Helikopter Polri Sebar Maklumat untuk Meredam Aksi 2 Desember

img_20161123_192516

Sepuluh hari menjelang aksi bela Islam III pihak polisi terus berusaha untuk meredam aksi tersebut. Salah satu cara yang tidak biasa pun ditempuh. Siang ini, Selasa (22/11) tampak helikopter berputar-putar di area Menteng dengan menebar kertas selebaran.

“Saya lihat helikopter diatas kantor menebar kertas, kemudian mutar lagi dari Tugu Tani ke sekitaran Cut Meutia”, ujar Samsul yang sedang di Jalan Menteng Raya.

Ichsan, salah satu karyawan di sekitaran Menteng bercerita kepada reportersangpencerah.id. “Saya mendapat selebaran ini dari lantai 5 kantor saya, isinya maklumat terkait penyampaian pendapat di muka umum”.

Banyak sekali kritikan dari orang di sekitar Menteng terkait aksi ini. “Persis jaman Orde Baru saja sekarang, mau aksi damai saja dihalangi”, saut Mas Putra.

“Polisi kok malah menebar sampah kertas lewat helikopter”, tambah Iqbal yang juga warga di sekitaran Menteng.

“Polri jangan menebar provokasi dengan menebar maklumat via helikopter”, terang Pedri Kasman selaku pelapor kasus penistaan Al Qur’an oleh Ahok.

img_20161123_192756

Maklumat yang disebar via Helikopter


Sudah kita ketahui bersama, GNPF MUI sudah mengumumkan akan melakukan aksi Bela Islam III hari Jum’at, 2 Desember nanti.  Diprediksi oleh beberapa pengamat, jumlah orang yang ikut aksi ini dua kali lipat aksi sebelumnya, atau sekitar 5 juta.[1]

Kapolri Tidak Boleh Larang Demo Yang Tidak Langgar Hukum

Berikut tanggapan saya soal pernyataan Kapolri melarang Demo 2 Desember 2016 :

  1. Tidak benar dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 ada larangan memakai jalan atau jalan protokol. Secara logika yang namanya demo karena melibatkan massa dalam jumlah banyak tentu saja dilakukan di jalan. Secara praktek sudah ratusan atau mungkin ribuan demo dilaksanakan setelah UU Nomor 9 Tahun 1998 berlaku yang dilaksanakan di jalan, termasuk jalan-jalan protokol di Jakarta seperti aksi –aksi buruh di bundaran HI menuju Istana yang dilaksanakan hampir tiap tahun, aksi-aksi mahasiswa dan bahkan terakhir aksi pawai Bhineka Tunggal Ika sabtu lalu juga dilakukan di jalan protokol. Secara hukum yang tidak boleh menurut UU Nomor 9 Tahun 1998 antara lain mengganggu ketertiban umum sebagaimana diatur pasal 6, dilakukan saat hari besar nasional atau di objek vital nasional sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (2) dan dilakukan tanpa pemberitahuan sebagaimana diatur Pasal 10.
  2. Yang kedua soal Kapolri harus memperjelas soal tuduhan Makar. Kalau memang sudah ada buktinya silahkan sejak saat ini dia sudah bisa melakukan tindakan hukum penangkapan. Kalau menuduh tanpa bukti bisa menjurus ke fitnah. Jangan sampai ada kriminalisasi terhadap aktivitas berunjukrasa yang merupakan tradisi amat penting dalam demokrasi. Kapolri harus sadar bahwa UU Nomor 9 Tahun 1998 adalah produk refromasi 1998. Dia juga harus ingat bahwa Polri bisa berdiri sendiri terpisah dari TNI seperti saat ini juga merupakan buah reformasi.
  3. Sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 9 Tahun 1998, Kapolri atau siapapun juga tidak boleh melarang atau menghalang-halangi demo 2 Desember 2016. Barang siapa yang menghalangi unjuk rasa yang sudah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 9 Tahun 1998 diancam dengan pidana 1 tahun penjara. Sebaliknya dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.

HABIBUROKHMAN[2]

MUI ‘Diserang’ Ahoker dan Liberal

KH Hasyim Muzadi

KH Hasyim Muzadi


Sekjen Islamic Conference of Islamic Scholars (ICIS) KH Hasyim Muzadi mengajak segenap ulama merapatkan barisan untuk memperkuat Majelis Ulama Indonesia (MUI). Imbauan ini menyusul sejumlah ‘serangan’ bermuatan upaya-upaya mendegradasi MUI belakangan ini. Sejumlah lembaga juga meminta pemerintah  mengkaji ulang posisi MUI.

