Membela Wong Cilik atau Wong Licik? 

Foto: anekainfounik.net

Foto: anekainfounik.net


Berdasarkan beberapa fakta, Megawati saat menjadi Presiden Indonesia menggantikan Gus Dur karena mengkhianati mantan Ketua Umum PBNU itu. Mega mau saja menjadi presiden, padahal jika mempunyai idealisme, ia pun ikut bersama Gus Dur karena dipilih  bersamaan.

Selain itu, saat menjadi Presiden, Mega jual gas tangguh secara murah ke Cina. Kebijakan ini jelas merugikan Indonesia. Mega secara pribadi dan kelompoknya untung, tapi untuk negara dan rakyat Indonesia, mega telah berkhianat.

Bukan itu saja, Pulau Sipadan dan Ligitan milik Indonesia lepas dari Indonesia di era kepemimpinan Mbok Gendut Megawati. Begitu mudahnya Mega menjual aset bangsa Indonesia ke negara asing.

Indosat pun tidak luput dijual Megawati. Mega menjual Indosat ke perusahaan singapura, Singtel. Dengan dijualnya Indosat, komunikasi Indonesia sangat telanjang.

Dari segi tenaga kerjaan. Di era megawati telah adanya outsourcing yang merugikan tenaga kerja Indonesia. Kebijakan ini merugikan para buruh dan menguntungkan para pengusaha. Dalam posisi ini, buruh sangat tidak seimbang.
Dan perlu diingat, Mega juga menaikkan harga BBM. Katanya membela wong kecil atau wong cilik, justru menelikung rakyat sendiri.

Di saat mahasiswa menolak kenaikan BBM, beberapa aktivis mahasiswa dihabisi para preman PDIP dan para polisi sangat represif terhadap mahasiswa yang memprotes kenaikan BBM.

Serangan bertubi-tubi terus dihadapi oleh PDIP pasca penetapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai bakal capres. Partai Demokrat, PKS dan Partai Gerindra yang melancarkan beragam serangan politik.

Salah satu sasaran empuk bagi lawan PDIP yakni soal penjualan aset negara Indosat ke Singapura saat Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai presiden. Hal ini yang terus disindir oleh para lawan politik PDIP.

Sebelumnya, lewat puisi, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyindir Mega yang mengaku nasionalis tapi menjual aset negara. Puisi itu diberi judul ‘Air Mata Buaya’.

Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyindir juga hal tersebut. Dalam kampanye di Brebes, Jawa Tengah, SBY menyatakan bahwa selama 10 tahun pihaknya tak pernah menjual aset negara.

“Kita tidak pernah menjual aset negara. Kita tidak pernah bikin perjanjian migas yang merugikan negara. Kita tidak pernah menjual kapal tanker yang merugikan negara,” ujar SBY

Berikut puisi ‘Airmata Buaya’ yang ditulis Fadli Zon seperti disampaikan dalam siaran pers:

Airmata Buaya

Kau bicara kejujuran sambil berdusta
Kau bicara kesederhanaan sambil shopping di Singapura
Kau bicara nasionalisme sambil jual aset negara
Kau bicara kedamaian sambil memupuk dendam
Kau bicara anti korupsi sambil menjarah setiap celah
Kau bicara persatuan sambil memecah belah
Kau bicara demokrasi ternyata untuk kepentingan pribadi
Kau bicara kemiskinan di tengah harta bergelimpangan
Kau bicara nasib rakyat sambil pura-pura menderita
Kau bicara pengkhianatan sambil berbuat yang sama
Kau bicara seolah dari hati sambil menitikkan air mata
Air mata buaya

Kerugian akibat penjualan Indosat:

logies Telemedia (STT) yang merupakan anak usaha Temasek Holding Company, MNC (Multi National Corporation) asal Singapura. Kali ini saya akan mencoba menganalisa kerugian kita akan penjualan PT. Indosat itu yang dilakukan pada masa pemerintahan Megawati, yang nyata merupakan alat bagi para lawan Megawati untuk menyerangnya dalam pertarungan Pilpres kali ini. Banyak yang mengatakan dengan menjual PT. Indosat kepada Asing ini berarti menjual kedaulatan kita.

Berikut beberapa kerugian yang kita peroleh akibat penjualan Indosat ini :

