Screenshot_2016-08-31-15-58-47_1

Untuk melanjutkan membaca artikel ini, alangkah baiknya jika kita baca dulu tentang artikel sebelumnya yaitu “Fenomena Undang-Undang Tax Amnesty (UU Pengampunan Pajak)”.


Muhammadiyah Gugat UU Tax Amnesty

Hasil rakernas MHH Muhammadiyah

Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengajukan judicial review (JR) Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Pengajuan JR tax amnesty ini merupakan hasil dari rapat kerja nasional (Rakernas) Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Rakernas berlangsung pada 26-28 Agustus 2016.

Menurut Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, watak hukum dari kebijakan undang-undang tax amesty itu harus jelas, begitu pula arah hukumnya. Kejelasan dalam UU itu, kata dia, harus bisa merumuskan niai-nilai dalam  UUD 1945, pasal 33, pasal 1, yaitu pasal-pasal yang erat dengan demokrasi dan HAM.

“Perumusan UU itu juga harus memenuhi prosedur demokrasi dan faktanya UU tax amnesty itu belum memadai demokrasi masih minimalis. Sudah saat dievaluasi dan melalu JR kecuali pemerintah menunda,” ujar beliau setelah penutupan Rakernas MHH PP Muhammadiyah, Ahad (28/8/2016).

Menurutnya, tax amnesty tersebut tidak memiliki sasaran jelas. Akibatnya masyarakat umum juga terkena sasaran tersebut sehingga menjadi resah.  “Sasarannya harus dievaluasi juga, jangan sampai justru masyarakat kecil terkena dampaknya. Tax amnesty ini sebenarnya ditujukan untuk orang yang mengalami problem dalam kewajiban pajak, dan orang ini hanya beberapa gelintir saja. Uangnya pun diparkir di luar negeri. Tapi semua masyarakat terkena imbasnya dan ini membuat gaduh,” katanya.

Selain itu, menurut dia, naskah akademik UU Pengampunan Pajak tidak pernah dikemukakan secara langsung ke publik terutama kalangan akademis. Sehingga, masyarakat tidak bisa memberikan kritisi atas naskah tersebut. “UU ini bentuknya top down, kebijakan negara nalar hukumnya ditaruh dibawah kepentingan politik. Ini merusak sistem negara hukum,” ujarnya.

Untuk itu, saat ini PP Muhammadyah melalui MHH akan menyusun argumen terkait JR tax amnesty tersebut dan rencana ini akan segera didaftaran ke Mahkamah Konstitusi. Dengan JR tersebut Muhammadiyah menurut Busyro juga berusaha memberikan solusi atas blunder pemerintahan Jokow-JK terkait tax amnesty ini.

Sementara itu Ketua MHH PP Muhammadiyah Syaiful Bahri mengatakan, selama ini MHH konsen terhadap JR UU yang justru menciderai UUD 45 dan Pancasila. “Saat ini kita sudah melakukan lima JR terhadap UU yang merugikan masyarakat dan negara,” ujarnya. Lima JR UU tersebut antara lain UU Minerba, UU Sumber Daya Air, UU Ketenagalistrikan, UU Migas, dan UU Lalulintas Devisa.

Reaksi pemerintah

M. Busyro Muqoddas (sangpencerah.com)

M. Busyro Muqoddas (sangpencerah.com)


Muhammadiyah melalui M. Busyro Muqoddas mengatakan akan melakukan gugatan judicial review atas peraturan tax amnesty. “Perumusan UU itu juga harus memenuhi prosedur demokrasi dan faktanya UU tax amnesty itu belum memadai, demokrasi masih minimalis. Sudah saatnya dievaluasi dan melalui judicial review kecuali pemerintah menunda,” ujar Busyro usai penutupan Rakernas MHH PP Muhammadiyah, Ahad (28/8/2016).

Menurutnya sebagaimana diberitakan di Republika Online, tax amnesty tersebut tidak memiliki sasaran jelas. Akibatnya masyarakat umum juga terkena sasaran tersebut sehingga menjadi resah. Selain itu, sasaran UU ini harus dievaluasi juga. Jangan sampai justru masyarakat kecil terkena dampaknya. Karena, tax amnesty ini sebenarnya ditujukan untuk orang yang mengalami problem dalam kewajiban pajak.