Teranyar, serangan tersebut menyerang personal pengurus MUI. Melalui akun twitternya, pengamat politik dari Universitas Indonesia yang juga seorang Ahoker, Boni Hargens mengunggah foto Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin dengan kalimat satir yang bernada sindiran. Meski belakangan, Boni menghapus dan meminta maaf atas postingannya tersebut.

Hasyim menilai, ‘serangan’ tersebut adalah bagian dari sekularisasi yang sistemik. Hasyim yang juga Anggota Dewan Anggota Pertimbangan Presiden ini mengatakan, keberadaan MUI masih diperlukan bahkan semestinya dioptimalkan sebagai wadah perkumpulan ulama-ulama.

“Masih relevan untuk masalah-masalah keagamaan dibanding lembaga-lembaga yang tidak mengerti agama,” katanya kepada Republika.co.id ditemui di sela-sela kunjungannya berdialog dengan pemuka agama Samarinda dan meninjau Gereja Oikumene Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (22/11).

Mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menyarankan agar para ulama nonstruktural MUI yang berkompeten segera berkumpul memberikan penguatan dan solusi konkret menyikapi hal ini. “Harus perkuat dan bersama-sama memperkuat MUI,” katanya.[3]

Kondisi Sekarang Mirip Jelang G30S PKI

img_20161123_194102

Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menyebutkan bahwa Prajurit TNI juga siap untuk berjihad dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikomentari Pengamat dari Soekarno Institute for Leadership, Gede Siriana.

Bagi dia, pernyataan yang dilontarkan Gatot di Pangkalan Udara TNI AU Soewondo Medan itu untuk mengkritik para pendukung Ahok yang terindikasi berbau-bau pengaruh Partai Komunis Cina.

“Ucapan Panglima TNI ini seperti menegaskan  kembali peringatan Panglima TNI yang disampaikan dalam ILC minggu lalu bahwa kekuatan asing sedang mencoba menguasai NKRI dengan memecah belah rakyat NKRI,” kata dia kepada redaksi, Sabtu malam (19/11).

Analisis Gede, dalam konteks geopolitik,  Cina memang sedang berusaha menguasai Asia Pasifik dan mengambil alih pengaruh AS dengan kebijakan SILK ROAD Maritim. Dengan instrumen OBOR, Cina ingin negara-negara Asia Pasifik menyediakan pembangunan infrastruktur bagi kepentingan ekonomi Cina.

Nah, kata Gede lagi, pernyataan Gatot jelas menegaskan bahwa TNI berada bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan Islam dan Nasionalis. Apalagi, ucapan itu disampaikan saat melakukan istigoshah bersama para Kiayi.

“Bahkan Panglima TNI menghargai setiap proses demokrasi, termasuk demonstrasi oleh warga Indonesia. Artinya Panglima secara jeli melihat bahwa demonstrasi 411 adalah merupakan reaksi kemarahan umat atas kasus penistaan agama oleh Ahok. TNI pasti sudah tahu siapa dalang yang sebenarnya ingin merusak kebhinekaan NKRI,” terang dia.

Gede menambahkan, kondisi saat ini sama dengan situasi menjelang G30S PKI 1965 ketika kelompok komunis berusaha menguasai pengaruh di istana presiden.

“Sementara kelompok Islam dan TNI juga berusaha menyadarkan presiden,” tandasnya.[4]

Surat Terbuka Dahnil Anzar Simanjuntak Untuk Tuan/Puan Penguasa Negeri

img_20161123_194353

Kapolri Jenderal Tito Karnavian terus menghembuskan isu tak sedap terkait unjuk rasa yang digelar umat Islam menuntut penuntasan kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki T. Purnama.

Mulai dari tudingan akan dimanfaatkan kelompok teroris, hingga ditunggangi kelompok yang akan menggulingkan pemerintah atau makar.

Sebagai salah satu kelompok pelapor Ahok dan ikut dalam unjuk rasa, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak tampaknya gerah dengan berbagai tudingan tersebut.

Kegerahan tersebut dia tumpahkan lewat surat terbuka yang ditulis di akun Facebook-nya beberapa saat tadi.

