Alasan Mengapa Inggris Ingin ‘Cerai’ dari Uni Eropa

Screenshot_2016-06-28-12-12-06_1

Tahun lalu, Perdana Menteri David Cameron mengumumkan referendum tentang apakah Inggris harus tetap berada di Uni Eropa. Isu bergulir dengan reaksi yang bermacam-macam, hingga semuanya terjawab pada Kamis (23/6) kemarin: Inggris resmi keluar dari Uni Eropa.


Negeri yang dikepalai oleh Ratu Elizabeth II menggelar referendum untuk memutuskan bertahan atau keluar dari keanggotaan Uni Eropa (UE). Pemungutan suara ini dikenal dengan nama Brexit, singkatan dari ‘British Exit’.

Hasilnya, Inggris resmi hengkang dari Uni Eropa.

Dilansir dari Time, Jumat (24/6/2016), terdapat tiga alasan utama mengapa warga Inggris menginginkan cerai dari organisasi tersebut.

Pertama, mereka yang menginginkan Brexit terjadi percaya bahwa jangkauan kekuasaan UE begitu besar hingga berdampak pada kedaulatan Inggris.

Kedua, kelompok pro-Brexit merasa terganggu dengan aturan yang ditetapkan di Brussels, markas UE, di mana mereka meyakini hal itu mencegah bisnis beroperasi secara efisien. Isu migran adalah alasan ketiga sekaligus utama yang memicu perdebatan Brexit ‘memanas’.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu prinsip kunci dari UE adalah pergerakan bebas setiap warganya. Ini berarti warga Inggris dapat bekerja dan hidup di negara mana saja yang tergabung dalam UE, begitu juga sebaliknya.

Terdapat sekitar 3 juta warga UE lainnya yang hidup di Inggris, sementara terdapat 1,2 juta warga Inggris yang tersebar di sejumlah negara UE. Briton, sebutan untuk warga Inggris, menyalahkan para migran terkait dengan sejumlah isu seperti pengangguran, upah rendah, dan rusaknya sistem pendidikan serta kesehatan bahkan kemacetan lalu lintas.

Pengaruh Brexit pada Dunia

Inggris adalah salah satu mitra utama Amerika dalam perdagangan, sehingga perubahan monumental ini akan menimbulkan ketidakpastian dalam masa depan hubungan itu, terutama jika Britania Raya mengalami resesi. IMF memperingatkan bahwa Brexit dapat menurunkan output ekonomi banyak negara, termasuk AS hingga mencapai setengah persen.

Akibatnya, nilai euro atau poundsterling akan terpuruk di bawah dolar. Ini akan menjadi pukulan kuat bagi eksportir AS. Sementara itu, di luar hubungan ekonomi, Negeri Paman Sam juga patut khawatir dengan ketidakstabilan politik pasca-Brexit terjadi.

Tidak menutup kemungkinan, sejumlah negara lain akan mengikuti jejak Inggris meninggalkan blok perdagangan terbesar di dunia, melemahkan Eropa secara keseluruhan termasuk mengancam masa depan NATO. Sementara di sisi lain, bayang-bayang Rusia mengintai.


Proses Inggris menjadi anggota UE

Setelah Perang Dunia II berakhir pada 1945, Inggris menolak untuk bergabung dengan lembaga baru bentukan sejumlah negara Eropa. Lembaga ini mendorong pada kerja sama dan hubungan damai. Inggris lebih tertarik untuk fokus pada sektor perdagangan dan investasi dengan sejumlah mantan koloninya, seperti AS, India, Kanada, dan Australia.

Pada 1960-an, Inggris pun berubah pikiran. Britania Raya akhirnya memutuskan bahwa akan lebih baik jika bergabung dengan Komunitas Ekonomi Eropa (EEC), kelak menjadi UE. Namun keinginan Inggris itu mendapat penolakan dari sejumlah negara Eropa, khususnya Prancis.

Pinangan Inggris untuk bergabung dengan EEC ditolak pada 1961. Presiden Prancis ketika itu, Charles de Gaulle, takut Inggris akan menjadi kuda troya–musuh di dalam selimut–bagi pengaruh AS.

Setelah de Gaulle lengser dan digantikan Felix Gouin, tepatnya pada 1967, Inggris kembali melamar menjadi anggota UE. Kali ini permohonan itu diterima dan Britania Raya resmi bergabung dengan zona perdagangan bebas UE pada 1973. Setelah itu EEC berganti nama menjadi Masyarakat Eropa dan terakhir menjadi UE.

Saat ini Uni Eropa tidak hanya berkutat pada sektor perdagangan, tetapi juga hak asasi manusia dan kebijakan luar negeri terkait dengan hukum lingkungan. Sejumlah organ penting UE antara lain Parlemen UE, Komisi UE, Mahkamah UE, dan Bank Sentral UE.


