Konflik RSI Purwokerto

Img source: muhammadiyah.or.id

Img source: muhammadiyah.or.id


Konflik antara manajemen Rumah Sakit Islam Purwokerto (RSIP) dengan Serikat Pekerja (SP) RSIP, menyebabkan aktivitas rumah sakit lumpuh. Sekitar 200-an pekerja tergabung dalam SP RSIP menggelar aksi mogok

Di setiap sudut RSI, terlihat spanduk bertuliskan penolakan diakuisisi atau aviliasi maupun bentuk lain dari kelompok tertentu. Spanduk bernada keberatan atas rencana tersebut, dipasang oleh karyawan RSI Purwokerto.


Karyawan RSI Protes Kepemilikan

Screenshot_2016-06-27-20-16-07_1

Setelah munculnya statement dari berbagai pihak, kini giliran karyawan Rumah Sakit Islam (RSI) yang protes atas klaim yang dilakukan kelompok tertentu.

Di setiap sudut RSI, terlihat spanduk bertuliskan penolakan diakuisisi atau aviliasi maupun bentuk lain dari kelompok tertentu. Spanduk bernada keberatan atas rencana tersebut, dipasang oleh karyawan RSI Purwokerto, Sabtu (14/11/2015).

Koordinator aksi, Hasan Purwo Pranoto menyatakan, aksi yang dilakukannya bersama ratusan karyawan lainnya itu tidak bermaksud mencemarkan nama baik Ormas tertentu. Namun Mereka tidak sepakat jika RSI diklaim oleh pihak tertentu.

Dalam pernyataan sikapnya, mereka juga meminta maaf kepada seluruh pasien dan pengunjung RSI Purwokerto atas ketidaknyamanan pelayanan yang ditimbulkan saat aksi tersebut berlangsung.

Menurut dia, sesuai kesepakatan bersama, para karyawan mendukung proses peradilan yang kini sedang berlangsung. Para karyawan, kata Hasan, tetap berkomitmen pada konsensus bahwa RSI Purwokerto merupakan institusi kesehatan yang mandiri dan milik umat Islam secara umum yang dikelola secara Islami.

Selain poin-poin itu, para karyawan juga memohon kepada Majelis Ulama Indonesia, DPRD Banyumas, LSM yang ada di Banyumas untuk secara bijaksana berperan aktif mendukung semua pihak agar Yayasan RSI Purwokerto kembali pada konsensu awal pendirian.

“Di tengah proses peradilan yang sedang berlangsung ini, kami para karyawan tetap dengan satu kesepakatan, yakni menolak adanya akuisisi atau aviliasi, dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Satu hal yang tetap jadi jaminan, persoalan ini tidak kemudian mengesampingkan pelayanan terbaik untuk pasien dan para pengunjung,” ujarnya saat membacakan pernyataan sikap yang diikuti ratusan karyawan RSI Purwokerto.

Ketua Pembina Yayasan RSI Purwokerto, Dr H Syamsuhadi Irsyad dalam Forum Pertemuan LKS Bipartit mengatakan, berdasarkan bukti-bukti autentik yang dimiliki, didapati fakta bahwa Yayasan RSI Purwokerto didirikan oleh badan pendiri yayasan terdiri dari lima orang, yakni H AK Anshori, H Djarwoto Aminoto, KH Syamsuhi Ridwan, Mochamad Soekardi dan Mochamad Muflich.

Hal ini berarti pendirian Yayasan RSI Purwokerto ini didirikan badan pendiri. Badan pendiri tersebut berafiliasi dan mensuborganisasikan dengan Muhammadiyah.

“Penjukkan badan pendiri itu tertuang dalam surat keputusan PMD Banyumas Nomor A-1/002/1983,” ungkapnya di Aula Diklat RSIP Sebelumnya, mantan Direktur Utama RSI Purwokerto,Suwarti Djojosubroto Amongpradja menggugat Yayasan RSI Purwokerto ke PN Purwokerto, Rabu (4/11/2015). 

Suwarti menuntut agar RSI dikembalikan kepada masyarakat Islam pada umumnya. Dia mengakui,  Yayasan RSI Purwokerto didominasi orang-orang Muhammadiyah,  mereka juga bagian dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).

Bahkan, Rektor UMP sempat menerbitkan SK bahwa RSI itu adalah atau tidak bukan merupakan bagian dari UMP.[1]


Ratusan pekerja Rumah Sakit Islam Purwokerto Mogok Kerja

Ratusan pegawai RSI Purwokerto mogok kerja. ©2016 Merdeka.com

Ratusan pegawai RSI Purwokerto mogok kerja. ©2016 Merdeka.com


Konflik antara manajemen Rumah Sakit Islam Purwokerto (RSIP) dengan Serikat Pekerja (SP) RSIP, menyebabkan aktivitas rumah sakit lumpuh. Sekitar 200-an pekerja tergabung dalam SP RSIP menggelar aksi mogok, Kamis (16/6).

Dalam aksi tersebut, beberapa poster bertuliskan, ‘Sikat!! Kedzoliman dalam RSIP’, ‘Kami karyawan RSIP bukan karyawan UMP’, serta beberapa poster lain dibawa karyawan. Selain itu, beberapa mobil ambulans terparkir berjajar turut ditempeli poster tuntutan.

Ketua SP RSIP, Agus Riyanto mengatakan, aksi ini kali pertama dipicu adanya klaim salah satu organisasi terhadap RSIP. Persoalan itu berlanjut dengan penggantian beberapa jajaran manajemen secara sepihak.

“Penggantian delapan orang dalam jajaran manajemen dilakukan tanpa melalui prosedur yang berlaku. Kami sendiri tidak pernah diajak berunding oleh pihak manajemen,” kata Agus.

Penggantian jajaran manajemen, lanjut Agus, dilakukan dengan memasukkan orang-orang dari luar RSIP. Dia mencatat, beberapa orang baru yang masuk dalam jajaran manajemen berasal dari pengurus organisasi tertentu.

“Kami hanya meminta agar orang yang masuk dalam jajaran manajemen itu independen, dan dilakukan sesuai dengan prosedur tata ketenagakerjaan yang ada,” ucap Agus.

Agus mengemukakan, klaim kepemilikan RSIP oleh salah satu organisasi berdampak hingga jajaran karyawan. Diakuinya, beberapa kali mereka mencoba berdialog, tetapi hasilnya tidak memuaskan.

“Bahkan, beberapa waktu lalu juga kami mengadukan persoalan ini dan kemudian di mediasi oleh Bupati Banyumas. Tetapi, tetap saja tidak berhasil. Karena itu, kami melakukan mogok,” ujar Agus.

Dampak aksi mogok ini menyebabkan pelayanan di RSIP berhenti. Namun, lanjut Agus, untuk pelayanan gawat darurat tetap berjalan.

“Semua pelayanan, kecuali cuci darah dan UGD, tidak berjalan,” lanjut Agus.

Sementara itu, salah satu dari delapan orang manajemen diganti, Yasminah mengatakan, proses penggantian yang terjadi padanya tidak sesuai aturan berlaku.

“Surat pergantian itu dikirim ke kami pada hari Minggu beberapa waktu lalu. Bahkan, pemberitahuan sebelumnya akan terjadi pergantian manajemen malah tidak kami dengar,” kata Yasminah.

Agus menyatakan aksi mogok ini akan berlanjut hingga beberapa hari ke depan, sampai tuntutan karyawan terpenuhi.

