Lanjutan dari: Muhammadiyah Lawan Densus 88 AT – Kasus Kematian Siyono


Pernyataan Kadiv Humas

05-23-11.00.45

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan pihaknya telah melakukan visum terhadap jenazah Siyono, pria yang meninggal usai ditangkap Tim Densus 88. Namun, polisi tidak melakukan autopsi karena keluarga ingin jenazah Siyono segera dikubur.

“Kenapa kita enggak autopsi saat itu karena keluarga, masyarakat, Pak Lurah enggak ingin adanya autopsi termasuk orang tuanya bahkan istrinya,” kata Kadiv Humas Irjen Anton Charliyan saat menggelar jumpa pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (5/4/2016).

“Saat itu istrinya menyerahkan ke anak buah kami. Saat itu keluarganya dan masyarakat enggak menginginkan (autopsi), ingin langsung dikubur,” sambungnya.

Anton menjelaskan salah satu syarat autopsi adalah adanya persetujuan keluarga. Pihak keluarga Siyono sudah memeriksa kondisi Siyono saat di rumah sakit.

“Sekarang (kuburnya) dibuka lagi (oleh Tim Forensik Muhammadiyah), diautopsi dan mencari luka tembak karena emang enggak ada luka tembak. Ada opini begitu. Dibuka bolak balik, emang enggak ada,” ucapnya.

“Bahkan ada mengatakan patah tulang banyak. Memang ada patah tulang rusuk satu. SY ini yang menggerakkan seluruh gerakan bersenjata di JI,” tambahnya.

Selain itu, Anton juga menanggapi opini atau komentar-komentar yang berkembang.

“Bahwa seolah Densus menyerang Islam. Densus enggak menyerang agama dan itu kelompok teroris. SY itu tersangka teroris dan sebagai tokoh inti. Jangan sampai kita terprovokasi oleh gerakan teroris,” paparnya.

Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan (Kapus Dokkes) Polri Brigjen Arthur Tampi sebelumnya mengatakan Siyono tewas akibat benturan di bagian kepala dan pendarahan dalam perkelahian dengan Densus 88.

“Kami menerima jenazah di RS Kramatjati pada Jumat (11/3) pukul 01.00 WIB. Kami langsung melakukan pemeriksaan termasuk pemeriksaan scan kepala,” kata Arthur di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/3/2016) lalu.

“Kami dapatkan luka memar di kepala bagian belakang. Kami juga temukan pendarahan di rongga kepala bagian belakang. Ini karena benturan benda tumpul,” ujarnya.

Selain itu, kata Arthur, “hasil visum menunjukkan ada beberapa luka memar di wajah, tangan dan kaki Siyono”.


Pernyataan Kadiv Humas Polri Ciptakan 5 Kebohongan Baru

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menanggapi berita yang beredar terkait pernyataan Polri.

Membaca tanggapan Kadiv Humas Diatas saya ingin menjawab. Dengan segala Hormat dan kecintaannya kami kepada kepolisian. Bahwa deretan kebohongan Memang selalu Akan melahirkan kebohongan berikutnya,

Kebohongan baru itu adalah;

  • Pertama; Sekarang Kadiv Humas mengatakan keluarga tidak mau diotopsi dan minta segera dikuburkan, Padahal sebelumnya mengatakan Bahwa Jenazah Siyono sudah dilakukan otopsi dan menemukan penyebab kematiannya Karena benturan Keras dikepala, nah sekarang justru mengatakan otopsi tidak dilakukan Karena keluarga menolak dilakukannya otopsi. Dan berkaitan dengan itu keluarga bapak dan Istrinya sudah menandatangani.
  • Kedua; Mohon maaf Pak Polisi berdasarkan keterangan keluarga Untuk membuka kafan Jenazah Siyono Saja keluarga dapat halangan dari pihak kepolisian, dan Jenazah diminta Untuk segera dikebumikan tengah malam itu juga setelah Tiba di Rumah, dibarengi dengan Usaha orang yang meminta tandatangan kepada keluarga agar keluarga Siyono bersedia menandatangani Surat yang menyatakan mengikhlaskan kematian Siyono. Orang Tua Siyono, Pak Marso Diyono menandatangani Surat tersebut, tetapi Suratmi Istri Almarhum Siyono menolak menandatanganinya.
  • Ketiga; Mungkin betul dengan sadar Pak Kepala Desa menolak otopsi, tapi kami tidak tahu alasannya. Semoga bukan Karena faktor takut. Tetapi, warga yang kami temui dan sampai dengan proses otopsi yg sesungguhnya dilakukan oleh Tim Forensik Muhammadiyan justru warga Mendukung proses otopsi dan membantu persiapannya, meskipun sampai detik terakhir otopsi dilakukan Masih Ada Usaha dari Polres Untuk mencegah otopsi dengan alasan harus Ada Izin dari Densus 88.
  • Keempat; Berkaitan dengan Isu Ada Luka tembak, yang menurut keterangan Dokter Forensik Muhammadiyah Memang tidak Ada. Dan, sepengetahuan kami Tim Advokasi Memang tidak pernah menyatakan kepada Publik sebelum proses otopsi dilakukan Ada Luka tembak. Jadi, justru kalimat Luka tembak itu muncul dari Polisi sendiri.
  • Kelima; Jangan sampai Publik diprovokasi oleh kelompok teroris. Kami nyatakan, Publik saat ini mulai rasional, tahu betul siapa yang sedang memprovokasi dan siapa yang sedang bekerja Untuk kemanusian.

