Mengumpankan HMI?

Ketua Umum PB HMI Mulyadi P Tamsir usai menggelar rapat bersama alumni dan pengurus HMI di Sekretariat PB HMI, Jakarta Selatan, Selasa (8/11/2016)

Ketua Umum PB HMI Mulyadi P Tamsir usai menggelar rapat bersama alumni dan pengurus HMI di Sekretariat PB HMI, Jakarta Selatan, Selasa (8/11/2016)


Kabar di laman Republika,

5 anggota HMI “diambil” polisi. Belum ada kejelasan apa alasannya. Diduga karena mereka tersangka provokator aksi 4/11.

“Presiden: Aksi Politik Menunggangi”, judulKompas sehari setelah aksi 4/11.

“Aktor Politik di Balik Kericuhan”, judul Media Indonesia pada hari yang sama.

Aktor politik…5 mahasiswa HMI ditangkap….aktor politik utama… atau pemancing aktor utama? HMI!

Siapa orang sekitar Istana yang berikan harapan ke pemimpin aksi 4/11, dan sedikit suara sumbang ke penguasa Jakarta? JK

Siapa yang ancam terpilihnya petahana Jakarta pada Pilpres 2017? AB. Dan kubu satunya ada SM.

JK-AB-SM ….eks HMI dan kini KAHMI. JK harus diam kalau tidak ingin disikat. AB-SM, tidak ada komentar soal 4/11 tapi ingin dikesankan bagian dari aksi itu khususnya yang ada korps hijau-hitam. Agar kedua penantang ini angkat suara soal penangkapan lalu masuklah dalam simulasi “aktor politik”.

Awalnya saya menyangka bakal ada permainan lebih rumit dan kompleks. Rupanya naiknya Kapolri Tito buyarkan taktik pengamanan dan rekayasa canggih di benak saya. Ia pilih gaya semasa di Densus 88: buat label, pancing sekutu target, sikat, lalu pamer kekuatan “kita jangan dilawan!” Jadilah, taktik menciduk ala tersangka teror diadopsi dengan meniadakan cara melawan HAM sebagaimana acap ditemui dalam kasus kontraterorisme.

Senyampang itu, dibuatlah pamer armada bak perang saat Tuan Presiden ke kantor Muhammadiyah. Berbeda dengan saat ke NU. Pesannya, “Muhammadiyah, Anda sahabat kami”; ke NU, “Anda saudara dekat kami.” Siapa kawan siapa yang masih diwaspadai bergerak beda dipakai dalam amankan Tuan Presiden.

Moga tim sukses AB dan SM (AY) tak angkat suara soal pancingan ini. Santai saja dan terus kerjakan program kalau terpilih. Tim hukum yang mau bela aktivis HMI juga seyogianya tak didominasi (eks) aktor politik. Fokus ke hukum dan pilih jagoan profesional. Misal Pak Busyro Muqoddas. Beliau ahli melawan jebakan ala Densus – BNPT.

Umat secara umum juga berikan dukungan moril pada HMI. Kuatkan barisan, sudahi menuding. Sebab, ada kemungkinan taktik mengumpankan HMI ada andil eksponen alumnus HMI yang berada di lingkaran Istana.

Dorong saudara muda yang sudah tua ini ambil hikmah agar tak jadi umpan saat aksi bersama. 

[https://www.islampos.com/mengumpankan-hmi-316674/]

Ini Kronologi Penangkapan Kader HMI Versi Ketum HMI

Aparat Polda Metro Jaya menangkap lima orang kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terkait dugaan keterlibatan kerusuhan pada aksi unjuk rasa 4 November lalu. Lima kader yang ditangkap pada Senin (7/11) tengah malam itu, salah satunya adalah Sekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) Ami Jaya.

Ketua Umum HMI Mulyadi P Tamhari menceritakan kronologi penangkapan kader dan pengurus HMI. Saat itu, Senin (7/11), Mulyadi sedang duduk-duduk mengobrol ringan dengan beberapa pengurus. Pada pukul 22.00 WIB sekitar 20 orang polisi datang mencari Seketaris Umum HMI Amijaya Halim.

Ia pun bertanya apa alasannya. “Mereka bilang menjalankan tugas negara, mendapat perintah dari atasan,” katanya, Selasa (8/11).

Mulyadi pun mengatakan sebagai warga negara HMI memiliki hak untuk mendapat penjelasannya. Namun para polisi tetap tidak memberi penjelasan. Karena dinilai kurang kooperatif Mulyadi pun sempat ingin dibawa ke kantor polisi. “Saya bilang ‘Bapak tidak salah orang’. Katanya ‘tidak, sudah ikut saja’,” ujarnya.

Setelah beberapa kali ia mencoba meyakinkan polisi tersebut mereka tidak salah orang. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Mulyadi pun diperiksa. Polisi pun mengakui mereka telah salah orang. Akhirnya polisi membawa Sekjen PBHMI Amijaya Halim.

“Okay bawa Sekjen tapi karena marwah organisasi biar baik-baik kami yang bawa. Tapi diperlakukan dengan baik, tidak ada pemukulan,” katanya.

