Fenomena Undang-Undang Tax Amnesty (UU Pengampunan Pajak)


Screenshot_2016-06-30-12-37-50_1


Tarik Rp 3.000 Triliun dari Singapura, Pemerintah Jajaki “Pengampunan Pajak”

Pemerintah berencana memberlakukan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak bagi pengusaha-pengusaha Indonesia yang memiliki aset yang disimpan di Singapura. Saat ini, uang orang Indonesia di Singapura diperkirakan mencapai Rp 3.000 triliun.

“Tidak usah di dunia, di Singapura saja banyak dana orang Indonesia. Salah satu cara untuk menariknya dengan tax amnesty,” ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat menyambangi Kantor Kompas Gramedia, Jakarta, Jumat (12/12/2014) malam.

Tax amnesty merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang dipolakan untuk memberikan insentif berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Kebijakan itu bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan negara, dan memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi patuh.

Screenshot_2016-06-30-13-11-25_1

Meskipun begitu, Bambang mengakui kebijakan tersebut tidaklah mudah. Pasalnya, pemerintah harus terlebih dahulu mengubah Undang-Undang Pajak dan memberikan kepastian kepada penegak hukum agar tidak melakukan penindakan bagi orang-orang Indonesia tersebut.

Terkait dengan hal itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akan bertolak ke Singapura pada Senin (15/12/2014) untuk bertemu dengan Menteri Keuangan Singapura. Keduanya akan membicarakan tentang kesepakatan yang dicapai dalam forum G-20 tentang Automatic Exchange Information.

“Intinya, kita mau minta Singapura terapkan kesepakatan di G-20, namanya Automatic Exchange Information, soal mempermudah kita untuk mencari data orang Indonesia di Singapura. Kalau mereka mau minta data orang mereka di Indonesia, itu juga kita kasih,” kata dia.[1]


Demi Rakyat, Gerindra Siap Tolak RUU Tax Amnesty

Screenshot_2016-06-30-13-14-43_1

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR Desmond J. Mahesa menegaskan bahwa pihaknya akan menolak RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty bila masyarakat banyak melakukan penolakan.

Tentu saja, hal itu dilakukan demi rasa keadilan para taat pajak yang selama ini membayarkan pajaknya tepat waktu kepada negara.

“Kalau rakyat banyak menolak, ya kami akan ikuti kemauan rakyat,” kata Desmond kepada TeropongSenayan, Jakarta, Selasa (8/3/2016).

Kendati demikian, Ketua DPP Partai Gerindra ini mengaku kalau pihaknya masih terus melakukan pembahasan perihal RUU tax amnesty. Ini mengingat, ada beberapa poin yang dianggap tidak signifikan bagi perekonomian.

“Sejauh ini masih terus dibahas. Akan kita kaji terus apa ada manfaat besarnya atau tidak,” tukasnya.[2]


JK Semakin Absurd, Minta NU Cari Dalil Tax Amnesty dan Kasus Panama Papers

Screenshot_2016-06-30-13-17-33_1

Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj mengungkapkan, Wapres Jusuf Kalla (JK) meminta NU untuk mencari dalil tax amnesty. Selain itu, JK meminta untuk tidak menyamaratakan kasus Panama Papers sebagai kejahatan.

Permintaan Wapres JK itu mendapat reaksi keras. “Makin absurd saja wakil presiden ini,” tegas aktivis politik Muhammad H Thamrin melalui akun Twitter @monethamrin.

Saat ini, Pemerintah sedang mempercepat UU Tax Amnesty pasca heboh dokumen “Panama Papers” yang menyeret sejumlah pejabat di Indonesia.

“Iya pengampunan pajak itu hukumnya bagaimana. Karena itu ulama akan membahasnya, hukumnya bagaimana tax amnesty,” Said Aqil di Kantor Wakil Presiden (27/04).

Dalam pertemuan dengan Wapres JK, Said Aqil mengungkapkan, Wapres JK mengingatkan nama-nama yang beredar dalam Panama Papers belum tentu bersalah. “Beliau minta hati-hati jangan digeneralisir karena ada orang yang membuka perusahaan di luar negeri itu tujuannya baik justru akan memasukkan dana ke Indonesia,” kata Said.

Jauh sebelumnya, aktivis NU Ustadz Haikal Hassan menyoal eksistensi KH Said Aqil Siradj. “Saya NU. Apapun komen ketua. Ada/tidak ada Said Aqil, NU tetap jaya. Namun akan lebih baik tanpa Said Aqil. Jauuuuh #lebihbaikTanpaSAS,” tulis Haikal Hassan di akun @haikal_hassan.

