Artikel lanjutan dari: Latar Belakang Perebutan wilayah Laut China Selatan (3)

April 2016 – Menhan AS Hendak Sambangi Kapal Induk di Laut Cina Selatan

Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS), Ashton Carter, akan mengunjungi kapal induk AS yang transit di Laut Cina Selatan, hari ini (15/4/2016). Rencana kunjungan Kepala Pentagon itu terjadi di tengah ketegangan sengketa maritim yang melibatkan Cina dan beberapa negara ASEAN.

Cina mengklaim hampir seluruh kawasan Laut Cina Selatan, yang diyakini memiliki cadangn minyak dan gas yang melimpah. Namun, Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam, juga dengan Taiwan juga memiliki klaim di perairan itu.

Carter pada penutupan latihan militer antara AS dan Filipina bernama “Balikatan” di Manila, mengatakan bahwa dia akan mengunjungi kapal induk USS John C. Stennis.

Jika kunjungan hari ini terealisasi, maka ini merupakan kunjungan Carter yang kedua setelah bulan November lalu dia juga menyambangi kapal induk AS itu.

”Dengan setiap Balikatan dan setiap pelayaran oleh Stennis, dengan setiap latihan multilateral baru dan setiap perjanjian pertahanan baru, kita menambahkan jahitan pada kain jaringan keamanan di kawasan ini,” kata Carter dalam sambutannya.

“Ini adalah jaringan damai, berprinsip, dan inklusif. Amerika terus memperjuangkan,” ujarnya, seperti dikutip Reuters.

Kunjungan Carter ke kapal induk AS di Laut Cina Selatan itu bisa mengobarkan ketegangan dengan Cina, yang telah dituduh Washington melakukan militerisasi di Laut Cina Selatan. Beijing juga dituduh membahayakan keamanan kawasan.

AS selam ini kerap bermanuver dengan kapal perangnya di dekat wilayah yang diklaim Cina di Laut Cina Selatan dengan dalih menegakkan kebebasan navigasi. Namun, Cina juga menegaskan akan bertindak demi membela hak dan kedaulatannya.

Penguatan Militer AS-Filipina Cermin Mentalitas Perang Dingin

Penguatan hubungan militer Amerik Serikat dan Filipina, termasuk dengan patroli bersama di Laut Cina Selatan, mencerminkan “mentalitas Perang Dingin”. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Cina.

Beijing, kata kementerian itu, berjanji untuk tegas menentang pelanggaran apapun terhadap kedaulatan Cina.

Pernyataan itu dipublikasikan di situs Kementerian Pertahanan Cina pada hari Kamis, tidak lama setelah AS mengatakan akan komitmen menghadirkan militernya di Filipina dan mengumumkan bahwa kedua negara memulai patroli bersama di perairan yang disengketakan.

”Sebuah penguatan aliansi militer AS-Filipina adalah manifestasi dari mentalitas Perang Dingin dan tidak kondusif untuk perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan,” kata Kementerian Pertahanan Cina, seperti dikutip Reuters, Jumat (15/4/2016).

Cina mengklaim sebagian besar perairan yang kaya energi di Laut Cina Selatan, di mana sekitar USD5 triliun dihasilkan setiap tahunny dari lalu lintas kapal perdagangan dunia. Tapi, Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan dan Vietnam juga memiliki klaim di kawasan itu.

Menurut Kementerian Pertahanan Cina, patroli bersama Angkatan Laut AS-Filipina telah “mempromosikan militerisasi di kawasan”.

”Tentara Cina akan memantau tren ini erat, dan tegas akan menjaga kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritime Cina,” lanjut kementerian itu.

Kepulauan Natuna, Indonesia

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, persoalan klaim Kepulauan Natuna terletak pada daerah perairan di sekitar kepulauan yang berpotensi tumpang tindih pada batas garis imajiner Nine Dash Line yang ditetapkan oleh Cina. “Permasalahan bukan pada klaim kepulauannya, tetapi di perairan sekitar Kepulauan Natuna,” kata Hikmahanto saat dihubungi Tempo, Sabtu, 21 November 2015.