Semoga momentum Usaha mencari keadilan Untuk Bu Suratmi saat ini bisa membantu memperbaiki institusi kepolisian yang sama-sama kita cintai.


Kadiv Humas Polri Sebut Muhammadiyah Pro Teroris

Fraksi PAN desak Kapolri Copot Kadiv Humas Polri. Pernyataan Kadiv Humas Polri berikut ini sungguh melukai hati umat Islam di tanah air:

  • ”KOMPAS.com – Kepolisian menyayangkan ada pihak yang mencoba melindungi terduga teroris Siyono. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Anton Charliyan, pihak tersebut sengaja memprovokasi agar Polri dianggap sengaja menghilangkan nyawa Siyono.
  • “Ada golongan tertentu yang pro teroris. Dia (Siyono) teroris, pegang senjata, dan ada yang membela. Silakan Anda saja yang menilai,” ujar Anton di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/4/2016)”.

Secara gamblang Kadiv Humas Polri menuding Muhammadiyah dan pihak-pihak yang mengkritisi sepak terjang Densus 88 sebagai kelompok Pro Teroris. Tudingan ini sungguh keji dan tidak berdasar. muhammadiyah lahir lebih dahulu dibanding negeri ini. Muhammadiyah tekan menyumbangkan kader2 berjuang dan berkorban untuk kemerdekaan negeri ini. jadi sangat gegabah menyederhanakan upaya mencari keadilan disamakan dengan pro teroris!

Teguh Juwarno selaku wakil ketua fraksi PAN mendesak Kapolri untuk mencopot Kadiv Humas dan mencabut pernyataannya yg menuduh kelompok pembela Siyono sebagai Pro Teroris. justru tindakan densus 88 selama ini yang harus dikritisi dan menebar ‘teror’ terhadap aktifis Islam di tanah air. seharusnya Polri dan densus mengedepankan upaya deradikalisasi dengan melibatkan tokoh dan ormas Islam utk mengajak para fundamentalis kembali ke jalan yang benar. Perjalanan panjang Muhammadiyah dan ormas Islam di tanah air telah membuktikan bahwa Umat Islam Indonesia adalah umat yg moderat dan toleran. Hentikan teror terhadap umat mayoritas di negeri sendiri.


Propam Polri Beberkan Kesalahan Densus 88 Dalam Kasus Siyono

Kepala Divisi Propam Polri Irjen Pol Mochamad Iriawan menyampaikan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan, bahkan melakukan rekonstruksi meninggalnya tersangka teroris Siyono saat ditangkap oleh Densus 88 Antiteror.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, pihaknya menemukan adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh anggota Densus 88. Dalam prosedur operasi standar (SOP), tersangka seharusnya dibawa dalam keadaan terborgol. Mereka tidak melaksanakan SOP itu.

Kesalahan lainnya adalah dalam membawa tersangka yang harusnya dikawal oleh minimal dua orang (kanan-kiri), tetapi pada pelaksanaannya hanya dengan satu orang.

“Sehingga ada niat dari Siyono untuk melakukan perlawanan atau melarikan diri, dan itu salah,” kata Iriawan saat dihubungi melalui telepon, Rabu (6/4).

Iriawan melanjutkan, dari hasil pemeriksaan sementara, kesalahan murni dilakukan oleh anggota Densus 88 karena tidak menjalankan prosedur penangkapan sesuai SOP yang ada. Oleh karena itu, menurut dia, kedua anggota Densus 88 tersebut harus bertanggung jawab atas kematian Siyono.

“Ya dua anggota densus itu (yang harus bertanggung jawab). Nanti kita sidangkan,” ucap Iriawan.

Dalam melakukan penangkapan terduga teroris, Densus 88 kadang-kadang tidak melaporkan ke satuan wilayah setempat. Hal itu, menurut Iriawan, juga dilakukan oleh kedua anggota Densus 88 tersebut. Mereka tidak melapor ke kapolres setempat.

Memang benar, menurut dia, untuk melakukan pengungkapan teroris tidak mesti diketahui karena pengungkapan teroris harus secara diam-diam. Jika tidak dilakukan diam-diam dan terdengar oleh jaringan teroris, bisa jadi penangkapan tersebut gagal.

“Bisa bubar nanti. Jadi, enggak mesti melapor. Cuma, yang disalahkan itu dia, karena lalai kemudian cuma dikawal dua orang. Jadi, ya, dia (anggota Densus 88) salah,” kata Iriawan.

