Kabut G30S - Menguak Peran CIA, M16 dan KGB

Kabut G30S – Menguak Peran CIA, M16 dan KGB

Membedah Buku

Kabut G30S – Menguak Peran CIA, M16 dan KGB

(Karya Mohammad Achadi)

Sebagai menteri kabinet terakhir Bung Karno, sekaligus saksi hidup jatuhnya Bung Karno, tentu saja Achadi tahu banyak tentang peristiwa yang sekarang kita kenal dengan sebutan G30S (Gerakan 30 September). Achadi sendiri menyebutnya Gestok (Gerakan Satu Oktober). Ya, baik 30 September, atau 1 Oktober, keduanya terjadi di tahun yang sama, 1965, yang berepilog, runtuhnya rezim Sukarno dan naiknya rezim Soeharto.

Walhasil, jika kemudian Achadi menulis buku “Kabut G30S, Menguak Peran CIA, M16, dan KGB”, menjadi begitu berarti. Bahwa dalang G30S itu bukan hanya CIA, tetapi juga KGB. Awalnya, sungguh sebuah statemen yang mengagetkan.

Achadi membeberkan secara jelas, dilengkapi fakta pendukung yang sungguh menarik. Antara lain kesaksian Achadi yang ketika berada di dalam tahanan (Orde Baru), bertemu dengan tokoh-tokoh PKI, maupun tokoh-tokoh yang diindikasikan terlibat G30S. Mereka antara lain Jenderal Supardjo (Wakil Pemimpin Senko/Sentral Komando G30S), Letkol Untung (Pemimpin Senko G30S), Jenderal Sabur (Komandan Cakra Birawa) dan Pono (Biro Khusus PKI).

Kesaksian-kesaksian tersebut kemudian terangkai menjadi sebuah fakta baru, yang sejatinya lebih bersifat memperkuat dari fakta-fakta yang sudah lama terbongkar. Antara lain, bahwa Bung Karno sama sekali tidak terlibat baik langsung maupun tak langsung dengan G30S, bahwa ada keterlibatan CIA, M16, dan KGB di dalam tragedi tersebut, bahwa Soeharto mengetahui akan adanya pergerakan malam 30 September 1965, bahwa Jenderal A. Yani kepada Bung Karno pernah membenarkan tentang adanya “Dewan Jenderal”, dan masih banyak fakta lain.

Buku ini juga mencantumkan rencana CIA terhadap penggulingan Sukarno, yang secara intensif tertuang dalam dokumen penggulingan Sukarno periode 1964-1968. Sementara itu, agen-agen rahasia Inggris (M16), dalam dokumen yang juga dicantumkan oleh Achadi, mulai beraksi melakukan kegiatan spionase penggulingan Sukarno secara intensif antara tahun 1963-1966.

Singkat kalimat, Achadi, pria kelahiran Kutoarjo 14 Juni 1931 itu, dalam kesepuhannya masih gigih menguak fakta, menguak kebenaran tentang seorang manusia bernama Sukarno. Ihwal alasan di balik itu, tentu hanya Tuhan dan Achadi yang tahu. Hanya, suatu hari Achadi pernah berkata kepada saya, “Percayalah, antek Soeharto masih banyak. Dan selama itu pula, upaya mendiskreditkan Bung Karno juga tidak akan pernah selesai. Jadi, kita juga tidak boleh surut menyuarakan kebenaran tentang Sukarno.”

Sebagai mantan Menteri di era Bung Karno, sebagai seorang Sukarnois, kesaksian Moch. Achadi tentu saja layak dicermati. Setidaknya, layak dicatat dalam memori kita sebagai anak bansga. Baru-baru ini, atas prakarsa sejumlah pihak yang hendak menggugat Tap MPRS No. 33 tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Sukarno.

Secara langsung atau tak langsung, ketetapan itu menuding Presiden Sukarno mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan G30S/PKI dan melindungi tokoh-tokoh G30S/PKI. Ketetapan itu menjadi sikap MPRS  untuk enjatuhkan Sukarno dari kekuasaan dengan dugaan pengkhianatan. Bahasa lain, Tap itulah yang memuluskan Soeharto menduduki tahta kepresidenan.