Mulyadi mengatakan sampai saat ini sudah ada seratus kuasa hukum yang siap membantu termasuk dari senior-senior HMI. HMI pun, kata Mulyadi, akan melapor ke Komisi Nasional HAM dan Komisi III DPR RI.

HMI pun menyebar press rilis terkait penangkapan ini. Dalam siaran pers tersebut Mulyadi meminta seluruh kader dan alumni HMI beserta keluarga besar umat Islam seluruh Indonesia untuk tenang dan waspada.

“Kepada seluruh kader dan pengurus HMI di seluruh Indonesia untuk segera melakukan upaya konsolidasi organisasi, dan tetap istiqomah dalam melakukan upaya perlawanan atas kezaliman yang sedang terjadi,” tulisnya.

[https://www.google.com/amp/m.republika.co.id/amp_version/ogbpq5354]

Pengacara Pertanyakan Substansi Penangkapan 5 Kader HMI

Lima kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjadi tersangka atas kerusuhan demo 4 November 2016. Mereka ditangkap kemarin di lokasi berbeda.

Pengacara kelima kader HMI itu pun mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sore tadi. Kedatangannya ini guna mengadukan tindakan polisi yang dianggap semena-mena.

“Apa dasarnya (penangkapan)? Substansinya, kesalahannya apa?” papar koordinator tim penasihat hukum HMI, Muhammad Syukur Mandar, kepada awak media di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2016).

“Kenapa secara mendadak dan dengan cara yang tidak sewajarnya? Surat penangkapan tidak ada,” dia menambahkan.

Menurut dia, penangkapan lima kader HMI kemarin tidak diketahui keluarga bersangkutan. HMI menilai insiden penangkapan itu merupakan sebuah pemaksaan. Terlebih, penangkapan itu dilakukan pada Senin dini hari, 7 November 2016.

“Inikan suatu hal yang sebenarnya biasa (prosedural) harusnya surat penangkapan itu diserahkan kepada keluarganya, kalau yang bersangkutan tak menerima ya harus ke keluarganya, biar keluarganya tahu. Nah kalau keluarganya tak tahu terus terjadi apa-apa? Terus gimana? Yang terjadi ini adalah keluarganya tidak tahu. Jadi hanya menangkap orang secara paksa,” ucap Syukur.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan lima kader HMI menjadi tersangka terkait tindak kekerasan saat demo 4 November. Berdasarkan hasil investigasi, mereka terlibat dalam upaya perlawanan terhadap petugas saat unjuk rasa kasus dugaan penistaan agama itu.

“Kelimanya statusnya sebagai tersangka. Sudah dilakukan penyelidikan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa ini.

Awi mengatakan, penindakan dilakukan pada malam hari, Senin 7 November kemarin. Kelimanya ditangkap di lokasi berbeda dan sempat di antaranya melawan saat akan ditangkap.

Kelima pelaku adalah Ismail Ibrahim (23), Ami Jaya Halim (31), Ramadhan Reubun, Muhammad Rijal Berkat (26), Rahmat Muni (33). Mereka yang berasal dari luar Jakarta itu berstatus mahasiswa.

“Mereka melanggar Pasal 214 juncto 212 terkait yang bersangkutan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang sedang melakukan tugas secara bersama-sama,” Awi menjelaskan.

[https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/2647066/pengacara-pertanyakan-substansi-penangkapan-5-kader-hmi]

Penangkapan Kader HMI Seperti Operasi Penangkapan PKI

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyoroti penangkapan sejumlah kader Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dilakukan kepolisian, Selasa (8/11) dini hari. Penangkapan dilakukan terhadap lima pengurus dan kader Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) terkait insiden aksi 4 November malam hari.

Fadli Zon mengatakan operasi penangkapan lima pengurus HMI di kantor sekretariat HMI perlu dipertanyakan dasarnya. ”Apakah penangkapan tersebut dilakukan sesuai protap? Dan juga kenapa pihak Kepolisian tak melakukan pemanggilan terlebih dulu kepada yang bersangkutan?” tanya Fadli Zon, Selasa (8/11).

Ia mengingatkan, para aktivis HMI bukan pelaku tindak kriminal sebagaimana penjahat terorisme atau narkotika. Mereka menggunakan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat, atas lambatnya proses penegakkan hukum di Indonesia terkait kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Insiden yang terjadi malam hari 4 November harus diusut lebih dulu. ”Siapa memprovokasi siapa? Siapa yang memulai keributan. Juga siapa memerintahkan lontaran gas airmata. Apakah sudah sesuai prosedur penanganan?,” jelasnya.

Menurutnya, perlakuan pihak kepolisian hendaknya jangan berlebihan, proporsional dan profesional. HMI adalah organisasi mahasiswa yang terpandang dan telah melahirkan banyak pemimpin bangsa. Operasi penangkapan kepolisian terhadap lima kader HMI yang tak proporsional, dikhawatirkan akan semakin memperkeruh suasana.