“Adakah manfaat said agil di NU? Ini serius tanya ya,” tulis @haikal_hassan.[3]


Rezim Jokowi Atasi Masalah dengan Halusinasi

Jokowi-Rudy

Jokowi-Rudy


Pernyataan keras kembali dilontarkan mantan relawan Joko Widodo, Ferdinand Hutahean. Menurut Ferdinand, Presiden Joko Widodo tidak terlihat menggunakan solusi konkret dalam mengatasi masalah defisit anggaran negara yang semakin besar.

“Rejim Jokowi malah mengatasi masalah nyata dengan halusinasi, menyelesaikan masalah dengan tidur dan bermimpi,” tegas Ferdinand Hutahean (23/06).

Kata Ferdinand, kebijakan tax amnesty itu halusinasi Rejim Jokowi. Tidak ada jaminan bahwa negara akan menerima 165 Triliun dari program itu.

“Program yang jelas saja seperti pendapatan pajak yang nyata tidak tercapai, apalagi tax amnesty yang cuma jadi ilusi. Tax amnesty pasti gagal, tidak akan ada yang mau menyimpan dananya di negara yang stabilitas ekonomi politiknya tidak baik. Ini hukum alam dan hukum pasar,” tegas Ferdinand.

Ferdinand menegaskan, resuffle menteri yang “mangkrak” telah menghasilkan ancaman serius ekonomi politik, konflik KPK, BPK dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menghasilkan degradasi hukum dan degradasi lembaga negara.

“Ancaman gagal fiskal dan defisit APBN yang tidak tertutupi akan bermuara pada mosi tidak percaya atas kepemimpinan Jokowi. Haruskah ini terjadi?” tanya Ferdinand.[4]


Tax Amnesty Cederai Keadilan Rakyat yang Taat Pajak

Screenshot_2016-06-30-13-23-46_1

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan persetujuan DPR untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak menjadi undang-undang telah mencederai rasa keadilan bagi masyarakat yang taat membayar pajak, termasuk kaum buruh.

“Buruh merupakan kelompok yang taat membayar pajak, yaitu PPh 21. Bahkan sebelum gajinya diterima, sudah dipotong untuk membayar pajak,” kata Iqbal di Jakarta, Rabu (29/6/2016).

Karena itu, KSPI tetap akan menolak Undang-Undang Pengampunan Pajak meskipun sudah disetujui oleh DPR pada rapat paripurna pada Selasa (28/6/2016).

Menurut Iqbal, seharusnya negara malu mengampuni para pengemplang pajak hanya demi mengejar pendapatan pajak dengan cara “menggadaikan hukum”.

“Undang-Undang Pengampunan Pajak tidak menjamin peningkatan pemasukan pajak yang saat ini minus. KSPI tidak percaya target Rp165 triliun dari pengampunan pajak akan tercapai,” tuturnya.

Iqbal mengatakan pemerintah belum bisa menghitung besaran repatriasi dana yang datang dari luar negeri. Karena itu, pemerintah seharusnya membuat kebijakan berdasarkan data yang benar dan tepat terlebih dahulu, bukan asumsi.

“Apalagi, data dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berbeda,” ujarnya.

Persoalan yang menyebabkan pengusaha mengemplang pajak adalah ketaatan hukum. Karena itu, Iqbal meminta pemerintah tidak menukarnya dengan pengampunan pajak.

“Buruh dan pengusaha kecil saja dikenakan pajak, tidak pernah mendapatkan pengampunan. Bahkan penghasilan tidak kena pajak buruh masih rendah dan puluhan juta buruh penerima upah minimum juga terkena pemotongan pajak. Apakah ini adil?” tanyanya.[5]


Tax Amnesty Itu Zalim, Rakyat Dipajaki Tapi Maling Diampuni

6-30-12.30.55

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang baru disetujui DPR RI, zalim dan tidak berkeadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.

“Pada sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Hidayat Nur Wahid di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (29/6).

Pria yang akrab disapa HNW itu melanjutkan, sementara dalam UU Pengampunan Pajak memberikan pengampunan terhadap para maling-maling uang rakyat  yang menyimpan dananya dalam jumlah besar di luar negeri terutama Singapura.

Para pengusaha-maling yang menyimpan dananya dalam jumlah besar di luar negeri diberikan pengampunan dan diabaikan kasus hukumnya, jika membawa kembali dananya ke Indonesia.