  • 1. Pihak asing yang berinvestasi di Indonesia saat ini tidak mematuhi aturan dan Undang-undang tentang penanaman modal asing bahkan terkesan meremehkan. Pasalnya Kepemilikan STT (Temasek) atas Indosat yang memegang saham sekitar 41% itu bukan satu-satunya investasi perusahaan singapura tersebut, ini dikarenakan Temasek melalui anak usahanya yang lain Singtel (Singapore Telecommunication) juga memiliki saham pada PT. Telkomsel yang notabene milik pemerintah RI. Kepemilikan saham Singtel atas Telkomsel sekitar 35%, dengan itu maka Temasek selaku induk perusahaan atas kedua anak usahanya yang berinvestasi pada industri telekomunikasi Indonesia (PT. Indosat dan PT. Telkomsel) diklaim oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) telah melakukan pelanggaran Undang-undang Anti Monopoli dan persaingan Usaha tidak Sehat. Ini dikarenakan kepemilikan ganda temasek terhadap 2 perusahaan telekomunikasi besar indonesia yaitu dengan memiliki saham pada PT. Indosat sekitar 41% dan 35% pada PT. Telkomsel. Temasek juga terlibab kasus kepemilikan silang “Cross Ownership” terhadap investasinya itu. Semua ini jelas bahwa pihak Temasek telah menganggap remeh UU kita dan tidak menghiraukan gugatan KPPU yang tetap ngotot mebela diri walaupun akhirnya Temasek harus tunduk terhadap UU kita. Jika ini terus dibiarkan, maka pihak asing lainnya yang akan berinvestasi di Indonesia akan melakukan hal yang sama dan UU kita rasanya tak mempang menembus para investor atau korporasi asing.
  • 2. Dengan kepemilikan silang Temasek atas PT. Indosat dan PT. Telkomsel ini juga berdampak pada penetapan tarif (Price Fixing) antara tarif Indosat dan Telkomsel, sehingga Temasek dapat memonopoli harga yang menyebabkan persaingan tidak sehat antara Indosat dan Telkomsel. Hal ini juga dikarenakan para petinggi Temasek ikut berkontribusi dalam Penetapan tarif ini dan beberapa pihak dari Temasek juga ada yang menduduki posisi penting dalam struktur direksi Indosat dan telkomsel.
  • 3. yang terakhir ini merupakan kerugian yang paling berbahaya, yaitu kedaulatan. Dengan kepemilikan silang Temasek itu dikhawatirkan dan diduga pihak/pemerintah Singapura dapat mengontrol dan mengetahui akan sistem keamanan Indonesia bahkan rahasia negara kita dapat dicuri oleh singapura. ini disebabkan salah satunya karena Temasek memiliki 41% pada Indosat yang merupakan pemilik satelit kebanggaan kita yaitu satelit Palapa, sehingga semua informasi dan data-data yang seharusnya menjadi rahasia negara RI dapat diperoleh dengan mudah oleh singapura serta keamanan nasional (National security) akan kedaulatan kita pun terancam. Keamanan merupakan perisai bagi setiap bangsa atas ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam serta menyangkut kepada masyarakat yang menjadi penghuni suatu negara (Kolektif), seperti kata Barry Buzan dalam bukunya “People, state, and Fear: The Nation Security Problem in International Relation” yaitu ”The purpose of national security is to make state or at least sufficienly secure if we reject the absolute possibility“. Bahwa tujuan dari keamanan nasional (National Security) adalah untuk membuat negara aman atau setidaknya aman jika kita menolak untuk kemungkinan nyata.

Dari semua kerugian diatas, rupanya kebijakan Megawati untuk menjual PT. Indosat mengandung resiko yang sangat besar dan merugikan bagi kita walaupun ada sisi baiknya seperti paparan pada tulisan saya sebelumnya. Tenyata dalih Megawati tentang alasan kenapa ia menjual Indosat karena untuk menghindari monopoli pemerintah terhadap kepemilikan dominan pemerintah pada 2 perusahaan telekomunikasi tersebut sebelum privatisasi, bukannya untung malah “buntung” jika kita mengacu hanya pada kerugian yang diterima.

Namun bila kita bandingkan kerugian dengan keuntungan atas penjualan tersebut, kiranya kata untung atau “buntung” yang pantas untuk menggambarkan ini semua ????? dan wajarkah Megawati mendapatkan serangan dari lawan politiknya yang menurut banyak kalangan sebagai keteledoran masa lalunya itu pada saat menjelang Pilpres kali ini??

(Kwik Kian Gie dan Marwan Batubara tentang Penjualan Indosat)

Seperti kita ketahui, pada tahun 2002 aset penting negara, PT Indosat dijual oleh Presiden Megawati dengan harga USD 627 juta atau sekitar Rp 5,7 triliun (kurs pada saat itu USD 1 = Rp 8.940).

Dalam debat calon presiden (capres) ketiga pada tanggal 22 Juni 2014, capres Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa penjualan Indosat pada periode presiden Megawati itu dilakukan untuk kepentingan ekonomi Indonesia yang saat itu kondisinya masih belum membaik akibat dampak krisis 1998. Jawaban Jokowi tersebut atas pertanyaan yang dilontarkan capres Prabowo Subianto dalam debat bertema “Politik Internasional dan Ketahanan Nasional”. Awalnya, Prabowo merasa ‘terusik’ dengan pernyataan Jokowi yang terus bicara masalah drone sebagai salah satu alat pertahanan, padahal di sisi lain drone tersebut harus dikendalikan oleh satelit, faktanya penjualan satelit (Indosat) sebagai salah satu alat pertahanan di angkasa justru dilakukan di era Megawati yang notabene adalah ketua umum partai pengusung Jokowi.

Pada tanggal 30 Maret 2014, Megawati pernah menjelaskan melalui akun twitter@MegawatiSSP tentang keputusannya penjualan aset Indosat, sebagai berikut:

“Indosat diswastakan untuk menutupi kekurangan APBN, agar investor terpancing kembali ke Indonesia. Krisis sudah terlalu lama, sejak ’98 membebani ekonomi setiap keluarga. Tekad kabinet agar hutang LN tidak bertambah lagi. …
Keputusan yang sulit disaat yang sulit, tapi pemimpin harus berani ambil keputusan. Meski menuai kecaman dan hujatan dari dalam negeri. Ibarat seorang ibu yang merelakan perhiasan kesayangannya demi membeli beras untuk keluarga karena suami sudah lama menganggur. Ibarat seorang ibu, jual perhiasannya demi bayar uang sekolah atau menebus ijazah anaknya. …
Para ahli ekonomi tidak punya solusi yang lebih baik atau hanya bisa teriak dijalanan tanpa solusi. Semua hanya bisa bicara pesimis. Indosat, dll.. saat itu adalah solusi yang bagi negara yang sedang sakit parah. Karena saya yakin dalam 10 tahun harusnya kita dapat membeli kembali.”

Untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, TV One mengundang Kwik Kian Gie dan Marwan Batubara dalam wawancaranya pada 24 Juni 2014.Kwik Kian Gie adalah seorang ahli ekonomi dan politikus Indonesia. Beliau menjabat sebagai Menteri Koordinator Ekonomi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas era Presiden Megawati. Kwik merupakan fungsionaris PDI-Perjuangan.

Sedangkan Marwan Batubara adalah Pendiri Serikat Pekerja Indosat, kemudian mantan GM PT Indosat, beliau juga anggota DPD RI pada tahun 2004, dan kini Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS). Beliau bersama Serikat Pekerja Indosat dikenal gigih menolak divestasi Indosat. Beliau menyuarakan proses penjualan Indosat ke Singapore Technologies Telemedia (STT), anak perusahaan Temasek milik Pemerintah Singapura, penuh keganjilan melalui sebuah buku berjudul “Divestasi Indosat – Kebusukan Sebuah Rezim”[Download]. Anda bisa membaca usulan solusinya dalam buku tersebut.

Baiklah, mari simak wawancara TV One dalam video di bawah ini.

Transkrip wawancara di bawah ini hanya mengutip poin-poin pentingnya, bukan keseluruhan isi wawancara.

TVOne:
Benarkah penjualan Indosat karena saat itu sedang defisit ekonomi?

Kwik Kian Gie:
Menurut saya, salah jika alasan penjualan Indosat karena keadaan krisis keuangan, karena pada saat itu kita banyak mendapat bantuan dana dari lembaga keuangan dunia. Kalau BUMN mau dijual, ya, jangan industri strategis. Keadaan keuangan juga tidak separah sampai harus menjual Indosat. Masih ada BUMN lain yang bisa dijual.

TVOne:
Saat itu Pak Kwik ada di tim ekonomi pemerintahan Megawati, apa yang bapak usulkan pada Megawati ketika ada rencana itu?

Kwik Kian Gie:
Saat itu saya sudah mengingatkan bu Mega. Indosat adalah BUMN strategis, Indosat aset negara yang mempunyai nilai tinggi. Saya tidak membicarakan soal uangnya, tetapi soal vitalnya. Kalau dijual, maka semua pembicaraan rahasia negara dapat disadap. Melalui aset strategis itu pihak asing dapat melihat kekuatan Indonesia secara telanjang. Itu sama saja dengan menyerahkan apa yang menjadi kekuatan kita. Tapi, ibu Megawati saat itu malah bertanya “kamu tahu dari mana sementara kamu hanyalah ahli ekonomi”. Padahal, saya mendapatkan saran dari pakar satelit yang mantan Rektor Institut Teknologi Bandung, Iskandar Alisjahbana. Jadi, alasan krisis keuangan saat itu adalah tidak benar.

Kalau hanya soal butuh uang seharga Indosat, kira-kira Rp 5 Triliun, banyak yang bisa dan mau memberikan utang kepada Indonesia. Saya dulu memberitahu supaya itu jangan dijual. Tapi, saya tidak tahu masukan Menteri BUMN apa.

Marwan Batubara:
Saya sependapat dengan Pak Kwik. Kita waktu itu sebetulnya sudah recover dari krisis. Tidak benar jika penjualan Indosat waktu itu karena alasan kondisi negara tidak punya uang atau tengah mengalami dampak krisis keuangan. Sebab, Indosat dijual setelah Indonesia melewati fase krisis 1998. Keputusan menjual PT Indosat di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri adalah kesalahan besar dan fatal karena tidak menjadikan aspek strategis, pertahanan, dan keamanan, sebagai pertimbangan.

Apalagi masih ada sumber keuangan lain yang dapat dipakai, termasuk pinjaman dana dari IMF dan bank dunia. Banyak aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bisa dijual kalau hanya bicara uang Rp 5 triliun.

TVOne:
Apa dasarnya pemerintah saat itu menjual Indosat? Apakah betul penyebab dijualnya BUMN karena BUMN-nya sakit?

Kwik KG:
Saya membantah pernyataan bahwa BUMN pasti merugikan negara. BUMN pada saat itu tidak semua merugi. Kalau memang ada yang mau dijual, jangan industri strategis. Yang diperintahkan dijual saat itu adalah perusahaan bermasalah yang dibawah penguasaan BPPN. Sementara Indosat tidak termasuk perusahaan bermasalah dan waktu itu sangat banyak memberikan keuntungan kepada negara.

Marwan Batubara:
Penjualan Indosat merupakan desakan lembaga donor yang memberikan pinjaman kepada Indonesia saat krisis 1998. Penjualan Indosat bukan hanya penuh keganjilan, tapi juga melanggar undang-undang, merugikan negara, dan sarat dengan praktik korupsi. Saya menduga ada kepentingan asing yang bergabung dengan kepentingan para pemburu rente di balik penjualan Indosat. Yang namanya asing kalau tahu ini aset menguntungkan dan strategis, dia pasti akan berusaha menguasainya.

Pemerintah saat itu sebetulnya bisa saja menunda penjualan saham Indosat. Apalagi, ketika itu, Ketua MPR, Panglima TNI, serta Kepala Bappenas menolak rencana penjualan. Tapi, pemerintah bersikeras dengan alasan Indosat ada masalah keuangan. Itu merupakan kebohongan besar karena Indosat pada saat itu justru menjadi salah satu BUMN yang mencatatkan keuntungan terbesar, di samping juga sebagai salah satu pembayar pajak terbesar.

