak akibat Peristiwa ’65, dengan ijin Soeharto, Sutan Sjahrir dibebaskan dalam keadaan sakit dari penjara Madiun; dia diterbangkan ke Swiss untuk memeroleh pengobatan, tapi keburu meninggal di sana…

Gonjang-ganjing di lingkungan TNI itu, selain juga pupus harapannya menjadi Panglima Angkatan Perang karena bukan beragama Islam, telah mendorong Letjen TB. Simatupang mengundurkan diri dari Kepala Staf Angkatan Perang. Sesudah tuntutan untuk pembubaran Kabinet Juanda dan pembentukan kabinet baru di bawah Bung Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX tidak dipenuhi, maka diproklamirkanlah oleh para Letkol dan Kolonel TNI seluruh Sumatera itu pada 15 Februari 1958 Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, atau PRRI. Proklamasi PRRI itu dibacakan oleh Kolonel Ahmad Husein melalui Radio Republik Indonesia Padang, dengan Sjafruddin Prawiranegara sebagai perdana menterinya.

Bahkan Kolonel D. Somba serta Letkol Vence Sumual dari Sulawesi Utara, yang bermarkas di Makasar, juga menyatakan perang dengan membentuk Perjuangan Semesta Alam atau Permesta sesudah itu. Banyak yang berpendapat, bahwa tujuan pembentukan PRRI/Permesta adalah sebagai sebuah strategi membangun Negara tanpa komunis.

PRRI/Permesta sendiri segera padam dengan dibomnya Padang dan Menado oleh Jenderal Nasution, Panglima Angkatan Perang. Bukti-bukti yang menunjukkan dukungan dan bantuan Amerika Serikat terhadap PRRI/Permesta, membuat hubungan Indonesia dan Amerika Serikat sempat tegang beberapa waktu lamanya. Terlebih-lebih dengan ditembak jatuhnya pesawat Pembom B-26 Amerika Serikat yang dikemudikan Allan Pope yang disewa pemberontak, membuat Amerika Serikat dan CIA  kehilangan muka. Berbagai peristiwa itu kemudian mendorong terjadinya nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing milik Belanda dan Amerika Serikat.

Kegagalan DPR dan Konstituante, Badan Pembentuk Undang-Undang Dasar, pasca Pemilu 1955, dalam merancang sistim kenegaraan pengganti UUD 1950 yang bersifat sementara, telah mendorong Soekarno menyatakan Dekrit Kembali ke UUD-1945 pada 5 Juli 1959; maka dimulailah Demokrasi Terpimpin yang langsung dipimpin Soekarno sendiri sebagai Panglima Tertinggi dan Bapak Revolusi. Bung Hatta menyebut Soekarno telah menjadi diktator, karena membubarkan Konstituante dan DPR hasil Pemilu.

Hubungan dengan Amerika Serikat sempat membaik dengan kunjungan Soekarno ke Washington, DC, pada 1961, yaitu pada akhir kunjungannya keliling dunia, atas undangan Presiden John F. Kennedy.  Dengan JFK, Soekarno merasa memunyai hubungan pribadi yang cukup baik, karena JFK menyempatkan menjemputnya sendiri di Bandara; bahkan Soekarno mendapat hadiah sebuah helikopter kepresidenan dari JFK. Tidak seperti pada kunjungan sebelumnya pada 1952 untuk memenuhi undangan pemerintah Amerika Serikat; manakala pengganti Presiden Harry S. Truman, yaitu Dwight D. Eisenhower, yang memaksa Soekarno untuk menunggu beberapa jam sebelum bisa bertemu dengannya. Perilaku Eisenhower yang membuat Soekarno berang dan mengancam untuk meninggalkan ruang tunggu itu, satu dan lain hal, oleh sebab Soekarno sengaja membawa serta DN Aidit, tokoh komunis Indonesia asal Biliton itu.

Setelah lewat diplomasi bolak-balik dengan JFK, pada akhirnya Amerika Serikat bersedia membantu menekan Belanda dalam soal Irian Barat, sedemikian rupa, bahkan sampai berhasil mengembalikannya ke pangkuan RI. Perjanjian kembalinya Irian Barat ditandatangani Belanda dan Indonesia di New York, Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada 16 Agustus 1962.

Akan tetapi dibentuknya Malaysia pada 16 September 1963, sebuah federasi negara-negara antara Malaya, Singapura, Serawak, Sabah dan Brunei di bawah Kesemakmuran Bangsa-bangsa bekas jajahan Inggris, dianggap Soekarno sebagai upaya kolonialis asing mengepung Indonesia.

“We are being encircled. We do not want to have neo-colonialism in our vicinity.”