Pahami Brexit Lewat Kartun ini

PicsArt_06-28-12.25.13

Kamis (23/6/16), Inggris akhirnya keluar dari Uni Eropa (UE). Sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak, termasuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita belum tahu pasti apakah ini akan berdampak pada ekonomi, kebijakan, dan hubungan Inggris dengan negara-negara Eropa lainnya.

Ada banyak liku-liku dalam politik Inggris yang menyeret ke situasi ini. Tapi kita tidak perlu harus mengikutinya untuk memahami mengapa Inggris ingin keluar dari UE, dan mengapa Uni Eropa? Ilustrasi kartun berikut semoga bisa memberi pemahaman kepada kita bagaimana momen penting dalam sejarah Inggris ini terjadi.


  • Untuk pertama-tama, mari kita mulai dengan pertanyaan: mengapa Uni Eropa harus ada?

Eropa adalah kumpulan negara-negara yang gemar berperang. Dalam banyak pertempuran, misalnya Perang Dunia II, negara-negara Eropa selalu ambil bagian. Dan mau tidak mau, ini membuat benua ini koyak, dan luluh-lantak di san dan di sini.

PicsArt_06-28-12.21.41

Jadi, setelah Perang Dunia II, beberapa negara merasa perlu dengan ada integrasi antarnegara-negara Eropa—dimulai dalam bidang industri lalu diperluas ke bidang-bidang lainnya. Meski demikian, beberapa negara gemar membuat aturan yang sama sekali berbeda dengan negara lain. Misalnya, orang Prancis yang ingin tinggal dan bekerja di Inggris harus mengurus proses imigrasi panjang dan berbelit.

PicsArt_06-28-12.20.25

PicsArt_06-28-12.19.33

Dan kita tahu, masing-masing negara di Eropa Barat (kita sebut saja Barat), memiliki aturan perdagangannya sendiri, imigrasinya sendiri, dan kebijakan ekonominya sendiri. Kondisi ini, menurut beberapa negara dirasa tidak efesien dan justru menghambar. Dan Uni Eropa lahir untuk menavigasi persoalan ini.

PicsArt_06-28-12.19.07

Pada 1993, hampir seluruh negara di Eropa telah bergabung ke Uni Eropa. Mereka melakukan ini dengan diikuti oleh arus manusia, barang, jasa, dan modal yang bergerak bebas di antara negara-negara Eropa ini. Semuanya tampak mudah dan efesien. Lebih dari itu, Uni Eropa disebut sebagai awal dari dimulainya era damai di kawasan tersebut.

Meski demikian, tetap ada tantangan yang mesti mereka hadapi. Salah satunya, jika satu negara mengalami hal buruk, maka itu akan berpengaruh kepada negara-negara lain.


  • Masih ingat dengan krisis 2008 dan krisis Yunani beberapa tahun yang lalu?

Melihat kondisi Uni Eropa seperti itu, beberapa negara memiliki opsi kedua untuk waswas—dan meningkatkan kekhawatiran di antara negara-negara kaya (seperti Inggris) bahwa mereka harus membantu negara-negara yang terdampak krisis.

PicsArt_06-28-12.18.27

Lebih dari itu, banyak orang-orang asli Inggris yang tidak suka dengan banyaknya pendatang yang masuk ke Inggris pascaterbentuknya Uni Eropa. Uni Eropa dianggap mempermudah seseorang pindah ke negara lain. Dan penduduk kelahiran luar Inggris jumlah terus bertambah dari tahun ke tahun.

PicsArt_06-28-12.17.46

Para ahli melihat ada dua kekuatan utama yang mendorong tren ini:


  • Uni Eropa memperluas cakupannya dengan menggandeng negara-negara bekas komunis pada 2000-an, juga negara-negara miskin. Oleh sebab itu, banyak warga negara-negara itu yang bermigrasi ke negara yang lebih kaya—seperti Inggris.
  • Pada krisis 2008, beberapa negara Eropa kena dampaknya. Ketika orang-orang di negara yang terkena dampaknya itu tak bisa menemukan pekerjaan di negaranya, mereka akan pergi pekerjaan ke negara lain yang dirasa lebih maju—termasuk Inggris.

“Pasar tenaga kerja Inggris relatif mudah dimasuki, dan banyak orang di Eropa bisa berbahasa Inggris, jadi itu adalah target empuk bagi orang-orang di Eropa Selatan,” tulis Zack Beauchamp dalam artikelnya “Brexit isn’t about economics. It’s about xenophobia”.