Padahal, menurutnya pengusaha Indonesia yang melarikan dana ke luar negeri, umumnya karena terkait dengan persoalan hukum seperti korupsi dan penggelapan.

“Terhadap pengusaha seperti ini seharusnya tidak diampuni, tapi kasus hukumnya diproses. Setelah ada bukti kuat, pengusaha ditangkap dan dananya dikembalikan ke Indonesia,” ujarnya.

Politikus senior PKS itu menilai perlakuan terhadap pengusaha seperti ini tidak memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Dia mencontohkan, masyarakat kelas bawah dikenakan pajak pada saat belanja, tapi pengusaha bermasalah malah diampuni pajaknya.

Selain itu, katanya, juga memberikan ketidakadilan terhadap pengusaha yang patuh terhadap aturan hukum termasuk membayar pajak secara tertib dan benar.

DPR RI menyetujui RUU Pengampunan Pajak menjadi UU pada rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (28/6/).[6]


Rachmawati Soekarno Putri Menolak Tax Amnesty

Screenshot_2016-06-30-13-40-34_1

Politisi senior Rahmawati Soekarno Putri menolak adanya rencana pemberian pengampunan pajak kepada koruptor melalui RUU Tax Amnesty. Penolakan Rachmawati ini disebabkan karena mega koruptor ini telah mendapat dukungan dari penguasa dan DPR.

“Pengampunan wajib pajak ini ini sama saja dengan memberi uang jin untuk dimakan setan,” ujar Rachwati ketika memberikan keynote speaker pada Diskusi  Publik dab Bedah Buku Pundi-Pundi Fantastis Lembaga Pegiat Anti Korupsi dan Orasi Ilmiah Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM di kampus Universitas Bung Karno, Jumat (3/6).

Rachmawati menilai, munculnya RUU Tax Amnesty itu lantaran ada desakan kuat dari PDIP sebagai partai penguasa  untuk melindungi para koruptor dalam skandal korupsi BLBI.

“Negeri ini sudah kacau dengan memberi pengampunan pajak bagi yang terkena pidana.  Jadi seiring dengan ditangkap buron koruptor BLBI hanya untuk dapat tax amnesty yang artinya melegalkan SKL R&D BLBI dengan diperkuat melalui payung Undang-Undang,” kata Rahmawati.

Rachmawati yang juga Penasehat Srikandi Pemua Pancasila mengatakan alasan tersirat diberi pengampunan ini agar para pengusaha yang korup itu bisa bangkit dan kembali berusaha  Indonesia.

“Yang ada setelah mereka pulih mereka akan bawa kabur uang kita ke luar negeri,” tegasnya.

RUU Tax Amnesty ini memang didukung penguasa dan DPR. Dia menjelaskan, mereka keburu napsu menggolkan undang-undang State crime yang terang benderang melawan KUHAP dan spirit pemberantasan korupsi.

Bagi Rahmawati, jika memang undang-undang Tax Amnesty disahkan, maka tidak ada gunanya lagi keberadaan KPK sebagai lembaga superbody memberantas korupsi.

“Jika undang-undang Tax amnesty disahkan maka sia-sia KPK lex specialis anti rasuah memberantas korupsi karena koruptor dilindungi dengan UU Tax Amnesty. Jika bayar tebusan dan kena pidana dapat pengampunan,” tutur pendiri Yayasan Pendidikan Bung Karno ini.

“Mashya Allah pantas PDIP ngotot akal-akalan agar kebijakan skandal era Mega korupsi BLBI lolos dari jerat hukum,” pungkasnya.[7]


Indonesia Jadi Negara Kriminal Jika Jalankan Tax Amnesty

Keinginan penguasa untuk memberikan tax amnesty atau pengampunan pajak denga alasan bisa memberi pemasukan dana ke Indonesia mendapat perhatian dari politisi senior Rachmawati Soekarnoputri.

Menurut Rachmawati, bila diterapkan maka kebijakan ini bisa mencampuradukan pendapatan negara. Ibaratnya, “uang jin” dan “uang setan” yang berasal dari hasil korupsi, narkoba atau kejahatan lain pun akhirnya bisa diberi pembebasan pajak.

“Dan apabila uang sudah masuk lalu lintas keuangan, sudah tidak bisa dibedakn lagi mana yang halal dan mana yang haram, seperti money laundry,” kata Rachmawati dalam keterangan, Kamis malam (11/2).

Rachmawati pun mengingatkan, jika DPR menyetujui UU tax amnenty ini maka negara sudah memproklamirkan diri sebagai state crime atau negara kriminal. Padahal publik pun masih ingat, dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adanya Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diberikan kepada para koruptor obligor hitam pada era pemerintahan Megawati.