Berikut surat terbuka tokoh pemuda yang akrab disapa Anin ini.

Yth.
 Tuan dan Puan
 Penguasa Negeri.

Ditengah malam ini, izinkan aku menyampaikan pesan kepada Tuan dan Puan penguasa negeri. Maafkan aku bila pesan ini menyayat hati.

Tuan dan Puan penguasa negeri, sejenak tengok sejarah negeri. Sejarah para santri. Sejarah para pemberani, yang membela kehormatan negeri dengan ruhul jihad terbenam di nurani. rela berjuang demi memerdekakan negeri. Sejarah para pemberani dengan takbir tersimpan di relung hati.

Tuan dan Puan penguasa negeri. Sejenak buka lagi sejarah negeri. Ingatkah kau ketika ancaman datang dengan Congkak bersama Brigjen Mallaby? (Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby adalah panglima perang sekutu yang tewas dalam peperangan di Surabaya, red)

Deretan dan berlipat pesan ancaman dialamatkan kepada mereka yang mencari kebebasan negeri. Apakah Tuan Puan kira mereka takut dan mundur?.

Tidak sejengkal pun Tuan dan Puan penguasa negeri. Teriak takbir memperkuat dinding-dinding hati mereka wahai Tuan dan Puan Penguasa negeri.

Tuan Puan penguasa negeri. Aqidah, Al Quran dan sejarah Nabi menjadi panduan menelusuri hidup ini. Mungkin Tuan Puan penguasa dan para cerdik pandai sulit memahami. Mengapa ada umat Islam yang teramat sangat mudah hatinya tercederai?.

Sehingga Tuan Puan menyebut kami radikalis, teroris, antitoleransi. Padahal tuan dan Puan penguasa negeri, apakah kau lupa umat Islam dan pun umat lainnya, bersama memperjuangkan negeri dan menjaga NKRI.

Tuan puan penguasa negeri, ingatkah ketika Bung Karno memohon meyakinkan yang lain terkait dengan Piagam Jakarta. Terimakasih wahai Bung Besar. Meski, Hatta datang dengan kabar dari timur, yang akhirnya Ki Bagus Hadikusumo, dan tokoh lain penjaga negeri memutuskan kita harus tetap NKRI.

Apakah Hati mereka terluka wahai Tuan dan Puan penguasa negeri?

Tidak. Mereka kini tetap merawat Pancasila dan NKRI. Mereka kini justru jadi motor penggerak toleransi nan otentik dan sejati.

Bukan pedagang dan propoganda politik toleransi dengan menjual negeri kepada korporasi yang rakus tak bertepi.

Wahai Tuan Puan penguasa negeri. Kini ancaman dan tuduhan makar datang kepada kami yang sedang mencari keadilan, atas dia yang menistakan Al Quran.

Tuan Puan silahkan berkuasa sampai batas waktu seharusnya. Tak perlu Tuan Puan khawatir. Bila ada yang mengganggu merusak negeri. Tuan Puan kami tak akan berdiam diri.

Tapi, Tuan Puan berhentilah menyayat hati. Dengan tuduhan antitoleransi dan makar merusak negeri.

Tuan Puan penguasa negeri, dialog dan bicaralah dari hati ke hati. Rangkul erat dengan penuh ikhlas dihati.

Jangan dengan tuduhan dan ancaman wahai Tuan Puan penguasa negeri. Sejarah telah menunjuk bukti. Hati yang terluka sulit berhenti, sampai keadilan datang menghampiri.

Tuan Puan penguasa negeri. Tuan Puan cerdik pandai. Maafkan kami atas sensisifitas hati ini. Karena hati ini pula yang merawat nurani untuk bersujud merendahkan diri kepada Tuhan kami dan berlaku baik didunia ini merawat toleransi dan NKRI.

Terimakasih wahai, Tuan Puan Penguasa negeri. Perkenan maaf bila tak berkenan.