”Sebab cara-cara yang dilaksanakan dianggap kurang wajar, dilakukan tengah malam, seperti operasi penangkapan PKI di masa lalu,” tegasnya.

Di sisi lain, lanjut dia, hal ini juga akan memperkuat kecurigaan masyarakat, bahwa hukum di Indonesia tajam ke bawah tumpul ke atas. Ini bisa dilihat sebagai upaya mengebiri sikap kritis masyarakat terhadap kasus Ahok.

Ia mempertanyakan, tindakan kepolisian yang sangat cepat melakukan penangkapan terhadap kader HMI padahal kasusnya baru terjadi beberapa hari. Namun, kepolisian lambat dalam menangkap Ahok meskipun bukti dan saksi ahli sudah lengkap semua. Malah kini dipertontonkan transparansi kebodohan soal bahasa.

[https://www.google.com/amp/m.republika.co.id/amp_version/ogbrih354?client=ms-opera-mobile&espv=1]

Demo 411, Kapolri Diminta Usut Ucapan Provokatif Kapolda Metro

Majelis Nasional‎ Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) angkat suara soal penangkapan 5 kader HMI secara semena-semana oleh polisi, Selasa (8/11/2016) dini hari.

KAHMI melihat, justru oknum provokator pada aksi damai Bela Islam II, Jumat (4/11/2016) kemarin adalah dari aparat kepolisian.

“KAHMI menyayangkan pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. M Iriawan, yang mengeluarkan kata-kata bernada provokatif dan tendensius ke HMI pada aksi 4 November. S‎ehingga merugikan HMI secara organisatoris,” kata Presidium KAHMI MS Kaban saat jumpa pers saat menyampaikan pernyataan Majelis Nasional KAHMI terkait aksi damai 4 November 2016 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (9/11/2016).‎

Karena itu, KAHMI meminta kepolisian mengusut tuntas aparat yang diduga jadi provokator demo 4 November. ‎

“Kita melihat apa yang tersebar luas di media sosial Youtube. Di situ dengan jelas Kapolda (Metro Jaya M Iriawan) membuka helm, kelihatan betul wajah beliau. Begitu juga pada waktu berhadapan dengan orang-orang yang berkumpul dalam aksi damai itu. Ada kalimat-kalimat yang isinya itu nuansanya itu seperti kata-kata ‘pukul HMI, kejar HMI, tangkap HMI’,” bebernya.

KAHMI berpendapat, pernyataan tersebut mestinya tidak perlu keluar dari mulut kapolda.

“Kita dari awal mengikuti aksi damai itu. Jadi tidak ada nuansa-nuansa lain,” jelas Kaban.

Dengan demikian, KAHMI meminta Kapolri Tito Karnavian untuk melakukan pengusutan terhadap oknum tersebut.

“Meminta kepada Kapolri untuk melakukan pengusutan secara menyeluruh terhadap oknum aparat kepolisian yang diduga melakukan provokasi terhadap massa sehingga terjadi bentrokan dan tindakan anarkis,” tandasnya.‎

[https://www.nahimunkar.com/demo-411-kapolri-diminta-usut-ucapan-provokatif-kapolda-metro/]

HMI laporkan kepala Polda Metro

Kepala Polda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan. (ANTARA)

Kepala Polda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan. (ANTARA)


Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melaporkan Kepala Polda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan, ke Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Indonesia karena diduga mengucapkan ucapan-ucapan provokatif saat aksi unjuk rasa 4 November 2016 lalu.

“Kedatangan kami untuk melaporkan Kapolda Metro Jaya atas pernyataannya yang dinilai provokatif, menghasut dan mencemarkan nama baik HMI melalui video yang telah beredar,” kata Ketua Umum PB HMI, Mulyadi P Tamsir, di Markas Kepolisian Indonesia, Jakarta, Jumat.

Menurut Tamsir, di dalam video tersebut, Iriawan mengucapkan kata-kata yang provokatif. “Kejar HMI, pukuli dia, dia provokatornya…”, kata dia, menirukan ucapan sang jenderal polisi itu.

Ia menilai ucapan Iriawan itu mengakibatkan mereka merasa diadu-domba dan dihasut atas demonstrasi yang berakhir ricuh itu.

“Kami berharap Mabes Polri dapat menindaklanjuti laporan ini karena ini sudah melanggar etika seorang aparat negara dan aparat hukum,” tuturnya.

Sementara itu, tim kuasa hukum PB HMI, Muhammad Syukurmandar, menyatakan, dalam laporan tersebut, pihaknya juga telah menyerahkan bukti berupa video yang beredar dan menjadi viral di media sosial serta beberapa foto saat aksi unjuk rasa tersebut.

“Kami juga telah menyiapkan saksi dari kader-kader HMI yang berada dekat dengan Kapolda Metro Jaya saat kejadian tersebut,” kata dia.

Pihaknya menilai Kapolda Metro Jaya disangkakan telah melanggar Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan dan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.

[http://m.antaranews.com/berita/595603/hmi-laporkan-kepala-polda-metro-jaya]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s