Lanjutan dari: Jihad Konstitusi Muhammadiyah (Bagian 2)


Jihad Konstitusi Muhammadiyah Tahun 2016


Dua (2) Langlah Jihad Konstitusi

9.03.18

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengungkapkan dua langkah yang disebutnya sebagai “jihad konstitusi” pada tahun 2016.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Catatan Akhir 2015 PP Muhammadiyah pada Rabu (30/12/2015) di Jakarta.

Konferensi pers itu dihadiri oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas, dan Sekretaris Umum Abdul Muti.

Dua langkah dalam “jihad konstitusi” ini dilakukan sebagai bagian kelanjutan dari langkah tuntutan sejak 2015.

Pertama, PP Muhammadiyah akan lebih banyak terlibat dalam proses praktik dari Rancangan Undang-undang (RUU) yang sudah ada di Prolegnas DPR.

“Kami akan memprioritaskan RUU yang secara dakwah banyak berkaitan atau bersentuhan langsung dengan Muhammadiyah,” kata Abdul Muti.

Kedua, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menindaklanjuti empat revisi undang-undang yang bertolak belakang dengan Undang-undang Dasar.

“Empat yudisial review itu sudah diusulkan sejak 2015, tetapi belum ditanggapi MK,” katanya.

PP Muhammadiyah juga menuntut Pemerintah untuk bisa hadir dalam membina kerukunan umat, bukan hanya memperbanyak undang-undang dan peraturan.

Selain itu, pemerintah perlu memfasilitasi dialog intern dan antarummat serta melindungi kelompok minoritas.

PP Muhammadiyah mengajak pemerintah, partai politik, dan seluruh masyarakat untuk merefleksikan dan mereaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan.

Jihad Konstitusi, Perjuangan Baru Muhammadiyah Meluruskan Kiblat Bangsa

Muhammadiyah selama ini punya tiga jalur perjuangan utama, yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Namun di era modern ini Muhammadiyah punya bidang perjuangan baru, yaitu di bidang hukum lewat gerakan bernama Jihad Konstitusi.

Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Ibnu Sina menjelaskan Jihad Konstitusi adalah bentuk perjuangan Muhammadiyah lewat meja persidangan. Muhammadiyah memantau dan akan menggugat Undang-Undang (UU) yang tak memihak kepentingan nasional.

Ibnu Sina menjelaskan sejauh ini Muhammadiyah sudah berhasil memenangkan gugatan terhadap 4 UU di Mahkamah Konstitusi. Empat UU yang di-judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) itu adalah:

  1. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,
  2. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
  3. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, serta
  4. UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

“Dalam banyak ketentuan dalam UU itu, ada yang tidak berpihak pada kepentingan nasional,” kata Ibnu Sina menjelaskan alasan Muhammadiyah menggugat keempat UU tersebut, Rabu (29/7/2015).

Keberhasilan Muhammadiyah membuat keempat UU tersebut tetap berpihak pada kepentingan nasional. Contohnya di UU Sumber Daya Air. Diterimanya judicial review oleh MK membuat sumber daya air yang ada di Indonesia tak bisa diprivatisasi, dan hanya boleh dikelola oleh Pemerintah.

Ormas yang akan menggelar Muktamar ke-47 ini tak berhenti hanya di 4 UU tersebut. Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan ada 115 UU yang diduga melanggar konstitusi.

Sejauh ini, selain 4 UU yang sudah dimenangkan, ada 3 UU lagi yang sedang digugat ke MK oleh Muhammadiyah, yaitu UU Nomor 24 tahun 1999 tentang Sistem Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

“Gugatan ini merupakan kelanjutan jihad konstitusi yang telah dimulai 3 tahun lalu yang bertujuan meluruskan kiblat bangsa. Kami berkeyakinan telah terjadi penyimpangan dalam ketiga undang-undang ini,” ujar Din Syamsuddin soal perjuangan Muhammadiyah di jalur Jihad Konstitusi, Rabu (15/4/2016) silam.

Muhammadiyah Juga Menangkan UU Ormas

downloadMuhammadiyah kembali memenangkan pertarungan di depan meja hijau persidangan Mahkamah Konstitusi terkait Judicial Review UU Ormas, Majelis Hakim memutuskan mengabulkan permohonan gugatan Pasal 8, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 UU Ormas ini lantaran “beralasan menurut hukum”‎.

Disebutkan dalam salinan putusan, “Menurut Mahkamah, yang menjadi prinsip pokok bagi Ormas yang tidak berbadan hukum, dapat mendaftarkan diri kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk itu dan dapat pula tidak mendaftarkan diri.”

Soalnya, masalah administrasi ini‎ hanyalah untuk memastikan terdaftarnya suatu ormas. Dengan demikian, pelayanan terhadap ormas dalam menjalankan kegiatan dengan menggunakan anggaran negara dapat diatur oleh pemerintah.

“Suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah (negara), tetapi negara‎ tidak dapat menetapkan ormas tersebut sebagai ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum,” papar salinan putusan MK ini.