Kota Tangerang
 Tengah Malam
 November 2016

Anin

Sebagaimana diketahui, sebelum aksi 4 November lalu, Kapolri menyampaikan akan ada simpatisan ISIS dari pendukung lokal kelompok Islam garis keras ikut dalam Aksi Bela Islam II. Sekarang, dia mengatakan ada upaya makar di balik Aksi Bela Islam III yang kembali akan digelar umat Islam.[5]

Hukum Sholat Jum’at di Luar Masjid Menurut Jumhur Ulama

Berkaitan dengan rencana Aksi Bela Islam III yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 2 Desember 2016, muncul diskusi tentang sah atau tidak sahnya shalat Jum’at yang diselenggarakan bukan di masjid, seperti di tanah lapang atau di jalan raya yang sanggup menampung jumlah jama’ah yang akan melakukan shalat jum’at.

Dalam kitab “Kifayatul Akhyar” halaman 147 Juz 1, Taqiyuddin Al Husaini Alhismi Addimasyqi salah seorang tokoh mazhab Syafii menjelaskan tidak dipersyaratkan shalat jumat itu harus diselenggarakan di masjid.

Para ulama mazhab seluruhnya sepakat bahwa syarat-syarat shalat Jum’at itu sama dengan syarat-syarat shalat lainnya, seperti bersuci, menutup aurat, menghadap Kiblat. Dan waktunya dari mulai tergelincirnya matahari sampai bayangan segala sesuatu sama panjangnya. Dan ia boleh didirikan di dalam masjid atau di tempat lainnya, kecuali mazhab Maliki mereka menyatakan bahwa shalat Jum’at itu tidak sah kecuali bila dikerjakan di dalam masjid.

Dari penjelasan di atas, ternyata ada perbedaan pendapat (khilafiyah) di antara para ulama mazhab tentang tempat pelaksanaan shalat jum’at, di antara empat mazhab yang masyhur hanya mazhab Maliki yang menetapkan harus di Masjid. Arus utama (mainstream) umat Islam Indonesia lebah cenderung mengikuti mazhab Syafii. Namun demikian karena ini adalah wilayah ijtihad, maka berlaku kode etik ijtihad yang mengatakan:

الإجتهاد لا ينقض بالإجتهاد

“Sebuah ijtihad tidak dapat membatalkan ijtihad yang lain”.

Oleh karena itu diskusi tentang sah atau tidaknya shalat jum’at yang diselenggarakan di tempat selain masjid tidak perlu dibesar-besarkan, akan tetapi masing-masing dapat beramal menurut ilmu dan keyakinannya dan harus menghormati pendapat dan keyakinan orang lain.[6]

Muhammadiyah Akan Turun Dengan Massa Yang Lebih Besar

Warga Muhammadiyah akan terus mengawal penanganan kasus Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T. Purnama. Apalagi Angkatan Muda Muhammadiyah salah satu kelompok pelapor perkara penistaan agama tersebut.

Warga parsyarikatan ini pun memastikan akan kembali turut dalam Aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016 mendatang. Tuntutannya agar Ahok ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka.

“Sudah banyak warga Muhammadiyah dari berbagai daerah yang telepon saya. Mereka mengatakan siap kembali ke Jakarta ikut Aksi Bela Islam III. Ini inisiatif mereka. Kami tidak meminta,” jelas Koordinator Nasional Komando Kawal Almaidah (KOKAM) Mashuri Mashuda, di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, usai rapat persiapan kemarin.

Pengurus PP Pemuda Muhammadiyah ini menjelaskan pada Aksi Bela Islam II pada Jumat tiga pekan lalu (4/11) ada ratusan ribu warga Muhammadiyah turut ambil bagian. Dan akan lebih banyak lagi yang ikut Aksi 212 mendatang.

Karena itulah, Mashuri menambahkan sejumlah eksponen warga Muhammadiyah membentuk KOKAM. Selain sebagai wadah pengawal penuntasan kasus Ahok, KOKAM juga akan mengkoordinir warga Muhammadiyah dalam aksi yang akan diisi shalat Jumat tersebut.

“Kami ingin gerakan warga Muhammadiyah itu nanti lebih rapi, terkoordinir agar tak mudah disusupi. Kami juga dibantu oleh ibu-ibu dari Aisyiah (sayap perempuan Muhammadiyah),” ungkapnya.