Terkait kapan akan digelarnya persidangan, Iriawan mengaku belum tahu. Dia menjelaskan, masih ada berkas yang harus dilengkapi, terutama dari keterangan saksi-saksi.

“Sedang dilengkapi pemeriksaan saksinya, setelah itu diajukan ke pimpinan, baru disidangkan,” ucap mantan Kapolda Jawa Barat.

Baca juga:

Pemuda Muhammadiyah Vs Ruhut Sitompul – Kasus Kematian Siyono

Terduga Teroris Meninggal Saat Diperiksa Densus 88 – Kasus Kematian Siyono (1)


Kontras : Putusan Sidang Etik Anggota Densus 88 Hanya Sandiwara Kepolisian

Putusan sidang etik terhadap anggota Detasemen Khusus 88 Polri atas meninggalnya terduga teroris Siyono dinilai sangat jauh dari rasa keadilan. Hal ini lantaran putusan sama sekali tidak memberikan kepuasan dan keadilan terhadap keluarga korban yang harus kehilangan nyawa anggota keluarganya.

“Mekanisme melalui sidang etik ini tidak adil, sama sekali tidak memenuhi hak saksi dan hak korban, ini masalah nyawa,” kata Wakil Koordinator Bidang Advokasi Kontras, Yati Andriani di Kantor KontraS, Kwitang, Jakarta, Senin (16/5/16).

Ia mengatakan, hasil putusan sidang etik ini dinilai ringan dan menurutnya sama sekali tidak menyentuh tindak pidana penganiayaan dan penyiksaan terhadap Siyono. Padahal, meskipun sidang etik dilakukan, mestinya proses pidana juga tetap dilakukan.

“Tidak ada hubungan, mekanisme etik dengan pidana, selain itu permintaan maaf ya ke keluarga korban bukan ke atasan, ini agar ke depan tidak ada tindakan penghilangan nyawanya lagi,” katanya.

Selain itu, ia mengatakan sejak awal sidang etik digelar tertutup dan tidak dapat diakses publik. Tak hanya itu, majelis etik juga melarang Marso Dayono, ayahanda Siyono didampingi kuasa hukum saat memberi kesaksian di sidang etik tersebut.

Hal ini kata Staf Divisi Hak Sipil dan Politik Kontras, Satrio Wirataru menyiratkan sidang etik hanya formalitas bagi Polri untuk memproses anggotanya. Pada kenyataannya, sidang etik dianggap melindungi anggota Densus yang terlibat dugaan penganiayaan.

“Dari situ kita berpikir, Pak marso aja nggak bersaksi, ujungnya sidang etik ini, hanya sandiwara kepolisian, untuk melakukan proses hukum,” kata Wira.

Adapun putusan sidang etik Polri terhadap dua anggota Densus 88 yakni AKBP T dan Ipda H telah diputus pekan ini dengan vonis kewajiban meminta maaf kepada atasannya maupun institusi Polri serta mendapat sanksi demosi. Yakni tidak direkomendasikan untuk melanjutkan tugas di Densus 88 dan akan dipindahkan ke satuan kerja lain dalam waktu minimal empat tahun


Uang 100 juta dari Densus 88 Diserahkan ke KPK, Ini Tanggapan Polri

05-23-11.19.15

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Siyono menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang itu sebelumnya diterima keluarga Siyono dari Densus.

Apa tanggapan Polri soal itu?

“Polri menghormati apa yang menjadi pilihan tersebut, Polri menghormati apa yang diputuskan oleh kelompok Koalisi Masyarat Sipil, kita menghormati apa yang dilakukan itu,” kata Kadiv Humas Polri Brigjen Boy Rafli Amar saat dihubungi detikcom, Kamis (19/5/2016).

Koalisi yang di antaranya terdiri dari PP Muhammadiyah, Indonesia Corruption Watch (ICW), YLBHI, LIMA, dan tim pengacara keluarga Siyono itu mendatangi Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (19/5/2016) kemarin.

“Kita sama-sama hari ini melaporkan uang yang selama ini itu diakui oleh Kapolri sebagai uang pribadi Kadensus 88 yang diberikan ke keluarga Suratmi (istri Siyono),” kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar selaku perwakilan koalisi mengatakan, di KPK.

“Masuk ke bagian pengaduan masyarakat, selanjutnya tentu kamu berharap, KPK menindaklanjuti itu,” lanjutnya.

Dahnil mengatakan, Koalisi menduga uang tersebut bukan berasal dari Kepala Densus 88 saja, tapi dari beberapa pihak. Koalisi meminta KPK mengecek uang tersebut dari mana asalnya dengan melakukan penelusuran kepada rekening-rekening tertentu.

“Atas itu kami minta KPK, untuk tindak lanjut, apakah ada dugaan gratifikasi atau suap, kami tidak tahu, KPK tentu yang punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Kami berharap ada tindak lanjut hukum,” ujar Dahnil.


DPR Harus Berani Buka Profil Semua Personel Densus 88

“Densus itu punya efek destruktif yang besar sebab mereka memiliki kewenangan yang besar. Oleh karena itu kontrolnya harus kuat,” katanya, Jumat, (29/4).