‎MK menyatakan, walaupun pemohon tidak mengajukan permohonan pengajuan konstitusionalitas Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, dan Pasal 18 UU Ormas. Maka ketentuan mengenai pendaftaran ormas yang dikaitkan dengan lingkup suatu ormas harus dinyatakan inkonstitusional pula. Adapun tata cara pendaftaran ormas tersebut dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Ormas.

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini berimbas menggagalkan keinginan
Gubernur DKI untuk membubarkan Ormas FPI, seperti yang kita ketahui
sebelumnya AHOK telah bersurat ke Kemendragi dan Kemenkumham meminta pembubaran FPI

Ahok mengatakan FPI bukan organisasi
yang terdaftar di Jakarta. “Dan FPI tidak terdaftar di Kesbangpol kami, kita kirim surat kepada Kemenhukham, kita akan kirim supaya merekomendasikan supaya dibubarkan FPI saja, secara undang undang ormas FPI tuh tidak pantas ada di Indonesia,” kata Ahok.

Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa ormas tidak bisa dibubarkan hanya karena tidak terdaftar di pemerintahan dan pemerintah tidak memiliki wewenang untuk membubarkan suatu Ormas, satu-satunya cara untuk membubarkan ormas adalah melalui putusan pengadilan.


Artikel Penutup:

Muhammadiyah & Nasionalisme Ekonomi

Pada medio April 2015 lalu, Muhammadiyah bersama beberapa tokoh nasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengajukan judicial review terhadap tiga Undang-Undang di bidang ekonomi, yakni UU No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalis­trikan. Sebelumnya, Muhammadiyah dengan mitranya, telah “sukses” melakukan jihad konstitusi di forum Mahkamah Konstitusi (MK), terutama berkaitan UU No. 22  Tahun 2011 tentang Migas dan UU No. 7 Tahun 2004  tentang Sumberdaya Air.

Lantas, mengapa Muhammadiyah menganggap bahwa jihad konstitusi di bidang ekonomi itu penting? Setidaknya didasari pada, pertama, amanah Muktamar Muhammadiyah (Malang dan Yogyakarta) yang merekomendasikan melakukan review terhadap beberapa UU yang dianggap “menganiaya” kepentingan publik. Paling tidak, ada sekitar 105 UU yang perlu ditelaah eksistensinya. Kedua, sebagai ormas keagamaan, Muhammadiyah memiliki pretensi memproteksi kepentingan publik, yang tentu pada gilirannya berkepentingan menyelamatkan nasib bangsa dari kesewenangan kuasa politik dan modal. Ketiga, dengan judicial review, Muhammadiyah mengimajinasikan sebuah konstruksi UU baru yang didasarkan pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi warga.

Dengan demikian, muara dari semua alasan jihad konstitusi di bidang ekonomi itu adalah bagaimana membangun spirit nasionalisme ekonomi, yakni rasa cinta atas kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional. Maka, merujuk Hans Kohn dalam  The Idea of Nationalism: A Study In Its Origins and Background (1961), spirit nasionalisme secara fundamental timbul dari adanya national counciousness. Dengan kata lain, nasionalisme adalah formalisasi dan rasionalisasi dari kesadaran nasional berbangsa dan bernegara itu sendiri.

Pudarnya Elan Nasionalisme
Menukik substansi dari ketiga UU itu, sungguh sangat miris. Dalam konteks UU No. 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisi dan Sistem Nilai Tukar misalnya, setidaknya catatan penting.

Pertama, spirit liberalisme cukup kental, karena UU itu lahir dari proses politik dalam interaksinya dengan IMF (International Monetary Fund). Statemen pasal 2 (1) secara jelas menjustifikasi liberalisme itu “Setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa”.

Padahal penduduk yang dimaksud pasal ini adalah, orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Dengan demikian, tidak mengherankan jika setiap penduduk atau berencana berdomisili di Tanah Air, bebas menggunakan transaksi mata uang asing. Inilah yang mengonfirmasi, mengapa kedaulatan rupiah digerus oleh mata uang asing, rupiah menjadi tidak berdaulat di negerinya sendiri.

Kedua, konsekuensi hilangnya kedaulatan mata uang rupiah, maka kurs rupiah selalu terpuruk, bahkan menjadi “mata uang sampah” (currency garbage) sebagaimana laporan the Richest (2014), rupiah selevel dengan mata uang sampah lainnya, seperti Kip Laos, Dong Vietnam, Dobra Afrika, Rubel Belarusia, Rial Iran. Implikasinya, kepastian usaha menjadi limbung, sehingga memicu banyaknya pelaku usaha memarkir dana hasil keuntungan devisa ekspornya di luar negeri. Di Singapura misalnya, pada 2013, dana hasil ekspor di parkir dalam kisaran US$250 milyar atau Rp 2.500 triliun, yang diasumsikan dana keuntungan yang diparkir harus di atas US$ 1 juta.

Padahal sejak 2012, telah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/20/PBI/2012 dan Surat Gubernur BI No.14/3/GBI/SDM yang mewajibkan hasil devisa ekspor sesudah 90 hari kalender harus ditarik kembali ke Tanah Air. Sayang, PBI dan SK tersebut lumpuh sebelum direalisasikan.