BUMN merugi adalah karena ulah penguasa saat itu, jadi bukan salah BUMN nya. Malahan sebaliknya, dengan penjualan Indosat saat itu dipergunakan oleh pejabatnya untuk korupsi. Lihat sajaescrow account-nya. Pembayarannya diberikan kepada pihak lain. Transaksinya ini juga sangat aneh, ada sekitar 23 Juta US Dollar yang tidak jelas pertanggung-jawabannya, dan jika kemudian Laksamana mengatakan “silahkan periksa”, ya tidak mungkin kita melakukan pemeriksaan ke Mauritius. Indosat dijual Megawati via broker di Mauritius, yang tidak dijangkau audit Badan Pemeriksa Keungan.

Jika sekarang ini ada orang PDIP yang bilang bahwa langkah menjual Indosat berpijak pada perintah Tap MPR Nomor 10/2001, itu adalah tindakan pembohongan publik. Sebab, ketentuan yang diatur dalam Tap MPR meminta agar dilakukan privatisasi. Sementara Indosat sudah dilakukan privatisasi sejak 1994.

TVOne:
Bagaimana kondisi Indosat sebelum dilepas dan setelah sekian persen sahamnya dipegang tangan asing?

Marwan Batubara:
Harga saham Indosat saat dilepas di bawah harga buku. Saya menduga ini merupakan permainan dari pihak-pihak tertentu di pemerintahan. Sahamnya digoreng dulu supaya rendah. Saat dilepas, harganya Rp 12.950 per saham, tapi perhitungan kami di Serikat Pekerja harganya mencapai Rp 18.000 per saham.

Ketika dipegang STT, keuangan Indosat malah berdarah-darah. Saya menduga hal itu disebabkan adanya praktiktransfer pricing dan hedging yang dilakukan dengan sesama anak perusahaan STT. Kami sudah lapor ke KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). KPPU sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan, tapi berhenti di tengah jalan.

Sejak dikuasai Temasek, pembayaran pajaknya juga semakin hancur. Dari sebelum dijual, 700 M. Kemudian jadi 600 M, kemudian menjadi 500 M.

Kendati demikian, ketika menjual sahamnya ke Qatar Telecom pada Juni 2006, STT berhasil mengeruk keuntungan hampir tiga kali lipat. Saat membeli 42% saham pada Desember 2002, dana yang dikeluarkan senilai Rp 5,6 triliun, tapi ketika menjual memperoleh sekitar Rp 16,7 triliun.

TVOne:
Apakah Indosat bisa kita beli kembali, seperti yang disampaikan Jokowi dalam debat capres?

Kwik Kian Gie:
Kalau mau buyback, ya harus lihat-lihat dulu. Jangan sampai nanti kita beli lagi dengan harga tinggi, karena kita tahu Singapura tidak akan menjual dengan harga murah.

Kita buat satelit baru saja yang lebih canggih, ketimbang beli kembali Indosat. Saya akan berhitung dan Jokowi juga silahkan berhitung untung ruginya melakukan buyback Indosat beberapa hari kedepan, nanti kita bandingkan. Saya kira STT tidak akan menjual dengan harga wajar, mereka tidak akan menghitung nilai pasar saja, tapi juga nilai geopolitik. Kemarin Jokowi ngomongin soal geopolitik, tetapi kenapa soal Indosat ini tidak dimasukkan?

Marwan Batubara:
Karena Indosat ini menyangkut hankam, dan potensi keuntungan juga sangat besar. Kalau harga wajar ya dibeli. Kalau tidak wajar, buat baru atau kembangkan saja Telkom atau Telkomsel. Tetapi sayangnya Telkomsel saat ini 30% sahamnya juga sudah dikuasai Temasek. Dan mereka tidak akan melepasnya dengan harga murah. Karena Telkomsel ini relatif lebih sehat, dibandingkan dengan Indosat yang banyak hutang.

Jadi, jawaban Jokowi atas pertanyaan Prabowo itu harus diluruskan. Ia jelas tidak memahami masalah penjualan Indosat di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Jokowi harus belajar sejarah. Kalau Jokowi membela penjualan tersebut, itu artinya ia tidak bisa bersikap mandiri, ia masih takut sama Megawati.

Memang betul, seorang pemimpin itu harus mampu mengambil langkah strategis, NAMUN tidak harus menjual aset yang sangat strategis.

Jokowi menyebut meskipun Indosat dijual, dalam klausul yang disepakati, pemerintah Indonesia mempunyai hak beli kembali (buyback). Hanya saja belum ada yang mau beli kembali, ia menyatakan kesiapannya untuk buybackIndosat.
Pertanyaannya sekarang, adakah hakbuyback Indosat dalam klausul sebagaimana yang disebut Jokowi?

FAKTAnya.. Indonesia ternyata tidak mempunyai hak sama sekali untuk membeli kembali 41,94 persen saham Indosat yang kini sudah dikuasai STT. Masalah buyback sama sekali tidak tercantum dalam perjanjian jual beli atau sales and purchase agreement (SPA). Hal tersebut diungkapkan oleh Menkominfo Sofyan Djalil usai rapat yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla soal RUU Aceh di Istana Wapres, Jakarta, pada 5 Januari 2006. Sebelumnya mantan Menneg BUMN Laksamana Sukardi pernah mengisyaratkan Indonesia bisa membeli kembali saham tersebut. [Detik]

Saat ini Pemerintah Indonesia memegang 14,29 persen saham Indosat, sedangkan mayoritasnya dikuasai Ooredoo Asia Pte Ltd (Qatar Telecom) sebanyak 65 persen. Sisanya sekitar 20,71 persen beredar di Bursa Efek Indonesia (BEI). [Okezone]

Dulu, pemerintah Indonesia berniat membeli kembali sahamnya di Indosat yang dilego ke STT pada Desember 2006 karena periode lock up selama dua tahun sudah selesai. Dengan selesainya periode lock up, maka STT bisa bebas menjual saham yang dibelinya tersebut. Namun ternyata STT secara tegas menyatakan tidak akan menjual sahamnya di perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia itu.