Kalau tak ada kontrol yang kuat, maka kasus pembunuhan Siyono dengan cara brutal akan terus terjadi. Karena itu, Haris meminta DPR berani mengambil peran kontrolnya.

“DPR berani tidak mengecek siapa saja profil orang-orang Densus 88. Bagaimana kapasitasnya, skill-nya, intelijensianya, keberaniannya,” kata Haris.

Ini perlu dilakukan untuk merevisi Undang-Undang Terorisme. Sebab, harus ada pengecekan terhadap kekuatan Densus 88 sebelum melakukan revisi UU Terorisme.


Muhammadiyah Bawa Densus 88 Ke Jalur Pidana

Tim Pembela Kemanusiaan PP Muhammadiyah akan menyiapkan jalur pidana atas kematian orang yang sempat menyandang status terduga teroris, Siyono.

Langkah itu dipersiapan setelah AKBP T dan Ipda H dinyatakan bersalah oleh Majelis Etik Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri. Dua anggota Densus 88 itu dikenai sanksi permintaan maaf dan dipindahtugaskan dalam waktu maksimal empat tahun.

Ketua Tim Pembela Kemanusiaan PP Muhammadiyah, Trisno Nugroho bilang, laporan pidana bakal disusun nanti malam, Kamis (12/5/2016). Jajaran PP Muhammadiyah akan dikumpulkan.

Trisno tak puas bila hanya dua anggota Densus 88 yang dikenai sanksi. Mereka, katanya, tak mungkin bertindak tanpa perintah. “Paling utama yang memberikan perintah,” ujar Trisno kepada Metrotvnews.com.

Selain menggelar pertemuan, tim akan meminta salinan putusan sidang Majelis Etik Divisi Propam Mabes Polri atas dua anggota Densus 88. Dokumen tersebut nantinya akan menjadi salah satu bahan untuk menentukan laporan.

“Keputusan itu pasti ada pertimbangannya, kami ingin tahu itu,” ujarnya.

Trisno mengaku pihaknya menghormati keputusan sidang Majelis Etik Divisi Propam Mabes Polri. Akan tetapi, ia menilai proses penjatuhan sanksi belum sepenuhnya transparan.

“Kami menilai putusannya belum memenuhi rasa keadilan. Tuntutan kami, keduanya dipecat dan diusut secara pidana. Tapi ternyata hanya dipindahtugaskan,” kata dia.

Trisno menambahkan, putusan sanksi untuk anggota Densus 88 yang menyebabkan tewasnya Siyono cenderung memberikan perlindungan. Kendati demikian, tim pembela kemanusiaan akan mencari jalan untuk menuntut keadilan.

Siyono merupakan warga Dukuh Brengkungan, Desa Pogung, Cawas, Klaten, Jawa Tengah. Dia ditangkap Densus 88 pada Rabu, 9 Maret 2016. Dua hari berselang, keluarga mendapatkan kabar Siyono meninggal.

Kematian Siyono yang menyisakan tanda tanya membuat banyak pihak mendorong dilakukan autopsi.Autopsi jenazah Siyono melibatkan 10 dokter ahli, sembilan orang dokter PP Muhammadiyah dan satu orang dokter dari Polda Jawa Tengah. Proses autopsi berlangsung di pemakaman selama sekitar enam jam dan dipimpin oleh dr. Gatot Suharto, dosen Fakultas Kedokteran UNDIP sekaligus Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Muhammadiyah Jateng.

Hasil autopsi bilang, kematian Siyono tak wajar. ada benturan benda tumpul di bagian rongga dada Siyono. Ada patah tulang di iga kiri. Lalu, lima tulang di iga kiri itu masuk ke dalam.

Hasil autopsi menunjukkan ada luka akibat benturan benda tumpul di kepala Siyono. Dari sejumlah luka tersebut, tidak ditemukan indikasi perlawanan dari Siyono


Pemuda Muhammadiyah Jateng Bakal Seret Densus 88 ke KPK

Ilustrasi gambar: datariau.com

Ilustrasi gambar: datariau.com

Pengurus Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah berencana melaporkan Densus 88 Antiteror dan Polri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah melihat adanya inidkasi penyuapan agar pihak keluarga tidak melakukan tindakan hukum atas terbunuhnya Siyono.

Zainudin Affandi Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah menyorot pemberian bungkusan berisikan uang Rp 100 juta kepada keluarga almarhum Siyono. Bungkusan itu diserahkan oleh dua oknum polwan bernama Ayu dan Lastri.

Zainudin menilai bungkusan merupakan suap agar keluarga tidak menempuh langkah hukum atas tewasnya Siyono.

“Kami akan melaporkan secara perdata dan juga melaporkan ke KPK terkait pemberian uang itu, karena kami melihat adanya indikasi penyuapan,” katan dia, Ahad (15/5/2016) lalu.

Lanjutnya, jika langkah menjerat Densus 88 dan Polri atas dugaan penyuapan tidak membuahkan hasil, pihaknya akan membawa perkara tersebut ke Mahkamah Internasional.