Soekarno menolak alasan, bahwa Malaysia justru dibentuk untuk membendung arus etnis Cina dari RRC agar rumpun Melayu di sana tetap mayoritas; lalu mengumumkan Ganyang Malaysia; sebuah aksi konfrontasi untuk membubarkan Negara Federasi itu. Pengakuan dini Presiden Kennedy atas Malaysia dan ditolaknya bantuan untuk Indonesia mendorong Soekarno menyampaikan tuduhannya kepada AS, bahwa dia menerima bukti tentang suatu rencana CIA untuk menyingkirkannya dan pemerintahnya. Soekarno menuduh, bahwa pada masa lampau CIA sering ikutserta dan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak diketahui dutabesarnya, dan bahkan Gedung Putih.

Meninggalnya Perdana Menteri Juanda Kartawijaya pada 7 November dan menyusul itu terbunuhnya John F. Kennedy pada 22 November 1963 membuat berbagai upaya untuk memperbaiki hubungan AS-RI menjadi kandas. Tetapi konon sebelum itu, antara John F. Kennedy dan Soekarno telah ada kesepakatan dalam apa yang disebut dengan the Green Hilton Memorial Agreement di Swiss pada 14 November 1963. Di dalam perjanjian yang ditandatangani oleh keduanya dan William Vouker yang mewakili Swiss itu disebutkan, bahwa Indonesia menyerahkan 57 ribu ton emas murni sebagai pinjaman Amerika Serikat yang dikelola oleh UBS, United Bank of Switzerland; sebagai imbalannya, Indonesia mendapatkan bunga sebesar 2,5 persen setahun.

Konon Perjanjian itu adalah kelanjutan dari MOU tahun 1961 pada waktu kunjungan Soekarno ke Amerika Serikat. Setelah JFK terbunuh, maka perjanjian itu menjadi hilang begitu saja. Selanjutnya orang menghubungkan terbunuhnya JFK dengan Perjanjian tersebut. Bahwa dengan emas itu, JFK yang Katolik itu bermaksud memindahkan sistim keuangan Amerika Serikat ke Pemerintah Amerika Serikat; dan tidak lagi dibelenggu lagi oleh Federal Reserve Bank yang dibentuk dan dikuasai oleh para bankir Yahudi.  JFK dibunuh oleh kelompok Yahudi Amerika Serikat, selain karena pernah mengancam Israel, juga untuk mencegah maksud JFK, serta dengan maksud menguasai kekayaan emas Indonesia tersebut. Emas murni yang dimaksud pada waktu itu, sangat mungkin yang masih tertanam di Tembaga Pura, Timika, Irian Jaya; yang sekarang dikenal dengan Freeport.

Sekalipun Robert Kennedy, adik JFK, telah berusaha keras memperbaikinya dengan datang ke Jakarta, hubungan buruk kedua negara terus berlanjut. Pelitnya Kongres Amerika Serikat dan Presiden Lyndon B. Johnson, pengganti JFK, dalam memberi bantuan ekonomi dan keuangan terhadap Indonesia, dibanding dengan bantuan-bantuan dan investasi Rusia di bawah Kruschov seperti untuk pembangunan Krakatau Steel, bantuan-bantuan militer dan lain-lainnya, menambah jauhnya hubungan tersebut.

Diterimanya Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB pada akhir 1964, serta seiring dengan semakin kuatnya dukungan PKI dalam mengutuk Amerika Serikat, membikin Soekarno seperti lepas kendali dengan menyatakan keluar dari PBB. Pernyataan dukungan masyarakat Amerika Serikat untuk menghentikan segala bantuannya kepada Indonesia dijawab Soekarno dengan mengatakan:

“Go to hell with your aid!”

Maka tidak ada jalan lain bagi Amerika Serikat dan sekutunya selain membuat rencana menjatuhkan Soekarno dengan segala cara. Sekalipun kader-kader PKI sudah masuk jauh ke dalam tubuh TNI, tetapi para intelijen Barat yang diawali oleh MI-6 Inggris masih memunyai segudang “our local army friends”, demikian dokumen berupa surat yang dikirim oleh Sir Andrew Gilchrist, mantan Dutabesar Inggris di Jakarta, kepada Menteri Luar Negeri atasannya di London. Copy surat itu konon ditemukan ketika terjadi penyerbuan dan pembakaran terhadap Kedutaan Besar Inggris di Jakarta pada 1963 oleh masyarakat yang digerakkan para tokoh PKI. Tidak jelas apakah surat itu asli, sengaja dibuat untuk memecah-belah TNI, atau memang perpecahan di dalam tubuh TNI sudah benar-benar berlangsung.

