Jihad Konstitusi Muhammadiyah


download_1_1Di negeri ini banyak peraturan yang dibuat oleh para pemangku jabatan baik di pusat maupun di daerah. mulai dari Undang-Undang, Tap MPR, Perda Syariah hingga Perwali. Adakalanya peraturan yang dibuat itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebagian lainnya dipandang memuat pasal-pasal multi tafsir bahkan merugikan kalangan tertentu, sehingga rawan digugat ke Mahkamah konstitusi (MK). Baru –baru ini, Undang-Undang no 42 tahun 2008 tentang Pilpres digugat oleh pakar hukum tata negara Prof. Yusril ihza mahendra (Koran Surya 22/1/2014). Di lain pihak, UU 42/2008 tentang Pilpres ini juga digugat Efendi ghazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. MK memutuskan penyelenggaraan pileg dan pilpres serentak baru bisa diterapkan pada 2019. Dengan pemilu serentak, keuntungannya bisa menghemat waktu dan biaya. Tak hanya itu saja, dampak putusan MK ini membuat ambang batas pencalonan presiden yang sekarang minim 20% otomatis tidak berlaku. Maka dari itu setiap parpol yang berlaga di pemilu 2019 bisa mengusulkan capres masing-masing (Koran Surya 24/1/2014).

Adapun kerugian dari pemilu serentak ialah Parpol makin mengandalkan ketokohan dan tahapan pemilu lebih kompleks (Kabar pemilu TV One 24/1/2014).
 Berbicara tentang Yusril, apabila kita telusuri kiprahnya dalam menggugat ketidakberesan implementasi hukum di negeri ini, total sudah 7 kali memenangkan judicial review di MK (Net TV 2/2/2014). Dia pernah memenangkan gugatan atas status jabatan Jaksa agung Hendraman Supanji. Di luar MK misalnya ketika berperkara di PTUN, dia menang atas putusan KPU yang mana Partai PBB sempat diputuskan tidak lolos verifikasi faktual. Yang paling fenomenal, Yusril lolos dari kasus korupsi Sisminbakum. Bukan karena suap melainkan karena pihak Kejaksaan masih minim bukti. Apa yang dilakukan oleh Yusril sebetulnya juga dilakukan oleh Ormas Muhammadiyah melalui Ketua umumnya M. Din syamsuddin.

Artikel ini akan mendeskripsikan peranan Muhammadiyah dalam mengkritisi dan menggugat Undang-undang yang merugikan dirinya, kepentingan negara dan masyarakat pada umumnya ke MK. Karena mekanisme ormas sudah kalah oleh mekanisme partai, maka menurut pihak Muhammadiyah hal ini perlu ditempuh. Inilah sebuah misi yang dinamakan “jihad konstitusi”. Misi ini dijadikan pula dalam agenda tajdid Muhammadiyah ketika menginjak umur seabad (Koran fakta 15/11/2012).

Sebetulnya Muhammadiyah melalui elitnya tidak hanya mengkritisi tetapi juga memback-up sebuah Undang-Undang yang sudah sesuai untuk kebutuhan masyarakat khususnya umat Islam. Undang-undang yang penulis maksud adalah UU PNPS tahun 1965. Muhammadiyah, NU beserta ormas Islam lainnya bersatu padu dalam membendung agenda kalangan liberal dalam Judicial review Undang-Undang No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penodaan agama (PPA). Boleh dibilang ini adalah peluru terakhir dari kalangan liberal yang tergabung dalam sebuah LSM bernama AKKBB, Setara, Desantara dan lain-lain. Dalam gugatannya, kalangan liberal meminta kepada MK untuk mencabut keberadaan lima norma dalam UU Penodaan agama, yakni pasal 1 mengenai larangan menyebarkan agama yang berbeda dengan penafsiran agama yang dianut di Indonesia. Kemudian pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 dan pasal 4a. Para pemohon dari kalangan liberal itu juga berargumen UU PNPS ini bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Hak asasi manusia (Adian husaini dkk, 2010). Pasalnya jika gugatan ini gagal maka cita-cita kebebasan beragama yang mereka usung pasti buyar dan kucuran dana dari Barat akan terhenti. Untungnya MK menolak gugatan kalangan liberal tersebut.

Prestasi fenomenal Muhammadiyah adalah ketika menang gugatan terhadap UU Migas. Gugatan itu didasari karena kebijakan pemerintah dan juga regulasi yang kurang berpihak pada pembentukan kesejahteraan. Apalagi dalam bidang ekonomi, terlalu membuka pintu bagi asing.  Hasil dari dikabulkannya permohonan ini adalah pembubaran BP Migas (detiknews 16/11/2012). Pasca bubar, beberapa saat kemudian berganti nama menjadi SKK Migas. Sayangnya, lembaga baru ini juga tak sepi dari kasus suap yang melibatkan mantan kepala SKK Migas Rudi rubiandini dan bos Kernel Oil.