“Sehingga negara mengalami kerugian Rp 700 triliun karena uang rakyat dipakai membayar pajak koruptor 60 triliun tiap tahun. Msh mau diulang lagi? Naudzubilah min dzalik,” demikian Rachma.[8]


Tapi Sayangnya Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi mengesahkan Undang-Undang Tax Amnesty atau UU Pengampunan Pajak

Melalui undang-undang tersebut, para wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya akan mendapat tarif tebusan yang lebih rendah. Tarif tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yakni bagi usaha kecil menengah, bagi wajib pajak yang bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri, serta deklarasi aset di luar negeri tanpa repatriasi.

Untuk wajib pajak usaha kecil menengah yang mengungkapkan harta sampai Rp10 miliar akan dikenai tarif tebusan sebesar 0,5%, sedangkan yang mengungkapkan lebih dari Rp 10 miliar dikenai 2%.

Lalu, untuk wajib pajak yang bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri akan diberikan tarif tebusan sebesar 2% untuk Juli-September 2016, 3% untuk periode Oktober-Desember 2016, dan 5% untuk periode 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.

Terakhir, wajib pajak yang mendeklarasikan asetnya di luar negeri tanpa repatriasi akan dikenai tarif 4% untuk periode Juli-September 2016, 6% untuk periode Oktober-Desember 2016, dan 10% untuk periode Januari-Maret 2017.

Penetapan periode menjadi penting karena UU Pengampunan Pajak hanya berlaku hingga akhir Maret 2017 mendatang.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah mengatakan kebijakan pengampunan pajak ini untuk memperbesar pendapatan negara dari sektor pajak.

Hingga Agustus 2015 lalu, realisasi penerimaan pajak baru mencapai sekitar Rp598 triliun atau sekitar 46% dari target APBNP 2015.

Dengan menggunakan UU Pengampunan Pajak, pendapatan negara diperkirakan bertambah Rp165 triliun.

Sejak UU ini masih dalam tahap rancangan, sejumlah pelaku pasar memperkirakan tambahan uang itu akan berdampak baik untuk roda perekonomian Indonesia.

Di sisi lain, sebagian pihak mengkhawatirkan UU pengampunan pajak berpotensi menjadi fasilitas “karpet merah” bagi konglomerat, pelaku kejahatan ekonomi, dan para pelaku pencucian uang.[9]


RUU Pengampunan Pajak Final

RUU Pengampunan Pajak Final bisa di download disini: https://drive.google.com/file/d/0By1rNeV2Sj6FbF9OSmJZd3RJUGc/view?usp=drivesdk


Objek Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

Screenshot_2016-06-30-13-01-25_1


OBJEK PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)


  • – Pajak Penghasilan (PPh)
  • – Pajak Penambahan Nilai  (PPN)
  • – Pajak atas barang mewah (PPnBM)

REPATRIASI


  • 1 juli – 30 September 2016            Tarif 2 %
  • 1 Oktober – 31 Desember 2016   Tarif 3%
  • 1 Januari – 31 Maret  2017             Tarif 5%

DEKLARASI


  • 1 Juli – 30 September 2016            Tarif 4%
  • 1 Oktober – 31 Desember 2016      Tarif 6%
  • 1 Januari – 31 Maret 2017              Tarif 10%

TARIF TEBUSAN BAGI UMKM


  • 1 Juli 2016 – 31 Maret 2017
  • 0,5 % Aset < Rp. 10 M
  • 2 % Aset > Rp. 10 M

SIMULASI PERHITUNGAN TAX AMNESTY


  • Tebusan x (harta bersih – utang bersih)
  • Harta bersih = harta per 31 Desember 2015 – harta di SPT 2014

CONTOH:


Pengusaha A memiliki utang kepada pihak lain Rp. 100 M Harta pengusaha A per 31 Desember 2015 Rp. 2 T dan Harta yang dilaporkan sesuai SPT 2014 Rp. 1,5 T,  dengan uang tebusan 3% maka: Tebusan yang harus dibayar 3% x ( Rp. 500 M – Rp. 100 M) = Rp. 12 M.


Tax Amnesty berlaku sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017


Tarif tebusan yang disetujui untuk uang atau harta yang dialihkan ke Indonesia atau Repatriasi ditetapkan 2, 3, dan 5 %


Nilai harta tersebut nanti diungkapkan dalam surat pernyataan dalam mata uang RUPIAH.


