Pelaporan Ahok oleh Muhammadiyah atas penistaan Agama


PP Pemuda Muhammadiyah Resmi Laporkan Ahok, Berikut ini Surat Tanda Bukti Lapor

Sekitar jam 16.30 WIB sore (7/10/16), PP Pemuda Muhammadiyah bersama DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, PP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah telah resmi melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya. Pelaporan ini terkait pernyataan Ahok yang dinilai melakukan penistaan agama.

Perwakilan PP PM, DPP IMM dan PP IPM

Perwakilan PP PM, DPP IMM dan PP IPM


Pedri Kasman, Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah bertindak sebagai pelapor. Sedangkan saksinya Khairul Saksi Lubis ( PP IPM) dan Muhammad Solihin (DPP IMM). Dengan resminya pelaporan ini, pihak polisi akan didesak untuk segera memproses kasus ini.

Surat Tanda Bukti Lapor

Surat Tanda Bukti Lapor


“Alhamdulillah laporan kami sudah diterima pihak kepolisian lewat Kompol Insan Himawan. Selanjutnya kita menunggu panggilan di BAP. Kita akan kawal terus proses ini sampai benar-benar diproses hukumnya”, jelas Pedri kepada redaksi sangpencerah.id

Pedri menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Ahok terang merupakan bentuk penghinaan dan penistaan bagi Islam. Pernyataan Ahok mencerminkan bahwa dia telah menghina Pancasila sebagai dasar negara yang menghargai keberagaman dan kebhinekaan.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Laporkan Ahok Atas Penistaan Agama

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menyesalkan statement Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang terang telah menghina agama Islam dengan menggunakan kalimat “dibodohi” terhadap isi Al Qur’an.

Ahok telah melecehkan ayat suci Al Qur’an sebagai kitab Ummat Islam dengan kalimat “dibohongi pake surat Al Maidah ayat 51”, pada acara pertemuan Gubernur DKI Jakarta dengan warga Pulau Seribu yang di publikasikan pada tanggal 28 September 2016.

Adanya upaya sedang kita insiasi bersama untuk mengambil langkah hukum “Melaporkan Ahok ke Pihak yang berwajib atas dugaan perbuatan pidana pelanggaran pasal 156 KUHP tentang Penistaan Agama”, ujar Muhammad Solihin selaku Ketua DPP IMM bidang Hikmah.

Siang ini DPP IMM bersama beberapa ortom muhammadiyah lainnya mengajak seluruh unsur masyarakat untuk secara bersama-sama turut serta melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya, Jumat 7 Oktober 2016.

Kata Solihin, Siapapun orangnya dan apa pun agamanya wajib menjunjung tinggi kebhinekaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama untuk keutuhan NKRI tercinta ini. Tiada tempat bagi tindakan “penistaan agama” di republik ini.

Apa yang dilakukan Ahok terang merupakan bentuk penghinaan dan penistaan bagi Islam dan jelas Ahok telah melakukan penistaan terhadap Islam. Bukan hanya itu, apa yang dilakukan Ahok mencerminkan bahwa dia telah menghina Pancasila sebagai dasar negara yang menghargai keberagaman dan kebhinekaan.

Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ikut Laporkan Ahok ke Polda.

Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyh (PP IPM) menyayangkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait dugaan penistaan agama yang berpotensi memecah belah umat.

“Tak sepantasnya sebagai pejabat publik apalagi gubernur DKI mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, apalagi yang dapat menyakiti hati umat islam sebagai penduduk mayoritas di Jakarta” kata Khoirul Huda, Ketua umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah kepada redaksisangpencerah.id

Menurut Huda seorang pemimpin yang hidup dalam masyarakat majemuk harusnya memberikan keteladanan dengan menghargai keanekaragaman keyakinan dan kepercayaan masyarakat, bukan malah mencederainya.

Oleh karena itu kami PP IPM bersama dengan Angkatan Muda Muhammadiyah lainnya akan melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penistaan agama hari ini.

“Semoga semua pihak mampu menahan diri dan berfikir jernih untuk tidak menggunakan isu SARA dalam kesempatan apapun, karena hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila dan ajaran agama manapun” jelasnya.