Nah loh … bagaimana ini? Seolah-olah kita ingin membeli kembali, ada hak untuk membeli kembali, nyatanya itu tidak ada. Semua tergantung apakah mereka mau menjual atau tidak. Apakah Jokowi berbohong atau memang tidak tahu permasalahan ini?

”Katakan yang haq walaupun pahit”

Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah

Bung Karno berjuang mendirikan RI, PDIP mengobral aset2 penting negeri ini. Selain kasus Indosat, pengkhianatan PDIP terhadap bangsa ini adalah kasus dijualnya tanker Pertamina, kerjasama gas Tangguh yang rugikan negara. Selain itu diampuninya debitor hitam, para pengemplang uang negara senilai Trilyunan rupiah. Pelaku utama saat Indosat diobral PDIP adalah Megawati sebagai Presiden melalui Laksamana Sukardi yang sedang menjabat Meneg BUMN.

Penjualan Indosat pada tahun 2002 itu tak beres dalam proses, dan buruk dari sisi dampak bagi negara & Indosat sendiri. Sejak 1996, Indosat adalah perusahaan (BUMN) yang menjadi pembayar pajak negara terbesar. Lalu awal 2000, Indosat yang leading di bisnis SLI, satelit & kabel bawah laut merintis pendirian bisnis seluler melalui Telkomsel. Di sisi lain, Telkom membidani Satelindo. Satelindo (sekarang Indosat) & Telkomsel adalah pioneer bisnis seluler hingga saat ini. Tak ada alasan Indosat dijual, apalagi ke pihak asing. Saat itu ada UU yang melarang cross-ownership di Industri Telekomunikasi.

Pada semester pertama pemerintahannya, Megawati sudah menjual 7 BUMN yang masih aktif mengisi celengan negara Rp 3,5 triliun per tahun. Yang dijual : Indosat, Kimia Farma, Indofarma, Indocement Tunggal Prakarsa, Tambang Batubara Bukit Asam, Angkasa Pura II, Wisma Nusantara. Kebijakan penjualan aset BUMN ke tangan asing tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Dalam penjualan Indosat, tidak semua anggota DPR setuju. Menurut pasal 23 UUD 1945 masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus mendapat persetujuan dari DPR.

Selain itu, Indosat memiliki 2 perusahaan di bawahnya yang melayani 4 juta pelanggan telpon seluler melalui Satelindo & PT IM3. Jadi jelas ketika Indosat diobral PDIP itu pengkhianatan utk rakyat, negara berikut kedaulatannya. Apalagi dijual ke Temasek Singapura. Keputusan Indosat diobral PDIP ke ST Telemedia telah melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha. (http://t.co/w9DMwWYZKs)

Di sisi lain, Singtel yang juga anak perusahaan Temasek menguasai 35% saham Telkomsel. Maka industri Telco sejak itu dikangkangi Singapura. Jadi itulah kerugian pertama dari peristiwa Indosat diobral PDIP, rugi kedaulatan. Perampokan aset terjadi di depan mata bangsa Indonesia.

Sejak itu, Indosat berstatus PMA (Penanaman Modal Asing), 6000 karyawannya seketika bekerja & tunduk untuk asing. Kerugian lain adalah keamanan informasi Indonesia disadap asing melalui satelit Palapa yang dimiliki Indosat. Roy Suryo menyebut bahwa sejak Indosat dibeli Singapura, saat itulah Indonesia disadap oleh asing. (http://t.co/Lr61TejRW8)

Selain itu, Indonesia juga rugi secara ekonomis. Dari 40% saham Singapura di Indosat + 35% saham di Telkomsel, trilyunan dividen masuk kesana. Setelah dijual ke ST Telemedia, anak perusahaan ‘siluman’ Temasek, Indosat berpindah lagi ke Qatar Telecom beberapa tahun lalu. Ketika dibeli dari Indonesia, Singapura keluarkan +/- Rp 5 Trilyun, lalu dijual ke Qatar Telecom pada 2008 senilai 16 Trilyun. Secara politis & finansial, Indonesia telah kehilangan kendali sepenuhnya atas Indosat.

Andai saja pemerintah sigap dalam merespons rancangan undang-undang (RUU) tentang bentuk-bentuk BUMN yang di antaranya mengatur soal privatisasi, mungkin PT Indosat tidak sampai lepas ke tangan asing. Kalau saja pemerintah tidak berusaha menunda-nunda pembahasan RUU itu bersama DPR, mungkin juga persoalan seputar privatisasi tidak menjadi kontroversial.

Menurut Wakil Ketua Pansus RUU BUMN Andi Najmi Fuaidi SH, ada kesan Laks (panggilan Menneg BUMN Laksamana Sukardi-Red) sengaja memperlambat pembahasan RUU ini. “Berkali-kali kami memanggil Laks, tapi tidak datang. Padahal, seharusnya kami akan membahasnya dalam rapat dengan Pansus kemarin,” katanya.

Sementara itu, lanjutnya, UU ini sangat dibutuhkan legislatif dan eksekutif sebagai payung hukum dalam melakukan privatisasi. “Karena pentingnya UU payung ini, maka pembahasannya harus dipercepat untuk menghindari privatisasi yang bisa merugikan negara,” katanya, semalam.