PicsArt_06-28-12.14.28

Ketegangan atas imigran telah meningkat secara signifikan di Inggris dalam beberapa tahun terakhir. 20 tahun yang lalu, hampir tidak ada yang berpikir bahwa persoalan ras menjadi isu paling penting di negeri Ratu Elizabeth itu. Tapi waktu telah berubah. Dalam sebuah survei yang dilakukan tahun lalu, 45 persen orang Inggris menyebut “imigrasi/persoalan ras” sebagai isu utama yang dihadapi oleh negaranya.

77 persen  orang Inggris menghendaki arus imigrasi ke negaranya harus dikurangi. Tahun lalu, Perdana Menteri David Cameron mengumumkan referendum tentang apakah Inggris harus tetap berada di Uni Eropa. Isu bergulir dengan reaksi yang bermacam-macam, hingga semuanya terjawab pada Kamis (23/6/16) kemarin: Inggris resmi keluar dari Uni Eropa.

Mau tak mau, ini menyebabkan banyak kekacauan di Inggris; tapi tidak ada yang tahu sepenuhnya apa yang akan terjadi selanjutnya.

PicsArt_06-28-12.06.34PicsArt_06-28-12.04.34

Cameron mengumumkan pengunduran dirinya karena ia menentang meninggalkan Uni Eropa, dan ia percaya bahwa negara ini harus memiliki pemimpin yang sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh para pemilih yang menghendaki keluarnya Inggris dari Uni Eropa. 

Keluar dari Uni Eropa akan membutuhkan proses yang lama, dan menyakitkan. Inggris dan Uni Eropa memiliki tenggat dua tahun untuk memastikan Inggris benar-benar keluar—termasuk aturan juga hak-hak yang akan didapat oleh Inggris.

Ekonom Jacob Funk Kirkegaard sempat berkelakar, bahwa mobil Inggris masih cukup aman dijual di negara-negara Eropa lainnya. Tapi setelah keluar, menjual mobil akan terasa lebih sulit untuk Inggris. Itu baru mobil, belum produk farmasi, teknologi, makanan, dan lain sebagainya.

PicsArt_06-28-12.03.56

Lebih dari itu, orang-orang Inggris juga akan kesulitan untuk melewati perbatasan. Sekitar 1,2 juta orang Inggris sekarang tinggal di negara-negara Uni Eropa lainnya. Selama ini mereka tanpa kesulitan bekerja di negara-negara itu, tapi tidak untuk selanjutnya.

PicsArt_06-28-12.02.49

Ada skenario yang memungkinkan Inggris tetap menjaga perjanjian ekonomi dengan Uni Eropa. Salah satunya, Inggris harus membuat kesepakatan dengan Uni Eropa yang memungkinkan mereka menjaga hak-hak ekonominya, seperti Norwegia. Tapi bagi banyak kalangan, Uni Eropa tidak mungkin segampang itu memberi napas kepada Inggris.


  • Siapa sih yang tidak sakit hati jika dihianati?

PicsArt_06-28-12.02.36


  • Lalu apa dampak yang lebih besar?

Selama ini Uni Eropa membuat perdagangan di Eropa mudah ditembus oleh Amerika Serikat—Amerika Juga lebih mudah meminta bantuan geopolitik. Alih-alih pergi ke negara-negara tersebut satu per satu, Amerika Serikat tinggal pergi ke Uni Eropa dan berdiskusi di sana.

PicsArt_06-28-12.00.43

Dan sekarang, Inggris mungkin tidak menjadi bagian dari diskusi diplomatik tersebut.

PicsArt_06-28-12.00.28

Selain itu, ada ketakutan efek domino dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

“Kinerja ekonomi yang buruk dan penanganan yang tidak konsisten tentang krisis migrasi telah mendorong kelompok mayoritas di banyak negara—termasuk Prancis dan Spanyol—meniru gaya Inggris untuk keluar dari Uni Eropa,” ujar Matt Yglesias dalam artikelnya “The case that Brexit is—and isn’t—the end of the European project”.

Keputusan orang-orang Inggris adalah masalah besar. Tapi bisa juga menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ini mungkin yang pertama dari banyaknya ekspresi politik mengenai ketidakpuasan di antara negara-negara Uni Eropa, yang bisa menyebabkan disentegrasi satu dengan yang lainnya.

PicsArt_06-28-11.59.15


Referendum Inggris Picu Keruntuhan Uni Eropa

Uni Eropa sedang sibuk memprediksi berbagai skenario masa depan tanpa keanggotaan Inggris.

96-29-05.11.15

Adalah seorang pria tambun berambut pirang acak-acakan yang awal pekan silam memicu gelombang spekulasi tanpa henti. Kabar bahwa Boris Johnson memutuskan berkampanye agar Inggris keluar dari Uni Eropa tidak cuma menggoyang pasar, tapi juga lanskap politik di Brussels.

Pasalnya walikota London yang digadang bakal menggeser David Cameron sebagai perdana menteri itu adalah politisi paling populer di Inggris. Maka keterlibatannya dalam kampanye anti UE menggandakan peluang negeri kepulauan itu untuk keluar dari Uni Eropa.

