Ruhut Sitompul (kaskus.co.id)

Ruhut Sitompul (kaskus.co.id)


20/4/2016

Ruhut: HAM apa yang dilanggar? Hak Asasi Monyet?

Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul memuji setinggi langit kinerja kepolisian dalam berbagai hal. Termasuk, dia tak menganggap adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penanganan kasus terduga teroris Siyono.

Bahkan, Ruhut mengecam berbagai pihak dalam rapat dengan Komisi III yang begitu menyalahkan kinerja kepolisian dalam hal ini. Ruhut lantas mempertanyakan pelanggaran HAM apa yang sudah dilanggar Densus 88.

Saya kecam yang datang komisi III mengatakan Densus 88 melanggar HAM, HAM apa yang dilanggar, hak asasi monyet?,” teriak Ruhut dengan nada tinggi di Ruang Komisi III, Senayan, Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Menurutnya, Anggota Densus 88 selama ini sudah bekerja dengan sangat manusiawi. Bahkan kata Ruhut, pilihan untuk tidak memborgol Siyono karena ingin menghormati yang bersangkutan.

Namun diperlakukan manusiawi, Siyono malah balik menyerang aparat yang saat itu sedang menjaganya. “Tapi yang bersangkutan (Siyono), belum balik jadi orang benar, sok ngelawan, hadapilah saja itu Densus,” sindirnya.

Ruhut juga mengecam dengan berbagai pihak yang selama ini kerap menyuarakan pembubaran Densus 88. Menurutnya bukan malah dibubarkan, tapi harusnya Densus diberikan penambahan anggaran.

“Enggak usah khawatir kami di belakang Bapak (Kapolri), apa mereka tidak pikirkan mengenai Santoso di sana, kok enggak bicara adik Brimob yang meninggal, tidak ada yang bicara itu,” kata Ruhut lagi.

Pemuda Muhammadiyah Laporkan Ruhut ke Majelis Kehormatan Dewan DPR RI

Dahnil Anzar Simanjuntak. (sangpencerah.com)

Dahnil Anzar Simanjuntak. (sangpencerah.com)


Assalamualaikum Wr Wb.

Sahabat yang baik. Setelah mendengar protes dan kekecewaan sahabat-sahabat Pemuda Muhammadiyah dan aktivis HAM berkaitan dengan pernyataan Saudara Ruhut Sitompul, Anggota Komisi 3, Fraksi Demokrat yang berisi kata-kata Tuna Etika dan menghina kemanusiaan Seperti yang Dimuat dibanyak media massa Seperti dibawah ini;

Kasus Siyono, Ruhut : Pelanggaran Apa, Hak Asasi Monyet ?

JAKARTA – Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul memuji setinggi langit kinerja kepolisian dalam berbagai hal. Termasuk, dia tak menganggap adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penanganan kasus terduga teroris Siyono.
Bahkan, Ruhut mengecam berbagai pihak dalam rapat dengan Komisi III yang begitu menyalahkan kinerja kepolisian dalam hal ini. Ruhut lantas mempertanyakan pelanggaran HAM apa yang sudah dilanggar Densus 88.
Saya kecam yang datang komisi III mengatakan Densus 88 melanggar HAM, HAM apa yang dilanggar, hak asasi monyet?,” teriak Ruhut dengan nada tinggi di Ruang Komisi III, Senayan, Jakarta, Rabu (20/4/2016).
Menurutnya, Anggota Densus 88 selama ini sudah bekerja dengan sangat manusiawi. Bahkan kata Ruhut, pilihan untuk tidak memborgol Siyono karena ingin menghormati yang bersangkutan.
Namun diperlakukan manusiawi, Siyono malah balik menyerang aparat yang saat itu sedang menjaganya. “Tapi yang bersangkutan (Siyono), belum balik jadi orang benar, sok ngelawan, hadapilah saja itu Densus,” sindirnya.
Ruhut juga mengecam dengan berbagai pihak yang selama ini kerap menyuarakan pembubaran Densus 88. Menurutnya bukan malah dibubarkan, tapi harusnya Densus diberikan penambahan anggaran.
“Enggak usah khawatir kami di belakang Bapak (Kapolri), apa mereka tidak pikirkan mengenai Santoso di sana, kok enggak bicara adik Brimob yang meninggal, tidak ada yang bicara itu,” kata Ruhut lagi. (OKEZONE.COM)

Maka kami memutuskan Untuk melaporkan secara resmi saudara Ruhut Sitompul kepada Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, agar prilaku yang bersangkutan Yang Abai Etika dan menghina kemanusiaan tersebut Diberikan sanksi yang tegas.