Apalagi Kementerian BUMN tahun ini telah merencanakan menjual lagi 30 BUMN dengan target penerimaan mencapai Rp 8 triliun. Sebenarnya, Dewan pun sudah menugaskan Komisi V DPR RI untuk membahas RUU ini sejak tiga bulan lalu. Namun dalam perkembangannya, proses ini tidak bisa berjalan lancar, karena ada indikasi ketidakseriusan Menneg BUMN Laksamana Sukardi.

Padahal, sejak ditugaskan Dewan, lanjutnya, Komisi V sudah langsung membentuk Pansus RUU BUMN. “Karena itu, sebaiknya Menneg BUMN menghentikan semua bentuk privatisasi sampai lahirnya UU ini. Sebab, kalau privatisasi dilakukan sebelum ada UU ini, hanya akan menguntungkan kepentingan pemerintah,” tuturnya.

Kontroversi

Selama ini, menurut anggota Komisi V DPR itu, payung hukum yang dipakai pemerintah dalam privatisasi berdasarkan mandat yang diberikan MPR.

Padahal, mandat ini pelaksanaannya sangat fleksibel, sehingga memperlancar privatisasi yang tidak menguntungkan semua pihak dan selalu memunculkan kontroversial.

Kemunculan kontroversi ini, kata dia, karena dua hal. Pertama, belum samanya persepsi semua pihak dalam melihat tujuan dari privatisasi. Kedua, belum adanya kata sepakat dalam menerjemahkan kriteria BUMN yang dapat diprivatisasi.

Kedua alasan itu, kata anggota FKB asal Kabupaten Brebes, menyebabkan kontroversi berkepanjangan dan tanpa ujung. Dari alasan pertama, melahirkan proses privatisasi yang seolah-olah hanya diperuntukkan bagi kepentingan pemerintah semata. Indikasinya, tampak dari aspek pemanfaatan hasilnya pada APBN.

Padahal, semestinya prosesnya juga harus mempertimbangkan kepentingan perusahaan yang diprivatisasi, dalam konteks meningkatkan kinerja dan nilai tambah BUMN tersebut. Langkah ini juga harus bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham BUMN.

Dalam alasan kedua, kata dia, sangat tampak dalam kasus Indosat. Pemerintah menganggap Indosat sebagai jenis usaha yang teknologinya cepat berubah. Karena itu, layak diprivatisasi, sementara pihak lain melihat perusahaan telekomunikasi ini adalah kategori usaha yang memiliki nilai strategis. Apalagi menyangkut hajat hidup banyak orang. Karena itu, tidak boleh diprivatisasi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

Kedua alasan itu, menurut dia, tidak mungkin dihindari selama belum ada payung hukum yang mengatur masalah privatisasi secara spesifik. “Inilah alasan yang menghendaki langkah ini dihentikan sementara sampai selesainya proses pembahasan RUU BUMN.”

Apabila pemerintah bersikukuh pada privatisasi tanpa mengakomodasi aspirasi mayoritas yang berkembang, maka tidak bisa disalahkan jika kemudian muncul isu pemerintah tidak bisa menghindari tekanan asing yang membiarkan privatisasi tanpa payung hukum.

94 BUMN

Sementara itu, Sekretaris Kementerian BUMN Barcelius Ruru mengatakan, rencana penjualan 30 BUMN tahun ini bertujuan untuk menutup APBN 2003. “Kami menargetkan penerimaan hasil penjualan Rp 8 triliun. Sedangkan pada akhir 2006, paling tidak 94 BUMN dapat diprivatisasi,” katanya ketika menutupjournalist workshop di Bogor, Minggu lalu.

Menurut Ruru, ke-30 BUMN yang akan dijual terbagi menjadi tiga kelompok atau kategori:

  • Pertama, empat BUMN yangcarry over 2001, yaitu Indofarma, Bank Mandiri, AP2, dan Kimia Farma.
  • Kedua, 16 BUMN yang carry over 2002, yaitu Indah Karya, Indra Karya, Virama Karya, Yodya Karya, Bina Karya, Kertas Padalarang, Kertas Basuki Rahmat, Kertas Blabak, Iglas, Cambrics Primisima, Atmindo, Rekayasa Industri, Intirup, DKB, JIHD, dan Indocement.
  • Ketiga, 10 BUNM yang memang ditargetkan dijual 2003, yaitu Adi Karya, Pembangunan Perumahan, Perusahaan Gas Negara, PT Asuransi Kredit Indonesia, Kawasan Berikat Nusantara, Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, PT Danareksa, dan Angkasa Pura I, dan PT BRI.

Dari 30 BUMN itu, kata Ruru, privatisasi atas 20 BUMN yang carry over 2001 dan 2002 sudah disetujui tim kebijakan privatisasi. Sedangkan untuk lainnya, Kementerian BUMN akan meminta persetujuan tim itu dan mengonsultasikan rencana ini dengan Komisi IX DPR. “Saya pikir privatisasi ini dapat meningkatkan kinerja BUMN yang bersangkutan,” ujarnya.

Contohnya, hasil penelitian terhadap 79 perusahaan yang telah diprivatisasi di 21 negara dalam kurun waktu 1980-1992. Perusahaan itu menunjukkan peningkatan kinerja, seperti profitabilitas meningkat 124%, efisiensi meningkat 25%, investasi meningkat 126%, hasil produksi meningkat 25%, jumlah tenaga kerja meningkat dua persen, rasio utang turun lima persen, dan rasio dividen meningkat 44%.

Buku Putih

Dalam kesempatan tersebut, Ruru membagikan buku putih yang dikeluarkan Kementerian BUMN tentang proses privatisasi Indosat. Buku tersebut menjelaskan proses penjualan saham pemerintah di PT Indosat secara kronologis, selain memberikan penjelasan sebagai jawaban atas munculnya berbagai isu miring seputar divestasi ini.

