Timor Leste Sengketa Wilayah Laut Dengan Australia

Rakyat Timor Leste yang geram menuntut perundingan penetapan batas maritim kedua negara, kemarin mereka kembali menggeruduk gedung Kedutaan Australia di Dili.


Mulai hari Senin (29/08/2016) Mahmakah Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration -PCA) mulai melakukan dengar pendapat dalam kasus sengketa perbatasan laut antara Timor Leste dan Australia di kawasan celah Timor.

Bulan April lalu, Timor Leste meminta PBB menyelesaikan sengketa maritimnya dengan Australia di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Yang dipertaruhkan adalah pemasukan sampai 40 miliar dolar per tahun dari minyak dan gas.

Australia berulang kali menolak melakukan negosiasi tentang perbatasan laut dengan Timor Leste, karena khawatir akan kehilangan miliaran dolar dari ekspolrasi minyak dan gas.

Timor Leste berpendapat, perbatasan laut seharusnya setengah dari jarak antara Timor Leste-Australia. Tapi itu berarti, wilayah yang diduga punya cadangan minyak dan gas terbesar akan berada di bawah kedaulatan Timor Leste.

Timor Leste akhirnya membawa masalah itu ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Sekalipun hasilnya nanti tidak bersifat mengikat karena Australia sudah keluar dari UNCLOS sebelum Timor Timur resmi menjadi negara berdaulat.

Wakil-wakil dari kedua negara sekarang akan merepresentasikan posisi mereka di PCA Den Haag. Prosesnya bisa berlangsung selama setahun, sebelum para hakim menghasilkan laporan mereka.

Perdana Menteri Timor Leste Rui Maria de Araujo

Perdana Menteri Timor Leste Rui Maria de Araujo


Perdana Menteri Timor Leste , Rui Maria de Arauji April lalu menyatakan, maju ke Mahkamah Internasional adalah “langkah terakhir dalam mewujudkan kedaulatan kita sebagai negara merdeka.”

Tapi sebelum sidang dengar pendapat dimulai, Australia sudah mengeluarkan pernyataan, bahwa Mahkamah Arbitrasi Internasional PCA di Den Haag tidak punya yurisdiksi dalam kasus ini. Artinya, Australia tidak akan memperhatikan keputusan yang dihasilkan di sana.

Menteri Luar Negeri australia Julie Bishop menyatakan, negaranya tetap akan mengikuti pertemuan Komisi Konsiliasi di Den Haag yang menjadi bagian dari PCA. Namun Kementerian Luar Negeri dan Kejaksaan Australia juga merilis pernyataan tegas.

“Kami akan berargumentasi, bahwa komisi tidak punya yurisdiksi untuk melakukan dengar pendapat tentang perbatasan maritim”, demikian disebutkan dalam pernyataan bersama Julie Bishop dengan Jaksa Agung Australia Georgy Brandis.

Pihak Australia bersikeras, perjanjian yang dibuat dengan Indonesia dan dengan Timor Leste tetap punya kekuatan legal yang mengikat dan menegaskan bahwa perjanjian itu menguntungkan kedua belah pihak.

Namun pemerintah Timor Leste menuduh Australia melakukan spionase selama perundingan tahun 2006, beberapa tahun setelah Timor Leste resmi merdeka dari Indoensia antara lain dengan bantuan dari Australia.

Timor Leste pernah mengajukan kasus spionase ini ke Mahkamah Pidana Internasional PBB, tapi menarik lagi kasus itu, setelah Australia mengembalikan beberapa dokumen sensitif.

Pemerintah di Dili menyatakan “menyesali” pendirian Australia yang sekarang menolak fregulasi Mahkamah Arbitrase Internasional. Australia juga dikritik sebagai “hipokrit” dan menerapkan “standar ganda”, karena mendesak Cina menaati rekomendasi PCA dalam sengeketa perbatasan di Laut Cina Selatan, namun menolak otoritas lembaga peradilan tertua dunia itu ketika menghadapi kasus Celah Timor.

Meminta Bantuan Indonesia

Ketua Parlemen Timor Leste Aderito Da Costa meminta bantuan kepada Indonesia untuk ikut menyelesaikan sengketa perbatasan mereka dengan Australia.

Saat ini sengketa perbatasan di wilayah kaya minyak dan gas alam tersebut sudah didaftarkan Timor Leste di Pengadilan Arbitrase Den Haag, Belanda.

“Kami meminta Indonesia membantu kami untuk memenangkan sengketa ini,” kata Da Costa di Jenewa, Swiss (25/10/2016).

Pembicaraan Da Costa dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon berlangsung dalam Bahasa Indonesia. Da Costa mengaku dari era Presiden SBY dan Presiden Jokowi, komunikasi antar kedua negara berkembang dengan sangat baik.

Menanggapi permintaan tersebut, parlemen Indonesia berjanji membantu Timor Leste menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Australia.

“Indonesia juga mendukung Timor Leste segera menjadi anggota penuh ASEAN,” kata Fadli Zon.