Pemuda Muhammadiyah Jatim Laporkan Ahok ke Polda

Kasus pelaporan terhadap Ahok terus bergulir di beberapa daerah. Hari ini Selasa (11/10) Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur bersama elemen Muhammadiyah lainnya serta Front Pancasila melaporkan saudara Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok ke Polda Jatim atas penistaan agama yang diakukan oleh yang bersangkutan.

“Langkah ini kami tempuh sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yg sebagian dari hak-hak kami ada yg diinjak-injak oleh saudara Ahok. Harapan kami agar pelaporan ini dapat menjadi justifikasi atas pelaporan sebelumnya, sekaligus sebagai pressing kepada aparat kepolisian agar bersikap cepat dan profesional dalam menyelesaikan kasus ini”, jelas Muhammad Syaikhul Islam (Bendahara PWPM Jawa Timur) kepada redaksi sangpencerah.id

Syaikhul berharap kasus ini adalah kali terakhir terjadi di negeri hukum yg majemuk ini. Sekaligus menjadi peringatan kepada siapapun agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Sikap yang ditempuh ini juga tidak ada kaitannya dengan permohonan maaf yang telah saudara Ahok sampaikan di media massa.

“Sebagai sesama anak bangsa kami memaafkan, tetapi sebagai umat Islam yang kami merasa bahwa agama kami telah dinistakan, maka sikap pelaporan melalui jalur hukum ini kami tempuh sebagai langkah penghormatan atas aturan hukum yang berlaku di NKRI”, jelas Syaikhul lebih lanjut.

Ahok Juga Dilaporkan ke Polda di Daerah Asalnya Bangka Belitung

Proses hukum kasus penistaan Al Quran oleh Ahok masih berlanjut sampai sekarang. Dari pihak Angkatan Muda Muhammadiyah terus mengawal proses hukum agar ditindaklanjuti oleh Polri.

Di daerah asal Ahok, Bangka Belitung, Angkatan Muda Muhammadiyah Babel ikut melaporkan dugaan penistaan agama dan menebar kebencian yang dilakukan oleh Ahok. AMM yang terdiri dari Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah secara resmi telah melaporkan hari Jum’at (7/10) kemarin di Polda Babel.

“Laporan tersebut dilakukan karena Ahok adalah orang yang pernah menjadi bagian dari masyarakat Babel”, jelas Heru, perwakilan Pemuda Muhammadiyah Babel kepada redaksi sangpencerah.id

Heru menambahkan Ahok diduga telah melakukan tindakan yang tidak terpuji sebagai pejabat publik dengan mengeluarkan pernyataan “dibohongi pake surat Al Maidah 51” yang dapat menimbulkan keresahan bagi pemeluk agama Islam seolah-olah ayat Al-Quran yang bohong atau orang yg menyampaikan ayat tersebut berbohong.

“Kami mengharapkan dari pelaporan ini sebagai bentuk amar ma’ruf nahi munkar yang bisa kami lakukan untuk menegakkan agama ini. Buya Hamka pernah berpesan : Jika diam saat agamamu dihina gantilah bajumu dengan kain kafan “, terang Heru.


Rekomendasi MUI


MUI Nyatakan Zhong Wan Xie Alias Ahok Adalah Penista Agama Islam Dan Harus Diproses Hukum!

PENDAPAT DAN SIKAP KEAGAMAAN
 MAJELIS ULAMA INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 september 2016 yang antara lain menyatakan, “… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..” Yang telah meresahkan masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:

1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.

2. Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.

3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.

4 Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Qur’an.

5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Gubernur DKI Jakarta dikategorikan ;
 (1) Menghina Al-Qur’an dan atau
 (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan:

1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Qur’an dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.

3. Aparan penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Qur’an dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.