Isu yang coba dijawab antara lain mengenai adanya special purpose vehicle(SPV) oleh Singapore Telemedia Limited (STT) melalui Indonesia Communications Limited (ICL) dalam transaksi akuisisi Indosat. Menurut buku ini, penggunaan SPV dalam transaksi serupa bukan hal luar biasa.

Tujuannya adalah memisahkan suatu unit usaha dalam sebuah grup dalam hal pendanaan dan perencanaan pajaknya. Selain itu, penggunaan ICL sebagai kendaraan investasi oleh perusahaan Singapura itu telah diinformasikan pada penasihat keuangan dalam proses divestasi sejak dalam tahap penawaran awal.

Apalagi langkah sejenis, yakni menggunakan SPV yang berkedudukan di Mauritius, juga akan dilakukan para penawar lainnya. Dalam buku putih itu, Kementerian BUMN juga membantah adanya dana yang hilang atau tidak tercatat yang digunakan sebagai komisi pada pihak tertentu atas hasil penjualan saham negara.

Total hasil penjualan atas 41,94 persen saham itu 627,354 juta dolar AS. Tetapi yang disetor ke rekening pemerintah baru 583,414 juta dolar, setelah dikurangi biaya konsultan dan transaksi lainnya sebesar 18,94 juta dolar. Selisih 25 juta dolar lagi masih berada di rekening penampungan berdasarkan perjanjianescrow. Uang itu baru akan disetor ke rekening pemerintah setelah selesainya pengesahan perubahan anggaran Indosat.

Sunset Business

Berbicara masalah bisnis Indosat, Ruru mengatakan, hal itu merupakan sunset business. Artinya, sudah ketinggalan zaman, karena perkembangan teknologi informasi yang cepat seperti munculnya teknologi internet yang bisa mentransfer suara seperti telepon (VoIP), dan perubahan regulasi. “Sedangkan Indosat masih jualan pulsa. Teknologi sambungan langsung telepon internasional (SLI) sudah sekarat,” katanya.

Hal yang sama diucapkan pengamat ekonomi UI Faisal H Basri yang hadir dalam acara itu. “Kalau Indosat tidak dijual, pasti mati sendiri. Sebab, kita tidak mungkin bisa bersaing dengan para penyedia jasa komunikasi yang telah memiliki kemampuan teknis jauh lebih canggih,” katanya.

Karena itu, kata Faisal, Indosat ke depan akan lebih bertumpu pada bisnis seluler yang dipandang masih potensial. “Saya pikir, penjualan Indosat tidak akan berdampak pada keamanan, karena satu-satunya satelit yang dimiliki Indosat melalui Satelindo hanyalah Palapa C-2,” paparnya.

Dia menambahkan, satelit tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan maupun TNI dan Polri. “Satelit ini disewakan untuk kepentingan siaran televisi domestik dan regional. Ini benar-benar isu gombal,” katanya, seraya menambahkan, isu tersebut sengaja dikeluarkan pihak yang merasa rugi dan para politikus yang merasa tak kebagian rezeki.

Faisal juga membantah kekhawatiran adanya potensi monopoli pasar telekomunikasi oleh pelaku asing, dengan alasan bisnis ini merupakan industri yang sarat regulasi dan masih sangat terbukanya potensi pasar.

Mereka percaya pemilikan 67 persen saham oleh Temasek di Sing Tel yang menguasai STT, sekaligus memiliki 35 persen saham di Telkomsel, tidak akan berakibat pada monopoli pasar seluler di Indonesia

GURU Besar Ekonomi Universitas Indonesia Taufik Bahauddin mengingatkan masyarakat untuk cerdas dalam menggunakan hak suara pada 9 April nanti.

“Masyarakat jangan terbuai dengan janji – janji kampanye. Kita tetap harus ingat apa saja yang terjadi saat sebuah rezim partai berkuasa. Jangan jadi bangsa pelupa,“ ujarnya di Jakarta, kemarin.

Ia mencontohkan saat rezim PDIP berkuasa pada 2001-2004. Di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan yang mengundang kemarahan masyarakat saat itu. Misalnya, penjualan aset-aset negara ke pihak asing dan pengampunan terhadap koruptor yang menyalahgunakan fasilitas bantuan luiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Ada kekhawatiran hal itu bakal terulang jika PDIP kembali berkuasa. Kekhawatiran itu tetap ada meski presidennya bukan Megawati lagi. Apalagi kita tahu Jokowi (Joko Widodo, capres yang diusung PDIP) sangat manut terhadap Megawati,“ kata Taufik.

Di masa Megawati, lewat penerbitan surat keterangan lunas (SKL), penyidikan kasus korupsi BLBI dihentikan oleh Kejaksaan Agung.

“Ada lagi jual Indosat, jual kapal tanker VLCC Pertamina, jual gas murah ke China. Itu bisa saja terulang, bentuknya pun bisa lain lagi. Apalagi pengumuman capres Jokowi oleh PDIP dilakukan sehari setelah Megawati bertemu sejumlah pengusaha. Kekhawatiran ini beralasan,“ tegasnya.

Ia menambahkan, khusus masalah BLBI, terbukti SKL yang diterbitkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) hanyalah akal-akalan pengemplang BLBI untuk lepas dari jeratan hukum. “Parahnya lagi, saat aset para pengemplang itu dijual BPPN, aset itu dibeli kembali oleh para pengemplang itu lewat anak-anak perusahaannya,” terangnya sebagaimana dinukil Koran Media Indonesia, Rabu.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah juga mengingatkan masyarakat soal kebobrokan pemerintahan Megawati lewat akun Twitter miliknya.