Sebelumnya Timor Leste dan Australia memang sempat terlibat ketegangan terkait dengan sengketa batas wilayah yang melibatkan ladang minya besar di lautan.

Kedutaan Besar Australia di Dili

Kedutaan Besar Australia di Dili


Bahkan konflik ini sendiri sempat membuat demo besar besaran warga Timor Leste di Kedubes Australia. Bukan hanya di Dili, namun juga di beberapa negara lain seperti Indonesia, Filipina dan juga Australia sendiri.

Seperti dilansir  dari junkee.com, selama Timor Leste masih menjadi wilayah Indonesia, dulu bernama Timor Timur, pemerintah Indonesia dan Australia berbagi keuntungan atas sumber daya minyak dan gas di Laut Timor.

Australia misalnya, bermitra dengan perusahaan-perusahaan minyak, terutama Woodside Petroleum, yang menyumbangkan USD 900 juta kepada pemerintah Australia hasil dari Laut Timor.

Setelah lepas dari Indonesia pada 2002, semua itu berubah. Pemerintahan baru Timor Leste melihat sumber daya alam itu sebagai motor penggerak ekonomi negara. Salah satu lokasi minyak terbesar di kawasan Laut Timor adalah ladang Greater Sunrise, yang diperkirakan bernilai USD 40 miliar.

Namun Australia mengklaim Greater Sunrise adalah bagian dari wilayah laut mereka. Klaim itu berdasarkan perbatasan di masa Timor Leste masih jadi bagian dari Indonesia. Padahal setelah Timor lepas dari Indonesia, menurut hukum internasional, Greater Sunrise adalah bagian dari wilayah laut Timor Leste.

Australia dan Timor Leste sebetulnya sudah berupaya membuat perjanjian baru soal perbatasan laut itu pada 2002. Namun tidak mencapai kata sepakat, hingga hari ini.

Meski begitu kedua negara setuju membagi keuntungan hasil dari minyak di Greater Sunrise dalam sebuah perjanjian bernama Kesepakatan Maritim di Laut Timor (CMATS) pada 2006.

Perjanjian itu menyatakan kedua negara berbagi hasil dari Greater Sunrise 50:50. Sebelumnya pendapatan dari ladang minyak itu 82 persen mengalir ke Australia dan sisanya ke Timor Leste.

Mengingat ladang Greater Sunrise lebih banyak masuk ke wilayah laut Timor Leste dan Asutralia jauh lebih kaya ketimbang Timor, maka kesepakatan CMATS itu sesungguhnya tidak menguntungkan buat Timor Leste.

Kondisi itu diperparah dengan permainan culas intelijen Australia. Pada 2004, pemerintah Negeri Kanguru memberi mandat kepada sebuah perusahaan konstruksi asal Queensland untuk merenovasi kantor perdana menteri timor Leste sebagai bentuk bantuan luar negeri dari Australia.

Namun rupanya hal itu dimanfaatkan oleh intelijen Australia untuk memasang alat penyadap di ruang rapat kantor perdana menteri Timor guna memata-matai para pejabat Timor selama proses negosiasi.

Kini pemerintah Timor Leste berusaha membuka kembali dikusi soal perjanjian CMATS dengan Australia untuk merundingkan kejelasan batas laut. Setelah menunggu niat baik

pemerintah Australia selama sekian tahun akhirnya tahun lalu pemerintah Timor mengajukan arbitrase terhadap Australia ke Mahmakah Internasional di Hague, Belanda.

Rakyat Timor Leste yang geram menuntut perundingan penetapan batas maritim kedua negara, kemarin mereka kembali menggeruduk gedung Kedutaan Australia di Dili.

Para pendemo mengatakan hubungan baik antara rakyat Timor Leste dan Australia kini dihantui kebijakan Canberra.

Akibat permasalahan batas maritim dan soal bagi hasil kekayaan migas (Al Greater sunrise) di Laut Timor, rakyat Timor Leste mengaku merugi senilai USD 6,6 miliar.

Kasus ini sepenuhnya bergantung pada keputusan pemerintah Australia. Joanne Walls, pengamat dari Universitas Nasional Australia mengatakan pemerintah Negeri Kanguru punya kewajiban moral untuk memperbaiki hubungan dengan Timor Leste.

“Cara untuk memperbaiki hubungan dengan Timor Leste adalah dengan menaati aturan hukum laut internasional. Australia adalah negara kaya dan mempunyai standar hidup tertinggi di dunia. Timor Leste masih negara termiskin di dunia dengan 37 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan menaati hukum dan memandang kewajiban moral maka kita akan menjalin hubungan yang adil dengan negara tetangga terdekat kita.”

ksi protes warga Timor Leste di depan Kedutaan Besar Australia di Dili, Maret 2016

Aksi protes warga Timor Leste di depan Kedutaan Besar Australia di Dili, Maret 2016


ksi protes warga Timor Leste di depan Kedutaan Besar Australia di Dili, Maret 2016

Aksi protes warga Timor Leste di depan Kedutaan Besar Australia di Dili, Maret 2016


Referensi

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s