“Kalau upaya upaya hukum yang kami lakukan di negeri ini tidak membuahkan hasil, maka , kami akan melakukan pelaporan ke Mahkamah Internasional,” tegas Zainudin.

Zainudin menambahkan, pihaknya juga akan turut serta dalam tim evaluasi pemberantasan terorisme yang dibentuk oleh Komnas HAM. Hal itu sebagai wujud bahwa pihaknya konsisten mengawal kasus Siyono dan membantu keluarganya untuk mendapatkan keadilan.


PERNYATAAN PERS TIM PEMBELA KEMANUSIAAN SELAKU KUASA HUKUM KELUARGA SIYONO

1. Hari ini Minggu 15 Mei 2016, Keluarga Almarhum Siyono didampingi kuasa Hukum dari Tim Pembela Kemanusiaan yang dibentuk oleh Kualisi Advokasi Untuk Siyono (KASUS) yang terdiri dari LBH Yogyakarta, LBH Ikadin DIY, Forum LSM DIY, PAHAM DIY, Pusham UII, PKBH FH UMY, PKBH FH UAD, BKBH FH UMS, LBH Baskara Pemudah Muhammadiyah DIY, Tunas HAMI, bersama Pemuda Muhammadiyah dan KOKAM Jawa Tengah dan Klaten, melaporkan dugaan tindak pidana terhadap Almarhum Siyono pada Polres Klaten.

2. Keluarga Alamarhum Siyono, melaporkan dugaan tindak pidana terkait kematian Almarhum Siyono. Terdiri dari tiga laporan yaitu:

a. Pertama: Keluarga melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang di duga dilakukan oleh anggota Densus 88 AT, tidak terbatas pada mereka yang telah diputuskan oleh Komisi Etik Profesi Polri, yakni AKBP Muhammad Tedjo K, SIK NRP 75121189 dan IPDA Handres Hariyo Pambudi, NRP 82020109.

b. Kedua: Keluarga melaporkan dugaan tindak pidana menghalang-halangi penegakan hukum dan autopsi terhadap jenasah Almarhum siyono, yang diduga dilakukan oleh polwan yang menyerahkan dua bungkusan tertutup, yang saat di buka di Komnas HAM, tangal 11 April 2016, berisi uang masing-masing berjumlah Rp 50.000.000,00 juta. (total menjadi Rp 100.000.000,00)

c. Ketiga: Keluarga melaporkan dugaan tindak pidana pelanggaran kewajiban dokter terhadap pasien yang diduga dilaksanakan oleh doter Forensik, dr Arif Wahyono, SPF, DFM yang membuat surat keterangan tertanggal 11 Maret 2016, yaitu Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang tidak mengisi dengan benar formulir sebab kematian Almarhum Siyono.

3. Keluarga baru melaporkan dugaan tindak pidana pada hari ini, adalah untuk dapat mempertimbangkan dengan baik dan seksama, arah pertanggung jawaban pihak kepolisian Republik Indonesia terhadap penanganan perkara ini. Sebelumnya pihak keluarga melalui Tim Pembela Kemanusiaan selaku kuasa hukum, telah mengirimkan surat tertanggal 18 April 2016, kepada Kapolri yang intinya meminta penuntasan perkara almarhum Siyono melalui Jalur Hukum Pidana. Surat tersebut sampai saat ini belum mendapatkan jawaban resmi dari pihak Kapolri.

4. Keluarga menghormati atas Putusan Komis Etik Profesi Polri namun keluarga tidak melihat adanya keadilan dalam putusan komisi etik profesi Polri, tersebut. Permohonan maaf yang hanya di sampaikan kepada keluarga besar Kepolisian, menunjukkan pihak Kepolisian lebih mengutamakan perlindungan bagi keluarga kepolisian. Namun keluarga Almarhum Siyono tetap mempercayai institusi Kepolisian Republik Indonesia, dengan mengajukan laporan ini kepada pihak Kepolisian akan memproses secara baik, benar, transparan dan mampu menemukan pelaku tindak pidana sampai dengan actor intelektual atau yang memberikan perintah sehingga terjadinya tindak pidna sebagaimana yang dilaporkan oleh pihak keluarga Almarhum Siyono.

5. Keluarga Almarhum Siyono dalam melaporkan dugaan tindak pidana ini semata-mata mencari keadilan, untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap kematian Almarhum Siyono, serta yang terutama adalah keterbukaan terhadap proses penegakan hukum yang dijalani oleh Almarhum Siyono, agar tidak terulang, bentuk-bentuk penegakan hukum yang melanggar hukum. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang tidak memproses sampai ke Pengadilan dugaan suatu tindak pidana serta adanya perlindungan atau imunitas terhadap oknum penegak hukum yang diduga melakukan pelanggaran dalam penegakan hukum sebagaimana dirasakan oleh Keluarga Almarhum Siyono, serta masyarakat luas lainnya, khususnya yang mengalami nasib seperti Almarhum Siyono sebagaimana terdapat dalam Laporan Koman HAM RI.