Achadi termasuk yang mengetahui sejarah pemutarbalikan fakta. Achadi lantas menuangkan butir-butir kesaksian tersebut. Satu copy diserahkan kepada Yayasan Bung Karno, dan satu copy lagi diserahkan kepada saya saat bertemu di Yayasan Bung Karno, Menteng, pertengahan April 2013. “Tolong ditulis di blognya dik Roso yaaa… agar generasi penerus setidaknya mencatat sudut pandang saya,” ujar Achadi.

Jika kemudian kesaksian Achadi menjadi materi yang tengah Anda simak, bukan semata karena saya sudah meng-iya-kan permintaan Achadi. Lebih dari itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelurusan sejarah Sang Proklamator, sudah selayaknya menjadi concernbersama. Menjadi concern bangsa.

Dalam kesaksian sepanjang delapan lembar HVS itu, tentu terlalu panjang jika saya jadikan satu postingan. Karenanya, saya memecah menjadi beberapa bagian. Ini adalah bagian pertama. Dalam kesaksian tersebut, Achadi memulainya dengan memerinci peristiwa-peristiwa yang erat terkait dengan kejadian G30S/PKI.

Pertama, dengan dalih menggagalkan kup dewan jenderal, terjadi penculikan jenderal-jenderal oleh pelaku G30S tanggal 1 Oktober 1965 dinihari. Gerakan 30S dipimpin oleh Letkol Untung dari Cakrabirawa, Kolonel Latief dari Kodam Jaya, Jenderal Suparjo dari Siliwangi (Komandan Tempur Dwikora wilayah Kalimantan Barat).

Hari itu juga, Jenderal Suparjo berusaha menghadap Presiden Sukarno untuk mendapat dukungan (atas gerakan menggagalkan kup dewan jenderal). Jam 09.00 pagi, ia sudah berada di Istana, tetapi gagal berjumpa Bung Karno. Nah, sekitar pukul 13.00, organisasi yang menamakan G30S itu mengeluarkan pengumuman melalui RRI bahwa G30S membentuk Dewan Revolusi dengan ketua Letkol Untung dan kawan-kawan sebagai kekuasaan tertinggi dan mendemisionerkan kabinet. Hal ini, menurut Achadi, jelaslah merupakan perbuatan kup atau kudeta. Sebab, UUD 1945 jelas menyebutkan, yang berhak mengubah/mengganti kabinet adalah Presiden.

Kesaksian butir kedua dari Achadi menjelaskan ihwal Sidang Kabinet Dwikora tanggal 6 Oktober 1965 di Istana Bogor. Moch. Achadi sebagai Menteri Transmigrasi dan Koperasi hadir dalam rapat sidang tersebut. Pernyataan tegas Presiden Sukarno dalam Sidang Kabinet itu antara lain, “G30S itu salah, dan yang dituju adalah saya. Dan dengan terjadinya G30S maka revolusi Indonesia mundur 20 tahun!”

Bulan Oktober itu pula, dibentuk Tim Khusus untuk membantu Presiden Sukarno menghadapi epilog peristiwa G30S. Susunan Tim Khusus itu adalah Ketua Chairul Saleh, Ketua MPRS, Ketua Periodik Front Nasional, Wakil Perdana Menteri III. Sedangkan Wakil Ketua terdiri atas Jenderal Soeharto, KSAD, Kepala Staf KOTI. Anggota-anggotanya adalah Jenderal Achmadi (Menteri Penerangan), Ketua GIII KOTI, Jenderal Sutardjo, Jaksa Agung, Sudibyo, Menteri Sekjen Front Nasional, Drs. Moch. Achadi yang juta Rektor Universitas Bung Karno.

Point berikutnya yang dipaparkan Achadi adalah peristiwa Sidang Kabinet Dwikora tanggal 17 Januari 1966 di Istana Bogor, di mana Achadi pun hadir. Sebelum sidang, ada pertemuan antara Presiden Sukarno dengan pimpinan organisasi-organisasi KAMI-KAPI yang waktu itu aktif berdemonstrasi dengan semboyan Tritura (Bubarkan PKI, Bubarkan Kabinet, turunkan harga).

