K.H. Hasyim Muzadi: Terorisme, Islam dan Indonesia

Screenshot_2016-07-01-21-47-09_1


BIOGRAFI

KH. Ahmad Hasyim Muzadi adalah mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU). Selain itu, Hasyim Muzadi pernah menjadi pengasuh pondok pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur. Hasyim lahir di Tuban pada tanggal 8 Agustus 1944 dari pasangan H. Muzadi dengan istrinya Hj. Rumyati.

Hasyim menempuh jalur pendidikan dasarnya di Madrasah Ibtidaiyah di Tuban pada tahun 1950 dan menuntaskan pendidikannya tingginya di Institut Agama Islam Negeri IAIN Malang, Jawa Timur pada tahun 1969. Suami Hj. Muthomimah ini nampaknya memang terlahir untuk mengabdi di Jawa Timur. Hasyim sendiri mengawali kegiatan organisasinya dengan berpartisipasi aktif dalam organisasi kepemudaan semacam Gerakan Pemuda Ansor (GP-Ansor) dan organisasi kemahasiswaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) hingga akhirnya dia dia dipercaya menjadi pemimpin kedua organisasi tersebut.

Hal inilah yang menjadi struktural menjadi modal kuat Hasyim untuk terus berkiprah di NU. Nama Hasyim mulai mencuat ke publik setelah pada tahun 1992, dia terpilih menjadi Ketua Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Timur yang terbukti mampu menjadi batu loncatan bagi Hasyim untuk menjadi Ketua PBNU pada tahun 1999. Setelah itu, tercatat Hasyim pernah menjadi anggota DPRD Tingkat I Jawa Timur pada tahun 1986, yang ketika itu masih bernaung di bawah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pada tahun 1999, Hasyim terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) pada Muktamar ke-30 di Lirboyo, Kediri. Pada pemilihan presiden tahun 2004, Hasyim Muzadi menjadi Calon Wakil Presiden mendampingi Capres Megawati Soekarnoputri Presiden RI Kelima (2001-2004) Megawati Soekarnoputri. Namun langkahnya ini gagal menuai kemenangan. Setelah itu, dalam Muktamar NU ke-31 di Donohudan, Boyolali, Jateng, Hasyim kembali terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) setelah berhasil mengungguli secara mutlak para pesaingnya, termasuk KH Abdurrahman Wahid.

Sesuai ketentuan internal NU, seseorang hanya boleh menjabat Ketua Umum Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU dua periode berturut-turut. Sehingga dalam Muktamar NU ke-32 di Makssar, April 2010, dia digantikan Dr. KH Said Aqil Siradj, MA. Sementara Hasyim Muzadi terpilih menjabat Wakil Rais Aam PBNU (2010-2015), bersama Dr. KH A. Musthofa Bisri mendampingi Ketua Rais Aam Dr. KH. M. A. Sahal Mahfudh.

Sebagai ulama, sosok Hasyim dikenal nasionalis dan pluralis. Apa saja yang dianggap perlu bagi agama, Indonesia, dan NU, Hasyim ikhlas melakukan. Pengasuh Ponpes Mahasiswa Al Hikam, Malang, ini dikenal sebagai sosok kiai yang cukup tulus memposisikan dirinya sebagai seorang pemimpin Indonesia. Sebagai ulama, sosok Hasyim dikenal nasionalis dan pluralis. Apa saja yang dianggap perlu bagi agama, Indonesia, dan NU, Hasyim ikhlas melakukan.[1]


PENDIDIKAN

  • Madrasah lbtidaiyah Tuban-Jawa Timur 1950-1953
  • SD Tuban-Jawa Timur 1954-1955
  • SMPN I Tuban-Jawa Timur 1955-1956
  • KMI Gontor, Ponorogo-Jawa Timur 1956-1962
  • PP Senori, Tuban-Jawa Timur 1963
  • PP Lasem-Jawa Tengah 1963
  • IAIN Malang-Jawa Timur 1964-1969

KARIR

  • PII (Pelajar Islam Indonesia) 1960 – 1964
  • Ketua Ranting NU Bululawang-Malang
  • Ketua Anak Cabang GP Ansor Bululawang-Malang 1965
  • Ketua Cabang PMII Malang 1966
  • Ketua KAMI Malang 1966
  • Ketua Cabang GP Ansor Malang 1967-1971
  • Wakil Ketua PCNU Malang 1971-1973
  • Ketua DPC PPP Malang 1973-1977
  • Ketua PCNU Malang 1973-1977
  • Ketua PW GP Ansor Jawa Timur 1983-1987
  • Ketua PP GP Ansor 1985-1987
  • Sekretaris PWNU Jawa Timur 1987-1988
  • Wakil Ketua PWNU Jawa Timur 1988-1992
  • Ketua PWNU Jawa Timur 1992-1999
  • Ketua Umum PBNU 1999-2004
  • Anggota DPRD Tingkat II Malang-Jawa Timur
  • Anggota DPRD Tingkat I Jawa Timur 1986-1987.[1]

Radikalisme Bukan Berasal Dari Indonesia

Aksi radikalisme dan terorisme oleh kelompok-kelompok agama tertentu tidak benar-benar muncul di Indonesia, kata mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi.