“Kami minta agar RSIP dikembalikan ke yayasan asal yang independen. Kami juga meminta agar Pembina YARSI dan direktur dengan orang yang independen. Selain itu, kami minta agar aturan tata kelola kepegawaian di RSIP ditegakkan, dan mengembalikan posisi delapan pejabat yang diberhentikan,” tutup Agus.[2]


PP Muhammadiyah Digugat ke PN Purwokerto

Screenshot_2016-06-27-20-24-31_1

Mengakuisisi RSI, PP Muhammadiyah Digugat ke PN Purwokerto. Img source: rri.co.id


Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Banyumas , Jawa Tengah digugat secara perdata oleh dua orang pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Purwokerto karena telah melakukan okupasi (pencaplokan) terhadap RSI (Rumah Sakit Islam) Purwokerto. Penggugat menyatakan, PP Muhammadiyah dan PDM Banyuma dinilai telah melakukan tindak melawan hukum dengan mencaplok RSI yang bukan miliknya.

“Kami juga menggugat, pengurus Yayasan khususnya dewan pembina dan Rektor UMP (Universitas Muhammadiyah Purwokerto) yang telah bekerja sama dengan pihak Muhammadiyah dengan membuat Surat Keputusan dan menyatakan bahwa RSI Purwokerto dinyatakan sebagai milik Muhammadiyah”, kata Sugeng Riyadi dan Riswanto , selaku penasehat hukum dari para penggugat, Senin (21/2/2015).

Penggugatnya adalah dua orang pengurus YARSI yakni, Edi Purnomo dan dr.Daliman yang tidak sepakat terhadap langkah para pembina Yayasan mengalihkan kepemilikan RSI ke Muhammadiyah dan UMP.

Diceritakannya,Pada tahun 2014, terbitlah surat keputusan dari PDM Muhammadiyah Banyumas atas persetujuan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menyatakan bahwa RSI Purwokerto itu dinyakatan sebagai milik Muhammadiyah yang untuk kemudian pengelolaannya diberikan kepada Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah.

Dalam AD/ART Yayasan dan dalam sejarah pendiriannya tahun 1983, tidak ada satupun pasal  yang menyebutkan bahwa RSI itu didirikan oleh Muhammadiyah. Kemudian Undang Undang Yayasan NO.16 tahun 2001 yang diperbaharui dengan UU NO. 28 2004 secara tegas menyebutkan, bahwa Yayasan adalah institusi yang independent dan tidak boleh dialihkan kepada pihak atau lembaga lain.

“Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan sejumlah pengurus yayasan adalah tindakan melawan hukum sehingga kami menggugatnya ke Pengadilan Negeri Purwokerto hari ini kita daftarkan gugatannya”, kata Sugeng Riyadi.

RSI Purwokerto saat ini sedang dalam konflik pasca terbit Surat Keputusan dari PDM Muhammadiyah yang menyatakan bahwa RSI adalah milik PDM Banyumas yang selanjutnya diberikan kepada UMP.

Sekitar 250 karyawannya melakukan unjuk rasa beberpa waktu lalu menolak akusisi RSI tersebut. Mereka mengatakan, RSI adalah milik publik yang sejarah pendiriannya dibiayai oleh warga masyarakat Banyumas melalui SK Bupati bukan oleh Muhammadiyah.

“Kami akan tidak terima tiba tiba rumah sakit tempat kami bekerja diklaim sebagai milik Muhammadiyah. Salah satu pendirinya telah bercerita semua kepada kami bahwa RSI ini dibangun atas dasar infak seluruh masyarakat Banyumas, dan tidak ada keterlibatan lembaga Muhammadiyah”, kata Hasan Noto (40), salah satu karyawan RSI.

Ia mengatakan, sejumlah pengurus yayasan termasuk dewan pembina memang secara persoan adalah warga muhammadiyah. “Namun bukan berarti kemudian seenaknya mengngalihkan aset dan pengelolaan RSI ini ke MUhammadiyah, enak sekali ?”, kata Hasan yang dibenarkan oleh para karyawan yang lain.

Sebelumnya, Yayasan RSI juga sudah digugat secara perdata oleh mantan direkturnya yakni dokter HJ.Suarti atas tanah miliknya yang diklaim sebagai miliknya.

Tanah seluas sekitar 2300 m persegi itu saat ini sudah berdiri sejumlah bangunan bangsal RSI. HJ.Suarti menggugat karna merasa tidak rela jika RSI Purwokerto kepemlikannya itu diakui oleh Muahmmadiyah.

Sementara itu, Ketua PDM Banyumas, Ibnu Hasan ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa RSI Purwokerto adalah milik Muhammadiyah.

Kepemilikan itu didasarkan atas surat perintah dari PP Muhammadiyah kepada sejumlah dewan pendiri untuk membikin rumah sakit islam di Purwokerto pada tahun 1983.

“Jadi mungkin yang protes itu tidak tau sejarah pendiriannya, jadi kemudian protes. Bagi kami gampang saja, bagi karyawan yang merasa tidak nyaman kami tidak memaksa, dan silahkan saja jika mau keluar”, kata Ibnu Hasan.[3]


Banser NU Tolak Pengambilalihan RSI Purwokerto oleh Muhammadiyah

Screenshot_2016-06-27-23-18-52_1

Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Banyumas bersama Ikatan Putra Nahdlatul Ulama dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Purwokerto menolak pengambilalihan Rumah Sakit Islam Purwokerto oleh Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

“Kami melihat adanya kejanggalan atas upaya pengambilalihan Rumah Sakit Islam (RSI) Purwokerto oleh Muhammadiyah dan UMP,” kata koordinator aksi Andri Widianto saat berunjuk rasa bersama 100 anggota Banser, IPNU, dan PMII di Alun-alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.

Menurut dia, pengambilalihan RSI Purwokerto merupakan suatu pelanggaran hukum dan sarat kepentingan kelompok serta golongan.

Ia mengatakan bahwa pengurus Yayasan RSI (Yarsi) tampak sekali melupakan dan telah menghianati amanah pendirian RSI yang merupakan hasil swasembada kaum muslimin di seluruh Banyumas bukan oleh golongan atau kelompok tertentu termasuk Muhammadiyah.

“Hal itu layak dipandang sebagai sebuah persekongkolan licik antara pembina Yarsi dan UMP karena pengurusnya adalah orang yang sama,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, Banser Banyumas bersama IPNU dan PMII menyatakan menolak dengan tegas akuisisi RSI Purwokerto oleh Muhammadiyah dan UMP.

Ia mengatakan bahwa pihaknya mendukung sepenuhnya gugatan hukum oleh pihak tertentu terhadap oknum-oknum Yarsi, Muhammadiyah, dan UMP yang telah mengambil alih kepemilikan RSI dari Yarsi.

“Kami meminta kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk menegakkan supremasi hukum dalam menangani kasus pengalihan dan akuisisi RSI Purwokerto. Kami juga meminta Pengadilan Negeri Purwokerto untuk tidak pernah bermain mata dalam menangani kasus RSI yang pembangunannya murni swasembada warga Banyumas. Oleh karena itu, RSI pada hakikatnya adalah milik umum dan amanah dari seluruh warga Banyumas,” katanya.

Ia meminta kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas serta DPRD Banyumas untuk ikut menjaga dan menjalankan amanah Surat Keputusan Bupati Banyumas Roejito yang telah menjadi penggerak pengumpulan infak untuk pembangunan RSI.

Dia juga meminta kepolisian dan kejaksaan untuk menyelidiki adanya kerugian materiil yang terjadi akibat pengambilalihan RSI dari Yarsi ke Muhammadiyah.

“Hukum dan adili oknum-oknum yang terlibat sesuai perundang-undangan yang berlaku atas okupasi dan akuisisi RSI Purwokerto yang mangatasnamakan Muhammadiyah ataupun Fakultas Kedokteran UMP,” katanya.