Kepulauan Natuna, Indonesia

Kepulauan Natuna, Indonesia


Menurut Hikmahanto, klaim tersebut akan berdampak pada hak daulat pada wilayah kedaulatan Indonesia. Hikmahanto menganggap Nine Dash Line ini tidak jelas batasnya sehingga berpotensi menimbulkan masalah atas hak berdaulat. Ketidakjelasan NDL ini berdampak pada hak daulat kawasan zona ekonomi ekslusif atau ZEE. “Cina selalu mengatakan hubungan dengan Indonesia tak bermasalah, tapi NDL yang tidak jelas  bisa bersinggungan dengan hak kedaulatan kita.”

Ketegangan sejumlah negara di wilayah Kepulauan Natuna dimulai sejak Cina mereklamasi dan memperluas pulau-pulau kecil Mischief Reef dan Pulau Subi sebagai bagian dari Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. Kepulauan Natuna yang berada di antara ujung barat laut Indonesia di Kalimantan dan ujung selatan Vietnam memiliki 270 pulau menjadi bagian Provinsi Kepulauan Riau dengan 70 ribu penduduk.

Pada 12 November 2015, Cina mengejutkan negara-negara di kawasan itu dengan mengeluarkan pernyataan publik mengenai status Kepulauan Natuna. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hong Lei, Indonesia tidak memiliki klaim teritorial kepada Cina atas Kepulauan Spratly. “Pihak China tidak keberatan atas kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna,” kata Hong Lei seperti dikutip Washington Times kemarin, Jumat, 20 November 2015.

Pernyataan Cina itu cukup mengagetkan karena Cina selama ini tidak ingin menunjukkan kelemahannya pada negara-negara yang menantang klaim maritimnya di Laut Cina Selatan. Kegagalan pemerintah Cina mengklarifikasi klaim Indonesia atas Kepulauan Natuna termasuk ZEE-nya, terletak pada akar kecemasan yang dirasakan oleh Jakarta selama beberapa dekade terakhir.

Selama itu pula pemerintah Indonesia menggunakan jalur diplomasi dengan Cina mengenai Natuna. Indonesia, sebagai negara terbesar ASEAN bersama empat negara ASEAN lain (Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei) membantah klaim maritim Cina. Pemerintah Indonesia sebelumnya mengatakan mereka menerima jaminan dari Cina karena kedua negara tidak memiliki sengketa dalam wilayah tersebut. Cina tidak membantah kedaulatan Indonesia atas Natuna.

Cina sengaja menghindari diskusi terkait isu ZEE, yang memicu keraguan Indonesia. Beberapa pengamat berpendapat Cina menggunakan strategi Fabian kepada Indonesia sehingga masalah ZEE seolah menguap. Istilah Strategi Fabian berasal dari nama Quintus Fabius Maximus Verrucosus, panglima dari Kartago. Salah satu inti strategi itu adalah membiarkan musuh terlena sementara dia sendiri memutus jalur logistik untuk melemahkan pertahanan lawan.

Sebelumnya, Filipina menjadi penentang ambisi Cina di Laut Cina Selatan setelah membawa masalah ini ke Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag. Cina marah atas gugatan tersebut. Media resmi Cina telah mengecam Manila, dan pemerintah Cina tegas menolak berpartisipasi dalam proses hukum. Bulan lalu, Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag menolak yurisdiksi atas masalah ini.

Cina memulai proyek reklamasi untuk merebut kawasan di sekitar Spratly. Ini memicu kemarahan, tidak hanya Vietnam dan Filipina, tetapi juga Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia. Perairan Natuna berpotensi konflik dan melibatkan angkatan laut dari beberapa negara di dunia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan tidak pernah ada pihak yang mengklaim kepemilikan Kepulauan Natuna.

Ia menegaskan Natuna adalah milik Indonesia. “Dalam hal ini Indonesia tidak punya tumpang tindih dengan negara mana pun,” kata Retno saat itu. Sama halnya dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut B. Panjaitan akan mengedepankan dialog dalam mengatasi masalah tumpang tindih kawasan tersebut. Indonesia tidak sabar dengan sikap ambigu Cina terkait ZEE.

Pemerintah Indonesia telah meningkatkan kekuatan militer di Kepulauan Natuna. Presiden Joko Widodo memerintahkan pesawat tempur SU-27, SU-30, F-16, P3-C, pengawas maritim, dan pesawat antikapal selam ke pulau-pulau. Presiden juga menambah pasukan ke pangkalan militer di sana untuk menunjukkan tekad Indonesia melindungi wilayah dan ZEE di Natuna.