“Dan orang ini beberapa gelintir saja. Uangnya pun diparkir di luar negeri. Tapi, semua masyarakat terkena imbasnya dan ini membuat gaduh,” lanjutnya.

Menanggapi ancaman gugatan judicial review Tax Amnesty oleh Muhammadiyah, pemerintah melalui Menko Darmin  Nasution kembali menegaskan, masyarakat menengah ke bawah tidak perlu risau karena tax amnesty adalah program yang prioritasnya mengejar orang kaya, terutama yang memiliki uang atau aset di luar negeri.

“Yakinlah pemerintah akan mendahulukan untuk melaksanakan tax amnesty itu bagi mereka yang kaya apalagi yang punya uang di luar negeri. Saya hanya bisa bilang begitu,” jelas Darmin di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Lebih lanjut Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi mengeluarkan Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Beberapa poin penting yang ada dalam Perdirjen Pajak 11/2016, antara lain:

  • Pertama, orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada tahun pajak terakhir di bawah PTKP, dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak.
  • Kepada mereka tidak berlaku pula Pasal 18 UU Pengampunan Pajak. Pasal 18 UU Pengampunan Pajak berisi aturan mengenai pengenaan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200 persen dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

PicsArt_08-31-10.46.39 PicsArt_08-31-10.46.14 PicsArt_08-31-10.45.46 PicsArt_08-31-10.45.22 PicsArt_08-31-10.44.44

Pogram pengampunan pajak (amnesti pajak) masuk bulan kedua, penerimaan dana tebusan masih minim. Agar program ini bisa maksimal, PP Muhammadiyah ikut urun rembug. Ini rekomendasinya.

Wakil Ketua Majelis Ekonomi Kewirausahaan (MEK) PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkana mengatakan, ada tiga rekomendasi terkait kebijakan pengampunan pajak yang dikeluarkan PP Muhammadiyah.

“Muhammadiyah melalui Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai, masih ada ketidak jelasan sikap pemerintah. Dalam hal ini terkait program pengampunan pajak,” papar Mukhaer di Jakarta, Minggu (28/8/2016).

  • Rekomendasi pertama, terang Mukhaer, Muhammadiyah meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, atau perpanjang sosialisasi UU tersebut. Jangan hanya karena waktu semakin mepet, menjelang akhir tahun anggaran, pemerintah mengambil jalan pintas yang tidak terdesain dengan matang. Dikhawatirkan, lanjut Mukhaer, kepentingan rakyat menjadi terabarkan. Lantaran APBN-P 2016 bakal dipreteli hingga Rp133,8 triliuan, serta ada wacana menaikkan tarif rokok setinggi-tingginya untuk menambal bolong fiskal.
  • Rekomendasi kedua, lanjut Mukhaer, pemerintah harus serius mengejar dana simpanan pemodal kakap, koruptor, bandir kekayaan alam Indonesia, sampai rekening gendut pejabat maupun mantan pejabat yang selama ini mengemplang pajak. Muhammadiyah bahkan masih mencatat pernyataan Presiden Jokowi di awal pemberlakuan UU Pengampunan Pajak yang menyebut, pemerintah sudah memiliki data detil tentang siapa pemilik rekening gendut lengkap dengan alamatnya. “Tapi hingga kini, pemerintah belum berhasil menunjukkan kinerja perolehan dana dari mereka. Bandingkan penerimaan HP merek Galaxy Note 7 yang ludes terpesan hanya dalam waktu tiga hari, pasca pembukaan pre-order pada 23 Agustus 2016. Di mana, nilainya itu triliunan,” papar Mukhaer.
  • Rekomendasi ketiga, ungkap Mukhaer, apabila UU Pengampunan Pajak tetap dijalankan, pemerintah perlu memiliki tim sosialisasi yang efektif. Disarankan untuk melibatkan kalangan akademisi, organisasi kemasyarakatan, keagamaan, tokoh masyarakat, dan lainnya. “Kami berharap pemerintah merespon apa yang menjadikan rekomendasi Muhammadiyah ini untuk kemaslahatan umat,” pungkas Mukhaer. Dari data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, dana hasil repatriasi sebesar Rp 1,44 triliun dari total aset yang dicatatkan mencapai Rp 37,27 triliun. Jumlah Surat Pernyataan Harta (SPH) yang telah disetor ke Direktorat Jenderal Pajak sejak Juli hingga 20 Agustus 2016 sebanyak 6.896 SPH. Sedangkan uang tebusan yang terkumpul hanya Rp857 miliar. Dengan data itu, terlihat keberhasilan pelaksanaan UU itu hanya sekadar mimpi saja. Karena itu, pemerintah kemudian beralih untuk mendongkrak potensi penerimaan dari subyek pajak yang beroperasi di dalam negeri. Rakyat yang berpenghasilan menengah ke bawah pun yang banyak taat pajak dan tidak pernah menyimpan dananya di luar negeri mulai dikejar, bahkan diancam denda atau sanksi yang sangat tinggi.
Joko Widodo dan Petinggi Muhammadiyah (jibi)