5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

Selasa, 11 Oktober 2016

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum
 DR. KH MA’RUF AMIN

Sekretaris Jendral
 DR. H. ANWAR ABBAS MM, MAg


Aksi 411 (Aksi Bela Islam II)


35 Ribu Massa Muhammadiyah Berdemo Dengan Damai, IPM Gencar Pungut Sampah

Muhammadiyah Dalam Aksi Damai Bela Islam

Muhammadiyah Dalam Aksi Damai Bela Islam


Warga Muhammadiyah yang ikut demo Jum’at membeludak, diperkirakan sekitar lebih 35 ribu orang. Hazuarly Halim, Sekretaris Dewan Tinggi Koordinator Nasional (Kornas) Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) mengungkapkan, semua warga Muhammadiyah yang ikut aksi damai bela Islam dapat terkoordinasi dan terlayani baik sejak Kamis malam.

Mulai akomodasi, sanitasi, konsumsi, air mineral termasuk pelayanan kesehatannya.”Data 3 November jam satu siang masih di kisaran 15 ribu. Namun, pukul 11 malam sudah mencapai 25.800 jamaah. Dan hari jumlahnya bertambah banyak lagi,” terang Hazuarly‎ di Jakarta, Jumat (4/11). Jumlah warga Muhammadiyah yang ikut demo pada Aksi 4 November kemarin diyakini memang mencapai 35.000 lebih jamaah. Warga Muhammadiyah banyak yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ada yang datang dari Sampit, Kalimantan.

Tidak hanya ikut berdemonstrasi, Muhammadiyah juga menyiapkan layanan kesehatan, konsumsi bahkan membentuk tim satuan tugas khusus untuk bersih-bersih sampah. Tim satgas khusus sampah ini dibentuk untuk membersihkan sampah-sampah agar tak mengotori fasilitas umum.

Tujuh Ribu Ibu ‘Aisyiyah Membuka Dapur Umum untuk Membagikan Logistik ke Peserta Aksi Damai

Sebelum terjadi semprotan gas air mata, Jumat (4/11) pukul 19.00 WIB, Jutaan umat Islam masih bertahan di depan Istana Negara untuk menuntut agar Ahok ditetapkan sebagai tersangka. Presiden Jokowi yang harusnya menemui perwakilan umat Islam hari ini tidak ada di Jakarta. Jokowi dikabarkan telah meninggalkan Jakarta sebelum aksi damai siang ini. Diduga Presiden menghindari pertemuan dengan umat Islam hari ini.

Untuk memenuhi logistik peserta aksi sampai malam hari, sekitar tujuh ribu Ibu-ibu ‘Aisyiyah membuka dapur umum, kemudian menyalurkan ke peserta aksi damai.

Seperti diketahui, massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara. Aksi yang dilakukan tiada lain untuk mendesak kepolisian agar secepatnya menangkap Ahok terkait dugaan penistaan Alquran.

Fasilitasi Aksi, Muhammadiyah Siapkan 300 Paramedis, Ambulan dan Dapur Umum

img_20161111_150919

Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait aksi demonstrasi hari ini, Muhammadiyah melalui Lazismu pusat  mempersiapkan fasilitas kesahatan serta konsumsi untuk jutaan peserta aksi.

Andar Wibowo, Direktur Pusat Lazismu kepadaSangPencerah.id menuturkan bila Lazis Muhammadiyah bekerja sama dengan berbagai elemen Muhammadiyah menyediakan 5 ambulan kesehatan, 300 paramedis, 2 posko layanan kesehatan serta 3 dapur umum. Dapur umum sendiri tersebar di beberapa lokasi seperti: Benhil, Budi Kemuliaan dan Kramat Raya.

Lokasi Pos Medis (Sumber: Lazismu)

Lokasi Pos Medis (Sumber: Lazismu)


Fasilitas-fasilitas yang disediakan Muhammadiyah ini bukan hanya sebagai bentuk dukungan terhadap umat muslim yang menuntut keadilan, tetapi juga wujud nyata Muhammadiyah untuk memberikan pengabdian kepada sesama umat manusia.