Selain itu kami juga secara resmi Akan mengirimkan Surat protes kepada Yth, Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono agar memberhentikan saudara Ruhut Sitompul dari keanggotaan Partai Denokrat Karena dengan terang benderang telah berkata Tanpa Etika dan menghina kemanusiaan bertentangan dengan semangat fatsoen Politik santun dan beretika yang selama ini ditunjukkan oleh SBY.

Salam
Dahnil Anzar Simanjuntak
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah

Ruhut Tak Beretika!

Emrus Sihombing. (kaskus.co.id)

Emrus Sihombing. (kaskus.co.id)


Anggota DPR asal fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengapresiasi kinerja Densus 88 serta tidak menganggap adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penanganan kasus terduga teroris Siyono.

Anggota Komisi III itu mengecam berbagai pihak yang melaporkan dugaan adanya pelanggaran HAM dalam kematian terduga teroris tersebut. Bahkan, dirinya menyebut HAM kepada teroris itu monyet.

Pengamat komonikasi Politik, Emrus Sihombing menilai, pernyataan Ruhut tersebut sebagai contoh yang tidak baik dari oknum wakil rakyat. Ia menerangkan, pernyataan Ruhut bukti bahwa politisi Partai Demokrat itu tidak beretika.

“Sebagai seorang pejabat negara jangan selalu menganggap memiliki kuasa. Fungsi pendidikan harus dipegang DPR kalau seperti itu ya tidak terhormat dan tidak beretika. Sudah seharusnya mengintropeksi diri,” kata Emrus, Sabtu (30/4/2015).

Oleh karenanya, Emrus mengajak publik untuk mengawal laporan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Kita harus mengawal laporan itu ke MKD. Masyarakat harus mengecam agar dapat mengontrol pejabat negara karena mereka harus hati-hati dalam menyampaikan pendapatnya,” terang Emrus.

Emrus menjelaskan, dalam komunikasi politik kata monyet merupakan kata yang sangat kasar dan tidak pantas diucapkan oleh seorang politisi. Karenanya, ia menyesalkan pernyataan bekas pengacara kondang tersebut.

“Substansi kata monyet itu dalam bahasa politik itu merendahkan orang lain. Sekalipun kita menuduh seorang maling itu tidak pantas diucapkan,” pungkas Emrus.

29/04/2016

Demokrat Mengapresiasi Muhammadiyah

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan (rmol.co)

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan (rmol.co)


Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul memang terkenal dengan ucapan pedas dan satirnya. Ucapan itu tak ayal sering membuat sakit hati pihak yang berseberangan dengan sikap politik dan partainya.

Ruhut kena batunya karena Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak melaporkan anggota Komisi III itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Ruhut dianggap melanggar etika karena menyebutkan tak ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kasus kematian terduga teroris Siyono. Saat itu Ruhut menyebut, “pelanggaran apa, hak asasi monyet?”.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mempersilakan dan menyambut baik laporan yang masuk ke MKD terhadap kadernya.

“Silakan saja, kalau semua kan pengaduan masyarakat harus ditanggapi positif, silakan saja kalau ingin tahu, apa sebenarnya yang terjadi,” kata Syarief di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4/2016).

Syarief mengatakan, Demokrat akan berkomentar terlebih jauh soal ini jika sudah mendapatkan detail tentang aduan ke MKD tersebut.

“Belum terima surat laporan, belum terima mungkin nanti, karena hari ini Jumat. Ya kalau soal tanggapan fraksi tentu ketua fraksi, ya kalau partai belum terima,” sebutnya.

“Belum terima surat laporan, belum terima mungkin nanti, karena hari ini Jumat. Ya kalau soal tanggapan fraksi tentu ketua fraksi, ya kalau partai belum terima,” sebutnya.

Lalu apakah partainya akan mengerem komentar Ruhut setelah adanya aduan ini? “Kalau remnya itu ada Badan Kehormatan, ada Badan Pengawas,” tutupnya.