Informasi yang dihimpun, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas, Rektor UMP, Dekan Fakultas Kedokteran UMP, dan pengurus Yayasan RSI (Yarsi) Purwokerto digugat oleh dua orang pengurus Yarsi Purwokerto karena dinilai telah melanggar hukum dengan mengalihkan aset yayasan berupa RSI Purwokerto kepada Muhammadiyah dan UMP.

PP Muhammadiyah, PD Muhammadiyah Banyumas, dan UMP telah membuat surat keputusan pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa RSI Purwokerto adalah miliknya dan akan digunakan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran UMP.

Dua orang pengurus Yarsi Purwokerto yang mengajukan gugatan, yakni Edy Purnomo dan dr. Daliman.

Saat dikonfirmasi wartawan di Purwokerto, Kamis, kuasa hukum penggugat, Sugeng Riyadi mengatakan bahwa gugatannya sudah siap disidangkan .

“Para pihak sudah dipanggil untuk sidang hari ini, namun pihak tergugat termasuk PP Muhammadiyah, PD Muhammadiyah, dan UMP tidak ada yang datang. Kita akan menunggu sidang berikutnya,” katanya.

Ia mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Yayasan, kekayaan yayasan baik berupa uang ataupun barang dan kekayaan bentuk lainnya tidak boleh dialihkan kepada pihak atau lembaga lain.

Oleh karena itu, pihaknya menggugat pembina dan pengurus RSI Purwokerto yang bersekongkol dalam pengalihan rumah sakit tersebut.

“Tuntutannya, RSI dikembalikan seperti semula sebagai milik yayasan, bukan milik Muhammadiyah dan UMP,” katanya.[4]


Ketua PDM Banyumas Minta UMP Tidak Dikait-Kaitkan

Ketua PDM Banyumas H Ibnu Hasan membenarkan ada keterkaitan rencana menjadikan RSI sebagai Rumah Sakit pendidikan yang harapannya akan mendukung kebutuhan unit amal usaha lainnya, yakni Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).

“Harus diluruskan bahwa rencana akuisisi RSIP ini, bukan oleh UMP, tetapi oleh Muhammadiyah. Sebab kedudukannya di PDM, baik RSIP maupun UMP itu sama-sama unit amal usaha yang tidak bisa saling akuisisi,” ujarnya.

Sekadar diketahui pembaca SatelitPost, gedung di sebelah timur Kampus UMP Dukuhwaluh yang rencananya akan digunakan sebagai rumah sakit pendidikan oleh UMP berdiri Desa Karangsoka ternyata berada di jalur hijau, sehingga IMB gedung tersebut bermasalah.

Saat itu anggota DPRD Kabupaten Banyumas Subagyo SPd bahkan memerintahkan untuk melakukan pembongkaran. UMP dianggap telah melanggar Perda 10 Tahun 2011.

Terkait adanya keresahan di tengah karyawan dan staf RSI dengan adanya rencana tersebut, Ibnu menjamin akan ada kebijakan yang tidak akan menimbulkan kerugian bagi seluruh yang terlibat.

“Kita tidak menutup telinga, ada yang tidak suka atas rencana ini. Kita positive thinking, karena tidak tahu bagaimana sejarahnya. Mungkin dia mendaftar kerja di RSI, dulu tidak dibekali pemahaman ke-Muhammadiyahan. Kita akan tetap berusaha sebijak mungkin sesuai dengan yang diinstruksikan pada Yayasan, untuk tidak bertangan besi,” kata Ibnu.

Ketua PDM juga tetap berharap para karyawan tetap bekerja dan mengabdikan diri senyaman mungkin di RSIP. Namun apabila mereka tidak nyaman dengan kondisi yang ada ya pihaknya tidak bisa memaksa karyawan untuk terus bekerja.


Kenapa Namanya RSI, Bukan PKU?

Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan badan pendiri dengan berbagai saran, menurut Ketua PDM Banyumas H Ibnu Hasan, nama RSI akan diubah menjadi RS PKU Muhammadiyah.

“Kenapa pakai nama RSI ini supaya lebih universal, tetapi fakta bahwa RSI ini merupakan unit amal usaha milik Muhammadiyah ini yang harus terus difahamkan,” ujarnya.

Muhammadiyah kata Ibnu mendirikan unit amal di berbagai bidang seperti, sekolah maupun rumah sakit. Semua itu diniatkan untuk mendukung gerakan dakwah Muhammadiyah. Sehingga, terkait ada kekhawatiran akan berpengaruh terhadap penghasilan para karyawan jika kemudian RSI diakuisisi Muhammadiyah, itu tidak sepenuhnya benar.

“Seperti unit-unit amal usaha di bawah Muhammadiyah yang lain memang diwajibkan berkontribusi terhadap Muhammadiyah, terutama untuk mendukung gerakan dakwahnya. Tetapi tidak bisa kemudian beranggapan itu melulu soal dana. Support itu bermacam-macam, misalnya program dan lain-lain. Kecuali, unit amal usaha itu sudah dianggap mampu mandiri, baru diharapkan ada kontribusi berupa finansial,” ujarnya.

Kondisi RSI saat ini, diakuinya belum bisa dikatakan mandiri sepenuhnya. Masih banyak hal yang harus dibenahi di RSI, dan ditingkatkan serta terus dikembangkan untuk kemaslahatan umat. Sehingga kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak perlu ditakutkan.[4]


Daftar RS Muhammadiyah Tanpa Nama Muhammadiyah

Rumah Sakit Muhammadiyah selain Rumah Sakit Islam Purwokerto yang tidak memakai nama Muhammadiyah, Aisyiyah, PKU atau Ahmad Dahlan.


(a) Rumah Sakit Muhammadiyah dengan nama Rumah Sakit Islam (RSI):

  1. Rumah Sakit Islam (RSI) Banjarmasin Kalimantan Selatan.
  2. RSI Siti Aisyah Madiun Jawa Timur.
  3. RSI Lemabang Palembang Sumatera Selatan.
  4. RSI Siti Halimah Kandangan Kediri Jawa Timur.
  5. RSI Hasanah Mojokerto Jawa Timur
  6. RSI Kendal Weleri. Jawa Tengah.
  7. RSI Fatimah Banyuwangi Jawa Timur.
  8. RSI Muara Bungo Jambi
  9. RSI Garam Kalianget Madura
  10. RSI Nganjuk Jawa Timur.
  11. RSI Zam Zam Indramayu Jawa Barat.
  12. RSI Jakarta Pondok Kopi
  13. RSI Jakarta Cempaka Putih
  14.  RSI Jakarta Sukapura.

(b) Rumah Sakit Muhammadiyah tanpa nama Muhammadiyah dan Islam:

  1. Rumah Sakit (RS) Siti Khodijah Sepanjang Sidoarjo Jawa Timur
  2. Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Aminah Blitar Jawa Timur.
  3. RSIA Ibnu Sina Grogol.
  4. RS Siti Khadijah III Mamajang Sulawesi Barat.
  5. RS Anak dan Bersalin Siti Aisyah Probolinggo Jawa Timur.
  6. RS Anak dan Bersalin Siti Fatimah Kraksaan Probolinggo Jawa Timur.
  7. RS Anak dan Bersalin Siti Aisyah Surabaya Jawa Timur.
  8. Rumah Bersalin (RB) Siti Khadijah Kudus Jawa Tengah.
  9. RB Siti Khadijah IV Panakukang Mas Makassar Sulawesi Selatan.
  10. RS Sit Chadiajh Sukorejo Kediri Jawa Timur.
  11. RS Siti Khadijah Gorontalo

Jadi bukan hal yang aneh jika rumah sakit Muhammadiyah di Banyumas diberi nama Rumah Sakit Islam (RSI) Purwokerto. Karena letaknya di Purwokerto.[5]


Dalam Sejarah, Muhammadiyah Tak Pernah Merebut Milik Orang

Img Source: muhammadiyah.or.id

Img Source: muhammadiyah.or.id


Muhammadiyah dalam sejarah tdak pernah mengganggu, merebut dan mengklaim milik orang. Malah dalam kenyataan, banyak asset Muhammadiyah yang direbut, diganggu dan diklaim oleh orang lain.