Sejak saat itu pasar berlomba-lomba membuat spekulasi. Nilai mata uang Poundsterling terhadap US Dollar anjlok ke level terendah sejak tujuh tahun. Sebanyak 200 perusahaan papan atas Inggris, antara lain Jaguar, Vodafone dan Shell, membuat himbauan agar penduduk mendukung keanggotaan Uni Eropa atau perekonomian terancam kehilangan dana investasi dan lapangan kerja.

Dalih terkuat kelompok yang mendukung Uni Eropa adalah pasar bersama yang menjanjikan akses terhadap 500 juta konsumen di 27 negara. Keluar dari UE berarti biaya tambahan berupaya bea cukai untuk produk-produk Inggris. Lembaga rating Moody’s bahkan mewanti-wanti keluarnya Inggris akan berimbas negatif pada kepercayaan pasar.

Namun kelompok anti UE bukan tanpa dalih tandingan. Mereka beralasan tanpa birokrasi Eropa, yang ketat dan berbelit, perekonomian Inggris akan lebih bebas menentukan mitra dagangnya sendiri. Kelompok yang antara lain didukung pendiri Reebok Joe Foster itu mengimpikan sebuah perekonomian independen seperti Singapura.

Menurut berbagai jajak pendapat, krisis pengungsi dan serbuan buruh migran dari negara-negaa miskin Uni Eropa adalah isu terbesar buat kelompok yang menolak Uni Eropa. Wacana tersebut diperkuat dengan sikap negara lain Eropa seperti Jerman yang cendrung mengabaikan permintaan London untuk mengontrol perbatasan dan mengakhiri butir kebebasan berpergian untuk warga EU.

Bahwa keterlibatan Boris Johnson ditanggapi serius bisa juga dilihat pada gelombang politik yang muncul jelang referendum 23 Juni mendatang. Skotlandia yang pro Uni Eropa misalnya kembali meniupkan isu referendum kemerdekaan. “Saya kira itu akan menjadi tuntutan penduduk Skotlandia,” tutur Nicola Sturgeon, Menteri Pertama Skotlandia.

Namun kekhawatiran terbesar adalah bahwa keluarnya Inggris akan memicu eksodus negara-negara lain yang akan mengakibatkan runtuhnya Uni Eropa. Perdana Menteri Republik Ceko, Bohuslav Sobotka, misalnya mewanti-wanti negaranya akan mengikuti Inggris jika negeri kepulauan itu memutuskan berpisah dari Eropa.

Sebuah jajak pendapat di Belanda menyebut sebanyak 53% penduduk mendukung digelarnya referendum keanggotaan Uni Eropa. Presiden Polandia Andrzej Duda sudah mewanti-wanti dampak negatif jika Inggris keluar. “Kami kira hal itu akan memicu krisis besar atau bahkan runtuhnya Uni Eropa,” tuturnya.


Imigran Mulai Tak Nyaman

06-29-05.17.36

Sejumlah kelompok warga imigran mengkhawatirkan nasib mereka setelah Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa, sesuai hasil referendum yang digelar pada Kamis (23/6/2016).

Selisih suara antara kubu yang menginginkan Inggris tetap bergabung dalam Uni Eropa dan kubu yang menginginkan keluar dari blok itu sebenarnya kurang dari lima persen.

Fakta itu, kata peneliti pada Lembaga Perubahan Sosial Universitas Manchester Dr Gindo Tampubulon, membuat perpecahan antara kedua kubu semakin tajam usai referendum.

“Jadi banyak juga yang tak begitu senang, kecewa dan khawatir. Di tempat-tempat sini, dengan kubu ke luar yang menang dalam referendum, sebagian dengan alasan imigrasi, membuat orang-orang imigran merasa tak begitu aman,” kata Gindo kepada BBC Indonesia, Senin (27/6/2016).

“Dan ada beberapa insiden yang berbau rasial, seperti kita baca di koran, dan di sekitar sini juga, mulai ada,” tambah dia.

Di antara insiden yang berbau rasis adalah dugaan adanya grafiti dan kartu yang berbunyi “Tak ada lagi kutu Polandia” yang dikirim ke rumah-rumah warga asal negeri Eropa timur itu.

Jumlah imigran menjadi salah satu “andalan” bagi kubu pro-Brexit untuk mendulang suara. Mereka beralasan jumlah imigran sudah terlalu banyak, terutama dari negara-negara Eropa timur yang menjadi anggota Uni Eropa.

Mereka berpendapat arus imigran dapat dibendung jika Inggris keluar dari Uni Eropa karena tak akan terikat prinsip pergerakan manusia secara bebas sebagaimana ditetapkan blok ekonomi tersebut.