KOKAM Sukses Kawal Aksi Damai 35 Ribu Warga Muhammadiyah

img_20161111_151359

KOKAM Pemuda Muhammadiyah sukses mengawal aksi damai warga Muhammadiyah kemarin Jum’at (4/11). Warga Muhammadiyah yang ikut demo Jum’at membeludak, diperkirakan sekitar lebih 35 ribu orang. Hazuarly Halim, Sekretaris Dewan Tinggi Koordinator Nasional (Kornas) Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) mengungkapkan, semua warga Muhammadiyah yang ikut aksi damai bela Islam dapat terkoordinasi dan terlayani baik sejak Kamis malam.

Mulai akomodasi, sanitasi, konsumsi, air mineral termasuk pelayanan kesehatannya.”Data 3 November jam satu siang masih di kisaran 15 ribu. Namun, pukul 11 malam sudah mencapai 25.800 jamaah. Dan hari jumlahnya bertambah banyak lagi,” terang Hazuarly‎ di Jakarta, Jumat (4/11). Jumlah warga Muhammadiyah yang ikut demo pada Aksi 4 November kemarin diyakini memang mencapai 35.000 lebih jamaah. Warga Muhammadiyah banyak yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ada yang datang dari Sampit, Kalimantan.

Tidak hanya ikut berdemonstrasi, Muhammadiyah juga menyiapkan layanan kesehatan, konsumsi bahkan membentuk tim satuan tugas khusus untuk bersih-bersih sampah. Tim satgas khusus sampah ini dibentuk untuk membersihkan sampah-sampah agar tak mengotori fasilitas umum.

Bertahan Sampai Malam, Pemuda Muhammadiyah Pimpin Orasi untuk Segera Tangkap Ahok

Sampai malam ini pukul 19.00 WIB, Jutaan umat Islam masih bertahan di depan Istana Negara untuk menuntut agar Ahok ditetapkan sebagai tersangka. Presiden Jokowi yang harusnya menemui perwakilan umat Islam hari ini tidak ada di Jakarta. Jokowi dikabarkan telah meninggalkan Jakarta sebelum aksi damai siang ini. Diduga Presiden menghindari pertemuan dengan umat Islam hari ini.

“Kita ingin Ahok secepatnya dihukum lantaran secara terang-terangan telah menistakan Islam,” kata salah satu orator dari Pemuda Muhammadiyah.

Orator juga mengancam akan tetap tinggal di lokasi demonstrasi jika tuntutannya tersebut tidak digubris. Dia mengancam akan tetap tinggal sampai ada kepastian bahwa Ahok sudah benar-benar di hukum. “Jika keinginan kita tidak ditanggapi, kita akan bertahan di sini sampai ada kepastian,” tegasnya.

Seperti diketahui, massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara. Aksi yang dilakukan tiada lain untuk mendesak kepolisian agar secepatnya menangkap Ahok terkait dugaan penistaan Alquran.

Bertahan Sampai Malam, Pemuda Muhammadiyah Pimpin Orasi untuk Segera Tangkap Ahok

Sampai malam ini pukul 19.00 WIB, Jutaan umat Islam masih bertahan di depan Istana Negara untuk menuntut agar Ahok ditetapkan sebagai tersangka. Presiden Jokowi yang harusnya menemui perwakilan umat Islam hari ini tidak ada di Jakarta. Jokowi dikabarkan telah meninggalkan Jakarta sebelum aksi damai siang ini. Diduga Presiden menghindari pertemuan dengan umat Islam hari ini.

“Kita ingin Ahok secepatnya dihukum lantaran secara terang-terangan telah menistakan Islam,” kata salah satu orator dari Pemuda Muhammadiyah.

Orator juga mengancam akan tetap tinggal di lokasi demonstrasi jika tuntutannya tersebut tidak digubris. Dia mengancam akan tetap tinggal sampai ada kepastian bahwa Ahok sudah benar-benar di hukum. “Jika keinginan kita tidak ditanggapi, kita akan bertahan di sini sampai ada kepastian,” tegasnya.

Seperti diketahui, massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara. Aksi yang dilakukan tiada lain untuk mendesak kepolisian agar secepatnya menangkap Ahok terkait dugaan penistaan Alquran.