6. Keluarag Almarhum Siyono melalui Kuasa Hukum dari Tim Pembela Kemanusiaan akan mengambil langkah-langkah hukum lebih lanjut tidak terbatas pada pelaporan dugaan tindak pidana yang disampaikan pada hari ini di Polres Klaten.

7. Keluarga Almarhum Siyono pada kesempatan ini juga meminta kepada Komnas HAM untuk terus melaksanakan tugas dan ke
wajiban hukum yang melekat pada Komnas HAM guna menyelesaikan perkara dugaan pelanggran Hak Asasi Manusia atas kematian Almarhum Siyono saat berada dalam penanganan penegakan hukum pidana oleh Densus 88 AT. Keluarga Almarhum Siyono sangat berharap Komnas HAM menunjukkan sikap tegas denga membentuk secara kelembagaan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atau Tim Ad Hoc Kasus Almarhum Siyono, sebagai bentuk tindak lanjut penanganan laporan Keluarga kepada Komnas HAM atas meninggalnya Almarhum Siyono.

Kuasa Hukum,
Koordinator Tim Pembela Kemanusiaan
Dr. Trisno Raharjo, S.H. M.Hum

KH. Hasyim Muzadi: Densus 88 Harus Bertanggung Jawab atas Kematian Siyono

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH. Hasyim Muzadi meminta Detasemen Khusus 88 Antiteror untuk bertanggung jawab atas kematian terduga teroris asal Klaten Siyono.

Menurut Hasyim, misteri kematian Siyono harus segera terungkap dalam waktu dekat. Hal itu penting, agar nantinya kasus itu tidak terus menjadi polemik di mata masyarakat, baik di Klaten atau di seluruh Indonesia.

Dia meminta Densus 88 memberitahukan kepada keluarga Siyono mengenai penyebab kematian yang bersangkutan. Pasalnya yang paling mengetahui adalah Densus 88 sebagai instansi yang menangkap terduga teroris itu.

Dia juga meminta kepada Densus 88 untuk tidak menutup-nutupi kasus tersebut. “Paling tidak Kepala Densus 88 harus menjelaskan sejelas-jelasnya,” ujarnya seperti dikutip dari Tempo.co, Kamis (3/3/2016).

Lebih lanjut, Hasyim mengatakan, jika masalah itu tidak segera diselesaikan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru yang lebib besar dari kelompok-kelompok yang bersangkutan.

“Saya sering meminta kepada kepolisian untuk lebih manusiawi dan Indonesiawi saat menangani teroris,” ucapnya.


PBNU Minta Fakta Kematian Siyono oleh Densus 88 Segera Diungkap

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berharap fakta-fakta kasus kematian Siyono oleh Densus 88 dapat terungkap. PBNU mengaku terus mengikuti proses dan perkembangan kasus kematian warga Klaten, Jawa Tengah.

“Kami mengikuti prosesnya. Bagaimana akhir dari fakta-fakta yang akan dibuktikan,” kata Rais Aam PBNU Ma’ruf Amin sebagaimana dilansir Republika.

Dia mengatakan, pengungkapan fakta kematian perlu dilakukan segera karena saat ini masih ada kontroversi mengenai status Siyono.

Meski begitu, Kiai Ma’ruf menyerahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga ataupun pihak kepolisian terkait kepentingan untuk melakukan autopsi.

“Kalau keluarga ada keinginan diautopsi untuk membuktikan caranya (Siyono) meninggal, ya lakukan. Kalau menolak, ya tidak boleh ada yang memaksa,” kata Kiai Ma’ruf.

Di lain tempat, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH. Hasyim Muzadi meminta Detasemen Khusus 88 Antiteror untuk bertanggung jawab atas kematian terduga teroris asal Klaten Siyono.

Menurut Kiai Hasyim, misteri kematian Siyono harus segera terungkap dalam waktu dekat. Hal itu penting, agar nantinya kasus itu tidak terus menjadi polemik di mata masyarakat, baik di Klaten atau di seluruh Indonesia.

Dia meminta Densus 88 secara jujur memberitahukan kepada keluarga Siyono mengenai penyebab kematian yang bersangkutan.

Pengasuh Ponpes Al-Hikam juga meminta kepada Densus 88 untuk tidak menutup-nutupi kasus tersebut. “Paling tidak Kepala Densus 88 harus menjelaskan sejelas-jelasnya,” ucapnya, kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Kiai Hasyim mengatakan, jika masalah itu tidak segera diselesaikan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru yang lebib besar dari kelompok-kelompok yang bersangkutan.

“Saya sering meminta kepada kepolisian untuk lebih manusiawi dan Indonesiawi saat menangani terorisme,” ucapnya.


Kyai Hasyim Muzadi Apresiasi Perjuangan Muhammadiyah Kawal Kasus Siyono

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden KH Hasyim Muzadi mengapresiasi perjuangan Muhammadiyah yang mengawal proses autopsi Almarhum Siyono, korban penyiksaan Densus 88.