Demikian Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr Haedar Nashir dalam menanggapi kasus Rumah Sakit Islam Purwokerto .  Adanya klaim dari oknum tertentu yang mengatasnamakan umat Islam Banyumas, bahwa RSI Purwokerto bukan milik Muhammadiyah.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, memandang bahwa Rumah Sakit Islam Purwokerto bukan sebagai rumah sakit polemik dan bermasalah. Karena sejak berdirinya Rumah Sakit ini oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Tokoh Muhammadiyah pada saat itu diniati dan diperuntukkan untuk kalangan Muhammadiyah. Maka dari itu, kata Haedar Nashir, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas dan warga Muhammadiyah Banyumas  tetap berpegang teguh pada aspek historis, yuridis, dan organisatoris.[6]


Sejarah Pembangunan dan Kepemilikan RSI Purwokerto

Dalam hal sejarah kepemilikan RSI Purwokerto ini Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)  Banyumas  H Ibnu Hasan menceritakan, RSI Purwokerto didirikan PDM Banyumas sebagai lembaga Muhammadiyah dengan SK PMD Banyumas dengan nomor A-1/002/1983 tanggal 23 Februari 1983. Saat itu, PDM yang masih disebut Pimpinan Muhammadiyah Daerah (PMD) Banyumas, membentuk badan pendiri yang beranggotakan lima orang dari unsur Muhammadiyah, yakni H AK Anshori, Drs Djarwoto Aminoto, KH Syamsuri Ridwan, Moch Soekardi dan Moch Muflich.

Bukti bahwa RSI Purwokerto itu didirikan oleh badan pendiri utusan PMD dikuatkan lagi dengan terbitnya SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah bernomor 06/PP/1985 tertanggal 25 Maret 1985. SK itu kata Ibnu, mengesahkan Yayasan RSI Purwokerto dengan badan hukum yang berafiliasi kepada Muhammadiyah.

Selanjutnya, pada tahun 1986, terjadi perubahan susunan badan pendiri. Berdasarkan berbagai pertimbangan organisasi, ada beberapa personil yang terpaksa digantikan karena perannya lebih dibutuhkan di badan amal usaha lain di bawah Muhammadiyah.

“Untuk mendirikan Yayasan yang akan membangun Rumah Sakit, itu harus ada pembentukan badan pendiri terlebih dahulu. Jadi tidak bisa dibantah bahwa RSI Purwokerto  itu sejak awal memang diniatkan dibangun oleh unsur Muhammadiyah untuk kepentingan masyarakat secara umum,” ujarnya.

Ibnu juga membenarkan ada keterkaitan rencana menjadikan RSI Purwokerto sebagai Rumah Sakit Pendidikan yang harapannya akan mendukung kebutuhan unit amal usaha lainnya, yakni Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).

“Harus diluruskan bahwa rencana akuisisi RSI Purwokerto ini, bukan oleh UMP, tetapi oleh Muhammadiyah. Sebab kedudukannya di PDM, baik RSIP maupun UMP itu sama-sama unit amal usaha yang tidak bisa saling akuisisi,” ujarnya.

Diakui Ibnu, berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan badan pendiri dengan berbagai saran RSI Purwokerto  tetap dinamakan RSI tidak menggunakan istilah PKU Muhammadiyah seperti kebanyakan unit amal usaha dibidang kesehatan lainnya dibawah Muhammadiyah.

“Kenapa pakai nama RSI ini supaya lebih universal, tetapi fakta bahwa RSI Purwokerto ini merupakan unit amal usaha milik Muhammadiyah yang harus terus difahamkan,” ujarnya.

Selain RSI Purwokerto, ada banyak Rumah Sakit Muhammadiyah yang menggunakan nama Rumah Sakit Islam, bahkan ada juga Rumah Sakit Muhammadiyah yang tidak memakai nama Muhammmadiyah dan Islam. [7]


Tanggapan Din Syamsuddin Kepada Rektor STAIN Purwokerto


(a) Pernyataan Rektor STAIN Purwokerto

“Sebentar kang yunus, lagi saya mintakan copy lengkap akte notariatnya. Yg pasti, kalau sejak awal rsi itu memang dianggap amal usaha muhammadiyah, maka muhammadiyah juga sejak awal mempunyai i’tikad buruk, dengan memaksa seluruh siswa muslim, pegawai muslim dan masyarakat muslim banyumas menjadi penyandang dana, dengan instruksi bupati.

Itu sebabnya, masyarakat muslim banyumas yg dulunya dipaksa nyumbang rsi dengan instruksi bupati, tiba tiba kini, setelah jadi dan berkembang, tiba tiba digagahi muhammadiyah, ya tidak rela.

Kalau sejak semula jelas bahwa rsi itu di woro-woro milik muhammadiyah, pasti tidak bakal ramai seperti hari ini.

Mungkin bisa disampaikan juga pada kang Din Sy, kalau banser dan elemen masyarakat muslim melakukan gerakan hari ini, dianggap tidak etis.

Sangat tidak etis juga dong, jika Muhammadiyah, memaksa muslim banyumas melalui rekomendasi bupati, kekuasaan kakandepag saat itu, kakandiknas, dll untuk ndanai amal usaha muhammadiyah”


(b) Tanggapan Prof. Din Syamsuddin

Maaf terpaksa menanggapi Ketua STAIN Purwokerto:

  1. Sangat naif menuduh Muhammadiyah beri’tikad buruk dgn memprakrasai pendirian Rumah Sakit Islam dgn memintabantuan kepada seluruh umat Islam. Bukankah dakwah Islamiyah selama ini memang menuntut seluruh umat Islam utk membantu?
  2. Seandainya ada yg merasa terpaksa menyumbang utk amal sosial seperti rumah sakit dan di kemudian hari mempersoalkannya, maka mereka patut dikasihani karena tak mendapat berkat/pahala dari perbuatannya.
  3. Sebaiknya kepada orang-orang seperti itu diberi kembali sumbangannya (tentu dgn bukti bhw memang pernah menyumbang, karena banyak yg mengklaim pernah menyumbang padahal tdk menyumbang). Jangan-jangan orang-orang yg menduduki RSI Purwokerto itu tdk pernah menyumbang.
  4. Kalau pun ada amal sosial yg diprakarsai dan kemudian dilola oleh sesama Muslim (Ormas Islam), seyogyanya Muslim/Ormas Islam lain mendukungnya. Dan ini banyak terjadi, banyak lembaga dakwah termasuk masjid yg pembangunannya dibantu oleh seluruhelemen umat Islam termasuk Muhammadiyah tp dilola oleh ormas tertentu/NU, namun diterima dgn ikhlas sebagai sarana dakwah (saya dengar Masjid Agung Purwokerto demikian adanya).
  5. Tasamuh seperti ini dari dulu sangat kuat mengakar dlm kehidupan Umat Islamdi Nusantara (manifestasi dari Islam Nusantara yg rukun, damai, dan santun), namun sekarang terganggu oleh intoleransi sektarian/ashabiyah (khususnya terhadap sesama Muslim).
  6. Dan yg paling penting, apakah wawasan akhlak kita membenarkan “menduduki lembaga yg dikelola oleh sesama Muslim dgn kekerasan/cara-cara premanisme”, dan itu terjadi pada Bulan Suci? Di mana letak ukhuwah Islamiyah? (Kita sering lancar berbicara ukhuwah wathoniyah bahkan ukhuwah basyariah, sementara kita tidak rela thd sesama Muslim). Saatnya umat Islam mengamalkan tasamuh dan budaya berfastabiqul khairat.
  7. Saya sebenarnya malu menanggapi hal seperti ini, sementara umat Islam sedang menghadapi masalah dan tantangan besar. Seandainya RSI Purwokerto diprakarsai dan dikelola oleh sahabat-sahabat NU, maka akan saya serukan kpd warga Muhammadiyah dan umat Islam utk membantu lebih banyak lagi dgn wawasan husnuzhon, bukan suuzhon.