Sikap Presiden


Din Syamsuddin : Jokowi Tahu Ada Demonstrasi dan Kemacetan, Seharusnya Sejak Awal Tidak Meninggalkan Istana

Foto: tribunnews

Foto: tribunnews


Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah 2005-2015, Prof Din Syamsuddin menyayangkan unjuk rasa damai pada Jumat, 4 November 2016 kemarin berakhir kurang baik dan menimbulkan korban jiwa. Din juga kecewa dengan sikap Presiden Joko Widodo yang terkesan sengaja menghindar untuk bertemu dengan para demonstran yang merupakan rakyatnya sendiri.

Din menilai alasan Presiden tidak bisa kembali ke istana karena kondisi lalu lintas yang macet terkesan tidak masuk akal. Menurutnya, untuk seorang presiden kondisi lalu lintas bukan menjadi persoalan yang besar. Bahkan Presiden dapat menggunakan helikopter jika diperlukan.

“Seharusnya jika memang presiden sudah mengetahui akan ada kemacetan akibat demonstrasi maka seharusnya sejak awal tidak pergi meninggalkan istana,” kata ketua Majelis Pertimbangan MUI itu, Sabtu (5/11).

Lebih jauh, Din berpandangan bahwa dengan sikap Presiden yang seperti ini, maka blusukan untuk bertemu rakyat, yang dilakukan selama ini terkesan semu dan hanya pencitraan. Seharusnya presiden dapat memanfaatkan kesempatan aksi damai untuk dapat blusukan dan bertemu rakyat. “Beliau justru pergi dan mengeluarkan kesan mengabaikan demonstrasi. Itu menurut saya tidak bijak,” ucapnya.

Menurut Din, sikap Presiden juga menimbulkan ketidakadilan bagi umat Islam. Dikhawatirkan sikap yang ditunjukan presiden ini membawa kekecewaan bagi massa yang ikut aksi. “Sebenarnya jika beliau datang akan selesai dan bagus untuk masalah ini. Tapi kan ini sudah lewat dan jangan pula beralibi dengan argumen-argumen yang nggak bisa kita percayai,” tuturnya.

Presiden Jokowi baru muncul di hadapan publik pada tengah malam untuk memberikan pernyataan resmi. Namun, ternyata statemen Jokowi yang menyatakan bahwa aksi demonstrasi ditunggangi oleh aktor politik tertentu, justru menjadi masalah baru. Jokowi tidak menyebut nama atau pihak mana.

“Statement seperti ini (ada aktor politik) normatif. Juga tidak menyelesaikan masalah bahkan menimbulkan masalah baru. Karena ada tuduhan kepada pihak tertentu yang tidak jelas,” ujar ketua CDCC itu.

Menurut Din, pernyataan Presiden dinilai kurang bijak. ”Pernyataan Presiden juga terkesan mengalihkan perhatian dari tuntutan demonstran itu sendiri yang meminta adanya penegakan hukum kepada Gubernur DKI, Basuki Tjahja Purnama,” jelas Din.

Di bagian lain, Din mengapresiasi kesepakatan antara demonstran dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai percepatan proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. “Semoga itu jalan keluar terbaik dari tuduhan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama,” ujar Din.

Terakhir, Din juga meminta para demonstran untuk menahan diri dan meunggu proses hukum. “Kepada demonstran, mari kita terima pernyataan ini dan kembalikan kepada proses hukum,” tukas Din Syamsuddin.

Din Syamsuddin : Harusnya Presiden Blusukan ke Demonstran, Bukan Hanya Blusukan Semu dan Pencitraan

img_20161111_152828

Din Syamsuddin mengaku kecewa dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sejak awal tidak berniat menemui perwakilan pengunjuk rasa aksi Bela Islam II pada 4 November kemarin. Padahal tuntutan demonstran sangat substantif dan proposional.

“Beliau justru pergi dan mengeluarkan kesan mengabaikan demonstrasi. Itu menurut saya tidak bijak,” ucapnya seperti dilansir mediaRepublika.co.id, Sabtu (5/11).

Din menilai alasan bahwa Presiden tidak bisa kembali ke istana karena kondisi lalu lintas yang tidak memungkinkan juga tidak bisa dipercaya. Menurutnya, untuk seorang presiden kondisi lalu lintas bukan menjadi persoalan yang besar. Bahkan Presiden dapat menggunakan helikopter jika diperlukan.