Namun, pada 11 November 2015, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, jika dialog dengan Cina atas Kepulauan Natuna tidak membuahkan hasil, Indonesia kemungkinan bakal mengikuti jejak Filipina yang membawa Cina ke Pengadilan Arbitrase Internasional.

Disputed claims in the South China See (my.reset.jp)

Disputed claims in the South China See (my.reset.jp)


Wilayah klaim China yang bersinggungan dengan ZEE Indonesia. (Kaskus)

Wilayah klaim China yang bersinggungan dengan ZEE Indonesia. (Kaskus)


Akhirnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hong Li, mengumumkan kesediaan Cina menerima klaim kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna. Namun Hong tidak menyebutkan dalam keterangan mengenai Nine Dash Line atau ZEE di wilayah tersebut. Menurut dia, itu tidak perlu. Sebab, selama Cina mengakui klaim Indonesia, perairan 200 mil laut otomatis berada dalam area Indonesia, berpotensi menantang legitimasi Cina atas garis klaimnya.

AS Menentang Klaim Maritim 13 Negara (Termasuk Indonesia)

Militer Amerika Serikat (AS) terus melakukan manuver “kebebasan navigasi” untuk menentang klaim maritim “berlebihan” oleh 13 negara sejak tahun lalu. Dari 13 negara itu, Indonesia ikut masuk di dalamnya.

Dalam laporannya, Pentagon merinci 13 negara itu, yakni Cina, India, Indonesia, Iran, Libya, Malaysia, Maladewa, Oman, Filipina, dan Vietnam. Tiga negara lainnya adalah Argentina, Nikaragua dan Taiwan.

Laporan Pentagon tidak merinci klaim maritim Indonesia mana yang dianggp berlebihan, sehingga ikut ditentang AS.

Khusus untuk Argentina, Nikaragua dan Taiwan, Pentagon mengaku sudah melakukan operasi navigasi soliter periode Oktober 2014 hingga September 2015.

Pentagon, seperti dikutip IB Times Selasa (26/4/2016), mengatakan latihan untuk kebebasan navigasi melawan Cina dimaksudkan untuk menentang pembatasan pesawat asing yang terbang melalui “pertahanan udara zona identifikasi” serta yurisdiksi maritim dan udara yang lebih dari satu “zona ekonomi eksklusif”.

Cina telah mengklaim sebagian besar kawasan Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Negara ini bahkan telah membangun beberapa pulau buatan di Laut Cina Selatan yang dikenal sebagai Kepulauan Spratly.

Tindakan Cina ini telah meningkatkan ketegangan dengan Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei, yang semuanya memiliki klaim tumpang tindih atas wilayah itu.

China juga terlibat sengketa dengan Jepang atas delapan pulau tak berpenghuni di Laut Cina Timur.

Kementerian Pertahanan Cina telah bereaksi marah setelah muncul laporan bahwa AS menerbangkan enam pesawat jet tempur di dekat Scarborough Shoal, yang oleh Beijing dinamakan Huangyan Island, pada 19 April 2016.

”Kami telah memperhatikan laporan tersebut, dan harus menunjukkan bahwa AS mempromosikan militerisasi di Laut Cina Selatan atas nama ‘kebebasan navigasi’,” kata Kementerian Pertahanan Cina dalam sebuah pernyataan pada Senin (25/4/2016).

Menurut Cina, tindakan AS mengancam kedaulatan dan keamanan negara di sekitar Laut China Selatan dan merusak perdamaian dan stabilitas regional.

”Huangyan Island adalah wilayah yang melekat pada Cina dan militer China akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional,” lanjut kementerian itu.

Jika kita telusur, konflik Laut China Selatan yang memanas baru-baru ini adalah konflik yang di ciptakan oleh AS, dan kini seakan-akan AS akan menjadi pahlawan atas konflik tersebut. Kepentingan politiklah yang melatar belakangi AS atas kembalinya memanas konflik Laut China Selatan. AS sengaja mengadu domba China dengan negara-negara perbatasan untuk mendapatkan kepentingan dibalik itu.

Hadapi Gangguan China, TNI Siapkan Kapal Perang, Jet Tempur, dan Rudal Penangkis Serangan Udara di Natuna

Screenshot_2016-06-30-22-14-39_1

Menteri Koodinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan optimis pembangunan pangkalan induk pertahanan negara di pulau Natuna, dapat terwujud.