Salam, Din Syamsuddin.[8]


Naskah Asli Legalitas Akta Pendirian RSI Purwokerto

Pendiri bangsa ini selalu mengingatkan kita para generasi penerus untuk selalu mengingat sejarah melalui slogannya JAS MERAH atau Jangan Sekali-Kali Meninggalkan Sejarah. Akan tetapi tidak sedikit yang berusaha membelokkan sejarah ini untuk tujuan tertentu atau untuk kepentingan pribadi, golongan atau kelompok tertentu seperti yang terjadi pada Rumah Sakit Islam Purwokerto (RSIP) yang merupakan milik Muhammadiyah.

Pendirian RSI Purwokerto ini berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAERAH BANYUMAS (sekarang menjadi Pimpinan Daerah Muhammadiyah/PDM) No. A-1/002/1983 tanggal 23 Februari 1983. Dalam surat keputusan tersebut ditetapkan

  1. Berdirinya Rumah Sakit Islam Purwokerto di wilayah Kota Administratip Purwokerto.
  2. Menunjuk Badan Pendiri Yayasan Rumah Sakit Islam Purwokerto terdiri dari
    1). H.A.K. Anshori
    2). Drs. H. Djarwoto Aminoto
    3). K.H. Syamsuri Ridwan
    4). Moch Soekardi Hs.
    5). H. Moch. Muflich Ys.
  3. Yayasan yang didirikan oleh Badan Pendiri tersebut BERAFILIASI danMENSUBORDINASIKAN organisasinya dengan MUHAMMADIYAH.
  4. Yayasan Rumah Sakit Islam yang didirikan termaksud diselenggarakan dengan segala aturan dan ketentuan yang sesuai dengan ajaran Islam dan loyal kepada MUHAMMADIYAH.
  5. Apabila terjadi liqwidasi pada AMAL USAHAyang didirikan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Purwokerto, maka harta benda yayasan dan lembaga-lembaga amal usahanya diserahkan menjadi milik MUHAMMADIYAH.
(a) Naskah Asli SK Pendirian Rumah Sakit Islam Purwokerto:

Naskah Asli SK Pendirian Rumah Sakit Islam Purwokerto


Menindaklanjuti surat keputusan tersebut maka dilakukan pertemuan pada tanggal 2 Maret 1983 dan dihasilkan beberapa keputusan mengenai persiapan pembuatan AD/ART organisasi, susunan organisasi serta kewenangannya dan untuk segera memulai kegiatan Rumah Sakit Islam. Dengan demikian Rumah Sakit Islam didirikan pada tahun 1983 (bukan pada tahun 1986).

(b) Naskah Notulensi Rapat Penyusunan AD/ART Yayasan Rumah Sakit Islam:

Naskah Notulensi Rapat Penyusunan AD/ART Yayasan Rumah Sakit Islam


Naskah Notulensi Rapat Penyusunan AD/ART Yayasan Rumah Sakit Islam


Setelah AD/ART Yayasan Rumah Sakit Islam Purwokerto dibuat kemudian didaftarkan ke Notaris Soetardjo Soemoatmodjo dengan AKTA no. 34 tanggal 22 Maret 1983. Dibawah ini naskah asli Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Purwokerto.

(c) AKTA no. 34 tanggal 22 Maret 1983:

AKTA no. 34 tanggal 22 Maret 1983

AKTA no. 34 tanggal 22 Maret 1983

AKTA no. 34 tanggal 22 Maret 1983

AKTA no. 34 tanggal 22 Maret 1983

AKTA no. 34 tanggal 22 Maret 1983

AKTA no. 34 tanggal 22 Maret 1983

AKTA no. 34 tanggal 22 Maret 1983

AKTA no. 34 tanggal 22 Maret 1983

AKTA no. 34 tanggal 22 Maret 1983

06-27-10.47.03

06-27-10.46.20

06-27-10.45.39

06-27-10.45.02

06-27-10.43.36

06-27-10.42.52

06-27-10.41.57

06-27-10.41.17

06-27-10.40.36

06-27-10.39.32

06-27-10.37.54

Kemudian setelah Rumah Sakit Islam Ini berjalan dilakukan penggalangan dana pada masyarakat (bukan masyarakat yang mendirikan YARSI, akan tetapi YARSI sudah berjalan dan kemudian meminta bantuan masyarakat pada tahun 1986). Lihat tanggal surat edaran Bupati.

 


06-27-10.36.44

Mohon kita tetap menghargai proses hukum yang sedang berjalan, jangan membuat opini publik lagi. Mari kita tadabbur dan bersama sama mengawasi proses ini.

Jika ada yang memprovokasi lewat media sosial mengatasnamakan pegawai RSIP dan peduli terhadap RSIP dan mengatakan bahwa muhammadiyah melakukan akuisisi terhadap RSIP adalah fitnah belaka, mereka hanya berani berbicara besar di media sosial kalau memang yakin silahkan tunjukkan di pengadilan dan bantah itu semua bukti akta legalitas RSIP yang dimiliki Muhammadiyah bukan beropini liar di media sosial yang tidak ada gunanya

Muhammadiyah tidak akan menanggapi segala aksi baik demonstrasi atau provokasi di media bagi Muhammadiyah penentunya adalah di sidang pengadilan sebagai konsekuensi kita sebagai warga negara yang taat Hukum.

Jangan cuma jargon cinta NKRI tapi tidak taat terhadap Hukum yang berlaku di Republik Indonesia dengan tidak mengindahkan proses hukum yang sedang berjalan.[9]


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banyak pihak mempertanyakan apa kenapa karyawan dan Banser melakukan demo  dalam kasus sengketa lahan RSIP ini. Untuk mengetahui bagaimana sejarah, kronologi, bukti, dan fakta kepemilikan RSIP dapat dilihat padaDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang PUTUSAN Nomor: 54/Pdt.G/2015/PN Pwt.