“Begitu juga, hubungan antar agama di Indonesia terjalin secara harmonis, termasuk antar budaya dan adat istiadat dalam kerangka bhinneka tunggal ika (berbeda-beda tetapi satu),” ujar Hasyim Muzafi dalam sambutannya pada Dialog Indonesia-Uni Eropa tentang Hak Asasi Manusia, Selasa (28/6) lalu di Brussels, Belgia.

Dalam informasi tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, Hasyim Muzadi menyatakan bahwa kekerasan, ekstremisme dan terorisme mulai muncul di Indonesia setelah tragedi gedung kembar World Trade Center (WTC) di New York, AS, pada 11 September 2001.

Hasyim mengatakan bahwa proses reformasi di Indonesia yang didukung keterbukaan juga menyebabkan masuknya gerakan radikal dan ekstrimis di negara ini.

“Oleh karena itu, Indonesia bukanlah bangsa yang radikal dan sarang teroris tetapi pada kenyataannya, juga sebagai korban dari peringkatan pengaruh global radikalisme dan terorisme,” ujar Hasyim Musadi.

Hasyim Muzadi yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Presiden RI mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa melarang ideologi radikal karena proses demokratisasi di negeri ini.

Menurut Hasyim sebelum masuknya ideologi agama transnasionalisme yang membawa sistem politik negara asing, sebagian besar umat Islam di Indonesia menganut ideologi Islam moderat yang disebut “Ahli sunnah wal jamaah” yang terkonsolidasi dengan sistem negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Muzadi mendesak Indonesia dan masyarakat internasional untuk merumuskan solusi umum untuk melawan kekerasan, radikalisme dan terorisme.

“Beberapa langkah yang dilakukan Indonesia untuk menghadapi masalah tersebut adalah dengan menjalankan gerakan anti-radikalisme untuk meningkatkan kesadaran di setiap bagian dari masyarakat. Masalah yang paling rawan adalah kesalahpahaman dan penyalahgunaan agama. Agama ditujukan untuk kebaikan seluruh umat manusia, tetapi mereka telah berubah menjadi bencana kemanusiaan,” tegas Hasyim.

Hasyim juga menambahkan bahwa jika pendekatan ideologis dan hukum tidak bisa menghentikan gerakan radikal, maka tindakan untuk menekan terorisme harus diambil melalui pendekatan keamanan.[2]


Terorisme Baru Dikenal di Indonesia Sejak Era Reformasi

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Depok. KH Hasyim Muzadi menyatakan bahwa terorisme baru dikenal di Indonesia sejak era reformasi, tepatnya setelah tragedi penyerangan WTC pada 11 September 2001.

Kyai Hasyim menambahkan era reformasi itu menjadi awal masuknya berbagai ideologi. Sehingga Indonesia menjadi konsumen beragam ideologi, politik, ekonomi, dan budaya dari asing.

“Pada saat itu masuk semua, maka kita mengenal faham-faham, mindset-mindset, manhaj-manhaj yang asing untuk kita. baik yang keras maupun yang sembrono. Yang sembrono diwakili oleh liberalisme, yang keras diwakili oleh banyak sekali,” terang mantan Ketua Umum NU Pusat itu dalam acara Silaturahmi Nasional di Ponpes Al-Hikam, Depok, Sabtu malam (06/12).

Acara bertajuk Silaturahim Nasional Penguatan Aswaja dan Penanggulangan Terorisme dalam Ketahanan Nasional ini menurut Kyai Hasyim menjadikan warga Nahdlatul Ulama berperan dalam upaya pemberantasan terorisme.

“Terorisme adalah urusan Nahdlatul Ulama. Artinya urusan, tidak boleh kita menghindar dari tantangan itu,” kata KH Hasyim Muzadi di hadapan dai dan ulama NU dari Jawa dan Sumatra.

“Ketika Indonesia ada NU dan Muhammadiyah, aman-aman saja. Selisih sedikit-sedikit tidak apa-apa. Ada yang qunut ada yang tidak, dulu memang dipersoalkan. Sekarang sudah tidak, karena sudah tidak sembahyang subuh,” kelakarnya.[3]


Terorisme Sama Dengan Deislamisasi

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH Ahmad Hasyim Muzadi menyatakan bahwa aksi terorisme yang marak terjadi baik di dalam maupun di luar negeri sama saja dengan proses deislamisasi atau upaya penghapusan harkat ajaran Islam.