Joko Widodo dan Petinggi Muhammadiyah (jibi)


Rezim Joko Widodo (Jokowi) yang meminta orang yang menabung memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menandakan penguasa saat ini perampok rakyat.

“Kalau sampai orang menabung harus memiliki NPWP itu sudah buta mata dan hati, rakyat dirampok negara. Anak kecil yang menabung bisa dikenai NPWP, ini negara sudah gila,” kata aktivis politik Rahman Hutagulung dalam pernyataan kepada suaransional, Jumat (2/9/2016).

Menurut Rahman, semua terkena pajak karena ambisi Jokowi untuk membangun infrastruktur tetapi tidak ada uangnya. “Yang dibebani rakyatnya. Ini sudah zalim dan DPR harus mengingatkan penguasa saat ini,” ungkap Rahman.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta orang Indonesia yang menabung harus memiliki NPWP.

“Memalukan ya kalau punya tabungan tetapi tidak punya NPWP,” ujar Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/8/2016).

Untuk masyarakat yang telah mengalokasikan dananya ke instrumen-instrumen investasi manapun, diharapkan untuk melaporkan aset-asetnya dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT).

Pengamat politik Ahmad Yazid menilai, kuatnya gelombang protes tax amnesty, telah membuat Presiden Joko Widodo khawatir. Sebagai reaksi atas kekhawatiran itu, Jokowi mulai menyalahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Setelah ada gugatan Muhammadiyah ke MK, Jokowi melalui Seskab Pramono Anung baru bersuara dan mempertanyakan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani,” ungkap Ahmad Yazid kepada intelijen (30/08/2016).

Menurut Yazid, pelaksanaan tax amnesty telah menyasar semua wajib pajak, termasuk rakyat kecil. “Ini nampaknya Jokowi mau cuci tangan saja setelah muncul keresahan dari masyarakat. Jokowi ingin merasa dirinya paling benar dan suci, dan itupun diamini para pendukungnya,” beber Yazid.

Yazid menegaskan, Pemerintahan Jokowi akan malu jika gugatan Muhammadiyah tentang tax amnesty di MK dikabulkan. “Kalau sampai kalah, Jokowi akan malu di hadapan rakyat. Makanya sebelum malu, dimunculkan opini bahwa kesalahan ada di Menteri Keuangan,” jelas Yazid.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan, amnesti pajak adalah fasilitas khusus yang ditujukan bagi para pengemplang pajak yang selama ini menyembunyikan aset. Kebijakan ini tidak seharusnya meresahkan rakyat kecil dan wajib pajak patuh, karena sebenarnya bukan mereka sasarannya.

“Bukan yang sudah tertib membayar pajak, malah kemudian dikejar-kejar. Atau juga yang katakanlah asetnya kecil, tetapi karena kealpaan, kelupaan, kemudian mereka sekarang mumpung ada kesempatan dan mereka deklarasikan, ikut tax amnesty, itu yang dikejar-kejar,” ujar Pramono di Istana Negara (29/8/2016).

Pemufakatan Jahat pada UU Tax Amnesty

Pada konferensi pers tanggal 31/8/2016, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengindikasikan adanya pemufakatan jahat di dalam Undang-Undang Tax Amnesty (pengampunan pajak).

“Basecamp penyusunan UU ini oleh pemerintah tidak jelas. Kita lihat kok ada permufakatan jahat terkait dengan perumusan UU ini,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya No. 62, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).

Bahkan Dahnil menjelaskan UU tersebut diajukan bersamaan dengan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sejak awal UU ini kan sebenarnya diajukan bersaman dengan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kita ketahui secara terbuka kemudian UU ini seolah-olah menjadi barter,” tegas aktifis anti korupsi tersebut.