“Saya hormat kepada perjuangan Muhammadiyah yang meminta danmengawal autopsi Siyono,” kata Kyai Hasyim dalam pers rilisnya yang diterima Kiblat.net pada Senin, (04/04).

Kyai Hasyim mengutarakan dirinya berkali-kali telah meminta kepada pihak berwewenang yang melakukan tindakan kekerasan (hard approach) agar bertindak lebih Indonesiawi. Pasalnya, pola pemberantasan terorisme di Indonesia haruslah untuk kepentingan semata-mata keselamatan Indonesia.

“Jangan menggunakan pola Amerikani atau Westernisasi dalam pemberantasan teroris di Indonesia. Karena perang terhadap terorisme (yang dipelopori, red) oleh pihak barat sebenarnya bukanlah semata-mata hanya kepentingan masalah bangsa, tapi punya kepentingan lebih luas dan komprehensif,” jelasnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam ini menegaskan, dalam hal ini Muhammadiyah perlu diapresiasi perjuangannya agar tetap ada unsur keadilan dalam masalah Siyono. Proses autopsi juga perlu dilakukan guna mengukur apakah ada atau tidaknya tindakan berlebihan (overacting) yang dilakukan Densus 88 Mabes Polri.

Kyai Hasyim juga menyebutkan langkah yang diambil Muhammadiyah untuk mengadvokasi kasus Siyono telah mewakili umat Islam keseluruhan dan memenuhi rasa keadilan yang Indonesiawi.

“Ini sesuatu yag sudah sulit diharapkan dari PBNU (yg sekarang) karena lilitan liberalisasi dan parpolisasi,” ujar Kyai Hasyim yang menyebut dirinya sebagai anggota NU biasa itu.


Banyak yang Bertanya kepadaku tentang Kekejaman dan Penyiksaan Densus 88 terhadapku

Banyak yang bertanya kepadaku tentang kekejaman dan penyiksaan Densus 88 terhadapku hampir 8th silam, namun belum ada waktu untukku bercerita tentang kejadian-kejadian masa lampau yang malas sekali untuk ku ceritakan.

Pasca syahidnya (insyaa Allah) akhi Siyono rahimahullah akibat siksaan-siksaan brutal densus hingga ajal menjemput lalu pak polisi menyangkal bahwa hal tersebut adalah akibat perlawanan beliau hingga anggota densus melakukan pembelaan diri. Disitu saya mulai muak dan mual akibat bualan dan cerita palsu mereka. Bukan tanpa alasan, karena saya adalah salah satu manusia yang pernah mengalami siksaan dan kekejaman yang tidak berperikemanusian tersebut, dan saya dengan haqqul yakin banyak lagi diantar temen-temen aktivis Islam lainya mendapat perlakuan yang lebih keji. Saya sendiri merasakan bagaimana saat mereka masukkan kresek plastik ke kepalaku lalu dilakban dan dipukul. Dengan tanpa belas kasih mereka mencabut jenggotku. Seluruh tubuhku dipukul dengan belati sehingga gigi2 ini retak dan rontok. Saat itu juga kepalaku diinjak dan hantukkan kedinding dan diludahi seolah-olah kita adalah makhluk keji yang harus dinyahkan dari muka bumi. Ya Allah.. dan begitu seterusnya. Maka wajar jika akhi Siyono bisa meninggal karena mungkin tidak tahan dengan perlakuan kejam tersebut. Ya Rabb…

Namun setiap laporan dan keluhan kami orang-orang yang terzalimi ini tidak pernah digubris. Tuduhan demi tuduhan terus berlanjut. Kadang hati ini ingin menjerit dan menangis. Namun hal tersebut hanya layak dilakukan disaat bertemu Allah disaat-saat mustajab dalam doa dan airmata. Beratnya ujian Allah ini kepada aku dan sahabat-sahabat yang terzalimi ini karena dakwah dan jihad yang kami yakini ini tidak sebanding dengan kaum muslimin yang tertindas lainnya. Disitulah ku bersabar dan tidak menaruh dendam kepada mereka para penjahat. Karena tidak mungkin sesuatu ujian itu ditimpakan kepada kita jika kita tidak mampu memikulnya. Allah Maha Tahu atas segalanya. Sabar dan shalatlah yang terbaik. Insyaa Allah..

Alhamdulillah, melalui Muhammadiyah dan kaum muslimin lainya yang concern terhadap hak-hak ummat Islam, kasus ini bisa terbongkar. Kezaliman densus lambat laun akan dibuka oleh Allah, dengan cara apapun. Tinggal kita banyaklah bersabar dan mendoakan saudara-saudara kita lainya yg dizalimi dan bantu mereka dengan kemampuan kita. Karena hal tersebut akan membuatmu mulia. Insyaa Allah. Insyaa Allah satu saat nanti kuingin menulis tentang hari-hari yang menyakitkan dalam hidupku, agar menjadi iktibar untuk temen2. Insyaa Allah.