Dia menjelaskan sejauh ini sudah ada 200 koordinator KOKAM di berbagai daerah. Namun dia menambahkan KOKAM ini tidak ada kaitan secara struktural dengan Muhammadiyah. Karena itu pihaknya akan berusaha mematuhi imbauan resmi yang telah dikeluarkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

“Gerakan KOKAM insya Allah akan memperhatikan segala imbauan Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk sedapat mungkin tidak menggunakan atribut persyarikatan, dan menyampaikan aspirasi layaknya warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusi menyatakan pendapat,” tandasnya.[7]

Gerakan Nasional KOKAM Siap Padati Jakarta

img_20161123_195039

Gerakan Nasional KOKAM (Komando Kawal Al Maidah) adalah gerakan yang digunakan eksponen warga Muhammadiyah untuk menyampaikan aspirasi dan sikap atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh saudara BTP.

“Gerakan ini sebagai bentuk komitmen warga persyarikatan untuk menjaga Kebhinekaan dalam Bingkai NKRI. Gerakan KOKAM menyampaikan aspirasi layaknya warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusi menyatakan pendapat”, tegas Mashuri kepadasangpencerah.id sebagai Komandan gerakan ini.

Mashuri menambahkan bahwa gerakan ini adalah bentuk dukungan atas pendapat Keagamaan yang dikeluarkan MUI. Gerakan KOKAM percaya dan meyakini bahwa Majelis Ulama telah mengkaji secara mendalam menegaskan pandangannya terhadap kasus Dugaan Penistaan oleh saudara BTP.

Gerakan ini adalah bentuk komitmen untuk mengawal proses Hukum yang telah dilaporkan oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kami menghargai proses Hukum maka kami akan mengawalnya dengan Gerakan KOKAM.

Gerakan Kokam tidak berafiliasi dengan gerakan politik manapun, maupun aktor politik yang selama ini sering disuarakan oleh pihak lain. Perjuangan kami murni untuk seruan penegakan keadilan”,tambah pengurus PP Pemuda Muhammadiyah ini.[7]

Habieb Rizieq Minta TNI dan Polri Berbaur dengan Umat Islam pada Aksi 212

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) berencana mengadakan aksi Bela Islam Jilid III pada Jumat 2 Desember. Aksi tersebut mendatangkan berbagai komentar dari berbagai pihak, diantaranya Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Tito mencium adanya agenda makar dalam rencana demonstrasi lanjutan yang digelar pada 2 Desember mendatang. Tito juga melarang aksi 2 Desember itu agar ketertiban umum tidak terganggu. Menanggapi larangan tersebut, pembina GNPF MUI Habib Rizieq Syihab memiliki beberapa nasihat terkait aksi 212.

“Agar jutaan umat Islam tidak mudah terprovokasi, maka biarkan mereka duduk di atas sajadah bersama habaib dan ulama untuk shalat, dzikir, shalawat dan doa, serta mendengarkan tausiyah,” ujar Rizieq dalam situs resminya http://www.habibrizieq.com, Selasa (22/11).

Selain itu, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) ini menyarankan agar kantor dan sekolah diliburkan pada Jumat (2/12), serta jalan protokol dikosongkan seperti saat car free day agar jutaan umat Islam dianggap tidak mengganggu ketertiban umum.

Dia pun menyarankan para aparat seperti Polri dan TNI ikut dalam aksi tersebut. “Agar jutaan Islam umat Islam tidak salah paham kepada aparat dan tidak mudah diadudomba, maka sebaiknya saat Aksi 212 seluruh jajaran TNI dan Polri berbaur dengan umat Islam ikut gelar sajadah untuk ibadah bersama,” kata Rizieq.

Seperti diberitakan sebelumnya, umat Islam berencana mengadakan aksi Bela Islam di DKI Jakarta. Sama seperti aksi sebelumnya, tujuan dari aksi ini menginginkan agar tersangka dugaan kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditangkap dan diadili sesuai proses hukum secara adil dan transparan.

Rizieq mengatakan aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016 bukan hanya sekadar aksi damai, melainkan super damai. Peserta aksi akan melaksanakan shalat Jumat di sepanjang Jalan Soedirman-Thamrin, dari Semanggi sampai Istana Negara dengan posisi imam dan khatib di Bundaran Hotel Indonesia.