Dengan terjadinya Peristiwa ‘65, maka perpecahan di dalam tubuh TNI itu bukan sekedar omong-kosong; karena itu hanya seorang jenderal TNI sendiri yang semestinya tahu akan adanya perpecahan itu. Dan surat Gilchrist itu dimaksudkan sebagai sebuah pesan kepada Barat? Kenapa Inggris? Kenapa bukan Amerika Serikat? Apakah ini terkait dengan gerakan Ganyang Malaysia yang sedang dikutuk Soekarno; bahwa di belakang pembentukan Federasi itu adalah Inggris? Kalau benar, maka tidak heran kalau intelijen Inggris menjalin hubungan dekat dengan jenderal-jenderal TNI yang menentang Soekarno. Maka sebenarnya harus sudah bisa disimpulkan, bahwa tuduhan Soekarno dia akan digulingkan bukan pula omong-kosong. Menurut Subandrio, kepala Badan Pusat Intelijen, beberapa dokumen lain, selain dokumen Gilchrist juga ditemukan. Tapi yang tidak pernah diduga Soekarno, dia digulingkan oleh jenderalnya sendiri.

Tentulah para intelijen Amerika Serikat dan Inggris tahu persis, bahwa cara melumpuhkan PKI yang sudah dipersenjatai sebagai Angkatan ke Lima itu hanyalah menghadapkan mereka dengan TNI sendiri. Tetapi bagaimana memunculkan isyu Dewan Jenderal, lalu Letkol Untung dan kawan-kawannya dalam Dewan Revolusi, terbunuhnya para Jenderal Angkatan Darat, serta munculnya Jenderal Soeharto dengan Surat Perintah 11 Maret 1966, disusul dengan pembubaran PKI dan jatuhnya Soekarno digantikan oleh Soeharto pada Maret 1967, sepertinya masih merupakan guntingan-guntingan peristiwa yang terkait satu dengan yang lain, tetapi tanpa kejelasan hubungan dan urutan-urutannya. Tentulah ada otak cerdas di belakang ini semua. Di dalam Peristiwa ’65 inilah banyak pihak sepakat, bahwa Soeharto, selain yang empunya otak cerdas, juga memunyai peran ganda yang amat besar.

Peristiwa Madiun

Harus diakui bahwa Soeharto adalah seorang yang cerdas dan ahli dalam taktik dan strategi; berpandangan jauh, sabar, tapi sekaligus kejam dan pendendam. Mayor Jenderal Sukendro, mantan Kepala Intelijen Markas Besar TNI-AD dan pencetus ide pendirian Forum Studi dan Komunikasi, Fosko, TNI-AD, pernah mengatakan:“…Soeharto sangat baik kepada kawan-kawannya, tetapi penuh dendam dan kejam terhadap musuh-musuhnya…” (Jenkins; 2010).

Selain itu, kecerdasan dan keahlian Soeharto itu didapatnya justru karena dia pernah menjadi kader komunis. Cara-caranya pasca Peristiwa ’65 membantai orang-orang yang dituduhnya komunis; menghukum mereka dan memenjarakan tanpa pengadilan; dan membuangnya ke Pulau Buru; itu semua cara-cara komunis.

Tidak lama sesudah kemerdekaan, masyarakat Yogyakarta yang tinggal di sekitar Purwodiningratan, Sentul, Patuk, Gowongan Kidul dan beberapa tempat lain, selain mengenal pemuda Soeharto sebagai kebanyakan pemuda berpendidikan tentara Belanda, KNIL, Koninklijk Nederlandsch-Indie Leger, lalu juga tentara bikinan Jepang, PETA, Pembela Tanah Air. Soeharto juga dikenal sebagai seorang Komandan Batalyon-10 Tentara Keamanan Rakyat dengan pangkat Mayor, juga mengenalnya sebagai anggota Kelompok Pendidikan Politik Patuk yang dikenal pro-komunis. Tentang Kelompok Patuk ini mestinya juga ada yang sudah menulis, tetapi berbagai tulisan tentang PKI dan komunis tentu saja sudah dihilangkan, terutama sesudah Soekarno menerbitkan Surat Perintah 11 Maret pada 1966 kepada Soeharto, ketika Peristiwa ’65 masih bergolak, lalu berkuasa. Tentu saja orang takut-takut mengutak-utik masa lalu Soeharto, khususnya masa lalunya di dalam ketentaraan.

Memang Maklumat Pemerintah yang terbit pada 3 November 1945 dengan  tandatangan Wakil Presiden Mohammad Hatta– menyusul Maklumat Wakil Presiden Nomer-X pada 16 Oktober 1945–tentang anjuran pemerintah untuk mendirikan partai-partai politik, menjadi salahsatu kesempatan bagi partai-partai politik, seperti PNI, PKI, Masyumi, serta Partai Sosialis untuk tumbuh dan berkembang. PKI yang didirikan pada 1920 sempat pada 1926 dilarang oleh Belanda; dan pemimpinnya, Semaun dan Muso dipanggil oleh Moscow dan, konon, oleh Pimpinan Tertinggi Partai Komunis Rusia, dibuang ke Siberia. Muso sendiri sesudah 22 tahun terbuang akhirnya mendapat pengampunan dan diperintahkan kembali pulang ke Indonesia untuk mempersiapkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Perkembangan yang luar biasa dari PKI waktu itu tidak terlepas dari berlangsungnya perubahan konstitusional dari sistim kepresidenan menjadi sistim keparlemenan melalui Dekrit Pemerintah tanggal 14 November 1945, di tengah-tengah Aksi Militer Pertama oleh Belanda dan Inggris di Surabaya.

