Ketika semua Prasangka Negatif yang dulu dituduhkan pada Prabowo, kini dijalankan Jokowli

Respon beragam kini diberikan oleh para nitizen, ketika yang dahulu dituduhkan akan menjadi program ‘negatif’ Prabowo Subianto kalau menjadi Presiden RI, kini malah dijalankan oleh Jokowi ketika menjadi Presiden

Dua contoh nyata adalah Kebebasan Pers dan Issue wajib militer

Dulu, Prabowo Subianto di katakan akan menjadi presiden yang militeristik dengan karakter otoriter dan sebagainya sesuai, prasangka negatif para pendukung Jokowi; namun kini coba tengok apa yang dahulu di sangka kan akan dijalankan oleh Prabowo kalau menjadi Presiden malah dijalankan Jokowi tanpa adanya kritikan dan protes dari pendukung Jokowi sendiri.

Kebebasan Pers terancam karena beberapa media online kini sudah di ‘kondisikan’ dan di bredel contoh sebuah media di daerah salatiga dan media di daerah Jawa Timur.

Dalam konferensi pers yang diselenggarakan Forum Alumni Aktivis 98 disampaikan bahwa potensi Orde Baru yang berbahaya bagi demokrasi saat ini muncul kembali. Salah satunya bahaya bagi kebebasan pers yang menurut forum ini ditunjukkan oleh kubu pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

"Saya sangat khawatir kalau model-model pemberangusan pers terjadi lagi kepada teman-teman," demikian kata Eky, dari Forum Alumni Aktivis 98 dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (15/7).

Dia menggambarkan pada masa Orde Baru, kebebasan pers dibungkam. Oleh karena itu muncullah gerakan sejumlah jurnalis yang melahirkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Model yang disebutnya berbahaya bagi demokrasi itu adalah potensi cara-cara Orde Baru yang akan diadopsi oleh Prabowo Subianto yang merupakan danjen Kopassus masa Soeharto tersebut. Salah satunya dengan memfilter pers dan melarang kebebasan berpendapat. Apalagi, kata dia, Prabowo sudah mengatakan ingin menjadikan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional.

"Ini gelagat Orde Baru dan finalnya adalah ketika Prabowo Subianto mengatakan bakal menjadikan Soeharto sebagai pahlawan, kami akan lawan," tegasnya.

Dalam kesempataan yang sama Aktivis 98 Gerry Hariyanto juga menilai pertarungan politik saat ini melenceng dari konstruksi demokrasi.

"Ketika rakyat euforia dan partisipasi publik dalam Pemilu 2014 meningkat, namun diantitesis dengan cara-cara yang tidak baik," kata Gerry.

Forum Aktivis 98 juga meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tegas dan benar-benar bersikap netral pada saat pemilu. Begitu pun dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kita lihat persoalan capres saja antarpartisan membela sangat mati-matian, mungkin hari ini kebetulan kita katakan kita aktivis 98 yang di depan yang ada di Jokowi. Tapi bukan berarti ketika kita ada di Jokowi dan kita melupakan ada nilai-nilai yang dirusak," katanya.

Dan dahulu juga, Prabowo dianggap akan menjadi Presiden yang akan ‘memaksakan’ rakyatnya untuk ikut wajib militer seperti jiwa militeristik yang ‘dituduhkan’ melekat pada diri Prabowo, namun kenyataannya yang terjadi adalah Jokowi memberikan keleluasaan program bela negara yang masih menjadi perbincangan untuk dijadikan program nyata.

Untuk menduduki kursi Presiden, Prabowo menggunakan mekanisme demokratis. Beberapa waktu lalu, dia menekankan bahwa dirinya menerima sistem demokrasi yang berlangsung di Indonesia, dan dia berjanji untuk terus mempertahankannya. Jika berkuasa, Prabowo akan didukung koalisi partai politik yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan partisipasi demokratis. Dia juga akan menjadi presiden di sebuah sistem politik yang memiliki sistem checks and balances, kebebasan pers yang kuat dan masyarakat sipil. Lalu, mengapa kita harus khawatir terhadap implikasi Prabowo menjadi presiden terhadap demokrasi di Indonesia?

Alasan paling nyata adalah masa lalu otoritarian Prabowo dan rekam jejaknya dalam pelanggaran hak asasi manusia. Kritik dari masyarakat sipil di Indonesia berfokus pada hal ini dan Prabowo menjadi marah dalam Debat Calon Presiden pertama saat calon wakil presiden Jokowi, Jusuf Kalla berusaha memancingnya dalam isu hak asasi manusia.