Menurutnya, awal mula perumusan Undang-Undang Tax Amnesty diperuntukkan untuk mengampuni koruptor yang kemudian saat ini hanya diubah tata bahasanya saja. “Karena awalnya Undang-Undang ini untuk pengampuman para koruptor kemudian bahasanya hanya diubah menjadi Tax Amnesty,” katanya.

Di sisi lain, yang terjadi pada Tax Amnesty tidak sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden, namun sebaliknya yang dikejar-kejar sekarang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Pak Jokowi sepertinya tidak mengetahui operasional di lapangan. Beliau tidak melihat secara detail kebijakan yang dibuatnya dan tidak memantau secara detail, hal ini penting sekali bagi Presiden mengecek kembali operasionalistik UU Tax Amnesty dilapangan,” jelas dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut.

 Jokowi Temui Hakim MK

sangpencerah.com

sangpencerah.com


Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas mempertanyakan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan dua hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat dan Anwar Usman, di Istana pada Kamis (1/9/2016) kemarin.

Ia menilai, pertemuan kedua belah pihak tidak tepat di tengah proses judicial review Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang sedang berjalan di MK.

“Presiden punya kepentingan agar Tax Amnesty ini bisa berjalan. Dengan posisi tersebut, harusnya Presiden menghindari berhubungan dengan hakim MK,” kata Busyro saat dihubungi, Jumat (2/9/2016).

Busyro mengatakan, UU Tax Amnesty adalah UU yang sangat dibutuhkan pemerintah untuk menggenjot penghasilan dari pajak.

Sejak awal, kata dia, pembahasan UU ini juga dipaksakan di DPR dengan melakukan berbagai cara.

“Bahkan dengan mencoba membarter dengan revisi Undang-undang KPK,” kata mantan Wakil Ketua KPK ini.

Menurut Busyro, bukan tidak mungkin saat ini berbagai cara akan dilakukan untuk menggagalkan gugatan Tax Amnesty di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh PP Muhammadiyah dan sejumlah pihak lainnya.

Busyro juga meminta pemerintah konsisten dengan pernyataannya bahwa proses gugatan Tax Amnesty ini tidak diintervensi.

“Presiden kan mengatakan perkara judicial review ini sepenuhnya tergantung MK. Nah kalau sepenuhnya, jangan bertemu. Perkara sedang berjalan kok bertemu. Itu kurang elok dari sisi etika kedua belah pihak,” kata Busyro.

Ketua MK Arief Hidayat dan Wakil Ketua MK Anwar Usman sebelumnya menampik kedatangan mereka ke Istana adalah dalam rangka membahas permohonan uji materi UU Tax Amnesty.

Menurut Anwar, yang menjadi majelis hakim sidang gugatan UU Tax Amnesty, pertemuannya dengan Presiden Jokowi itu adalah untuk melaporkan hasil Kongres Mahkamah Konstitusi di Bali, beberapa waktu lalu.

“Menyampaikan hasil kongres MK di Bali. Sudah, itu saja ya,” ujar Usman usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Referensi

  1. http://sangpencerah.id/2016/08/pp-muhammadiyah-gugat-uu-tax-amnesty-mahkamah-konstitusi.html
  2. http://sangpencerah.id/2016/08/muhammadiyah-tegur-persoalan-tax-amnesty-pemerintah-langsung-berbenah.html
  3. http://sangpencerah.id/2016/08/lanjutkan-jihad-konstitusi-inilah-tiga-rekomendasi-muhammadiyah-soal-tax-amnesty.html
  4. http://eramuslim.com/berita/nasional/rahman-hutagulung-nabung-harus-ada-npwp-rezim-jokowi-perampok-rakyat-ini-negara-sudah-gila.htm
  5. https://www.nahimunkar.com/takut-keok-lawan-muhammadiyah-jokowi-mulai-salahkan-sri-mulyani/
  6. http://sangpencerah.id/2016/09/pemuda-muhammadiyah-ada-unsur-pemufakatan-jahat-pada-uu-tax-amnesty.html
  7. http://sangpencerah.id/2016/09/muhammadiyah-hadapi-sidang-tax-amnesty-tak-etis-seorang-presiden-temui-hakim-mk.html
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s