Pada awalnya Sutan Sjahrir mendirikan Partai Rakyat Sosialis; dan Amir Sjarifuddin mendirikan Partai Sosialis Indonesia. Lalu mereka bergabung dalam Partai Sosialis pada Desember 1946, dan menjadi partai yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan berikutnya. Menyusul perubahan konstitusional November 1945 itu, Sutan Sjahrir diangkat sebagai Perdana Menteri RI yang pertama dan membentuk kabinet baru. Sementara itu sebagai akibat tekanan tentara Belanda yang bermaksud menguasai kembali Republik, pusat pemerintahan dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Seiring dengan itu pula TKR, Tentara Keamanan Rakyat, berubah menjadi Tentara Rakyat Indonesia pada 6 Januari 1946, di bawah pimpinan Letnan Jenderal Soedirman.

Di dalam kabinet Sjahrir yang pertama itu Amir Sjarifudin  diangkat menjadi Menteri Penerangan. Perundingan dengan pihak Belanda menuai oposisi terhadap Sjahrir, antara lain, yang dipimpin oleh Tan Malaka. Tan Malaka adalah pimpinan komunis di Asia Tenggara. Setelah kedudukannya diambil alih oleh Ho Chi Minh pemimpin revolusi Vietnam, dia kembali ke Indonesia pada sekitar 1942. Pikirannya yang sangat kritis terhadap Soekarno, Hatta dan Sjahrir menghasilkan dukungan banyak partai, organisasi pemuda dan tokoh-tokoh tentara pada 1946, yaitu dengan berdirinya Persatoean Perjoeangan. Akan tetapi ketika orang mulai tahu keinginan Tan Malaka adalah menggantikan Soekarno dan menjatuhkan Kabinet Sjahrir, mereka menarik dukungannya terhadap Tan Malaka.

Sempat terjadi kekacauan, disebut Peristiwa 3 Juli 1946, yaitu ketika Perdana Menteri Sjahrir diculik oleh para oposisinya. Selain Tan Malaka, di situ terlibat pula unsur tentara, antara lain, Panglima Divisi IX Jawa Tengah sendiri, Mayor Jenderal Soedarsono. Selain  Sjahrir diberi kesempatan untuk menyusun Kabinet ke Dua, Soekarno juga memerintahkan menangkap Tan Malaka dan Soedarsono.

Pada awal Januari 1946 itu pula Soeharto sudah berpangkat Letkol dan menjabat sebagai Komandan Resimen III di Yogyakarta. Kedudukan Letkol Soeharto menjadi semakin kuat sesudah Ibukota Republik berada di Yogyakarta; bahkan Soeharto sekaligus menjabat sebagai Komandan Keamanan Ibukota Yogyakarta, sesudah jabatan itu menjadi rebutan di antara berbagai kelompok politik. Letkol Soehartolah yang diperintahkan oleh Bung Karno menangkap Mayor Jenderal Soedarsono, yang adalah atasannya sendiri. Dengan berbagai dalih Soeharto menolak; bahkan sempat main-petak dengan Jenderal Sudirman, dan kemudian meminta Bung Karno untuk menangkap sendiri Soedarsono. Mayjen Soedarsono akhirnya ditangkap di sekitar Istana ketika mau menghadap Bung Karno oleh Pasukan Pengaman Presiden.

Dalam situasi seperti itu saja, mestinya Soeharto sudah harus dicurigai, atau paling tidak dicatat, sebagai seorang tentara pembangkang, yang suka ikut bermain politik, sama seperti Soedarsono, yang juga dicurigai sebagai kader binaan komunis Pepolit, Pendidikan Politik Tentara. Di sini pun perlu dicatat baik-baik, bahwa Dwi-Fungsi ABRI yang dikembangkan oleh Rezim Soeharto pasca Peristiwa ’65, yaitu ABRI memunyai fungsi politik, mirip sekali dengan ide Pepolit komunis.