“Di sisi orang yang menang dan merasa menang mengungkapkan pandangan mereka soal imigran dengan cara yang tak begitu nyaman buat para pendatang. Banyak yang merasa mereka boleh menyuruh orang pulang semata-mata karena orang itu tidak berkulit putih,” jelas Gindo.

Namun tak semua pendatang yang merasa terlalu khawatir dengan kondisi keamanan Inggris usai referendum.

Zukni, seorang warga Indonesia yang bergerak di usaha layanan angkutan mobil mewah, mengaku belum menyaksikan atau mengalami insiden apa pun sejauh ini.

“Secara umum saya belum bisa merasakan apa-apa yang menjadi efek langsung sekarang dari saya yang berdomisili di sini (London) menyangkut kehidupan sehari-hari,” tutur Zukni.

Meski demikian, dia tak menafikan kemungkinan adanya dampak negatif keluarnya Inggris dari Uni Eropa bagi para pendatang.

“Ke depan mungkin saya rasa akan ada perbedaan, misalkan dunia usaha atau mungkin kita sebagai orang-orang pendatang yang mungkin nanti akan ada efeknya.”

Menurut dosen senior di SOAS, Universitas London, Dr Ben Murtagh, isu imigran dimainkan secara tak bertanggung jawab oleh sejumlah politikus.

“Sebenarnya Inggris Raya perlu imigran datang ke sini karena sebenarnya tidak cukup orang muda di negara ini. Jadi imigran diperlukan agar ekonomi bisa lebih kuat,” kata dia.


Di Liga Primer: Pemain lokal gembira, pemain Uni Eropa sengsara

Liga Primer dianggap liga paling top karena para pemain terbaik berada di sana. Kini, mereka harus menahan diri dulu untuk tidak ke Inggris.

Keluarnya Inggris dari Uni Eropa membawa dampak di semua lini, termasuk di dunia olahraga.

Di Liga Inggris, liga yang disebut-sebut paling glamor, populer, dan kompetitif di seluruh dunia, Brexit (Britain to Exit) membawa konsekuensi yang tidak gampang, terutama dalam hal mengontrak pemain asing.

Saat ini, para pemain yang berasal dari Uni Eropa selalu bebas masuk ke negeri Ratu Elizabeth tersebut. Data dari Skysports menyebutkan, tahun lalu saja ada 432 pemain Eropa yang mendaftar masuk ke Liga Primer. Mereka tak butuh izin kerja (work permit). Sebab, Inggris saat itu masih anggota dari Uni Eropa.

Namun dengan keputusan “memerdekakan” diri dari persatuan negara-negara benua biru tersebut, para pemain dari negara-negara Uni Eropa tak bisa dengan gampang masuk. Ada banyak persyaratan dan birokrasi yang harus mereka penuhi.

Para pemain Uni Eropa tersebut terancam akan dikenai aturan serupa yang diberlakukan pada pemain non Uni Eropa.

Pertama, syarat minimal bermain di level timnas. Para pemain yang berasal dari negara dengan peringkat 1-10 harus pernah memperkuat timnas sebanyak 30 persen pertandingan dalam dua tahun.

Syarat lebih sulit berlaku untuk negara di luar 10 peringkat teratas. Untuk negara dengan peringkat 11-20, pemain yang masuk ke Inggris harus bermain dalam 45 persen laga internasional negaranya.

Untuk peringkat ke-20 sampai 30, persentasenya meningkat hingga 75 persen.

Lantas, apakah para pemain Uni Eropa di Liga Primer akan diusir?

Tentu saja tidak. Sebab, kebijakan tersebut tampaknya baru efektif diberlakukan setelah keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa. Para pemain seperti Anthony Martial (Manchester United), Dimitri Payet (West Ham United), dan Olivier Giroud (Arsenal) masuk ke Inggris sebelum negeri tersebut keluar.

Tapi, jika syarat tersebut diberlakukan, konsekuensinya bakal sangat besar, terutama pada para pemain muda Uni Eropa. Mereka hampir mustahil bisa menembus Liga Inggris. Sebab, para talenta Eropa yang masuk ke Inggris umumnya memiliki jumlah caps minim bersama timnas. Bahkan, beberapa dari mereka tak pernah bermain untuk negaranya. Tidak juga di level usia.

Anthony Martial, misalnya. Jika aturan tersebut diberlakukan saat Manchester United hendak merekrutnya pada 2015, pemain 20 tahun itu tak akan mungkin lolos persyaratan. Sebab, dia tak pernah memperkuat tim senior dalam dua tahun terakhir. Dia justru baru dimainkan di tahun yang sama saat United hendak merekrutnya.