Pemuda Muhammadiyah Resmi Laporkan Ruhut ke MKD

Setelah mendengar protes dan kekecewaan sahabat-sahabat Pemuda Muhammadiyah dan aktivis HAM berkaitan dengan pernyataan Saudara Ruhut Sitompul, Anggota Komisi 3, Fraksi Demokrat yang berisi kata-kata Tuna Etika dan menghina kemanusiaan. PP Pemuda Muhammadiyah memutuskan Untuk melaporkan secara resmi saudara Ruhut Sitompul kepada Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, agar prilaku yang bersangkutan Yang Abai Etika dan menghina kemanusiaan tersebut Diberikan sanksi yang tegas.

Agenda PP Pemuda Muhammadiyah pagi ini melaporkan Ruhut Sitompul ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait dengan kata-kata tak beradab yang digunakan Ruhut ketika komisi 3 melakukan RDP dengan Kapolri. Rilis yang redaksi dapat dari media center PP Pemuda Muhammadiyah.

Ruhut: Jangankan ke MKD, ke Tuhan pun Aku Hadapi!!!

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, melaporkan anggota Komisi III DPR RI Ruhut Sitompul ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan ini terkait pernyataan Ruhut yang dinilai tak pantas saat rapat dengan Kapolri terkait kasus kematian terduga teroris Siyono.

Dalam rapat 20 April 2016, Ruhut menyebut tak ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kasus kematian terduga teroris Siyono. Ruhut mengatakan, “Pelanggaran apa, hak asasi monyet?”

Politikus Partai Demokrat itu pun mengomentari pelaporan tersebut. Ia menyebut pelapor dirinya hanya ingin menumpang populer. Lalu, apakah Ruhut siap menghadapi sidang di MKD?

“Aku ketawa termehek-mehek. Jangankan ke MKD, ke Tuhan pun aku hadapi,” tegas Ruhut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4/2016).

Menurutnya, pelapor tak paham dengan maksud ucapannya itu. “Dia laporkan artinyaenggak dengar ceritanya, tak mengerti duduk masalahnya,” ujar Ruhut.

Ia tetap menilai bahwa tak ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kasus meninggalnya Siyono.

Sebelumnya, Dahnil membawa bukti berupa berita yang dimuat Okezone dengan judul ‘Kasus Siyono, Ruhut: Pelanggaran Apa, Hak Asasi Monyet?’

“Walaupun Saudara sebagai anggota DPR RI itu mempunyai hak imunitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi yang tentu hal tersebut mempunyai batasan-batasan tertentu yakni kode etik. Hal itu diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik,” tulis Dahnil dalam laporannya.

Dahnil kemudian menuliskan beberapa pasal yang diduga dilanggar oleh Ruhut yakni Pasal 51 Ayat (1) huruf f UU Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 81 huruf (a) dan (g) UU Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 2 Ayat (4) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik, dan Pasal 18 Ayat (2) huruf (b) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015.

Pemuda Muhammadiyah Minta Ruhut Tiru Gaya SBY Berkomunikasi

Celotehan Ruhut Sitompul dijawab Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. ‎Pemuda Muhammadiyah mendoakan agar Ruhut Sitompul sehat selalu.

“Mengadu kepada Tuhan tentu akan kami lakukan setiap saat‎,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak‎ yang dirilis sindonews, Kamis (28/4/2016).

Ruhut yang merupakan Anggota Komisi III DPR itu ‎diharapkan bisa memberikan contoh sebagai publik figur dengan menggunakan diksi-diksi yang beretika. ‎”Contoh lah Pak SBY dalam berkomunikasi selalu menjaga etika dan kesantunan,” tutur Dahnil.

Dia menjelaskan, yang menjadi dasar pihaknya ‎ingin mengadukan Ruhut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bukan opini Ruhut yang yakin bahwa Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri tak melanggar hak asasi manusia (HAM) atas kematian terduga teroris Siyono.

‎”Yang kita laporkan adalah statement dia yang menggunakan kata-kata dia yang tuna etika di depan publik seperti yang sudah diberitakan sebelumnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ruhut Sitompul tidak ingin ambil pusing dalam menyikapi niat Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah yang akan melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

‎”Begini, bilang Pemuda Muhammadiyah, tahu alamat Tuhan enggak? Laporkan aja ke Tuhan,” kata Anggota Komisi III DPR itu kepada Sindonews, Rabu 27 April 2016.