“Seharusnya jika memang presiden sudah mengetahui akan ada kemacetan akibat demonstrasi maka seharusnya sejak awal tidak pergi meninggalkan istana,” katanya.

Dengan sikap Presiden yang seperti ini, maka blusukan yang dilakukan selama ini terkesan semu dan hanya pencitraan. Seharusnya presiden dapat memanfaatkan kesempatan aksi damai untuk dapat blusukan ke demonstran.

“Dan berdialog dengan perwakilan,” ucapnya.

Sikap Presiden juga menimbulkan ketidakadilan bagi umat Islam. Dikhawatirkan sikap yang ditunjukan presiden ini menimbulkan kekecewaan bagi massa demonstran. “Sebenarnya jika beliau datang akan selesai dan bagus untuk masalah ini. Tapi kan ini sudah lewat dan jangan pula beralibi dengan argumen-argumen yang nggak bisa kita percayai,” jelasnya.

Amien Rais: “Jokowi Presiden Paling Tak Bertanggung Jawab Sepanjang Sejarah Indonesia”

Foto: NahiMunkar

Foto: NahiMunkar


Tidak bersedianya Presiden Joko Widodo menemui para demonstran saat unjuk rasa ‘Aksi Bela Islam II’ di ibu kota Jakarta, mendapat kritikan tajam dari mantan Ketua MPR RI Amien Rais. Tokoh reformasi tersebut menyatakan sebaiknya Presiden Jokowi jangan menganggap remeh demonstrasi tersebut, karena unjuk rasa ‘Aksi Bela Islam II’ baru hanya sekadar teguran dari kekuatan rakyat yang akan bisa menggulingkan kekuasaannya.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu memberikan pesan kepada Presiden Jokowi di sela-sela demonstrasi pada Jumat (4/11). Amien mengingatkan agar Jokowi jangan salah mengambil keputusan terkait kasus pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal Surat Almaidah.

“Anda (Jokowi) don’t mess around (jangan main-main) karena ini pertaruhan Anda. Jadi kalau Anda memilih Ahok dan bangsa yang demikian besar ini dikalahkan, Anda tercatat dalam sejarah negara ini sebagai seorang pemimpin yang betul-betul tak tanggung jawab,” kata Amien seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, (4/11).

Menurut Amien Rais, ribuan orang berkumpul untuk demonstrasi hari ini karena marah atas ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, terkait pernyataannya soal Surat Almaidah.

Amien Rais merupakan salah satu tokoh nasional diantara sekian banyak tokoh dan para ulama lainnya yang mengikuti aksi unjuk rasa terbesar dalam sejarah Indonesia tersebut.

Amien Rais berjalan kaki bersama sekitar ratusan pendemo lain yang menuju Istana Kepresidenan. Ketika melewati Gedung Badan Reserse Kriminal Mabes Polri di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Amien Rais berteriak “Hidup Polisi, Hidup Bareskrim, dan Hidup Perdamaian”.

Sebuah meme yang dibuat para netizen di dunia maya menyindir sikap Presiden Joko Widodo yang dianggap tidak bertanggung jawab, karena meninggalkan begitu saja jutaan demonstran yang ingin menyampaikan aspirasi kepadanya.

Sejak Kamis (3/11) sore, sejumlah massa dari luar Jakarta sudah tiba di Ibu Kota dengan titik kumpul di Masjid Istiqlal. Sekitar seratus ribu massa sehabis sholat Jumat di Masjid Istiqlal sudah bergerak menuju Istana Kepresidenan.

Para demonstran juga datang dari berbagai penjuru Indonesia menuju ibu kota Jakarta dengan tujuan mendesak Presiden Jokowi untuk berlaku adil dalam menerapkan hukum terhadap Gubernur Ahok yang dianggap telah melecehkan ajaran Islam.