Berikut ini kultwit akun @moelugm :

1) Secara historis dan de facto RSI Purwokerto adalah milik persyarikatan

2) RSI Purwokerto didirikan atas prakarsa Pimpinan Muhammadiyah Daerah yg memberikan mandat kpd 5 pendiri;

3) Pendiri tersebut sebagaimana SK PMD Bayumas No A-1/002/1983 tgl 23/2/1983: AK Anshori,Djarwito Aminoto,Syamsuri Ridwan,MSoekardi&MMuflih

4) surat point 3 diatas dikuatkan dgn surat PP@muhammadiyah No 06/PP/1985 tgl 25/3/1985 yg mengesahkan#RSIPurwokertoMilikMuhammadiyah

5) bahwa pd 16/12/2015, SDA menggugat YRSIPurwokerto ke PN Purwokerto dgn reg perkara No. 54/Pdt.6/2015/Pwt

6) dan PN Purwokerto telah memutus perkara tsb

7) bahwa pendudukan terhadap RSIPurwokerto yg mengatas namakan umat Islam adalah langkah yg tdk mencerminkan warga yg taat hukum & pancasila

8) dr dokumen” yg ada & diperkuat oleh ptsn PN Purwokerto dlm perkara reg 54/Pdt.6/2015/PN.Pwt jelas posisi

9) bahwa yg sering didalilkan @GusMarPwt ttg rekomendasi Bupati Banyumas, betul ada rekomendsi no 466/110/83/51 tgl 8/9/1983 cc

10) rekom 110 tersebut direvisi dgn sk no 466/158/83/51 tgl 26/11/1983 yg pokoknya memberi izin penarikan infak untk RSIPurwokerto, so clear

11) mari kita berjalan dijalur hukum, apalagi perkara ini sdh melalui proses proyustisia di PN Purwokerto

12) penggunaan paramiliter u/ mencaplok sesuatu yg bukan hak, jauh dari ahlaq Islam Nusantara dan Aswaja

13) mari berjalan di jalur hukum, sebagai kecintaan kita kpd Indonesia, wassalam.[10]

Untuk mengetahui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang PUTUSAN Nomor: 54/Pdt.G/2015/PN Pwt. dapat di donwload pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/0By1rNeV2Sj6FZm5pSXg0X01ra0U/view?usp=drivesdk


KOKAM Jateng Apel Siaga

Ilustrasi KOKAM saat menjaga Rumah dan Makam Siyono - Sangpencerah.com

Ilustrasi KOKAM saat menjaga Rumah dan Makam Siyono – Sangpencerah.com


Ratusan anggota KOKAM (Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah) se-Jawa Tengah melakukan Apel Siaga 1 dalam pengamanan aset RSI Purwokerto yakni milik Muhammadiyah di Banyumas, bertempat di Masjid 17 Purwokerto, Senin (20/6/2016).

Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PD PM) Banyumas, Nur Fauzi, berpesan kepada KOKAM untuk siap siaga menjaga dan mengamankan aset muhammadiyah khususnya di Banyumas dari oknum yang saat ini sengaja ingin mengambil alih, menyusul demo yang dilakukan karyawan RSI Purwokerto terhadap rektor UMP dan kantor PDM Banyumas.

“Kami harap teman-teman Kokam dari berbagai daerah untuk siap siaga apabila kami meminta bantuan untuk mengamankan aset muhammadiyah di Banyumas dari oknum yang ingin mengambil, jika diperlukan show force kita akan lakukan,” tandasnya.[11]


SP RSIP dan Banser Kembali Demo Muhammadiyah Terkait RSIP

07-15-02.08.18

Kembali, kelompok yang mengatasnamakan Serikat Pekerja RSIP kemudian Banser Banyumas melakukan demonstrasi di beberapa titik terkait Konflik RSIP namun pantuan di lapangan peserta demo dari unsur Pegawai RSIP sangat sedikit mengikuti aksi demo kali ini.

Demonstrasi kali ini berlangsung di beberapa lokasi antara lain Kantor PDM Banyumas kemudian Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan membawa beberapa poster dan simbol keranda mayat.

Bahkan Masjid Muhammadiyah juga menjadi salah satu titik demonstrasi, ketika adzan berkumandang pendemo menghentikan sementara orasinya namun ketika sholat ashar sedang berlangsung tampak pendemo melanjutkan berorasi di depan gerbang masjid dengan dijaga aparat kepolisian.

07-15-02.06.50

Aksi Demonstrasi ini cukup disayangkan beberapa pihak khususnya warga Banyumas karena aksi ini malah memantik situasi yang kemarin sudah cukup kondusif dimana telah ada kesepakatan Forkompinda terkait konflik RSIP ini yaitu Hasil pertemuan Rabu 22 Juni 2016 Ketua PD Muhammadiyah, PC NU, Bupati Banyumas, MUI, Dandim dan Kapolres menelurkan tiga kesepakatan.

  1. Menarik pasukan Banser dan Kokam serta tidak melakukan demo untuk menghindari konflik yang lebih besar.
  2. Mengosongkan RSI dari atribut Banser dan lainnya serta personel selain RSI.
  3. Menghormati proses hukum masalah RSI yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri.

Namun kesepakatan tersebut justru dilanggar dengan aksi demo hari ini, semestinya jika pihak SP RSIP dan Banser yakin pendapatnya benar dan Muhammadiyah keliru mari kita ajukan bukti – bukti tersebut di meja persidangan atau lewat prosedur hukum, cara – cara itu lebih elegan karena di Pengadilan lah akan ditentukan kebenaran soal RSIP dan sudah merupakan konsekuesi kita sebagai warga negara untuk taat terhadap proses hukum yang berjalan dan mematuhi keputusan Pengadilan.

Menanggapi aksi demo hari ini pantuan redaksi tidak ada reaksi balik dari Muhammadiyah, tampaknya Muhammadiyah memilih konsisten taat terhadap kesepakatan yang kemarin telah tertuang dan menyerahkan semua persoalan ini ke jalur hukum, Muhammadiyah ingin menghindari konflik antar elemen umat islam hanya karena persoalan sengketa RSIP ini karena bagi Muhammadiyah kedamaian masyarakat khususnya masyarakat Banyumas itu lebih utama sehingga semua persoalan terkait gugatan RSIP cukup dijawab di ruang sidang Pengadilan.

Seperti halnya gugatan pertama yang diajukan terkait soal sengketa tanah RSIP yang di Pengadilan dimenangkan oleh Muhammadiyah dan kini pihak Penggugat sedang mengajukan upaya banding.

Muhammadiyah berharap komflik RSIP ini bisa segera berakhir dan pelayanan RSIP yang selama ini terkendala akibat aksi mogok sebagian karyawan RSIP bisa kembali berjalan normal.[12]


Dan Ada Dua Aktor Demo Karyawan RSIP Dilaporkan Atas Dugaan Korupsi 10 Miliar

07-15-02.34.58

Yayasan Rumah Sakit Islam Purwokerto (Yarsi) yang merupakan perpanjangan tangan Muhammadiyah dalam pengelolalan RSI Purwokerto melaporkan dua karyawan RSIP, Senin (11/7) ke Polres Banyumas atas dugaan penggelapan uang rumah sakit senilai Rp 10 miliar. Mereka yang dilaporkan ke polisi, mantan direktur RSIP berinisial dr BS, dan mantan Kepala Bidang Keuangan dan Program, berinsial Yas.

Menurut Ketua Umum Pengurus Yarsi, Arif Syarifudin SH MH saat ditemui di sela-sela pelaporannya di Polres Banyumas, Senin (11/7), keduanya dilaporkan atas dugaan tindak pidana penggelapan kekayaan RSIP sebagaimana pasal 372 jo Pasal KUHP.

Arif mengatakan, dugaan penggelapan bermula saat RSIP akan bekerjasama sebagai RS pendidikan UMP. Menurutnya sesuai aturan, untuk menjadikan RSIP sebagai RS Pendidikan, maka rumah sakit tersebut terakreditasi. “Akreditasi bisa dilakukan, salah satu poinnya harus ada hasil pelaksanaan audit keuangan,” kata dia.

Menurutnya usaha kooperatif telah dilakukan Yarsi kepada dua orang dilaporkan ke polisi. Di antaranya melalui surat No 006/sekre/yarsi/I/2016 pada 18 Januari 2016. Dalam surat tersebut Yarsi telah meminta manajemen RSIP menyerahan dokumen pendukung laporan keuangan karena akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs Oetoet Wibowo.