Aksi yang bertepatan dengan Jumat Kubro serta Maulid Akbar, disebut juga oleh Rizieq sebagai aksi ibadah gelar sajadah. Karena itu bagi yang mau ikut serta harus menjaga komitmen damai.[8]

Isu Makar Yang Diungkap Kapolri Untuk Memojokkan Umat Islam

Isu makar yang dihembuskan Kapolri Jenderal Tito Karnavian disesalkan. Isu ini dinilai sengaja diungkap untuk memojokkan umat Islam dari berbagai elemen civil society yang bergerak menuntut keadilan pada aksi damai “Gelar Sajadah” pada Jumat (2/12) mendatang

Sekjen Solidarity Network for Human Rights (SNH) Advocacy Center, Harry Kurniawan, khawatir situasi ini akan menjadi pembenaran politis agar penguasa dengan segala instrumennya bisa bertindak represif, bahkan tangan besi terhadap rakyat.

“Memang para peserta aksi memiliki kekuatan dan pasukan, cerdas sedikitlah kalau melemparkan isu,” ujar Harry dalam keterangannya (Kamis, 24/12).

Lebih lanjut Harry mengatakan Tentara Nasional Indonesia memiliki intelijen yang canggih dan berada di bawah kekuasaan Presiden.

“Sampai saat ini tidak ada pernyataan TNI yang mengatakan adanya dugaan makar, malah kepolisian yang melontarkan isu itu. Aneh sekali,” katanya lagi.

Karena dia meminta kepada pihak Kepolisian untuk fokus pada substansi permintaan para peserta aksi, tangkap tersangka kasus penistaan agama Basuki T. Purnama sebagaimana penista-penista sebelum.

“Jangan malah mengaburkan masalah, semakin terlihat keberpihakan aparat penegak hukum bila seperti ini sikapnya,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga mantan KSAD Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu mengaku sama sekali tidak menerima informasi dari intelijen terkait adanya upaya makar dalam unjuk rasa Aksi Bela Islam III seperti dikatakan Tito.

Sementara Tito, saat disinggung kembali soal makar tersebut usai mengikuti cara Istighosah Akbar di Masjid Agung Kota Tasikmalaya, Selasa (22/11), mengatakan sudah jelas terdapat di media sosial.

“Isu makar baca saja google, siapa yang ingin menjatuhkan pemerintah, jatuhkan Pak Jokowi, nah itulah dia. Enggak usah ngomongin ini lagi, baca saja di media, itu ada beberapa pihak yang katakan ‘kita akan duduki DPR’, itu inkonsitusional,” katanya.[9]

Kalau Makar Itu Bawa Senjata, Kalau Bawa Sajadah dan Al Qur’an Bukan Makar

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu membantah tudingan akan ada aksi makar terhadap NKRI.

“Enggaklah… enggak ada lah makar-makar itu. Yang penting kita waspada saja,” kata Ryamizard di kompleks Istana Negara, Jakarta, (23/11).

Menanggapi isu makar yang dilontarkan Kapolri, Ryamizard enggan berkomentar banyak. Namun, menurutnya hanya upaya adu domba. Belum sampai pada rencana makar.

Terkait aksi demo akbar yang bakal digelar pada 2 Desember 2016 mendatang, Menhan menyebutnya bukan sebagai aksi makar.

“Itu kan demo, bukan makar. Kalau makar itu bawa senjata, kalau bawa sajadah dan Al Qur’an bukan makar,” katanya.

Meski begitu, Ryamizard menyebut ada pihak yang sengaja mengadu domba antarkelompok di masyarakat. Yang pasti, tuturnya, ada yang memanfaatkan situasi dalam negeri saat ini.[10]

Intelijen TNI Deteksi Isu Makar Berasal dari Australia dan AS

Isu makar terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ternyata bukan dari dalam negeri. Isu itu justru berasal dari negara Australia dan Amerika Serikat. Demikian pengakuan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

“Setelah ditelusuri oleh intelijen kami, ternyata yang nyebar adalah judi online dari Australia dan dari Amerika. Ternyata bukan dari dalam. Adapun tujuannya tidak lain untuk memecah belah,” ujar Gatot di Bandung, Rabu (23/11/2016), seperti dilansir dari Aktual.com.

Maka dari itu, Panglima TNI ini pun mengajak warga negara untuk menggelorakan persatuan Indonesia. Baik di ibu kota maupun di daerah-daerah nusantara.

“Oleh karena itu kami mengimbau seluruh provinsi menggelorakan persatuan Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika,” kata dia.