Amir Sjarifudin sendiri diangkat menjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Sjahrir ke Dua. Sebagai Menteri Pertahanan dan sekaligus pimpinan Partai Sosialis itulah, Amir lebih leluasa mengembangkan “sayap kiri” yang berhaluan komunis, yaitu seperti PKI dan Partai Sosialis, di dalam tubuh tentara. Amir mengubah SBPT, Staf Badan Pendidikan Tentara menjadi Staf Pepolit dengan sayap kirinya, semacam Komisaris Politik di tubuh Angkatan Perang Soviet Sosialis Rusia. Lebih jauh lagi, Menteri Pertahanan Amir Sjarifudin, memanfaatkan Biro Perjuangan yang menampung para laskar pejuang sebagai tentara cadangan nasional, untuk menghimpun sendiri tentara swastanya menandingi tentara reguler.

Melihat indikasi perpecahan di tubuh tentara, pada Juni 1947 Soekarno-Hatta bersama Soedirman segera mengambil langkah strategis untuk mempersatukan tentara, dengan mengubah TRI menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia, di bawah pimpinan Jenderal Soedirman dibantu oleh beberapa stafnya, baik dari sayap kiri maupun “sayap kanan”.

Situasi politik dengan sistim keparlemenannya pada waktu itu, bisa memberi kesempatan Amir Sjarifudin menggantikan Sutan Sjahrir, menjadi Perdana Menteri pada 3 Juli 1947. Dalam kedudukannya yang baru itu, Amir Sjarifudin menjadi lebih nekad membentuk “TNI Bagian Masyarakat”, yaitu dengan alasan mempersatukan masyarakat dengan tentara dalam pertahanan negara; tetapi tujuan utama yang sebenarnya adalah memberikan pendidikan ideologi komunis kepada tentara. Pendidikan tentara yang menghasilkan kader-kader komunis ini dilakukan dengan membentuk berbagai kelompok, yang salah satunya, adalah Kelompok Patuk. Bandingkan apa yang dilakukan oleh Amir ini dengan konsep di jaman Orde Baru, di mana “ABRI harus menyatu dengan masyarakat”. Banyak orang mengira pada awalnya, bahwa itu konsep Belanda agar agen-agen Belanda lebih mudah memata-matai rakyat; tetapi mungkin sekali Belanda justru mengambil konsep komunis itu untuk digunakan di negara jajahan. Sampai sekarang orang asing masih heran kalau berkunjung ke Indonesia melihat tentara banyak keluyuran di dalam kota, yang alasannya adalah untuk menyatu dengan masyarakat.

Pertentangan di dalam Kabinet Amir Sjarifuddin mulai muncul dan mencapai puncaknya sesudah penandatanganan Perjanjian Renville oleh Amir pada 17 Januari 1948. Penandatanganan tersebut mengakibatkan sayap kanan, antara lain, PNI dan Masyumi, menarik dukungannya terhadap Kabinet Amir, lalu mundur. Wilayah Republik juga menyempit, sehingga pasukan Divisi Siliwangi harus hijrah dari Jawa Barat ke Yogyakarta.

Akibat dari hijrah ini Kartosoewirjo membentuk Tentara Islam Indonesia, TII, di Jawa Barat. Awalnya, TII yang berafiliasi dengan Masyumi bermaksud untuk “menjaga Jawa Barat” dari pendudukan Belanda, sepeninggal pasukan Siliwangi; tetapi kemudian sebagai inti kekuatan Darul Islam, TII melakukan perlawanan terhadap Republik Indonesia dengan senjata untuk mendirikan Negara Islam.

Penarikan seluruh menteri sayap kanan dari Kabinet Amir Sjarifudin mengakibatkannya tidak bisa bertahan, sampai akhirnya jatuh; pada 23 Januari 1948 Amir menyerahkan mandat eksekutifnya kepada Soekarno-Hatta. Wakil Presiden Mohammad Hatta lalu menggantikan Amir sebagai Perdana Menteri. Amir Sjarifudin sendiri akhirnya pecah kongsi dengan Sutan Sjahrir.

Hatta tidak melibatkan sayap kiri di dalam kabinetnya, karena mereka menuntut kedudukan Menteri Pertahanan. Salahsatu kebijakan Bung Hatta adalah yang dikenal dengan Re-Ra, atau reorganisasi dan rasionalisasi, khususnya di bidang pertahanan negara. Di situ Hatta mengembalikan 90 ribu anggota TNI-Bagian Masyarakat untuk menjalani kehidupan sebagai orang-orang sipil. Sebagai akibatnya, sayap kiri menyatakan oposisi terhadap kabinet Hatta, karena merasa dilemahkan.

Untuk meningkatkan gerakan oposisinya Amir Sjarifudin membentuk FDR, atau Front Demokrasi Rakyat, di bawah pimpinannya sendiri, menyelenggarakan rapat raksasa pada 2 Februari di Madiun. Front Demokrasi Indonesia adalah aliansi dari tiga partai politik, yaitu Partai Sosialis pimpinan Amir, PKI pimpinan Alimin yang baru pulang dari Negeri Cina, dan Partai Buruh Indonesia pimpinan Setiajid. Masa FDR bertambah dengan bergabungnya organisasi masyarakat, seperti Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia, dan SOBSI, Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia.