06-29-05.24.29

Catatan lebih buruk lagi justru terjadi pada N’Golo Kante. Pemain 25 tahun itu bahkan tak pernah mengenakan jersey Les Bleus saat direkrut Leicester City pada pada 2015. Tidak juga di level junior. Bahkan, baru tahun ini dia dipanggil Didier Deschamps, pelatih timnas Perancis. Itu pun dia baru bermain 6 kali untuk timnas. Tak sampai 30 persen.

Syarat itu bisa dengan gampang dipenuhi oleh klub-klub besar. Mereka yang punya dana jumbo bisa langsung membeli bintang timnas. Sebab, para pemain dengan caps 30 persen atau lebih di level timnas sudah pasti sosok senior. Mereka sudah pasti dibanderol tinggi.

Akibatnya, tim-tim kecil bakal kekurangan pasokan talenta “mentah” yang masih murah. Tim-tim besar yang mengandalkan para pemain muda untuk melapisi tim utamanya juga bakal kelimpungan. Tidak akan pernah ada Kurt Zouma (Perancis/Chelsea), Baba Rahman (Ghana/Chelsea), Kelechi Iheanacho (Nigeria/Manchester City), Hector Bellerin (Spanyol/Arsenal), dan banyak lagi.

Padahal, mereka adalah pemain muda yang menjadi bagian dari tim-tim besar Liga Primer.

“Jika aturan itu diberlakukan, N’golo Kante, Anthony Martial, Romelu Lukaku and Dimitri Payet tak mungkin diizinkan bermain di Inggris,” kata bankir investor, Keith Harris, kepada Skysports.


  • Pemain pribumi bakal diuntungkan

Meskipun begitu, kebijakan tersebut bakal menjadi berkah terselubung bagi pemain-pemain pribumi. Dengan dana dan syarat untuk merekrut pemain Uni Eropa begitu berat, mereka akan lebih memberi ruang bagi pemain asli Inggris. Ini jelas bakal menjadi angin segar bagi tim-tim yang memiliki pemain lokal.

Jika mengacu pada daftar pemain di musim 2014-2015, Leicester City adalah tim dengan pemain lokal terbanyak dengan jumlah 13 pemain bersama Manchester United (13 pemain), West Ham United (12 pemain), Southampton (12 pemain), Crystal Palace (12 pemain), Aston Villa (11 pemain), Everton (10 pemain), Swansea (10 pemain), dan Sunderland (9 pemain).

Tim-tim tersebut tak bakal kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru. Terutama tim-tim Liga Primer yang memiliki akademi sepak bola yang kuat dalam merekrut talenta lokal seperti Manchester United, West Ham United, dan Everton.

Selain menguntungkan bagi pemain lokal, situasi di Liga Primer lambat laun pun bakal berimbas pada tim nasional.

Selama ini, salah satu penyebab buruknya performa timnas adalah karena pemain asli Inggris tidak diberi banyak kesempatan di level klub. Mereka tergusur para pemain impor. Dengan situasi tersebut, tidak ada alasan lagi bagi para pemain lokal untuk tidak mendapat kesempatan. Bahkan di level klub-klub besar.


  • Tapi, bagaimana performa klub Inggris di level internasional?

Dengan tim-tim besar Eropa lainnya seperti raksasa Real Madrid dan Barcelona (Spanyol), Bayern Muenchen (Jerman), dan Paris Saint-Germain (Perancis) leluasa merekrut pemain Uni Eropa, tim-tim Inggris bakal sulit berbicara di level Liga Champions dan Europa League. Kecuali jika negara-negara itu ikut-ikutan keluar dari Uni Eropa.


Setelah berjam-jam dilakukan penghitungan suara yang sangat ketat, hasil referendum yang digelar pada hari Kamis (23/06) menyatakan bahwa Inggris akhirnya keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Kelompok atau gerakan pendukung Brexit (Britain Exit) menang tipis dengan meraih 52 persen suara. Sebelumnya gerakan yang mendukung Inggris keluar dari UE itu berharap menang suara dengan marjin sekitar satu juta pemilih.

Suara pemilih yang mendukung Inggris tetap bersama Uni Eropa dominan di Skotlandia dan Irlandia Utara, termasuk juga di daerah Gibraltar dan beberapa sub-wilayah di London. Sementara hasil suara di luar wilayah tersebut yang mendukung keluarnya Inggris dari Uni Eropa  sangat bertolak belakang.