Gatot mengaku telah menggagas sebuah rencana bernama “Nusantara Bersatu” pada 30 November 2016 sebagai upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu alasan pihaknya menggagas gerakan Nusantara Bersatu tersebut, karena terkait kabar Pemukulan Ketua Front Pembela Islam Habib Rizieq oleh anggota TNI dari kesatuan Kostrad tadi malam.

Ditemui usai menjadi pembicara utama pada Seminar Nasional Peningkatan Ketahanan Bangsa untuk Menjaga Keutuhan NKRI, di Graha Sanusi Hardjadinata Universitas Padjadjaran Bandung, ia mengatakan saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai aksi unjuk rasa yang bisa mengancam kesatuan dan persatuan negara.[11]

PERNYATAAN RESMI MUI: Tak Ada Larangan Aksi 212, Bahkan Minta Aparat Tidak Represif Hadapi Demo

img_20161125_173226

TAUSHIYAH KEBANGSAAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA

 Mencermati perkembangan kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan akhir-akhir ini, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) menyampaikan TAUSHIYAH KEBANGSAAN sebagai berikut.

1. MUI menghimbau kepada masyarakat agar dalam ikhtiar memperjuangkan aspirasinya dilakukan melalui saluran demokrasi, seperti lobi, perundingan, musyawarah dengan para pihak pengambil kebijakan, baik eksekutif, termasuk aparat keamanan dan penegak hukum maupun legislatif serta bisa menyampaikan pernyataan pendapat melalui pers dan media komunikasi lainnya karena hal tersebut dinilai lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi di Indonesia.

2. Apabila terpaksa hendak melakukan demonstrasi, MUI menghimbau agar dilakukan dengan sopan, tertib, damai, akhlaqul karimah, serta mematuhi peraturan yang berlaku.

3. Terkait dengan rencana aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 yang

antara lain akan dilakukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI), maka MUI memandang perlu untuk menegaskan bahwa GNPF MUI bukanlah merupakan bagian dari DP MUI dan tidak ada hubungan struktural formal apapun juga antara DP MUI dengan GNPF MUI.

4. MUI meminta apabila terdapat kelompok masyarakat tetap melakukan aksi demo pada 2 Desember 2016, hal tersebut hendaknya dilakukan dengan tidak menggunakan atribut atau logo atau simbol-simbol MUI.

5. MUI juga mengingatkan peserta unjuk rasa agar tetap fokus pada tema penegakan hukum kasus penistaan agama serta tidak menyimpang untuk tujuan lainnya yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebhinnekaan dan keutuhan NKRI.

6. MUI menghimbau kepada pihak Kepolisian dan aparat keamanan lainnya, hendaknya dalam menghadapi para peserta unjuk rasa tetap mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis, profesional, dan proporsional serta menghindari penggunaan kekerasan.

Demikian Taushiyah Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia ini disampaikan.

Semoga dapat dijadikan perhatian kita bersama.

Wassalam.

Jakarta, 22 Safar 1438 H/ 22 November 2016

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

TTD

Ketua Umum
DR. KH. Ma’ruf Amin

Sekretaris Jenderal
DR. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag[12]

Lima Kemungkinan Terjadi Pada Demo 212

Pada Demo 212 Wiro Sableng, apapun bisa terjadi. Sebab jurus yg dimainkan Presiden Jokowi, seperti dikemukakan Menhan Ryamizard Riyacudu, adalah adu domba. Jadi, rakyat yang sedang berbeda pendapat digiring ke sana. Itu fatalisme. Apapun bisa terjadi.

Ada beberapa kemungkinan terjadi. Pertama, keniscayaan bentrok fisik karena memang sengaja digiring ke sana.

Kedua, bom waktu rivalitas TNI versis Polri menjadi variabel determinan merujuk artikel Letjen (Purn) Suryo Prabowo.

Ketiga, perpecahan pada ruling party di tubuh PDIP dan Golkar mencapai puncaknya. Pada PDIP, ditaksir separuh adalah anti Jokowi. Di Golkar kubu Ketua DPR Akom yang sedang diproses diganti oleh Setya Novanto menjadi variabel.

Keempat, pertarungan Amerika versus Cina beroleh lapangan pertandingan yang leluasa. Jokowi jelas berada di wilayah politik OBOR Cina bersama Hoaqiau Indonesia berhadapan dengan poros Freemason Amerika. Di sini posisi Presiden SBY yang selama ia menjadi Presiden berkiblat ke Amerika. Di kabinet, Sri Mulyani adalah duta lembaga keuangan Barat (IMF, ADB, World Bank), terakhir adalah Direktur Pelaksana World Bank, sebelumnya Direktur Pelaksana IMF.