Setelah berhasil merebut kedudukan pucuk pimpinan PKI dari tangan Alimin, Muso terus bergerak dan mengambil alih pula kedudukan Ketua FDR dari Amir Sjarifudin pada 1 September 1948. Muso sendiri sebelumnya mengkritik Amir karena menyerahkan kekuasaan Pemerintah kepada Soekarno-Hatta. Diawali oleh teror terhadap pasukan Divisi Siliwangi serta penculikan dan pembunuhan di sekitar Solo dan Yogya, antara lain, terhadap Kolonel Soetarto, Panglima Divisi Panembahan Senopati, dan Dr. Muwardi, tokoh pemuda pada Proklamasi 17 Agustus, maka pada 18 September 1948 dinihari di Madiun, bersama Amir Sjarifudin sebagai Sekretaris Jenderal FDR yang sekaligus merangkap Ketua Departemen Pertahanan, Muso memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia.

Dimulai dari Madiun, pemberontakan FDR/PKI diawali dengan penculikan dan pembunuhan yang sangat biadab terhadap ribuan rakyat dan khususnya para pamongpraja. Dalam waktu yang relatif cepat, para pemberontak FDR/PKI telah menguasai beberapa wilayah seperti Madiun sendiri, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Sragen, Purwantoro, Sukohardjo, Wonogiri, Kartosuro, Blora, Pati, Cepu dan Kudus.

Di Yogyakarta Presiden Soekarno esok harinya bereaksi dengan menyeru kepada rakyat Indonesia untuk memilih Amir-Muso atau Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta segera memerintahkan Markas Besar Angkatan Perang untuk menumpas pemberontak dan memanggil Abdul Haris Nasution, Panglima Siliwangi untuk mengerahkan pasukannya. Divisi Siliwangi ketika itu sedang hijrah ke Yogyakarta, yaitu akibat dari Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948, di mana pasukan RI harus keluar dari wilayah yang diduduki Belanda. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, sekitar 10 hari, pasukan Siliwangi dan tentara yang masih setia kepada Soekarno-Hatta berhasil dengan gemilang menumpas pemberontakan PKI. Amir Sjarifudin dan Muso berhasil ditangkap dan dibunuh.

Serangan untuk menguasai Madiun dipimpin oleh Kolonel Sadikin dengan lima batalyon. Amat disayangkan pasukan Siliwangi ini agak terlambat datang, sehingga orang-orang komunis sempat membakar penjara di kota Ngawi, tempat para pejuang pro Soekarno-Hatta ditangkap dan ditahan orang-orang PKI. Sebagian dari para pejuang ini sempat dibawa lari orang-orang PKI sebagai sandera, yang kemudian dibunuh pula di tengah jalan. Gubernur Jawa Timur Soerjo yang sedang mengungsi ke Jawa Tengah pun dibunuh di tengah jalan di tengah hutan jati Desa Bangun Rejo, Gedung Galar, sebelum sampai ke Jawa Tengah.

Sedang serangan untuk menguasai Solo, Wonogiri dan Sukoharjo dipimpin olerh Letkol Kusno Utomo, dengan dua batalyon yang antara lain, dipimpin oleh Mayor Nasuhi. Menurut Mayor Nasuhi, Batalyon Slamet Riyadi dari Divisi Panembahan Senopati sempat membantu FDR/PKI bersama pasukan pemberontaknya lari menyelamatkan diri (Lubis; 2002).

Sementara itu, dalam rangka membersihkan sisa-sisa pasukan pemberontak, Letkol Soeharto tertangkap di luar kota Solo, oleh Kapten Imam Syafei dari Brigade-13, Kesatuan Reserve Umum. Soeharto diinterogasi oleh Mayor Omon Abdurrahman, Wakil Komandan Brigade. Penangkapan itu terjadi, karena ada perintah dari Gubernur Militer, Kolonel Gatot Soebroto, agar menangkap siapa saja dalam radius sekian kilometer dari kota Madiun.

Dalam sebuah keterangannya, Letkol Soeharto mengaku ditangkap di pinggir kota Solo (Soeharto; 1985). Kepada Mayor Omon, Soeharto mengaku menerima perintah dari Panglima Besar Sudirman secara tertulis untuk datang ke Madiun dan bertemu Muso; Soeharto memperlihatkan surat Sudirman itu.

“Saya ingin keterangan dari Overste, bagaimana asal usulnya sampai jatuh di tangan seorang petugas kami?”

“Saya pulang dari Madiun sehabis mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh Pak Jososujono.”

“Apakah Overste juga dari FDR?”