Dalam sidang yang juga dihadiri pimpinan KAMI – KAPI tersebut, Presiden Sukarno tegas-tegas menyatakan, bahwa ada petunjuk dan gejala-gejala yang merupakan gerakan untuk mendongkel kepemimpinan Presiden Sukarno. Menghadapi hal tersebut, Bung Karno memerintahkan, siapa yang setuju dengan kepemimpinannya, agar menyusun barisan.

Berdasar pidato Presiden Sukarno tersebut (tentang pembentukan barisan Sukarno), maka gerakan-gerakan pendukung Bung Karno muncul di mana-mana dengan nama Barisan Sukarno. Sementara itu, Tim Khusus yang disebut di atas, mengadakan sidang dan memutuskan Tim Khusus sebagai pimpinan Barisan Sukarno. SK Presiden untuk ini telah siap ditandatangani Presiden Sukarno.

Hingga di sini, tampak Bung Karno masih sangat berpengaruh. Hingga kemudian peristiwa berlanjut ke Sidang Kabinet Dwikora yang disempurnakan pada tanggal 11 Maret 1966 di Istana Negara Jakarta, di mana Soeharto tidak hadir dengan alasan sakit.

Sidang Kabinet dipimpin langsung Presiden Sukarno. Ketika Bung Karno tengah berpidato sekitar 10 menit, diinterupsi Jenderal Sabur, Komandan Cakrabirawa (pengawal presiden). Dia melaporkan bahwa Istana telah dikepung oleh pasukan tanpa tanda pengenal. Keadaan tidak aman dan seyogianya Presiden meninggalkan Istana menuju Bogor dengan naik helikopter.

Walhasil, sebelum sidan tuntas, Presiden Sukarno diikuti Waperdam I Dr Subandrio dan Waperdam III Chairul Saleh meninggalkan Istana Jakarta menuju Bogor. Sidang Kabinet dilanjutkan dengan dipimpin Waperdam II Dr. Leimena. Usai sidang, diadakan makan siang bersama. Saat itu diumumkan, para menteri diimbau tidak meninggalkan Istana hingga suasana benar-benar aman.

Achadi bersama Menteri Pertahanan Jenderal Sarbini dan Menteri Penerangan Jenderal Achmadi makan satu meja. Kemudian datang Jenderal Amirmachmud sebagai Panglima Kodam Jaya bergabung di meja makan itu. Amirmachmud menyatakan dengan tegas bahwa Jenderal Sabur tidak benar telah melaporkan kepada presiden bahwa Istana tidak aman. Apalagi, Sabur tidak menanyakan kepada Amirmachmud terlebih dahulu. “Saya sebagai Panglima Kodam yang berhak menyatakan keamanan di Jakarta, termasuk di sekitar Istana.

Amirmachmud juga menyatakan selain dirinya, ada Jenderal Soeharto sebagai KSAD maupun Kepala Staf KOTI, karena di Jakarta terdapat banyak pasukan yang bergerak di luar komandi Kodam Jaya. Saat itu, Amirmachmud juga menyatakan sore ini akan menyusul Bung Karno ke Bogor untuk menyatakan hal itu. “Kami semua, di meja makan itu, sepakat dengan pernyataan Amirmachmud. Kebetulan ada Jenderal Sarbini selaku Menteri Pertahanan,” ujar Achadi.

Marshall Green bertemu denganSuharto pada tahun 1967

Achadi melanjutkan kesaksiannya. Point ke-5, adalah fase keluarnya Surat Perintah Presiden 11 Maret 1966. Achadi mengisahkan, peristiwa di Istana Bogor tanggal 11 Maret 1966 sekitar pukul 19.00. Ketika itu, menghadap tiga orang jenderal TNI-AD masing-masing Amirmachmud (Panglima Kodam Jaya sekaligus Rektor UBK Cabang Banjarmasin), M. Jusuf (Menteri Perindustrian Rakyat yang juga Rektor UBK cabang Makassar), dan Basuki Rachmat (Panglima Kodam Brawijaya yang juga Rektor UBK Cabang Surabaya).