Bahkan, Luhut mengatakan, proyek penguatan pertahanan Indonesia di dekat kawasan Laut China Selatan itu akan segera direalisasikan.

“Iya kami harapkan akhir tahun ini mulai bangun. Pembangunan itu untuk tiga tahun mulai 2017-2019,” ujar Luhut di hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (29/6).

Kendati memastikan pembangunan pangkalan induk dalam waktu dekat, Luhut enggan merinci anggaran yang disiapkan pemerintah. “Anggarannya masak saya kasih tahu kamu,” ucap Luhut.

Sebelumnya, pemerintah berencana menjadikan Kepulauan Natuna sebagai home base (pangkalan induk) pertahanan negara di ujung terluar.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasca kunjunganya ke kawasan Natuna bersama sejumlah menteri beberapa waktu lalu.

Rencananya, pangkalan induk itu akan dilengkapi fasilitas pesawat tempur, kapal perang, dan diisi oleh sejumlah pasukan elite dari TNI AL dan TNI AU.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa anggaran pertahanan yang diterima oleh Kementerian Pertahanan-TNI saat ini akan diprioritaskan untuk penguatan pangkalan militer di Natuna.

Ryamizard sudah memerintahkan untuk disiapkan tiga kapal TNI AL, satu pesawat tempur, radar, dan rudal penangkis serangan udara.

“Sembilan bulan lalu saya ke sana (Natuna). Saya sudah tentukan ada tiga kapal, kemudian ada satu pesawat tempur,” ujar Ryamizard.

Perbaikan dari sisi infrastruktur pun akan dilakukan pada pelabuhan dan pelebaran landasan pesawat tempur.

Selain itu, terdapat juga penambahan personel tentara dari marinir TNI AL dan Pasukan Khas TNI Angkatan Udara (Paskhas).

“Kalau ada kapal berarti harus ada pelabuhannya. Landasan pesawat juga harus dilebarkan dan dibaguskan. Ditambah ada marinir dan Paskhas,” kata Ryamizard.

Sisa anggaran pertahanan lainnya, kata Ryamizard, akan digunakan untuk memperbaiki alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang umurnya masih belum terlalu lama, misalnya dalam penggantian suku cadang dan mesin kendaraan perang.

Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membeli alat kelengkapan tempur. Menurut Ryamizard, banyak pesawat tempur Indonesia yang tidak memiliki rudal.

Pembelian tank dan alat komunikasi juga menjadi prioritas pertahanan saat ini.

“Anggaran kami kan sudah dipotong-potong. Anggaran yang ada juga untuk memperbaiki alutsista yang belum terlalu lama. Ada yang harus ganti mesin. Kedua, melengkapi pesawat tempur yang belum memiliki rudal. Kalau sudah lengkap semua, baru nambah. Begitu prioritasnya. Jadi, jangan sampai jadi besi tua,” ucap dia.

Anggaran untuk Kementerian Pertahanan dan TNI ialah untuk tahun anggaran 2017. Sebab, pemerintah memang memiliki anggaran yang terbatas. Ini tentu berlawanan dengan perkataan Jokowi saat debat capres, yang bilang, “Uangnya ada, uangnya ada, tinggal kita mau kerja apa tidak…”

Kementerian Pertahanan dan TNI telah mengajukan anggaran tahun 2017 sebesar Rp 104 triliun-Rp 107 triliun ke DPR.

 

Referensi

  • ^id.m.wikipedia.org/wiki/Perebutan_wilayah_di_Laut_Tiongkok_Selatan
  • ^intelijen.co.id/128427-2/
  • ^jejaktamboen.blogspot.sg/2014/07/latar-belakang-konflik-laut-cina-selatan-dan-dampaknya.html?m=1
  • ^tempo.co/read/news/2015/11/21/118721073/tegang-di-natuna-ini-senjata-luhut-yang-bikin-cina-keder
  • ^nasional.sindonews.com/read/1095923/14/konflik-laut-china-selatan-ri-bisa-tarik-diri-sebagai-mediator-1458976618
  • ^tempo.co/read/news/2015/11/21/118721073/tegang-di-natuna-ini-senjata-luhut-yang-bikin-cina-keder
  • ^eramuslim.com/berita/nasional/hadapi-gangguan-komunis-cina-tni-siapkan-kapal-perang-jet-tempur-dan-rudal-penangkis-serangan-udara-di-natuna.htm
Iklan

One response »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s