Kelima, ini yang masih samar-samar adalah peran Freemason Asia Al Abradj Al Bait (Pakistan, Saudi, Qatar, Yordan, UEA, Kuwait). Di sini posisi Anies dan Prabowo Subianto.

OBOR Cina, akan terus merangsek karena sudah sangat kuat posisinya sejak Jokowi membuka lebar-lebar pintu Indonesia bagi penguasa Beijing. Yang mampu mengimbanginya hanya Freemason Amerika. Dari bukti-buktinya, Kapolri berada di pihak Ahok. Dengan demikian, berada di pihak OBOR. Sedangkan Panglima TNI jelas berada di pihak pribumi, jelas Freemason. Dalam presentasinya, Panglima menyebut bahaya kuning, tapi tak menyebut soal Amerika, cuma FPDA (pakta pertahanan 5 negara). Dengan demikian, Amerika adalah teman.

Kondisinya jelas sudah membentuk kelompok. Saya kira Panglima TNI cukup baik untuk calon presiden sebagaimana opini yang berkembang di kalangan aktivis dan ormas. Tinggal mainnya seperti apa. Saya anjurkan agar komandan aktivis, melobi militer supaya yang bakal terjadi adalah Pretorian 2. Pretorian 1 adalah ideal. Tak ada seperti itu. Pretorian 3, kita tak kebagian.

Itu saya kemukakan ke Hatta Taliwang yang sore tadi bertandang ke kantor saya LPBH PBNU. Saat ini, Panglima TNI ikut istighosah di PBNU. Rencananya besok Presiden Jokowi dan Kapolri juga bertandang ke PBNU. Dua hari lalu, James Riyadi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bertandang ke Rakernas PBNU.

NU kini jadi bahan jualan yang bagus sementara Presiden Jokowi sedang rajin berbelanja politik untuk mempertahankan singgasana kursi kepresidenannya yang tengah goyang-goyang.

Ada baiknya Hariman Siregar dan Bursah Zarnubi segera membuka pintu lobi dengan TNI. Sementara di tubuh kepolisian juga mulai bereaksi, yaitu kelompok 4 angkatan yang dibypass oleh pengangkatan Tito. Jadi, kesablengan apapun bisa terjadi![13]

img_20161123_200446

Referensi

  1. http://sangpencerah.id/2016/11/helikopter-polri-sebar-maklumat-meredam-aksi-2-desember.html
  2. http://sangpencerah.id/2016/11/kapolri-tidak-boleh-larang-demo-yang-tidak-langgar-hukum.html
  3. http://eramuslim.com/berita/nasional/mui-diserang-ahoker-dan-liberal-kh-hasyim-muzadi-ulama-harus-rapatkan-shaft.htm
  4. http://m.eramuslim.com/berita/nasional/soekarno-institute-kondisi-sekarang-mirip-jelang-g30s-pki-panglima-tni-berusaha-sadarkan-jokowi.htm
  5. http://eramuslim.com/suara-kita/suara-pembaca/surat-terbuka-dahnil-anzar-simanjuntak-untuk-tuanpuan-penguasa-negeri.htm
  6. http://sangpencerah.id/2016/11/hukum-sholat-jumat-di-luar-masjid-menurut-jumhur-ulama.html
  7. http://sangpencerah.id/2016/11/gerakan-nasional-kokam-siap-padati-jakarta-2-desember.html
  8. https://republika.co.id/
  9. https://www.nahimunkar.com/isu-makar-diungkap-kapolri-memojokkan-umat-islam/
  10. https://www.nahimunkar.com/menhan-kalau-makar-bawa-senjata-kalau-bawa-sajadah-dan-al-quran-bukan-makar/
  11. https://www.nahimunkar.com/nah-lho-intelijen-tni-deteksi-isu-makar-berasal-australia-dan-as/
  12. https://www.nahimunkar.com/mui-perbolehkan-masyarakat-ikut-aksi-2-desember/
  13. https://www.nahimunkar.com/lima-kemungkinan-terjadi-demo-212/
Iklan

One response »

  1. […] Jelang Aksi 212 (Aksi Bela Islam III) […]

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s