Pemuda Muhammadiyah : Presiden Jangan Bikin Ruwet Dengan Tuduhan Baru

Dini hari 5/11/2016, Presiden Jokowi melakukan konferensi pers terkait aksi damai yang berakhir ricuh. Ketum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjutak menilai, Presiden Jokowi seharusnya menangkap saja langsung aktor politik yang sengaja bikin rusuh demo, tidak perlu membuat tuduhan baru yang bikin publik bertanya-tanya.

“Kan data sudah lengkap, Jangan buat semakin ruwet dengan tuduhan baru,” ujar Dahnil diTwitter-nya, Sabtu (5/11).  Menurut Dahnil, Presiden Berani berbicara begitu berarti punya data lengkap. Ia pun tak menampik jika pada demonstrasi kemarin ada pihak yang sengaja menciptakan kerusuhan untuk merusak citra unjuk rasa damai.

“Saya tidak pernah melihat demonstrasi sangat besar dalam sejarah Indonesia segembira itu, sampai ada yang merusak dengan provokasi yang tidak kita ketahui,” ujarnya.


Pertemuan Presiden dengan Muhammadiyah Pasca Aksi 411


Gedung PP Muhammadiyah “Dikepung” Pasukan TNI, POLRI dan Mobil Baracuda

img_20161111_153206

Presiden Jokowi saat (8/11)  mengunjungi Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya No 62. Senin kemarin, Jokowi sudah mengunjungi Kantor PBNU. Banyak pengamat yang memprediksi kehadiran Jokowi ke markas dua ormas Islam besar ini terkait kasus penistaan Al Quran oleh Ahok.

Mobil Baracuda standby di pinggir gedung

Mobil Baracuda standby di pinggir gedung


Ada hal unik saat Beliau mengunjungi Kantor PP Muhammadiyah. Sejak jam 6 pagi ini lokasi disterilkan oleh pihak polisi. Kemudian berduyun-duyun pasukan polisi dan TNI mulai memasuki area gedung PP Muhammadiyah. Mobil Baracuda pun ikut “mengepung” di pinggir gedung.

Polisi berjaga di luar gedung

Polisi berjaga di luar gedung


TNI berjaga-jaga di luar halaman

TNI berjaga-jaga di luar halaman


“Kami dulu ingin menemui Pak Presiden ke Istana, tapi malah menghilang. Sekarang malah mengunjungi Kantor PP Muhammadiyah”, ujar Zul aktivis Pemuda Muhammadiyah.

Sebelum Jokowi Datang, Aktivis Pemuda Muhammadiyah dan IMM Sempat Ditahan

Pemuda Muhammadiyah diamankan

Pemuda Muhammadiyah diamankan


Sejak jam 6 pagi ini lokasi disterilkan oleh pihak polisi. Kemudian berduyun-duyun pasukan polisi dan TNI mulai memasuki area gedung PP Muhammadiyah. Mobil Baracuda pun ikut “mengepung” di pinggir gedung.

Sejumlah aktivis Pemuda Muhammadiyah dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang akan melakukan aksi damai menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo ke kantor PP Muhammadiyah. Ada 3 orang yang sempat diamankan di mobil polisi, Mashuri, Sholihin dan Siswanto. Mereka juga dibawa keluar dari lingkungan Muhammadiyah hingga ke jalan Menteng Raya 58.

“Kami hanya mau aksi damai. Tak boleh aksi damai, ok kami turuti. Tapi jangan usir kami. Ini rumah kami” kata pengurus PP Pemuda Muhammadiyah, Mashuri Mashuda, kepada pers.

Mashuri menjelaskan mereka sebenarnya tidak melakukan aksi penolakan. Rencananya, mereka menjalankan aksi diam dengan poster yang memuat beragam tulisan.

“Tulisannya juga tak ada menolak Presiden. Kami hormati tamu dan kami hormati sikap Ayahanda kami di PP Muhammadiyah yang menerima kedatangan Presiden,” tegasnya.