Setelah sukses dengan UU Migas, Muhammadiyah menggugat UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Beberapa Pasal yang digugat adalah Pasal 7 ayat (4), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25 ayat (5), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 64 ayat (1). Pasal-pasal ini mewajibkan rumah sakit harus dikelola di bawah naungan badan hukum yang bergerak di bidang perumahsakitan (merdeka 18/4/2013). Din Syamsuddin menilai aturan dalam pasal tersebut merugikan karena membuat banyak rumah sakit Muhammadiyah tidak bisa beroperasi, jika rumah sakit serta klinik milik Muhammadiyah telah habis masa izin prakteknya maka tidak bisa diperpanjang. Oleh karena itu, dalam permohonannya, Muhammadiyah meminta kepada MK untuk membatalkan pasal-pasal yang digugat.

Selain UU Rumah sakit, Muhammadiyah berada digarda terdepan dalam menggugat UU Ormas. Muhammadiyah menilai UU tersebut terlalu mengikat kebebasan berserikat. Sikap konsisten Muhammadiyah dalam menolak UU Ormas ini berpengaruh kepada Partai Amanat Nasiaonal yang diketahui memiliki kedekatan emosional dengan ormas terbesar kedua di Indonesia. Dalam sidang Paripurna, Sebanyak 6 faksi yakni Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PPP, dan PKB mendukung pengesahan UU Ormas, hanya Fraksi PAN beserta Gerindra dan Hanura yang menolak. Uniknya saat perwakilan dari fraksi PAN menjelaskan penolakan partai akan UU Ormas ini, sempat terdengar teriakan “Pecat besan!” dari salah seorang legislator, entah dari fraksi mana. Ketua Umum PAN Hatta Rajasa memang dikenal sebagai besan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (Koran Surya 3/7/2013).

Jihad Konstitusi ala Muhammadiyah perlu kita dukung karena masih banyak aturan-aturan dan kebijakan yang sifatnya diskriminatif serta menguntungkan kalangan tertentu. Bisa penulis sebutkan misalnya: larangan berjilbab bagi Polwan, Kontroversi Pekan Kondom Nasional (PKN) yang dicanangkan oleh Menkes Nafsiah Mboi, hingga Program Jaminan Kesehatan Nasional yang sejatinya bukan jaminan kesehatan nasional, akan tetapi sistemnya seperti asuransi kesehatan nasional. Ormas-ormas Islam lainnya maupun para akademisi di  kampus dan praktisi di LSM perlu mengikuti jejak Muhammadiyah. Bukankah ini bagian dari amar ma’ruf nahi munkar? Wallahu’allambishowab. 



Judul Asli: Jihad Konstitusi Ala Muhamadiyah (Pernah dimuat di muslimdaily.net tanggal 21 Juli 2014). Penulis: Fadh Ahmad Arifan (Dosen STAI al-Yasini, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur).

Wawancara Dengan Syaiful Bakhri, Ketua Majelis Hukum PP Muhammadiyah

Ketua Majelis Hukum PP Muhammadiyah yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Syaiful Bakhri.

Ketua Majelis Hukum PP Muhammadiyah yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Syaiful Bakhri.

Gerakan ‘jihad konstitusi’ telah menghentak publik dengan pembatalan berbagai undang-undang yang dinilai krusial dalam sektor ekonomi. Sebut saja, pembatalan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) oleh Mahkamah Konstitusi. Saat ini, para penggerak jihad konstitusi berkeyakinan masih ada sekitar 115 undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.

Setelah pembatalan UU SDA, gerakan ‘jihad konstitusi’ sedang menyasar tiga UU lain di sektor ekonomi. Ketiga UU itu adalah UU Penanaman Modal, UU Ketenagalistrikan dan UU Lalu Lintas Devisa. Uji materi dilakukan semata-mata untuk meluruskan UU tersebut sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu UUD 1945, dengan mengedepankan peran negara dalam pengelolaan sumber daya yang akhirnya mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Berikut dibawah ini adalah wawancara dengan Syaiful Bakhri, Ketua Majelis Hukum PP Muhammadiyah yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jumat (8/5/2015), mengenai jihad konstitusi yang saya kutip dari hukumonline.com :

Mengapa Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat yang berbasis keagamaan ikut dalam barisan jihad konstitusi?
Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang membawa gerakan pembaharuan Islam sejak tahun 1912, jauh sebelum negeri ini berdiri. Setelah kemerdekaan, Muhammadiyah ikut mengkritisi pemerintahan Orde Lama. Di masa berikutnya, Muhammadiyah menjadi bagian yang ikut mendirikan Orde Baru.