Surat pernyataan ini juga memuat informasi mengenai:


  1. Identitas WP.
  2. Harta WP.
  3. Utang WP.
  4. Nilai Harta Bersih
  5. Penghitungan uang tebusan.

Surat pernyataan ini harus disampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak (DPJ) tempat WP terdaftar atau tempat lain yang ditentukan MENKEU.


SYARAT DAN KETENTUAN TAX AMNESTY 2016


  • – Semua WP berhak mendapatkan Tax Amnesty.

Nb. Kecuali WP yang tengah menghadapi perkara pidana atau menjalani hukuman pidana.


LAIN-LAIN


  • – Bagi WP yang mengalihkan dan menginvestasikan hartanya di Indonesia, pengalihan tersebut dilakukan melalui BANK PERSEPSI yang akan ditunjuk secara KHUSUS.

Melalui : INSTRUMEN INVESTASI


  • – SBN ( surat berharga negara)
  • – OBLIGASI badan usaha milik negara (BUMN)
  • – OBLIGASI lembaga pembiayaan yang dimiliki pemerintah.
  • – INVESTASI keuangan pada BANK PERSEPSI,
  • – OBLIGASI Perusahaan Swasta.
  • – INVESTASI infrastruktur
  • – INVESTASI Sektor riil yang ditentukan pemerintah.

Nb. Semua akan ditentukan oleh pemerintah.


HAK DAN PERLINDUNGAN TAX AMNESTY 2016


  • – Semua data, informasi, surat pernyataan peserta tax amnesty TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI DASAR PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTAN PIDANA terhadap WP.
  • – Pihak-pihak terkait seperti MENKEU Dan PEGAWAI keMENKEU dilarang MEMBOCORKAN DAN MENYEBAR- LUASKAN DATA DAN INFORMASI WP peserta Tax Amnesty.
  • – Jika DILANGGAR, akan DIPIDANA PENJARA paling lama LIMA TAHUN.[10]

Pemerintah Tak Peduli Uang Halal dan Haram

Screenshot_2016-06-30-13-37-18_1

Pemerintah Jokowi begitu getol mendorong RUU Tax Amnesty. Ini menandakan kepanikan pemerintah lantaran defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Rezim proxy panik karena defisit APBN, karena besar pasak daripada tiang habis karena boros belanja, kebocoran korupsi, bayar utang. Jadi bingung mau ngemplang apa nih?,” kata politisi senior Rachmawati Soekarnoputri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/4).

Rakyat pun diperas dan para pembawa lari uang ke luar negeri diampuni. Dengan memberi pengampunan pajak atau tax amnesty, Rachmawati menilai pemerintah seolah tak mau ambil pusing dari mana asal duit untuk pemasukan negara itu.

“Tax amnesty bagi pengemplang pajak, tak peduli duit hasil halal atau haram, apakah dari korupsi, sindikat narkoba, sindikat prostitusi dan kejahatan lain,” kritik Rachmawati.

Anehnya lagi, lanjut Rachmawati, para wakil rakyat di Senayan ikut mengaministate crime tersebut. Rezim saat ini dinilainya sudah kehilangan martabat dan harga diri.

“Atau memang ingin jadi don corlein the godfather big bos mafioso? apa mau jadi republik mafia?” sindir ketua Yayasan Pendidikan Soekarno tersebut.[11]


Tax Amnesty Payung untuk Berlindungnya Para Koruptor Pengemplang Pajak

Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak merupakan lanjutan skandal keuangan terbesar Republik Indonesia.

Menurut tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri, Pengampunan Pajak itu merupakan sambungan dari mega-skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). BLBI pun menjadi payung untuk berlindungnya para koruptor pengemplang pajak.

“Artinya koruptor pengemplang pajak bawa lari uang keluar negeri malah diberi pengampunan,” kata Rachma dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 29/6).

Rachma menilai, iming-iming penguasa kepada publik bahwa dengan kebijakan pengampunan pajak ini akan memasukkan uang yang selama ini diparkir di luar negeri kembali Indonesia, sama saja artinya bahwa penguasa melegalisasi perbuatan kejahatan atau ini sama saja dengan perbuatan melawan hukum dan diberi perlindungan hukum.

“Untuk apa Komisi III DPR menanyakan KPK tentang kasus SKL BLBI jika Tax amnesty disahkan. Karena  sama saja artinya menghalalkan tindak pidana korupsi. Mega dan Jokowi terbukti 11-12. Adilkah bagi rakyat? tidak! Rakyat akan tunda bayar pajak!” demikian Rachma.[12]


RUU Tax Amnesty Gol, Ini Namanya Uang Jin Dimakan Setan

Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) Hj. Rachmawati Soekarnoputri menegaskan agar Tax Amnesty tidak boleh disahkan lantaran hal itu hanya membuat payung pengampunan pajak bagi obligor hitam.