Inilah Hasil Lengkap Pertemuan Presiden Jokowi dan Ketum PP Muhammadiyah

img_20161111_155652

Pada 8 November 2016, pukul 10.00 WIB s.d 11.13 WIB, di Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62, Jakarta Pusat, berlangsung kegiatan konsolidasi antara pihak PP Muhammadiyah dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas terkait soal umat muslim pasca aksi pada 4 November 2016. Presiden hadir bersama Pratikno, Kapolda dan Pangdam, serta diterima oleh Ketua Umum dan Sekjen PP Muhammadiyah. Sehubungan dengan hal tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut:

  • Pukul 11.13 WIB, Presiden beserta rombongan dan seluruh jajaran pimpinan PP Muhammadiyah keluar dari ruang konsolidasi.
  • Dalam konferensi pers-nya, Presiden Joko Widodo mengatakan:
    a. Proses hukum terhadap Ahok akan dilakukan dengan tegas dan transparan. Presiden juga menekankan bahwa dirinya tidak akan melindungi Ahok karena sudah masuk pada proses hukum.
    b. Selain membahas masalah Ahok juga membahas ekonomi kerakyatan agar dapan dilaksanakan dilapangan dengan baik.
    c. Berkaitan dengan politik islam, PP Muhammadiyah mengusulkan agar muhammadiyah dapat bekerjasama dengan pemerintah agar dapat memberikan ruang dan saluran politik bagi umat islam sehingga dapat berlangsung dengan baik.
    d. Apa yg belum baik akan diperbaiki dan apa yg belum bagus akan segera diperbaiki.
    e. Presiden juga membahas jaket yg sedang viral di media, dan mengatakan bahwa jaket tersebut adalah jaket anaknya.
    f. Ucapan terima kasih karena telah di terima dengan baik.
  • Dr.Haedar Nasir, Ketum PP Muhammadiyah mengatakan:
    a. Telah selesai bersilaturahim menerima rombongan presiden dan mensesneg.
    b. Pengahargaan yg tinggi atas komitmen presiden yg di wujudkan dalam perintah kepada kepolisian untuk mengusut dan memproses hukum kasus penistaan agama oleh Ahok secara tegas dan transparan.
    c. Kami berharap kepolisian tidak mengembangkan tafsir tafsir yang dapat membuat bias perkembangan kasus tersebut.
    d. Aspirasi umat islam pada 411 telah mewakili perasaan keagamaan seluruh umat islam, tanpa ada klaim golongan atau kelompok dan meyakini bahwa meskipun berakhir dengan kericuhan, hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan pendemo. Dan pihak pendemo maupun apkam telah melewati fase-fase yg berat.
    e. Kami berharap agar pihak kepolisian mengawal proses hukum Ahok dengan baik agar tercipta keadilan bagi masyarakat. Mengikuti koridor hukum dan tetap bermartabat.
    f. Berkaitan dengan martabat bangsa, permasalah yg ada agar cepat diselesaikan.

PP Muhammadiyah dengan pemerintah bekerjasama untuk:

Haedar Nashir. Foto: tarbiyah.net

Haedar Nashir. Foto: tarbiyah.net


1. Memberdayakan ekonomi rakyat yang menjadi hajat rakyat sebagai fondasi bangsa agar tidak menjadi masalah kebangsaan.
2. Konfigurasi politik indonesia yang liberal harus ditata ulang dalam konstitusi yg mengandung keislaman dan kemasyarakat demi mewujudkan indonesia yg adil.
3. Membangun keadaban bangsa di tingkat elit maupun rakyat. Bangsa ini religius dan beragama. Maka tatanan politik harus berlandaskan etika yg bermartabat shg tidak boleh ada rakyat yg bertindak diluar hal hal etik dan diluar koridor kesatuan bangsa.
4. Berkaitan dengan komitmen moral presiden untuk tidak mendukung ahok merupakan persepsi presiden yg positif agar tidak menimbulkan reaksi reaksi baru dari masyarakat. Beliau seorang negarawan yg mengetahui apa-apa saja yg akan menjadi pertanyaan wartawan.

Pukul 11.19 WIB, presiden beserta rombongan meninggalkan Kantor PP Muhammadiyah.

img_20161110_072424 img_20161110_225726 img_20161110_030540 fb_img_14782971328775834 fb_img_14767419640693615

img_20161108_125000fb_img_14768763348217270

Referensi

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s