Surat Terbuka Anak Muda Muhammadiyah untuk Densus 88

Assalamu ‘ala manittaba’al huda…

Yang kami hormati Bapak-bapak Densus 88…

Beberapa waktu belakangan ini, kami umat Islam Indonesia kembali merasa diperlakukan secara zalim oleh pihak yang berpredikat sebagai aparat negara. Pada banyak media diberitakan bahwa Siyono (34) warga Dusun Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Klaten, dikembalikan ke rumahnya dalam kondisi sudah meninggal, Jumat (11/3), setelah ditangkap dan menjalani pemeriksaan oleh Densus 88 sejak Selasa (8/3).

Mendengar berita ini, kami otomatis beristighfar. Kenapa selalu saja ada keresahan setiap Bapak-bapak Densus beraksi? Dan ini bukan peristiwa pertama. Dengan dalih “terorisme”, di negara hukum ini, Bapak-bapak langsung menangkap, menembak, bahkan menyiksa dan membunuh tanpa hak bela, tanpa bukti, tanpa proses pengadilan. Asal Bapak tahu, kami umat Islam juga anti terhadap segala tindakan terorisme. Dan agama apapun pasti juga tidak ada yang sepakat dengan perilaku terorisme.

Masyarakat sudah cerdas menilai, ketika Bapak-bapak beraksi pasti lebih banyak hal negatif yang ditimbulkan. Dan ini bisa juga disebut sebagai bentuk terorisme. Terlebih kami, umat Islam, sebagai pihak yang terzalimi tentu semakin menambah daftar hitam rasa kebencian terhadap Bapak-bapak Densus 88.

Apakah Bapak-bapak memang ingin umat Islam semakin benci? Apakah Bapak-bapak ingin memupuk kebencian ini hingga ke anak cucu kita nanti? Bagaimana perasaan Bapak jika yang dibunuh itu adalah orang tua, istri, anak, saudara atau kerabat Bapak? Tentu akan ada setidaknya dua rasa, sedih karena ditinggal oleh orang yang dicinta, dan benci kepada orang yang telah merenggut nyawa orang tersayang tanpa alasan yang jelas. Maukah jika nantinya muncul rasa dendam mendalam kepada Bapak-bapak karena perlakuan tidak adil ini?

Karena, jika ini terus dilakukan, maka dampak yang ditimbulkan ke depan pasti akan banyak lagi korban, yang baru sebatas terduga sudah diperlakukan secara tidak manusiawi. Terus terang saja, aksi terbaru Bapak-bapak Densus 88 ini membuat para aktivis Muslim semakin geram, tidak hanya kami, para pegiat HAM juga menyayangkan hal tersebut.

Maaf, jika kami harus bertanya, sebenarnya Bapak-bapak itu detasemen khusus anti teror, atau malah biang pembuat teror? Kiranya perlu dijelaskan kepada publik sebenarnya tugas Bapak-bapak itu apa? Serta bagaimana SOP yang seharusnya dijalankan. Profesional dan prosedural Pak, jangan semena-mena dalam bekerja!

Kami beri masukan agar ke depan lebih baik dalam bekerja. Karena kalau ternyata malah lebih banyak pelanggaran yang Bapak-bapak Densus 88 lakukan, tampaknya lebih baik dibubarkan saja. Karena sangat disayangkan jika harus menghabiskan banyak anggaran negara (bahkan mencapai Rp 1,9 triliun), tetapi hanya digunakan untuk menebar teror dengan membunuh orang (Muslim) secara semena-mena.

Maaf Bapak-bapak, mungkin ada baiknya kita menengok kembali tentang makna HAM, dimana setiap orang di alam demokrasi ini mempunyai hak yang sama, termasuk dalam hal hukum. Tolong Pak, belajarlah membedakan yang haq dengan yang bathil, yang benar dan yang salah. Agar kami, umat Islam di negara kita Indonesia tercinta ini, tidak merasa sedang berperang dengan kebatilan sistematis yang tergabung dalam Densus 88.

Untuk Bapak-bapak Densus 88 anti teror. Sekali lagi mohon maaf jika selama ini kami justru merasa bahwa sebenarnya Bapak-bapaklah yang suka meneror dan menebar ketakutan. Agama apapun tidak membenarkan perilaku teror. Maka kami mengajak Bapak-bapak bertanya pada hati nurani yang bersih tentang pekerjaan yang Bapak-bapak lakukan. Lalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah.

Jika ada dari Bapak-bapak yang masih merasa sebagai Muslim, kami menyerukan untuk segeralah bertaubat kepada Allah atas kezaliman yang telah dan sering Bapak-bapak perbuat. Karena jika Bapak-bapak tidak segera bertaubat, maka tidak ada yang bisa kami katakan, selain mempersilakan Bapak-bapak menunggu berita gembira dari Allah berupa azab dan siksaan yang pedih bagi orang-orang yang zalim. Wallahul musta’an.

Atas nama anak-anak Pemuda Muhammadiyah

Cabang Blimbing, Polokarto, Sukoharjo

Ketua: Zaed Affandi                   Sekretaris: Ahmad Nasri


Referensi

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s