“Bukan! Saya Komandan Resimen TNI di Yogyakarta. Saya datang atas undangan mereka. Komandan kami, Letkol Sadikin, juga menerima undangan; tetapi beliau tidak pergi, karena bukan simpatisan. Saya pergi atas perintah Pak Dirman.”

“Ada surat perintahnya?”

“Ada!”

“Boleh saya melihatnya?”

“Boleh!”

Setelah membaca surat itu, Mayor Omon Abdurrahman menyatakan maaf atas kesalahpahamannya.

Lima tahun sesudah itu, cerita Soeharto lain lagi (Dwipayana dan Ramadhan KH; 1989). Bahkan, Soeharto mengaku pergi ke Madiun dan kembali dari sana ke Yogyakarta sebelum terjadi Peristiwa Madiun. Kali ini dia mengaku diajak teman baiknya, Letkol Suadi, Komandan Pasukan Panembahan Senopati dari Solo, pasukan mana menurut Soeharto sudah digarap oleh PKI. Soeharto mengaku sempat berdialog dengan Muso di Madiun dan menyarankan kepada Muso untuk berdamai dengan Soekarno-Hatta agar tidak terjadi perang saudara. Karena Muso mau tetap melawan Soekarno, maka Soeharto dan Suadi kembali. Soeharto mengaku, mereka pulang dengan selamat, tidak pernah ditangkap, karena melalui jalan lain, sengaja untuk menghindari blokade pasukan Siliwangi. Suadi sendiri berhenti di Wonogiri dan berpisah.

“Saya terus menuju Solo melewati Sukoharjo. Kalau saya dari Wonogiri terus ke Solo, maka kemungkinan besar saya ditangkap Siliwangi yang sudah mulai bergerak. Dari Wonogiri saya ke Manyaran, terus Wonosari dan terus sampai di Yogya pagi hari. Kemudian saya lapor kepada Panglima Besar Soedirman, bahwa di Madiun saya bertemu dengan Muso.”

Kenapa Soeharto takut berpapasan dengan tentara Siliwangi? Bukankah karena Siliwangi anti PKI? Tetapi sementara itu ada cerita Soeharto, yang lain lagi:

“Sekali waktu saya pergi ke Jawa Timur dan bertemu, antara lain, dengan Pak Soengkono.”

Mayor Jenderal Soengkono adalah komandan Divisi Brawijaya. Lalu:

“Sewaktu saya kembali dari Jawa Timur, persis di jembatan Jurug Solo, saya ditahan, lalu dibawa ke Pos Siliwangi. Saya dilucuti, senjata saya diambil. Ternyata karena nama saya Soeharto, saya dikira Mayor Soeharto dari batalyon di Solo.”

Tentulah maksudnya, Mayor Soeharto yang di Solo itu orang komunis. Menurut Soeharto, pada saat diinterogasi di Pos Siliwangi yang kemudian menjadi Kantor Walikota Solo itu, muncullah Kolonel Sadikin dari Siliwangi, yang kemudian menyelamatkannya dan membebaskannya dari penangkapan dan interogasi: “Dia teman kita. Letnan Kolonel Soeharto, dari Yogya!”, demikian Kolonel Sadikin.

“Kejadian itulah yang ditulis orang sekian tahun kemudian. Tetapi peristiwa itu terjadi sebelum meletusnya Madiun Affair.”, kata Soeharto

Mengingat “cerita” Soeharto yang berbeda-beda itu, maka sangat mungkin surat perintah Sudirman itu pun tidak benar juga adanya. Ketika perihal surat itu mau dikonfirmasi, Pak Dirman sudah dalam keadaan sakit di medan perang. Demikian pula situasi perang di tanah air, antara lain, menghadapi Belanda yang menyerang kembali dan menduduki Yogyakarta dalam Aksi Militer ke Dua, sebelum dipukul balik lewat Serangan Umum 11 Maret 1949. Dalam peristiwa serangan ke Yogyakarta dan pendudukan oleh Belanda tersebut, bahkan Bung Karno dan Bung Hatta sempat ditawan dan dibuang ke Prapat, Sumatera. Menyusul Perjanjian Roem-Royen pada 7 Mei 1949 di mana Republik Indonesia berubah menjadi Negara Serikat, pada akhir Juni seluruh pasukan Belanda ditarik dari Yogyakarta.

Oleh sebab itu tidak jelas pula apakah surat itu asli dari Pak Dirman. Bahkan, ketika Jenderal Soedirman berhasil dijemput oleh Letkol Soeharto sendiri dari medan perang untuk kembali ke Yogyakarta atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono-IX, soal surat itu sudah tidak dipersoalkan lagi. Ketika akhirnya Panglima Besar Soedirman mangkat pada Januari 1950, soal surat itu lenyap pula bersamanya. Sangat mungkin Jenderal Soedirman sendiri tidak pernah tahu tentang adanya surat yang dipersoalkan tersebut.