06.56.21

Sudah selayaknya, saudara itu untuk ditindak secara tegas oleh MKD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Pasal 87 ayat (2) huruf (b) UU No. 17 Tahun 2014, diberhentikan karena melanggar kode etik dewan,” tulis Dahnil dalam laporannya ke MKD


Artikel ini lanjutan dari artilel sebelumnya:

Terduga Teroris Meninggal Saat Diperiksa Densus 88 – Kasus Kematian Siyono

Muhammadiyah Lawan Densus 88 AT – Kasus Kematian Siyono

MKD Segera Sidangkan Kasus ‘Hak Asasi Monyet’ Ruhut

Mahkamah Kehomatan Dewan (MKD) menggelar rapat untuk menentukan jadwal persidangan setelah sekitar dua minggu kemarin reses. Salah satu kasus yang segera disidangkan adalah terkait Ruhut Sitompul.

“Tadi sudah dijadwalkan sidang pertama memanggil pengadu, mungkin sudah mulai berlangsung tanggal 31 Mei. Sidang pertama kasus Ruhut,” ucap anggota MKD M Syafi’i (Romo) usai rapat MKD di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2016).

Kasus dimaksud dilaporkan oleh Pemuda Muhammadiyah ke MKD pada Jumat (29/4) lalu terkait ucapan Ruhut dalam rapat komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, soal kematian Siyono oleh Densus 88.

“Beliau dalam rapat tersebut mengatakan memberikan dukungan kepada Kapolri dan menafikan kehadiran kawan-kawan dari KontraS, Komnas HAM dan Pemuda Muhammadiyah yang mempersoalkan terjadi pelanggaran HAM di kasus terduga teroris Siyono,” ujarnya.

“(Ruhut) dengan lantang mengatakan sikat saja HAM, itu Hak Asasi Monyet. Ini pernyataan luar biasa. Dalam etika bersidang tata tertib DPR, anggota harus bersikap sopan, apalagi mengatakan sesuatu yang sudah baku,” ujar politisi Gerindra itu.

Selain kasus Ruhut, ada satu kasus lagi yang menjadi perhatian MKD dan segera disidangkan yaitu kasus dengan terlapor anggota Fraksi Golkar Edison Betaubun. Kasus itu terjadi pada 2015 dan sudah selesai, namun dibuka kembali.

“Ada bukti baru yang terungkap dan kami jadikan itu adendum dalam perkembangan evaluasi keputusan yang sudah diambil,” terang politisi yang akrab disapa Romo itu.

Selain dua kasus itu, belum ada kasus lain yang akan segera disidangkan. Sementara terkait laporan Fahri Hamzah atas 3 angota Fraksi PKS kepada MKD melalui pimpinan, Romo menyebut belum dibahas.

“Itu belum dibahas dalam rapat internal tadi, kalau sudah ada pasti berjalan,” ucapnya.

31/05/2016

Sidang Kasus Ruhut terkait ‘Hak Asasi Monyet’ Dimulai

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akhirnya menyidangkan kasus anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul pada Selasa (31/05) pukul 13.00 wib. Sidang digelar untuk menindaklanjuti laporan PP Pemuda Muhammadiyah terkait dugaan pelanggaran etik.

Dalam sidang perdana ini, Ruhut belum dimintai keterangan mengenai ucapan ‘Hak Asasi Monyet’ saat rapat Kapolri dengan Komisi III DPR.

“Nanti pukul 13.00 wib, nanti dari pihak pengadu PP Muhammadiyah,” kata Anggota MKD Sarifuddin Sudding di Gedung DPR, Jakarta, seperti dilansir Tribunnews Selasa (31/05).

Sarifudin mengaku belum bisa menyimpulkan kasus tersebut. Tenaga ahli DPR juga melakukan verifikasi kasus tersebut dan hasilnya rapat pleno MKD melihat kasus tersebut telah lengkap baik dari sisi administrasi maupun bukti. “Kita tindaklanjuti apakah terbukti atau tidak?” terangnya.