Demikian juga pada UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, tercatat klausul yang sangat riskan dan menohok rasa nasionalisme, yakni pasal 8 (1):  “Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal”.  Pasal ini jelas telah memberi ruang sangat besar kepada penanam modal di mana keuntungan dari hasil usaha dengan seenaknya dipindahkan ke luar negeri.

Ini pula yang mengonfirmasi, mengapa usaha PMA dengan mudah memperoleh izin penguasaan hingga 85,4% untuk investasi migas, sebesar 99% untuk investasi bidang perbankan, dan sebesar 85% untuk usaha keuangan. Bahkan, secara eksplisit tertuang dalam PP 77/2011 tentang Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka bagi PMA, pada bagian c) dinyatakan batas kepemilikan modal untuk usaha yang bergerak dalam bidang Ekonomi, Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga mencapai 95%.
Selanjutnya, dalam UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan, memberi peluang bagi investasi asing untuk membuka usaha penyediaan tenaga listrik di Tanah Air. Pasal 4 (2) menegaskan: “Swasta, Koperasi, dan Swadaya masyarakat bisa menyediakan tenaga listrik”. Padahal ketenagalistrikan adalah domain komoditas publik, yang jika diberikan peluang bagi swasta masuk, terutama PMA, telah memicu tarif listrik pun menjadi mahal. Itulah yang mengonfirmasi mengapa tarif listrik secara kontinyu terus bergerak naik, tanpa mempertimbangkan daya beli masyarakat yang berada pada level riskan.

Nasionalisme Ekonomi
Nasionalisme ekonomi pudar karena regulasi telah memberi “karpet merah” kepada pemilik kuasa modal dan politik untuk berdaulat. Dampaknya, identitas ekonomi nasional yang didasarkan pada makna ideologi ekonomi Pancasila telah kehilangan arah. Makna pasal 33 UUD 1945 di mana kebijakan ekonomi tidak lagi “disusun” sesuai makna konstitusi ekonomi nasional, tapi dibiarkan “tersusun” sendiri oleh mekanisme pasar. Secara imperatif, Negara menyusun, negara mendesain sistem kelembagaan. Kata Swasono (2010), wujud “ketersusunan”, yaitu sebagai usaha bersama berdasar mutualisme (kepentingan bersama). Di situlah sejatinya letak arah dan orientasi demokrasi ekonomi yang terkubur di negeri ini atas nama regulasi yang bias pemilik kuasa modal dan politik.

Abainya ekonomi nasional pada makna nasionalisme ekonomi, meniscayakan hilangnya arah ekonomi Indonesia. Sehingga, Indonesia tidak perlu lagi membangun arah ekonomi yang  menjamin kemakmuran bersama, kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-seorang. Tidak perlu lagi berorientasi menjamin hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan bersama. Maka, ideologi ekonomi Pancasila pun otomatis dikubur

Nasionalisme ekonomi memastikan negara tidak boleh menjadi jongos bagi sekelompok kecil elite ekonomi dan politik. Bagi Muhammadiyah, harus menjadi keyakinan kolektif, bahwa melalui nasionalisme ekonomi akan mampu menepis paradoks wajah ekonomi Indonesia selama ini, yakni negeri yang terkenal kaya-raya, tetapi rakyatnya banyak melarat. Meminjam ungkapan Bung Karno (1964), nasionalisme ekonomi Indonesia adalah turunan langsung dari sosio-nasionalisme. Artinya, nasionalisme ekonomi Indonesia memang memuliakan kolektivisme dan menentang kapitalisme. Wallahu ‘alam.



Oleh: Mukhaer Pakkanna, Ketua STIE Ahmad Dahlan Jakarta dan Wakil Ketua MEK PP Muhammadiyah

Referensi

  • ^http://www.wavie-news.com/2015/08/kalau-nu-perjuangkan-islam-nusantara-muhammadiyah-lanjutkan-jihad-konstitusi.html
  • ^http://news.okezone.com/read/2012/09
  • ^http://www.academia.edu/5832354/Jihad_Konstitusi_ala_Muhammadiyah
  • ^http://www.muslimdaily.net/opini/jihad-konstitusi-ala-muhammadiyah.html
  • ^http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt554c8d2bc0610/judicial-review–jalan-terakhir-jihad-konstitusi
  • ^http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/08/08/nsr143346-ini-13-rekomendasi-muktamar-muhammadiyah
  • ^http://www.mirajnews.com/id/pp-muhammadiyah-jihad-konstitusi-di-2016/93894
  • ^http://m.detik.com/news/berita/2977727/jihad-konstitusi-perjuangan-baru-muhammadiyah-meluruskan-kiblat-bangsa
  • ^http://sangpencerah.com/2014/12/muhammadiyah-menangkan-soal-uu-ormas.html
  • ^http://suaramuhammadiyah.com/wawasan/2016/01/19/mukhaer-pakkanna-muhammadiyah-dan-nasionalisme-ekonomi/
Iklan

One response »

  1. […] Selanjutnya: Jihad Konstitusi Muhammadiyah (Bagian 3: Jihad Konstitusi Muhammadiyah Tahun 2016) […]

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s