Soeharto memang berangkat ke Madiun bersama Suadi dan Muso untuk menemui Panglima Divisi Jawa Timur, Mayor Jenderal Soengkono, dan meminta netralitas pasukan Divisi Jawa Timur, seandainya terjadi clash antara pasukan Divisi Jawa Tengah dan Siliwangi. Di dalam keterangannya Letkol Soeharto tidak menyinggung laporan hasil pertemuan dengan Mayor Jenderal Soengkono, Panglima Divisi Jawa Timur,  melainkan dengan Muso saja. Sebagai tentara, dan mengaku mendapat perintah resmi dari Panglima Sudirman, Soeharto mestinya melaporkan hasil pertemuannya dengan Soengkono itu. Hal ini semakin memperjelas keterlibatan Soeharto dalam misinya bersama Muso untuk menyiapkan pemberontakan PKI pada 1948 (Inajadi dan Nasuhi; 1999).

Tetapi, anehnya, banyak ahli sejarah kita, yang tentu saja memunyai banyak catatan, tidak mau menulis, atau tidak berani menulis, karena kata PKI menimbulkan rasa takut. Banyak jenderal, termasuk Jenderal Mohammad Jusuf yang sampai meninggalnya tidak berani mengungkap keadaan sebenarnya tentang Soeharto dan Peristiwa ‘65. Contoh kecil lain adalah mundurnya Brigadir Jenderal Sadikin, mantan Panglima Siliwangi, sesudah Soeharto berkuasa pada 1967.  Waktu itu Kolonel Sadikin adalah atasan Letkol Soeharto ketika Soeharto ditangkap dan sedang diperiksa di Solo.

Demikian pula yang terjadi dengan Mayor Jenderal R. Achmad Nasuhi yang waktu itu adalah Komandan Batalyon Tengkorak berpangkat Mayor dan ikut masuk ke dalam Divisi Siliwangi ketika hijrah ke Yogyakarta. Mayor Nasuhi ikut memadamkan pemberontakan PKI, terutama wilayah Karesidenan Surakarta dan sekitar jalur Selatan-Timur, seperti Surakarta-Sukohardjo-Wonogiri-Baturetno-Giriwoyo-Punung-Pacitan. Mayor Nasuhi juga berhasil menangkap beberapa tokoh FDR/PKI di Ngrejo, seperti Komandan Divisi Brawijaya Mayor Jenderal Soengkono, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letnan Kolonel Yusuf Bakri, serta pemimpin Staf Pepolit, Letkol Samsudin. Dalam bukunya yang pertama (Inajadi dan Nasuhi; 1999) Mayor Nasuhi menyebut dokumen yang dimilikinya tentang penangkapan Letkol Soeharto itu, dan yang menjelaskan keterlibatan Soeharto dalam Peristiwa Madiun; tetapi di dalam bukunya yang terbit kemudian (Lubis; 2002), Nasuhi tidak menyertakan lagi  dokumen tersebut.

Ada beberapa cerita lain tentang Soeharto yang tersisa dalam periode antara Peristiwa Madiun dan Peristiwa ’65. Yang pertama adalah soal Serangan Umum 1 Maret 1949. Soeharto bercerita, bahwa seluruh agenda Serangan Umum itu adalah hasil karyanya sendiri. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang sempat menjadi Wakil Presiden di jaman Soeharto, marah mendengar cerita itu, lalu mengundurkan diri dari percaturan politik dengan Soeharto; bahkan kemudian mundur dari Kesultanan. Menurut cerita, Sri Sultan HB-IX inilah yang sebenarnya memanggil dan meminta Soeharto melakukan serangan kepada Belanda serta membalas Aksi Militer Belanda ke Dua tanggal 19 Desember 1948 itu.

Untuk menunjukkan bahwa Republik dan TNI masih ada, Sri Sultan HB-IX memanggil Soeharto ke Istana Sultan Yogyakarta dan memintanya agar melakukan penyerangan terhadap pos-pos Belanda di Yogyakarta. Serangan Umum 1 Maret itulah yang kemudian menggema ke seluruh penjurui dunia dan ikut memengaruhi Sidang Dewan Keamanan di PBB. Dewan Keamanan PBB memaksa Belanda untuk melakukan gencatan senjata dengan RI; gencatan senjata ini dilanjutkan dengan Perundingan Roem-Royen.

Tetapi Soeharto mengelak. Dia mengatakan, bahwa pertemuan dengan Sri Sultan itu terjadi sesudah Serangan 1 Maret, di mana Sri Sultan menyatakan terimakasihnya kepada Soeharto. Maksudnya mau mengatakan, bahwa Serangan Umum 1 Maret itu adalah prakarsanya sendiri.


Selanjutnya: Ganti Rezim Ganti Sistim – Pergulatan Menguasai Nusantara [bagian 2]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s