Yarsi Purwokerto sebelumnya juga telah memerintahkan kepada Pengawas Yarsi untuk melakukan pemeriksaan terhadap RSIP. Namun pemeriksaan tersebut tidak dapat dilakukan karena mendapatkan penolakan dari Manajemen RSIP di era kepemimpinan dr BS dan Yas.

“Kemudian setelah berhasil diaudit oleh akuntan publik, ternyata manajemen RSIP tidak memenuhi standar pelaporan akuntansi keuangan RS, baik secara format, bentuk maupun substansinya,” kata Arif.

Atas dasar itu ditambahkan oleh Arif, terlapor dianggap telah melanggar perintah Yarsi dengan memberikan keterangan yang tidak benar dalam penyerahan laporan keuangan RSIP. Laporan keuangan dua terlapor juga berbeda dengan yang didapat oleh tim auditor independen dari keterangan staf keuangan RSIP.

“Laporan keuangan RSIP yang disampaikan manajemen tidak bisa diaudit oleh akuntan publik, dan ada banyak kejanggalan,” ujar Arif.

Kemudian dari hasil audit oleh akuntan publik tersebut, ditemukan dugaan adanya penggelapan uang di RSIP senilai Rp 10 miliar lebih. Di antaranya karena adanya penyimpangan aset. Pembayaran ganda pihak ketiga yang sudah dibayarkan namun ditagih lagi. Serta penyimpangan anggaran Pembangunan Gedung RSIP.

“Satu contoh dugaan pengelapan saja. Pada awal tahun 2015 dalam anggaran belanja di RSIP ada pos tercantum Rp 35 juta. Tapi pada realisasinya sampai Rp 5 miliar lebih. Sehingga patut diduga ada pembengkakan penggelapan keuangan di RSI senilai 15.000 persen,” kata dia.

Menurut Arif, dr BS sebagai mantan direktur RSIP, dilaporkan ke polisi karena sebagai pihak yang mengesahkan dan mempertanggungjawabkan keuangan RSIP. Sementara Yas sebagai mantan Kabag Keuangan dan Program dilaporkan ke polisi karena sebagai penyusun anggaran.

Dua orang ini juga terlihat aktif dalam demonstrasi sebagaian karyawan RSIP yang menggugat Muhammadiyah atas kepemilikan RSIP, di akun Facebooknya Yas kerap melontarkan status tentang RSIP dan menggalang dukungan untuk melawan Muhammadiyah terkait kepemilikan RSIP,

Lambat laun benang merah konflik RSIP ini mulai terkuak, mengapa selama ini Muhammadiyah melalui YARSI yang mengelola RSIP berjalan baik kenapa kemudian sekarang diperkarakan ternyata asal muasalnya karena hasil audit yang dibentuk oleh Muhammadiyah ditemukannya indikasi tindak pidana korupsi oleh Direktur dan Pejabat RSIP

Sehingga penolakan RSIP dijadikan RS pendidikan UMP oleh Muhammadiyah lebih karena ketakutan Manajemen Rumah Sakit untuk diaudit keuangannya sehingga menggunakan isu – isu lain untuk memprovokasi karyawan dan lembaga lainnya menggugat kepemilikan RSIP oleh Muhammadiyah.[13]


Kesimpulan

Rumah Sakit Islam Purwokerto (RSIP), merupakan salah satu Rumah Sakit kebanggaan masyarakat Muslim Purwokerto yang telah berproses dan berdiri sekitar 30an tahun yang lalu (1983).

Namun, masih banyak masyarakat Purwokerto dan Umumnya Banyumas belum banyak tahu tentang RSI Purwokerto ini. RSIP beralamat di Jl. H Masyhuri 39 Rejasari Purwokerto Barat Kalibogor Purwokerto

Rumah Sakit Islam Purwokerto ini dikelola secara operasional oleh Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) Purwokerto. Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) Purwokerto ini didirikan berdasarkan pada Akta Pendirian Notaris Nomor 34 Tahun 1983 tanggal 22-3-1983 (Akta Pendirian Pertama). Yayasan ini didirikan oleh 5 orang Tokoh Muhamamdiyah Banyumas yaitu:

  • 1. Abdul Kahar (AK) Anshori
  • 2. Drs. H. Djarwoto Aminoto
  • 3. H Sjamsoeri Ridwan
  • 4. Muhammad Soekardi Hasanmihardja
  • 5. H. Muflich Yasmirdja

Ke 5 (lima) Tokoh Banyumas Tersebut mengemban amanah yang diberikan oleh Pimpinan Muhammadiyah Daerah Banyumas (saat ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah/PDM Banyumas) untuk mendirikan Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) melalui Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah Daerah Banyumas SK PMD (sekarang PDM) Banyumas dengan nomor A-1/002/1983 tanggal 23 Februari 1983. PDM menguatkan lagi dengan terbitnya SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah bernomor 06/PP/1985 tertanggal 25 Maret 1985.

SK itu mengesahkan Yayasan RSI dengan badan hukum yang BERAFILIASI kepada Muhammadiyah.

Kemudian, dalam Akta Pendirian Yayasan No 34/1983 Pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa Keuangan Yayasan ini selanjutnya diperoleh dari:

  • a. Sokongan/ bantuan daripara dermawan YANG TIDAK MENGIKAT
  • b. Hibah-hibah wasiat dan hibah biasa YANG TIDAK MENGIKAT
  • c. Sumbangan (Subsidi)
  • d. Penghasilan-penghasilan Yayasan
  • e. Usaha-usaha lain yang Sah dan tidak bertentangan dengan dengan peraturan Perundang-undanganyang berlaku.

Jadi, iuran warga masyarakat Banyumas yang pernah dilakukan selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan RSIP namun sebagai Sokongan/ Bantuan Dermawan yang tidak Mengikat. Dan Bisa jadi ini juga bagian dari rasa “KEPEMILIKAN” masyarakat Banyumas terhadap RSIP yang telah ikut membantu Yayasan dalam mengembangkan RSIP.

Pada tgl 5 September 1986, RSI secara resmi operasional, dibuka oleh Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk wilayah Banyumas di Kantor Pimpinan Muhammadiyah Daerah Banyumas.

Dan Sejak saat itu Pengelolaan Rumah sakit Islam Purwokerto dilakukan oleh Yarsi yang BERAFILIASI kepada Muhammadiyah (sesuai Akta Pendirian no 34/1983 Pasal 12).

Dan Pengurus Yarsi berisi orang-orang yang merupakan Tokoh dan Kader Muhammadiyah. Selama lebih dari 30 tahun ini Semua berjalan dengan lancar, tanpa ada permasalahan apapun.

“Permasalahan” muncul setelah Pimpinan Daerah Muhammadiyah mengeluarkan Surat rekomendasi pengelolaan RSI Purwokerto kepada Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

Ada beberapa orang yang Sengaja ‘MENYALAHARTIKAN” Rekomendasi Pimpinan Daerah Muhamamadiyah tentang Pengelolaan ini dengan “PENGAMBILALIHAN” RSIP oleh UMP, DAN MEMPROVOKASI SEBAGIAN MASYARAKAT BANYUMAS untuk menolak Rekomendasi ini.