Setelah berbicara kurang lebih satu jam, maka ditandatanganilah Surat Peruntah Penugasan dari Presiden Sukarno kepada Jenderal Soeharto yang isinya antara lain, Jenderal Soeharto dapat mengambil tindakan yang dipandang perlu untuk kelancaran jalannya pemerintahan dan revolusi demi;

  • 1). Kewibawaan dan kepemimpinan Presiden Sukarno, Pemimpin Besar Revolusi,
  • 2). Menjaga keamanan Presiden dan keluarganya,
  • 3). Melaksanakan dengan pasti ajaran Bung Karno,
  • 4). Melaksanakan koordinasi dengan Angkatan yang lain,
  • 5). Melaporkan pelaksanaan tugas ini kepada Presiden/Pemimpin Besar Revolusi.

Surat Perintah itu ditandatangani di Bogor. Oleh karena itu, tercantum kalimat di bawah, “Bogor, 11 Maret 1966”. Achadi menegaskan hal itu, mengkritisi Supersemar yang pernah beredar di era Orde Baru yang di bawahnya tertulis, “Jakarta, 11 Maret 1966”. Dengan kata lain, Achadi memastikan bahwa Supersemar yang beredar bukanlah Surat Perintah yang asli.

Hingga kini, keberadaan Supersemar itu sendiri simpang-siur. Faktanya, tidak pernah ada naskah otentik Supersemar. Karenanya, sejumlah kalangan ada yang mengkritisi, bagaimana mungkin sebuah rezim bisa berdiri di atas surat penugasan yang palsu?

Achadi kembali merunut peristiwa ke kejadian tanggal 13 Maret 1966 sekitar pukul 20.00 di Istana Bogor. Ketika itu, Bung Karno menggelar sekaligus memimpin rapat. Hadir Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto yang diwakili oleh Jenderal Hartawan (Soeharto lagi-lagi tidak hadir dengan alasan sakit). Hadir pula Wakil Perdana Menteri I Dr Subandrio, Waperdam II Leimena, Waperdam III Chaerul Saleh, Panglima Angkatan Laut Laksamana Mulyadi dan Wakilnya Jenderal Marinir Hartono, Panglima Angkatan Udara Marsekal Sri Mulyono Herlambang, Panglima Angkatan Kepolisian Jenderal Sucipto Yudodihardjo, Menteri Penerangan Achmadi, dan Achadi sendiri.

Setelah membahas perkembangan situasi dan pelaksanaan Supersemar, maka Presiden memutuskan untuk mengeluarkan surat kepada Jenderal Soeharto yang isi pokoknya adalah, bahwa Supersemar pada hakikatnya hanyalah merupakan penugasan untuk pengamanan teknis. Surat tersebut dibawa oleh Waperdam II Dr Leimena untuk disampaikan kepada Jenderal Soeharto.

Nah, pada tanggal 14 Maret 1966 malam hari, setelah membahas dengan Panglima Angkatan Kepolisian Jenderal Sucipto tentang adanya penahanan beberapa menteri, maka pagi harinya, Achadi didampingi AKBP Sadikun dan Slamet Saroyo menghadap Presiden Sukarno di Istana Merdeka, dan melaporkan ihwal tindakan Soeharto melakukan penahanan terhadap sejumlah menteri.

Oleh Presiden langsung dijawab, bahwa hal itu tidak benar, karena jenderal Soeharto datang kepadanya meminta izin untuk mengawal beberapa menteri yang menurut informasi mau didatangi demonstran. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, jenderal Soeharto meminta izin Bung Karno untuk mengawal mereka, mencegah insiden yang mungkin terjadi.

Achadi sontak menjawab, bahwa keterangan Soeharto tidak benar. Achadi bahkan bersaksi, bahwa kediamannya pun sudah diduduki pasukan dan Yon Pomad. Mendengar kesaksian Achadi, Bung Karno memerintahkan dia untuk sementara menunggu di Guest House Istana sambil menunggu sidang KOTI. Bung Karno kemudian memanggil anggota KOTI.