“Tax amnesty tidak boleh disahkan, karena tidak sesuai akal sehat. Dan cuma ini cuma diplesetkan untuk para buron dan pengemplang pajak saja,” tegas Rachmawati, dalam Seminar dan Bedah Buku “Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Anti Korupsi” di Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta, Jumat (3/6/2016).

Rachmawati pun merasa heran jika buronan yang sudah jadi terpidana korupsi justru diberikan pengampunan dengan alasan APBN sedang defisit.

“Ini namanya uang jin dimakan setan,” ungkap dia.

Adik kandung Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri itu menambahkan bahwa Tax Amnesty cuma menjadi akal-akalan maling dan menurutnya sangatlah dzolim. Untuk itulah ia mencoba menyadarkan para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperhatikan dua hal yaitu agar segera menuntaskan skandal mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan soal Tax Amnesty tersebut.

“Tidak sepantasnya para obligor hitam dapat pengampunan yakni diantara mereka yang selewengkan BLBI. Rakyat dioyak-oyak supaya bayar pajak lalu setor ke para obligor hitam itu,” tandasnya.[13]


Muhammadiyah Gugat UU Tax Amnesty Ke Mahkamah Konstitusi

Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengajukan judicial review(JR) Undang-Undang Pengampunan Pajak atautax amnesty. Pengajuan JR tax amnesty ini merupakan hasil dari rapat kerja nasional (Rakernas) Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Rakernas berlangsung pada 26-28 Agustus 2016.

Menurut Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, watak hukum dari kebijakan undang-undang tax amesty itu harus jelas, begitu pula arah hukumnya. Kejelasan dalam UU itu, kata dia, harus bisa merumuskan niai-nilai dalam  UUD 1945, pasal 33, pasal 1, yaitu pasal-pasal yang erat dengan demokrasi dan HAM.

“Perumusan UU itu juga harus memenuhi prosedur demokrasi dan faktanya UU tax amnesty itu belum memadai demokrasi masih minimalis. Sudah saat dievaluasi dan melalu JR kecuali pemerintah menunda,” ujar beliau setelah penutupan Rakernas MHH PP Muhammadiyah, Ahad (28/8).

Menurutnya, tax amnesty tersebut tidak memiliki sasaran jelas. Akibatnya masyarakat umum juga terkena sasaran tersebut sehingga menjadi resah.  “Sasarannya harus dievaluasi juga, jangan sampai justru masyarakat kecil terkena dampaknya. Tax amnesty ini sebenarnya ditujukan untuk orang yang mengalami problem dalam kewajiban pajak, dan orang ini hanya beberapa gelintir saja. Uangnya pun diparkir di luar negeri. Tapi semua masyarakat terkena imbasnya dan ini membuat gaduh,” katanya.

Selain itu, menurut dia, naskah akademik UU Pengampunan Pajak tidak pernah dikemukakan secara langsung ke publik terutama kalangan akademis. Sehingga, masyarakat tidak bisa memberikan kritisi atas naskah tersebut. “UU ini bentuknya top down, kebijakan negara nalar hukumnya ditaruh dibawah kepentingan politik. Ini merusak sistem negara hukum,” ujarnya.

Untuk itu, saat ini PP Muhammadyah melalui MHH akan menyusun argumen terkait JR tax amnesty tersebut dan rencana ini akan segera didaftaran ke Mahkamah Konstitusi. Dengan JR tersebut Muhammadiyah menurut Busyro juga berusaha memberikan solusi atas blunder pemerintahan Jokow-JK terkait tax amnesty ini.

Sementara itu Ketua MHH PP Muhammadiyah Syaiful Bahri mengatakan, selama ini MHH konsen terhadap JR UU yang justru menciderai UUD 45 dan Pancasila. “Saat ini kita sudah melakukan lima JR terhadap UU yang merugikan masyarakat dan negara,” ujarnya. Lima JR UU tersebut antara lain UU Minerba, UU Sumber Daya Air, UU Ketenagalistrikan, UU Migas, dan UU Lalulintas Devisa.[14]

Luar Biasa Anehnya Rezim Ini, Tax Amnesty Malah Sasar Rakyat Kecil

Fuad Bawazier (Foto: eramuslim)

Fuad Bawazier (Foto: eramuslim)


Presiden dan DPR harus segera turun tangan meluruskan kembali maksud tujuan UU Tax Amnesty (TA). Sekurang kurangnya untuk meredakan kegelisahan masyarakat.