Efek Domestik

Pemimpin partai sayap kanan UKIP (United Kingdom Independence Party), Nigel Farage menyatakan bahwa ini adalah kemenangan bagi masyarakat yang sesungguhnya. Hasil referendum ini membawa sejumlah dampak yang mengejutkan, termasuk situasi perdagangan di pasar uang mengalami tekanan. Nilai mata uang pound sterling dilaporkan merosot ke titik terendah selama 30 tahun terakhir. Sementara FTSE-100 juga turun sekitar 7 persen di awal pembukaan perdagangan yang berisiko berefek pada nilai perdagangan sebesar 100 milyar pounds dalam beberapa hari ke depan. Pasar Asia juga dilaporkan anjlok tajam saat pengumuman tersebut karena banyak investor yang khawatir dengan situasi ketidakpastian di Inggris dan Eropa. Barangkali penurunan pasar terbesar terjadi di Jerman, di mana saham DAX anjlok sekitar 10 persen yang dilatarbelakangi kekhawatiran atas melemahnya persatuan Eropa. Kondisi berbeda dialami oleh mata uang dolar yang dilaporkan menguat cukup tajam.

Secara politik, perkembangan hasil referendum itu menguatkan seruan bagi Perdana Menteri David Cameron untuk mundur dari jabatannya, meskipun sebelumnya kelompok konservatif sempat merilis pernyataan mendorong dilakukannya voting untuk meminta Cameron tetap menjabat sebagai kepala pemerintahan, apapun hasil referendum nantinya. PM Cameron sendiri mengatakan, waktu pengunduran dirinya dari kantor perdana menteri sudah ditentukan, yaitu bulan Oktober.


Masa Depan Skotlandia dan Irlandia

Di masa yang akan datang, aspirasi mayoritas suara anti-Brexit di Skotlandia berpotensi mendorong wilayah itu untuk keluar dari Britania Raya (UK) dan mendeklarasikan kemerdekaan negara baru. Sebelumnya voting untuk kemerdekaan Skotlandia gagal setelah kalah tipis dengan suara kelompok pro-Inggris.  Di Irlandia, orang-orang dari Partai Republik mulai menyuarakan aspirasi tentang kemerdekaan, dengan tujuan nantinya untuk kembali menjadi bagian dari Uni Eropa.


Langkah Sulit UE dan Mekanisme yang Belum Jelas

Para analis keuangan memprediksi UE bakal mengambil sejumlah langkah sulit untuk mengantisipasi dampak negatif terutama di bidang finansial pasca keluarnya Inggris dari keanggotaan 28 negara Eropa tersebut. Hal itu untuk menghalangi efek domino negara-negara lain mengikuti jejak Brexit.

Hingga saat ini mekanisme “perpisahan” Inggris dari Uni Eropa masih belum diketahui secara jelas, karena kasus semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, beberapa jam setelah hasil referendum kemenangan Brexit diumumkan, Cameron mencoba memastikan bahwa tidak akan ada perubahan status secara cepat, dan para analis pun menduga proses keluarnya Inggris secara penuh dari keanggotaan UE bisa memakan waktu bertahun-tahun.


Faktor Turki

Sejumlah pihak lainnya melihat bahwa keluarnya Inggris dari keanggotaan UE tidak banyak berpengaruh pada Turki yang selama 53 tahun nasibnya dibiarkan “menggantung” untuk secara resmi menjadi bagian dari Uni Eropa. Cameron sendiri termasuk pemimpin Eropa yang tidak suka Turki menjadi anggota UE, dengan ungkapannya yang terkenal, “Turki tidak mungkin gabung di Uni Eropa, sebelum 1000 tahun.” Faktanya, belum genap 1000 tahun Inggris malah “terdepak” dari Uni Eropa. Sementara secara de facto, pengaruh Turki sudah sedemikian jauh masuk Uni Eropa, sehingga suka atau tidak suka Turki akan diterima apapun status dan bentuknya nanti.


Efek Brexit bagi Indonesia

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa tidak akan berdampak secara langsung bagi Indonesia.

“Efeknya bagi kita sebenarnya tidak besar, tapi spirit proteksi itu akan terjadi di banyak negara,” kata Kalla di Jakarta pada Jumat, 24 Juni.

Dalam sebuah referendum bersejarah, Inggris telah memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit, atau Britain to Exit). 52 persen rakyat Inggris memilih opsi keluar dibanding tetap bersama Uni Eropa.

Menurut Kalla, Indonesia akan tetap menjaga hubungan baik dengan Inggris dan Uni Eropa tanpa dipengaruhi sentimen kemenangan Brexit.

“Indonesia sama saja sebenarnya. Mengekspor ke Inggris dan mengekspor ke Uni Eropa sama saja. Efeknya lebih banyak terjadi di internal Uni Eropa,” ujarnya.

Ia mengatakan, sentimen negatif untuk meningkatkan proteksi juga dapat terjadi antara Inggris dan Amerika Serikat yang selama ini memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan Uni Eropa.

“Apalagi kondisi ekonomi di Amerika juga sedang bermasalah,” kata dia.

Meskipun tidak berdampak besar bagi Indonesia, Kalla mengakui Brexit akan menyebabkan sentimen negatif bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Inggris, termasuk investor asal Indonesia.