Kekhawatiran lainnya terkait dengan program Prabowo yang mengandung elemen yang nyata-nyata tidak demokratis. Misalnya, Prabowo berkali-kali menyampaikan bahwa dirinya ingin kembali kepada UUD 1945 yang “asli” yang ditandatangani pada 18 Agustus 1945. Dengan kata lain, dia ingin kembali kepada konstitusi yang memberikan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden dan menghilangkan seluruh institusi demokrasi dan kontrol yang ada dalam sistem demokrasi Indonesia saat ini, yang sebagian besar dihasilkan dari empat kali amandemen yang dilakukan sejak 1998.

Prabowo juga sering menegaskan bahwa demokrasi, atau paling tidak versi demokrasi yang dipraktekkan di Indonesia, adalah sumber utama korupsi dan penyakit bangsa lainnya. Dalam Debat Capres Pertama, Prabowo mengkritik demokrasi “destruktif” dan mengatakan bahwa dia ingin membangun demokrasi yang “produktif”. Selain itu, dalam reuni purnawirawan tentara beberapa waktu lalu, dia mengatakan bahwa demokrasi telah “membuat kita capai”.

Bahaya utama, terletak pada kombinasi antara tekanan Prabowo terhadap prinsip kepemimpan tegas dan apa yang kita ketahui tentang personalitasnya. Sangat jelas terlihat bahwa Prabowo memposisikan dirinya sebagai solusi dari seluruh permasalahan bangsa dan percaya bahwa mewujudkan keinginannya sebagai presiden adalah kunci untuk menciptakan kejayaan nasional. Pada saat yang sama, pernyataan publiknya yang sering menghujat musuh yang tidak dia sebut namanya , mengandung ancaman implisit pada aktor politik lain. (Sebagai contoh, saat dikonfirmasi oleh jurnalis, Prabowo sering tidak menjawab pertanyaan mereka tetapi justru menanyakan dari media mana jurnalis itu berasal, seperti sedang menyusun daftar pribadi mereka yang memperlakukannya secara tidak hormat). Ditambah lagi, kecenderungan pribadi yang mudah tersulut amarah yang dapat berubah menjadi murka saat tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka kita punya alasan kuat untuk memprediksi bahwa Prabowo akan menjadi presiden yang tidak sabar terhadap prosedur demokratis dan penghukum keras terhadap lawan-lawan politiknya.

Prabowo kalau menjadi presiden akan otoriter; pers akan dibungkam dan rakyat akan dipaksakan menjadi aset negara lewat wajib militer; itulah yang menjadi tuduhan tuduhan para pendukung Jokowi pada saat itu.

Berita tentang kedua calon presiden 2014 memang selalu menarik diulas, seperti Prabowo Subianto yang intensif kampanye di Pulau Jawadan Joko Widodo yang elektabilitasnya terus unggul. Saat ini berita yang datang dari kedua calon presiden itu yakni mengenai survei yang dilakukan oleh Labolatorium Psikolog Politik Universitas Indonesia bersama tiga lembaga lain terhadap 204 psikolog.

Survei tersebut menunjukkan bahwa Prabowo Subianto memiliki gaya kepemimpinan otoriter. Sedangkan pesaingnya, Joko Widodo, disebut lebih demokratis. “Sama seperti wacana yang selama ini beredar di masyarakat,” kata Kepala Labolatorium Psikolog Politik UI, Hamdi Muluk, kemarin.

Penelitian dilakukan dengan meminta pendapat psikolog di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi pada 18–27 Juni 2014 dengan cara penilaian jarak jauh melalui pengamatan terhadap tingkah laku calon sejak kecil, di tengah merintis karier, hingga sekarang. Sumber penilaian adalah tingkah laku publik yang konstiten: pidato, rekaman wawancara, catatan biografi, dan peristiwa penting dalam hidup.

Menurut Hamdi, 76 persen responden menyatakan Prabowo bakal menjalankan gaya otoritarian jika terpilih menjadi presiden. Responden yakin Prabowo bakal terbawa gaya kepemimpinan militer di masa lalu. Istilah, “Jangan banyak tanya, langsung saja jalankan perintah.” Sedangkan untuk Jokowi, 87 persen menilai bahwa memainkan gaya kepemimpinan demokratis jika terpilih sebagai presiden. “Jokowi mau mendengar keluh kesah masyarakat,” kata dia.

Jokowi juga dianggap memiliki tingkat ketenangan yang lebih tinggi dalam menghadapi persoalan pelik (nilai 7,67 dari 10 skala). Sebaliknya, Prabowo memiliki tingkat ketenangan atau stabilitas emosi yang rendah ketika menghadapi persoalan yang sangat berat (5,16 dari 10 skala).

Tetapi kini? Siapa yang akhirnya melakukan itu semua, apakah Prabowo ataukah Jokowi? Masihkah kini menuduh kepada Orang yang tak memiliki kekuasaan? Sementara yang kini memiliki kekuasaan tak lebih sama dengan yang dituduhkan, malah lebih otoriter tanpa mau mendengar masukan dari rakyatnya.

Referensi

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s