Tanggal 16 Maret, sidang KOTI tidak bisa dilaksanakan karena Istana Merdeka dikepung pasukan Baret Merah. Sedangkan Jenderal Soeharto mengeluarkan pengumuman untuk menahan 16 orang menteri kabinet Dwikora dengan berlindung pada legalitas Supersemar. Bung Karno sangat terkejut dengan sepak terjang Soeharto, yang tidak sering absen dalam rapat kabinet dengan alasan sakit, tetapi justru mengeluarkan keputusan-keputusan yang bisa diartikan pembangkangan.

Achadi menggarisbawahi, penahanan maupun pemberhentian para menteri tiedak pernah ada surat keputusan resmi dari Presiden Sukarno sebagai kepala pemerintahan yang paling berhak sesuai konstitusi. Karenanya, peristiwa penahanan 16 menteri itu dipertanyakan keabsahannya secara hukum. Dengan kata lain, Soeharto telah membubarkan Kabinet Dwikora yang Disempurnakan secara tidak sah.

Achadi menegaskan, “Itu fakta sejarah. Itu sungguh-sungguh terjadi. Silakan generasi muda mencermati dengan kacamata jernih. Betapa sesungguhnya Soeharto sejak saat itu sudah melakjukan praktek makar,” ujar Achadi pula.

Tidak berhenti sampai di situ. Soeharto kemudian mengganti anggota-anggota DPR dan MPRS dengan tamengg Supersemar, sehingga anggota DPR dan MPRS yang mendukung Bung Karno disingkirkan, diganti dengan orang-orang yang berperan mendongkel Bung Karno. Lagi-lagi, langkah itu sama sekali tidak dilakukan secara konstitusional, karena tidak ada SK Presiden yang sah.

Suasana politik sangat tegang, tidak menentu, hampir-hampir jalannya pemerintahan limbung. Bung Karno, menurut kesaksian Achadi, dengan penuh keprihatinan tetap terus berjuang mencegah pertumpahan darah dan perpecahan bangsa. Salah satu langkah yang dia tempuh adalah merombak kabinet menjadi Kabinet Ampera yang kemudian menunjung Jenderal Soeharto sebagai ketua presidium. Para menteri yang diangkat pun menampung aspirasi atau tepatnya desakan politik yang ada ketika itu.

Dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1966 dengan judul “Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah”, dan naskah pidatonya masih ada hingga kini, Bung Karno menyatakan berkali-kali bahwa SP 11 Maret 1966 bukanlah “transfer of authority”, melainkan suatu perintah penugasan dari Presiden Sukarno kepada Jenderal Soeharto.

Ternyata perkembangan selanjutnya adalah bahwa dalam periode Kabinet Ampera dengan ketua presidium Soeharto, dikeluarkan kebijakan sebagai berikut:

  • a. UU No 7 tahun 1966 tentang Penyelesaian Masalah Utang-Piutang antara Pemerintah Indonesia dengan Belanda.
  • b. UU No. 8 tahun 1966 tentang Pendaftaran sebagai Anggota Asian Development Bank (ADB)
  • c. UU No. 9 tahun 1966 tentang Pendaftaran Kembali Indonesia sebagai Anggota Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.
  • d. UU No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) mencabut UU No 16 tahun 1965 (bulan Agustus tentang penanaman modal asing). Bung Karno menolak segala bentuk keterlibatan modal asing di Indonesia, sementara Soeharto menggantinya dengan UU No 1 tahun 1967 tersebut, sehingga modal asing pun berduyun-duyun masuk dan menguasai perekonomian Indonesia. Hingga sekarang.

Selanjutnya: Kabut G30S – Menguak Peran CIA, M16 dan KGB [bagian 2]

Iklan

One response »

  1. […] Artikel lanjutan dari Kabut G30S – Menguak Peran CIA, M16 dan KGB [bagian pertama] […]

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s