→KRONOLOGIS:

Permasalahan menjadi “ MELEBAR” Sebenarnya berawal dari beberapa kejadian berikut:

  • 1. Rencana kerja sama (MoU) antara Yayasan Rumah Sakit Islam Purwokerto (Yarsi) dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk menjadikan RSIPurwokerto sebagai Rumah Sakit Pendidikan FK UMP, karena sama-sama DIBAWAH NAUNGAN Muhammadiyah (Akta Pendirian no 34/1983 pasal 12). (Info: Mudah-mudahan benar, Sejak tahun 2014, FK UMP telah memiliki RS Pendidikan berdasar MoU dengan Salah satu RSU di Tegal).
  • 2. Namun, salah satu syarat suatu Rumah Sakit dapat digunakan oleh suatu Fakultas Kedokteran sebagai Rumah Sakit Pendidikan adalah RSIP tersebut minimal ber-type B. Tetapi RSI Purwokerto saat masih bertipe C.
  • 3. Oleh Karena itu, berdasar informasi yang diperoleh, kemudian Muhammadiyah dalam hal ini Yarsi bekerja sama dengan UMP berusaha menaikkan status RSI dari tipe C ke tipe B.
  • 4. Tetapi, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya Audit Laporan Keuangan yang dilakukan oleh auditor (Pemeriksa) eksternal.
  • 5. Hasil audit awal terhadap laporan keuangan Yayasan/ RSIP ternyata ditemukan adanya beberapa standar pembukuan yang kurang memenuhi Standar Akuntansi, yang mengakibatkan pembukuan belum bisa diaudit dan juga berdasarkan bukti transaksi awal ditemukan adanya indikasi penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
  • 6. Dari informasi lain, Seperti yang disampaikan oleh Tim Lawyer Yarsi saat berada di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Rabu 29 Juni 2016, Permasalahan inilah yang sebenarnya menjadi awal permasalahan di RSI Purwokerto.
  • 7. Kemudian untuk menutupi indikasi penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan itu, oknum pegawai RSIP tersebut meminta bantuan kepada salah satu oknum (bukan sebagai lembaga) anggota organisasi massa untuk mendampingi permasalahan tersebut.
  • 8. Dalam perkembangannya muncul gugatan status kepemilikan tanah (dalam sidang gugatan di PN Purwokerto perkara perdata No. 54/Pdt.G/2015/PN.Pwt dan dimenangkan oleh Yarsi dan saat ini proses banding)
  • 9. Kemudian ada gugatan kepemilikan yayasan oleh 2 orang anggota pengurus yayasan yang salah satunya merupakan suami oknum bagian keuangan yang tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan tersebut. (saat ini menjadi proses hukum di PN Purwokerto No. 77/Pdt.G/2015/PN.Pwt)
  • 10. Dan Saat ini, tepatnya Hari Selasa, 12 Juli 2016 kemarin Yayasan resmi mengajukan laporan indikasi penggelapan ke kepolisian.

→Tentang Rumah Sakit Pendidikan….

Perlu diketahui bahwa dalam Pasal 23 UU 44 Tahun 2009 (1) Rumah Sakit pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan Rumah Sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya.

Sekali lagi perlu kita ketahui bahwa SESUAI UU Tersebut , Pengelolaan RSIP Sebagai Rumah Sakit Pendidikan TIDAK MENGHILANGKAN PERAN RSIP SEBAGAI RUMAH SAKIT UMUM.  RSIP SEBAGAI RSU TETAP DIKELOLA OLEH DIREKTUR RUMAH SAKIT. Pengelolaan RSIP sebagai RSU dalam melayani PASIEN dan Pengelolaan Keuangannya tetap menjadi Tanggung Jawab Direktur RSIP sebagai RSU. RSIP sebagai RS Pendidikan dibawah koordinasi Dekan FK UMP hanya SEBATAS SEBAGAI PENGELOLA RSIP Rumah Sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya.

Sekali lagi ada beberapa orang yang sengaja ‘MENYALAHARTIKAN” Rekomendasi Pimpinan Daerah Muhamamadiyah Banyumas tentang Pengelolaan ini dengan “PENGAMBILALIHAN” RSIP oleh UMP.

DAN MEMPROVOKASI SEBAGIAN MASYARAKAT BANYUMAS untuk menolak Rekomendasi ini. DAN ISU “PENGAMBILALIHAN” RSIPurwokerto oleh UMP JELAS MERUPAKAN SALAH SATU FITNAH TERKEJAM. Karena RSIP/ Yarsi dan UMP merupakan 2 (dua) LEMBAGA YANG SEJAJAR DAN SETARA.

Mari kita menilai apa yang terjadi saat ini di wilayah Banyumas.  Ada beberapa orang yang mencoba mengalihkan Isu Permasalahan internal Yarsi/ RSIP berupa Indikasi Penggunaan Dana yang belum bisa dipertanggungjawabkan oleh Kepala Bagian Keuangan RSIP sebesar 10 MILYAR menjadi isu Kepemilikan Yarsi/RSIP yang BERAFILIASI KEPADA MUHAMMADIYAH sesuai AKTA NOTARIS PERTAMA PENDIRIAN YARSI NO 34 Tahun 1983 DENGAN MEMBENTURKAN BANYAK ELEMAN MASYARAKAT BANYUMAS.

Oleh karena itu, marilah kita selalu memahami permasalahan yang ada dengan Bertabayun/ Saling Mengkonfirmasi informasi yang ada, yang saat ini beredar di masyarakat.

Dan…..
Marilah kita jaga dan kita tingkatkan Ukhuwah Islamiyah di Banyumas ini. Kita kuatkan tali silaturrahim umat Islam di Banyumas.
Hindari informasi PROVOKASI dari orang yang kurang bertanggung jawab.[14]

Referensi

  • [1] radarbanyumas.co.id/giliran-karyawan-rsi-protes/
  • [2] merdeka.com/peristiwa/ratusan-pekerja-rumah-sakit-islam-purwokerto-mogok-ganggu-pelayanan.html
  • [3] rri.co.id/purwokerto/post/berita/230290/banyumas/mengakuisisi_rsi_pp_muhammadiyah_digugat_ke_pn_purwokerto.html
  • [4] jateng.antaranews.com/detail/banser-tolak-pengambilalihan-rsi-purwokerto-oleh-muhammadiyah.html
  • [4] satelitnews.co/berita-rumah-sakit-pun-jadi–rebutan.html#ixzz4Cn16VCp6
  • [5] suaramuhammadiyah.id/2016/06/22/rsi-purwokerto-milik-muhammadiyah-muhammadiyah-tak-pernah-merebut-milik-orang/3/
  • [6] suaramuhammadiyah.id/2016/06/22/rsi-purwokerto-milik-muhammadiyah-muhammadiyah-tak-pernah-merebut-milik-orang/
  • [7] suaramuhammadiyah.id/2016/06/22/rsi-purwokerto-milik-muhammadiyah-muhammadiyah-tak-pernah-merebut-milik-orang/2/
  • [8] mediaislam.site/6-poin-tanggapan-prof-din-syamsuddin-kepada-rektor-stain-purwokerto-terkait-kasus-rsip/
  • [9] sangpencerah.com/2016/06/inilah-naskah-asli-pendirian-rsi-purwokerto.html
  • [10] sangpencerah.com/2016/06/sejarah-kronologi-bukti-dan-fakta-kepemilikan-rumah-sakit-islam-purwokerto.html
  • [11] muhammadiyah.or.id/id/news-6411-detail-kokam-fardhu-ain-selamatkan-aset-muhammadiyah-di-banyumas.html
  • [12] sangpencerah.com/2016/07/langgar-kesepakatan-muspida-banser-kembali-demo-muhammadiyah-terkait-rsip.html#
  • [13] sangpencerah.com/2016/07/dua-aktor-demo-karyawan-rsip-dilaporkan-dugaan-korupsi-10-miliar.html
  • [14] sangpencerah.com/2016/07/sekali-lagi-tentang-polemik-rumah-sakit-islam-purwokerto.html
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s