Pasalnya, sasaran TA bukan lagi dana-dana milik orang Indonesia yang disimpan di luar negeri alias Wajib Pajak (WP) elit seperti didengungkan sejak awal. Kini justru diarahkan masif ke semua WP, termasuk yang gurem. Sehingga, masyarakat kecil termasuk pensiunan gelisah dan merasakan ketakutan dikejar-kejar aparat pajak

“Apa motif dan pertimbangan pengalihan sasaran TA itu? Benarkah karena WP elit dan konglomerat tidak yakin pada kejujuran pemerintah RI?” ujar Menteri Keuangan era Kabinet Pembangunan VII, Fuad Bawazier dalam keterangannya, Minggu (28/8).

Apalagi, dari informasi yang diketahuinya, diam-diam ada bisikan bahwa Singapura sampai kapanpun tidak akan membuka data keuangan orang Indonesia yang ada di negaranya.

“Boro-boro melepas duitnya orang Indonesia, mengirimkan balik orangnya saja (ekstradisi), pemerintah Singapore menolak,” nyinyirnya.

Kini, menurut Fuad, para WP kakap percaya bahwa exchange of information data keuangan atau perbankan tahun 2018 itu tidak akan terjadi.

“Jadi para konglomerat, WP besar kini senyum-senyum dan tenang-tenang saja. Apakah pengusaha-pengusaha besar tersebut akan ikut program Tax Amnesty? Tentu saja ikut tapi hanya formalitas alias kecil saja; yg penting ikut Tax Amnesty agar bisa mendapatkan Surat Sakti Pajak sehingga tidak lagi diperiksa atau diobok-obok aparat pajak,” tuturnya.

Sementara WP yang besar-besar tersenyum, justru rakyat kecil kini diuber-uber ketakutan.

“Luar biasa anehnya pemerintahan ini,” sindirnya.

Jika ingin TA berhasil pemerintah harus berlaku adil dan berperasaan dalam pelaksanannya. Untuk itulah menurut hemat dia, dipastikan dulu bahwa presiden, wakil presiden, para menteri, semua anggota DPR dan DPRD, para Gub, bupati, walkot, para hakim,  jaksa, para jenderal dan politisi, direksi BUMN, polisi dan semua pejabat negara lainnya tanpa terkecuali mengisi atau ikut TA sebagai contoh agar program ini berhasil.

“Paling tidak mengurangi kesan adanya ‘teror’ yang sedang ditebarkan negara pada rakyatnya,” jelasnya.

Atau, lanjut dia, anggap saja kekeliruan dalam ide dasar UU TA ini sebagai upaya nasional untuk menolong APBN yang sedang sekarat, sehingga pemerintah minta bantuan rakyatnya.

“Meski namanya secara UU adalah tebusan pajak , tetapi bagi rakyat ada yg menganggapnya pajak, ada yg menganggap sedekah, dana patriotisme dan seterusnya, yang penting sukses, terjangkau dan ikhlas (apa tidak)?” tutup Fuad yang juga pernah menjabat dirjen pajak.[15]

UU Tax Amnesty Pintu Masuk Dana Haram dan Ilegal

UU 11/2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty merupakan pintu masuk dana haram dan ilegal dari hasil korupsi, traficking, narkoba. Pasalnya, tax amnesty (TA) tidak memerlukan kejelasan sumber dana.

Penegasan itu menjadi salah satu point yang menjadi alasan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak UU tax amnesty. Setidaknya ada enam point krusial yang diteriakkan kalangan buruh pada aksi massa yang digelar hari ini (31/08) di seputaran Gedung Mahkamah Konstitusi.

Enam point penolakan buruh itu tertuang dalam siaran pers yang ditandatangani Presiden KSPI Said Iqbal. “Buruh menolak UU Tax Amnesty telah mencederai rasa keadilan. Buruh dan rakyat yang taat bayar pajak dikejar-kejar dan ditakuti melalui UU TA dengan denda besar, sedangkan pengemplang pajak diampuni”.

KSPI menilai, dengan tax amnesty, Pemerintah telah menekan buruh dengan upah murah melalui PP No 78 Tahun 2015 dan tetap bayar pajak. Tetapi pengemplang pajak malah dikasih Tax Amnesty.