“Itu (Brexit) bisa juga menyebabkan kebijakan-kebijakan yang sama di banyak negara, buktinya investasi di Inggris dari asing sekarang mulai menurun karena mereka tidak bisa bebas masuk Eropa, jadi terjadilah saham-saham yang jangkauannya luas menjadi negatif,” ucapnya.


  • Hubungan bilateral kedua negara tetap sama

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan dampak hasil referendum Brexit bagi politik Indonesia sangat terbatas.Prioritas kemitraan Indonesia dengan Inggris, maupun kemitraan Indonesia-Uni Eropa tak akan berubah.

“Indonesia meyakini hasil referendum tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dengan Inggris dan menjadi kepentingan bersama kedua negara untuk terus memupuk kerja sama di berbagai bidang strategis,” ujar Retno melalui keterangan tertulis pada Jumat, 24 Juni.

Sementara, terkait kerja sama di bidang ekonomi, kata Retno, Indonesia masih harus menilai tindak lanjut dari Withdraw Agreement Inggris-Uni Eropa.

“Indonesia memiliki perjanjian kerja sama dalam kemitraan komprehensif CEPA dan FLEGT License,” kata dia.

Lagipula, hasil referendum di Inggris tidak serta merta langsung berlaku, karena pasal 50 treaty on European Union harus diaktifkan dan proses negosiasi antara Inggris dan Uni Eropa harus berlangsung untuk menyepakati Withdrawal Agreement.


  • Tidak banyak perdagangan dengan Inggris

Mantan Menteri Perdagangan RI, Mari Elka Pangestu mengatakan dampak langsung dan jangka pendek tidak terasa bagi Indonesia.

“Karena perdagangan kita dengan Inggris tidak terlalu banyak,” kata Mari.

Namun menurutnya, dalam jangka pendek akan terjadi kerentanan di pasar uang.

“Mata uang poundsterling dan euro akan memimpin dalam aliran kerentanan pasar uang ini. Mata uang dolar AS akan menguat. Tentu dampaknya rupiah melemah,” ujar Mari.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, meski Inggris keluar dari Uni Eropa, bukan berarti ekonomi negeri tersebut akan membaik, mengingat saat ini mayoritas perdagangan Inggris adalah dengan negara-negara Uni Eropa.

“Bila keluar dari Uni Eropa, Inggris pasti akan mulai mencari-cari penghambat perdagangan dengan Uni Eropa,” kata Darmin.


  • Pelajaran bagi ASEAN dan Indonesia

Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) tidak akan berdampak langsung bagi kinerja pasar modal Indonesia.

“Saya rasa dampak Brexit tidak langsung dan tidak signifikan,” kata Direktur Utama BEI Tito Sulistio, Kamis, 23 Juni.

Tito mengatakan bahwa dampak keluarnya Inggris dari Uni Eropa masih harus dicermati secara menyeluruh. Apabila tidak ada perubahan drastis terhadap perekonomian global, maka efek negatifnya tidak akan terasa.

“Harus dilihat seberapa besar negara-negara Uni Eropa itu terganggu kalau Inggris jadi keluar,” katanya.

Menurut Tito, negara-negara yang akan terkena efek negatif langsung adalah negara seperti Yunani, karena ketika Inggris masuk ke dalam Uni Eropa, negara itu yang merasakan dampak positifnya, yakni mata uangnya meningkat.

Namun, Tito mengakui bahwa referendum Inggris tersebut memang sempat memengaruhi bursa global dalam beberapa hari terakhir. Jadi, faktor waspada tetap harus dijalankan.

“Brexit bisa menjadi pembelajaran bagi Indonesia terkait hubungannya dengan negara-negara di ASEAN. Harus ada kesepahaman antara sesama anggota ASEAN untuk saling menguntungkan. Munculnya referendum itu karena Inggris merasa untung jika berjalan sendiri,” ujarnya.


Referensi

  • ^liputan6.com/global/read/2539483/menguak-alasan-mengapa-inggris-ingin-cerai-dari-uni-eropa
  • ^intisari-online.com/read/lewat-kartun-kartun-ini-kita-bisa-pahami-brexit-dengan-cara-sederhana-1
  • ^intisari-online.com/read/lewat-kartun-kartun-ini-kita-bisa-pahami-brexit-dengan-cara-sederhana-2
  • ^dw.com/id/referendum-inggris-picu-keruntuhan-uni-eropa/a-19072325
  • ^internasional.kompas.com/read/2016/06/28/10393851/inggris.keluar.dari.uni.eropa.imigran.mulai.tak.nyaman
  • ^rappler.com/indonesia/137542-efek-brexit-liga-primer
  • ^rappler.com/indonesia/137476-efek-brexit-indonesia
  • ^kiblat.net/2016/06/25/suara-pro-brexit-menang-inggris-keluar-dari-uni-eropa/
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s