Ia juga mengatakan bahwa waktu pemanggilan Ruhut belum ditetapkan, sebab itu tergantung keputusan rapat. “Bisa saja marathon, nanti kita agendakan selanjutnya,” kata anggota Komisi III DPR dari fraksi Hanura itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ruhut mengecam pihak-pihak yang melaporkan tindakan pelanggaran HAM Densus 88 dalam kasus Siyono. “Saya kecam yang datang ke Komisi III yang mengatakan Densus melanggar HAM. HAM apa yang dilanggar, hak asasi monyet?,” kata Ruhut.

PP Pemuda Muhammadiyah menilai Ruhut telah mengabaikan etika dengan sikapnya itu, dan akan melaporkannya ke Majelis Kehormatan DPR (MKD). ”Secara resmi kita akan melaporkan ruhut ke MKD. Ada titik terang dari MKD, karena kita anggap perkataan Ruhut dalam sidang RDP Komisi III dengan Polri itu adalah tuna etika,” ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Ruhut pun menilai bahwa Densus 88 hanya melanggar SOP, dengan alasan tak memborgol Siyono. Karenanya, dia tidak mempersoalkan bila dilaporkan ke mana pun termasuk ke Tuhan.

“Mereka bilang melanggar HAM, aku bilang tidak melanggar HAM. Karena dia melanggar SOP bukan HAM,” ujarnya.

22/08/2016

MKD Disebut Telah Sanksi Ruhut Sitompul Soal Hak Asasi Monyet

Majelis Kehormatan Dewan (MKD) disebut telah memberikan sanksi kepada Ruhut Sitompul. Sanksi itu diberikan terkait pernyataannya yang menyebut HAM dengan hak asasi monyet dalam rapat di Komisi III DPR.

Sanksi MKD terhadap Ruhut itu diungkapkan Wakil Ketua MKD Sarifuddin Suding. “Sanksinya ringan,” katanya di Jakarta, Senin (22/08).

MKD, menurut Suding, memberikan peringatan kepada anggota Komisi III DPR tersebut. “Diberikan peringatan kepada yang bersangkutan agar menjaga sikap dan tindakan sebagai pejabat,” imbuhnya.

Ruhut mengecam pihak-pihak yang melaporkan tindakan pelanggaran HAM Densus 88 dalam kasus Siyono pada 20 April lalu, saat rapat dengan Kapolri saat itu, Jenderal Badrodin Haiti. “Saya kecam yang datang ke Komisi III yang mengatakan Densus melanggar HAM. HAM apa yang dilanggar, hak asasi monyet?,” kata Ruhut.

Atas pernyataannya itu Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak melaporakan Ruhut ke MKD. Menurut Dahnil pernyataan hak asasi monyet yang dilontarkan Ruhut Sitompul tak pantas diungkapkan oleh anggota dewan.

Tanggapan Pemuda Muhammadiyah

Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengapresiasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memberikan sanksi ringan pada Ruhut Sitompul, terkait pernyataannya hak asasi monyet.

“Ya kita apresiasi kerja MKD,” kata Dahnil kepada Kiblat.net melalui pesan singkat pada Senin (22/08).

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu selanjutnya menyerahkan kasus tersebut pada Partai Demokrat. Pasalnya, tindakan yang dilakukan Ruhut menyangkut nama baik partai.

“Selanjutnya kita serahkan kepada partai asal Ruhut untuk memberikan sanksi maksimal, mengingat apa yang dilakukan Ruhut terkait dengan nama baik partai asal yang bersangkutan  juga,” imbuh Dahnil.

Sebelumnya, Sariffudin Sudding mengungkapkan bahwa MKD telah memberikan sanksi kepada anggota Komisi III DPR tersebut. Menurutnya, sanksi ringan yang diberikan kepada Ruhut terkait pernyataan hak asasi monyet.

“Diberikan peringatan kepada yang bersangkutan agar menjaga sikap dan tindakan sebagai pejabat,” ujar Suding.

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak April lalu melaporkan Ruhut Sitompul ke MKD pada bulan April lalu. Laporan itu dibuat didasarkan pada pernyataan politisi Partai Demokrat yang dianggap tak pantas.

”Secara resmi kita akan melaporkan ruhut ke MKD. Ada titik terang dari MKD, karena kita anggap perkataan Ruhut dalam sidang RDP Komisi III dengan Polri itu adalah tuna etika,” kata Dahnil kala itu.

Selesai

Referensi

Iklan

One response »

  1. […] Pemuda Muhammadiyah Vs Ruhut Sitompul – Kasus Kematian Siyono […]

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s