“Yang mereka lakukan ialah menyebarkan Islam melalui teror, yang terjadi adalah Islam berubah jadi agama kekerasan,” tutur Hasyim dalam sebuah kegiatan yang diselenggarakan BNPT di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, yang boleh menggunakan kekerasan hanya politik atau militer, sedangkan agama dilarang keras menggunakan cara seperti demikian.

Apabila sebuah agama telah dicap sebagai agama kekerasan, ujarnya melanjUtkan, maka yang terjadi kemudian adalah keengganan manusia untuk menerima ajaran agama tersebut.

Penyebaran paham radikal, terorisme maupun ISIS juga turut dipengaruhi dengan kemunduran kegiatan dakwah oleh alim ulama.

Untuk kasus di Indonesia, Hasyim mencontohkan saat ini kerap terjadi penilaian subjektif dari segelintir pihak yang menuding kelompok atau individu yang tidak sepaham sebagai golongan kafir.

“Dulu, wali-wali mengislamkan orang kafir. Tapi yang ada sekarang malah banyak pemuka agama mengkafirkan orang Islam. Jika seperti ini terus maka gerakan dakwah akan pudar. Islam itu memimpin, bukan menekan,” ujarnya menegaskan.

Dia menilai, sebagai agama dakwah, Islam mengajarkan setiap pengikutnya agar menyebarkan Islam melalui jalan kedamaian.

Selain itu, juga terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan Islam yang kaffah, kata Hasyim.

Banyak yang menginginkan Islam secara kaffah ialah melalui pembentukan negara Islam, padahal menurut dia bukan seperti itu.

“Yang diharuskan dalam negara bukan bentuknya, tapi prinsip-prinsip (Islam) yang jalan atau tidak di negara Islam itu sendiri,” tuturnya menerangkan.[4]


Antiterorisme Jangan Disusupi Kepentingan Asing

KH Ahmad Hasyim Muzadi mengingatkan pemerintah untuk menjaga agar penegakan hukum antiterorisme tidak sampai disusupi kepentingan asing.

“Jangan sekali-kali antiterorisme di Indonesia menjadi bagian dari kemauan dari negara lain, harus bagian dari kepentingan Islam dan Indonesia sendiri,” ujar Hasyim saat ditemui dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Kamis.

Maka dari itu, pemerintah harus bersikap jelas dan memiliki aturan tegas dalam program antiterorisme untuk menghindari campur tangan asing, ujarnya.

Menurut dia, paling tidak ada tiga tahap dalam Undang-undang yang harus dipenuhi sebagai upaya menangkal terorisme di Indonesia.

Tahapan tersebut antara lain upaya penangkalan dengan upaya pelurusan persepsi kepada masyarakat, hingga aksi penegakan hukum baik dalam tingkat ringan hingga tindakan represif jika terbukti melakukan teror.

Sebagai bagian dari upaya penangkalan radikalisme dan terorisme, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) giat melakukan kerja sama dengan sejumlah pihak terkait di berbagai lapisan masyarakat.

Usai bekerja sama dengan kalangan penggiat media sosial, blogger, dan kalangan netizen, BNPT kini turut menggandeng sejumlah pimpinan pondok pesantren di Jabodetabek untuk bekerja sama dalam menangkal paham radikal terorisme dan ISIS di dalam negeri.

Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir di Jakarta, Kamis, mengatakan kerja sama tersebut turut diikuti oleh 900 pimpinan pondok pesantren di Jabodetabek.

Dalam perkembangannya, pesantren dinilai turut memberikan andil dalam segala langkah pencegahan dan penanggulangan radikalisme yang menjalar dengan tafsir-tafsir sempit atas ajaran agama yang mendorong pada aksi kekerasan dan permusuhan.

“Kami harapkan ponpes tetap menjadi bagian sejarah yang penting bagi negeri ini dengan ikut menangkal paham terorisme yang berkembang,” kata Rahman menambahkan.[5]

Referensi

  • [1] merdeka.com/profil/indonesia/h/hasyim-muzadi/
  • [2] antaranews.com/berita/571117/hasyim-muzadi-radikalisme-bukan-berasal-dari-indonesia
  • [3] kiblat.net/2014/12/06/kh-hasyim-muzadi-terorisme-baru-dikenal-di-indonesia-sejak-era-reformasi/
  • [4] antaranews.com/berita/569356/terorisme-sama-dengan-deislamisasi
  • [5] antaranews.com/berita/569390/wantimpres-ingatkan-antiterorisme-jangan-disusupi-kepentingan-asing
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s