“Sampai satu bulan ini, jumlah denda tax amnesty masih kurang dari 2 persen jauh dari target Rp 165 T dan itupun bukan mayoritas dari repatriasi. Itu berarti, UU Pengampunan Pajak ini sudah gagal yang tujuannya menarik dana repatriasi Rp 3.000 – Rp 11.000 Triliun dari luar negeri, tapi malah menyisir remeh temeh pajak masyarakat dalam negeri,” beber Said Iqbal.

Tak hanya itu, tax amnesty melanggar HAM, karena orang yang mengungkapkan kebenaran data pengemplang pajak malah dipidana 5 tahun. “Dengan tax amnesty, hukum telah dibarter dengan uang. Seharusnya pengemplang pajak dipaksa bayar, bukan malah diampuni,” tegas Said Iqbal.

Diberitakan sebelumnya, ratusan buruh se-Jabodetabek melakukan aksi mengawal sidang perdana Judicial Review UU TA (31/08). Buruh meminta kepada para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengabulkan gugatan buruh yaitu mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU TA.

Buruh menggugat Pasal 1, 3, 4, 21, 22, 23, 24 yang kesemuanya bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 23, 23A. Di mana, ditegaskan bahwa pajak adalah kewajiban yang bersifat memaksa, bukan pengampunan. UU TA juga melanggar pasal Pasal 27 UUD 45, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum.

Dengan UU Pengampunan Pajak, jelas posisi korporasi dan pemilik modal yang ngemplang pajak tidak sama kedudukan hukumnya dengan buruh dan rakyat yang selalu taat bayar pajak dan kalau telat bayar maka didenda.

Selain itu, UU TA juga bertentangan dengan Pasal 34 UUD 1945 yang mengatur tentang HAM. Pada 21, 22, 23, dan 24 UU TA jelas melanggar HAM, yaitu orang yang mengungkap kebenaran tentang pengemplang pajak akan dipidana 5 tahun dan dengan sistem tertutup, di mana data pengemplang pajak dan besaran dendanya tidak boleh dibuka ke publik. Hal ini rawan korupsi dan melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik serta prinsip-prinsip “good corporate governance”.[16]

Selanjutnya, klik > Muhammadiyah Gugat UU Tax Amnesty

Referensi

  • [1] intelijen.co.id/tarik-rp-3-000-triliun-dari-singapura-pemerintah-jajaki-pengampunan-pajak/
  • [2] intelijen.co.id/demi-rakyatndra-siap-tolak-ruu-tax-amnesty/
  • [3] intelijen.co.id/wapres-jk-semakin-absurd-minta-nu-cari-dalil-tax-amnesty-dan-kasus-panama-papers/
  • [4] intelijen.co.id/mantan-relawan-jokowi-rezim-jokowi-atasi-masalah-dengan-halusinasi/
  • [5] intelijen.co.id/tax-amnesty-cederai-keadilan-rakyat-yang-taat-pajak/
  • [6] eramuslim.com/berita/nasional/tax-amnesty-itu-zalim-rakyat-dipajaki-tapi-maling-diampuni.htm
  • [7] suararakyat.co/2016/06/03/rachmawati-soekarno-putri-menolak-tax-amnesty/
  • [8] pengampunanpajak.com/2016/02/29/rachmawati-indonesia-jadi-negara-kriminal-bila-tax-amnesty-dijalankan/
  • [9]bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160628_indonesia_dpr_tax_amnesty
  • [10] pengampunanpajak.com/2016/06/28/objek-pengampunan-pajak-tax-amnesty/
  • [11] politik.rmol.co/read/2016/04/12/243010/Rachmawati:-Tax-Amnesty,-Pemerintah-Tak-Peduli-Duit-Hasil-Halal-Atau-Haram-
  • [12] triaspolitica.net/rachmawati-tax-amnesty-payung-untuk-berlindungnya-para-koruptor-pengemplang-pajak/
  • [13] beritaasatu.com/2016/06/04/rachmawati-ruu-tax-amnesty-gol-namanya-uang-jin-dimakan-setan/
  • [14] sangpencerah.id/2016/08/pp-muhammadiyah-gugat-uu-tax-amnesty-mahkamah-konstitusi.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
  • [15] eramuslim.com/berita/nasional/fuad-bawazier-luar-biasa-anehnya-rezim-ini-tax-amnesty-malah-sasar-rakyat-kecil.htm
  • [16] intelijen.co.id/uu-tax-amnesty-pintu-masuk-dana-haram-dan-ilegal/
Iklan

2 responses »

  1. wahyu berkata:

    siap..
    terimakasih gan atas sharing artikelnya..
    semoga bermanfaat juga bagi yang lain

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s