Kemudian, Muhammadiyah turut meletakkan fondasi reformasi. Artinya, sejak awal memang Muhammadiyah senantiasa memperhatikan kebijakan pemerintah dan persoalan ketatanegaraan. Tapi, Muhammadiyah juga konsisten melakukan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Apakah upaya ini menandakan Muhammadiyah dan penggerak jihad konstitusi anti terhadap modal asing?
Tidak. Kami tidak menghambat pasar bebas juga. MEA misalnya, tidak ada kaitannya dengan gugatan kami. Ini kan kaitannya dengan pertanyaan, kenapa pembuat UU nuansanya melanggar konstitusi. Tidak ada kaitannya dengan imperialisme, pemodal, liberalisme.

Ketika invetasi asing masuk begitu deras ya tidak apa-apa, tidak masalah. Kan yang dikritisi tidak ada kaitannya dengan melarang atau menghambat investasi asing. Sebab, yang dilawan itu adalah norma-norma dalam UU yang itu dibuat oleh bangsa kita sendiri.

Gerakan jihad konstitusi menuai pro dan kontra. Ada yang mencurigai adanya hidden agendadi balik judicial review yang diajukan. Tanggapan Anda?
Enggak ada. Hanya karena Muhammadiyah besar dan menang terus maka jadi perhatian. Padahal banyak juga pribadi-pribadi yang menang di MK. Seperti pak Antasari Azhar yang mengajukan pengujian pasal atas KUHAP sehingga kemudian Peninjauan Kembali itu bisa dua kali. Jadi, tidak ada hidden agenda itu. konsentrasinya adalah UU yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Pasal 33 UUD 1945 sering dikaitkan dengan pemikiran Muhammad Hatta, yakni ekonomi kerakyatan. Apakah pemikiran Bung Hatta menjadi salah satu alasan bagi Muhammadiyah untuk mengajukanjudicial review UU di sektor ekonomi?

Yang jelas, Hakim MK itu dalam segala keputusan MK tentang UU Migas justru mengadopsi pikiran Bung Hatta. Pikiran Bung Hatta dalam tulisannya Demokrasi Kita, itu justru yang jadi alasan Hakim MK memutuskan perkara itu.

Ada berapa tepatnya UU di sektor ekonomi yang dinilai bernuansa melanggar konstitusi. Apakah semua akan diajukan judicial review?
Setelah kami teliti ada 115 UU yang mungkin bertentangan dengan konstitusi. Nah, jadi kami pilah-pilah dulu. Sebab, kalau semua diajukan ke MK perlu beraa ratus tahun kerjanya? Pada akhirnya yang dipilih itu adalah yang langsung berkaitandengan Pasal 33 UUD 1945. Itu yang jantungnya, nyata-nyata merugikan rakyat.

Sebut saja UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, itu UU yang sudah pernah dibatalkan. Tapi kemudian hidup lagi, dengan norma yang mirip. Karenanya kita ajukan agar dibatalkan lagi  supaya putusan MK terdahulu itu bisa dijaga dan dihormati oleh legislator.

Apakah saat mengajukan judicial review dipikirkan pula implikasinya?
Tidak. Kalau BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi-red) dibubarkan sebagai implikasi dari permohonan judicial review UU Migas, ya itu urusan pemerintah. Kami hanya memikirkan sebatas makna dari Pasal 33 UUD 1945 itu adalah cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

Agar ada perbaikan di sisi regulasi, apa ada upaya lain dari Muhammadiyah selain melakukan uji materi UU ke MK?
Saya tegaskan, tidak ada partai politik yang formal sebagai partai politik Muhammadiyah. Dulu waktu orde lama, partai politik Islam itu tergabung dalam Masyumi tapi orang-orangnya itu adalah orang Muhammadiyah. Sekarang aktivis-aktivis Muhammadiyah itu tersebar, ada di Golkar, PPP, Gerindra, ada di PAN. PAN itu kebetulan yang mendirikan Amin Rais yang kebetulan waktu itu Ketua PP Muhammadiyah, tapi tidak terafiliasi.

Sebetulnya, kita ikut memberikan kritik pada saat perdebatan di parlemen seperti saat perumusan UU Ormas. Tapi pembuat UU masih saja tidak memperhatikan ‘catatan-catatan kecil’ yang kami sampaikan. Ini karena mereka ada akselerasi politik, jadi tidak mendapatkan respon. Akhirnya, perjuangan terakhirnya di MK.


Selanjutnya: Jihad Konstitusi Muhammadiyah (Bagian 2: 13 Rekomendasi Muktamar Muhammadiyah Ke-47 Makassar)

Iklan

One response »

  1. […] Lanjutan dari: Jihad Konstitusi Muhammadiyah (Bag. Pertama) […]

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s