Adapun ketujuh ocehannnya dengan hashtag #MelawanLupa, ia memaparkan kebijakan-kebijakan pemerintah saat dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri, mulai dari penjualan satelit ke Singapura melalui Indosat.

`Dulu kau jual satelit negara kami ke Singapura melalui jualan Indosat dengan murah.#MelawanLupa’, demikian Fahri memulai kicauannya.

Ia melanjutkan, Dulu kau jual aset-aset kami yang dikelola BPPN dengan murah (hanya 30% nilainya) ke asing#MelawanLupa’.

`Dulu kau jual kapal tanker VLCC milik Pertamina lalu Pertamina kau paksa sewa kapal VLCC dengan mahal#MelawanLupa’.

`Dulu kau jual gas Tangguh dengan murah (banting harga) ke China (hanya US$3 per mmbtu)#MelawanLupa’. `Sekarang, kau ngomong lagi soal nasionalisme, setelah kader-kader kau banyak yang korup#MelawanLupa’.

`Dan sekarang, untuk mengatrol suaramu yang terpuruk, kini kau umpankan si `Kotak2′ #MelawanLupa’. `Semoga saja, rakyat kini tak lagi terbuai oleh janji-janji manismu#MelawanLupa’.

`PDIP, termasuk Jokowi, harus bisa menjelaskan kebijakan itu sekarang. Sebab kalau memang itu benar, berarti akan terulang lagi. Kecuali diakui salah’,

soal janji Jokowi akan mengurus Jakarta selama 5 tahun penuh yang akhirnya tidak ditepati dengan majunya dia sebagai capres.

Belum lagi isu seputar kasus korupsi yang melibatkan orang di sekitar Jokowi yang membuat citra Jokowi yang bersih sedikit banyak tercoreng. Yang terbaru adalah hasil rilisan Indonesia Corruption Watch yang menemukan 19,4 persen Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak tepat sasaran.

ICW menyebut dari 405 ribu KJP yang disalurkan pada 2013, 78.570 di antaranya diberikan kepada penerima yang tidak sesuai Perda Nomor 27 Tahun 2013.

“Pemprov DKI belum memiliki desain yang jelas dalam Kartu Jakarta Pintar. Begitu juga dengan pengawasan, serta sosialisasi jumlah uang yang seharusnya diterima oleh penerima KJP,” kata peneliti Bidang Monitoring Pelayanan Publik ICW, Siti Juliantari, di Jakarta, Senin (31/3) kemarin.

ICW juga menemukan adanya pemotongan uang KJP oleh pihak sekolah dengan berbagai alasan seperti untuk uang les tambahan, uang olahraga, infak, buku paket, SPP, materai mengurus KJP dan LKS.

Sebelum itu, Jokowi juga diganggu isu korupsi pengadaan bus Transjakarta. Dalam kasus ini Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka. Kejagung menemukan dugaan penyalahgunaan pengadaan bus ini senilai Rp1 triliun dan peremajaan angkutan umum senilai Rp500 miliar oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun anggaran 2013.
Belum lagi ditambah isu yang ikut memojokkan PDIP seperti penjualan satelit Indosat ke Singapura di masa pemerintah Megawati. Demikian pula penjualan aset negara lainnya di BPPN dengan harga murah seperti kapal tanker Pertamina. Juga kasus penjualan harga gas tangguh ke Cina dengan harga murah hanya US$3 per mmbtu.

Belum lagi isu soal PDIP sebagai partai terkorup berdasarkan data yang dikeluarkan berdasarkan kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Isu terakhir ini, kata Hendri, bisa menimbulkan pertanyaan besar. “Oposisi saja korupsinya tertinggi, apalagi berkuasa?” katanya.

Nah, isu-isu negatif terkait Jokowi dan PDIP ini, kata Hendri, bisa semakin menurunkan angka elektabilitas riil Jokowi. Sayangnya, menanggapi isu-isu ini baik Jokowi dan PDIP juga tidak menjawabnya dengan strategi komunikasi yang baik. Jokowi sendiri setiap ditanya menyangkut masalah ini selalu menjawab “ndak mikir”. Sementara PDIP malah melawan isu-isu negatif ini dengan “memojokkan” pihak lain.

Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Puan Maharani dalam kampanye di NTT misalnya, malah bilang jika suara PDIP tidak mencapai 20 persen pada pileg 9 April besok, artinya ada kecurangan dari lawan politik. Pernyataan ini, kata Hendri, menyiratkan PDIP sendiri tak yakin punya elektabilitas sebesar itu meski ada Jokowi. “Di sisi lain pernyataan itu sama saja dengan meragukan integritas KPU

  1. Dulu kau jual satelit negara kami ke Singapura melalui jualan Indosat dengan murah.#MelawanLupa
  2. Dulu kau jual aset-aset kami yang dikelola BPPN dengan murah (hanya 30 persen nilainya) ke asing.#MelawanLupa
  3. Dulu kau jual kapal tanker VLCC milik Pertamina lalu Pertamina kau paksa sewa kapal VLCC dengan mahal. #MelawanLupa
  4. Dulu kau jual gas Tangguh dengan murah (banting harga) ke China (hanya $3 per mmbtu). #MelawanLupa
  5. Sekarang, kau ngomong lagi soal nasionalisme, setelah kader-kader kau banyak yang korup.#MelawanLupa
  6. Dan sekarang, untuk mengkatrol suaramu yang terpuruk, kini kau umpankan si “Kotak2″. #MelawanLupa
  7. Semoga saja, rakyat kini tak lagi terbuai oleh janji-janji manis-mu…#MelawanLupa
  8. Dulu kau jual satelit negara kami ke Singapura melalui jualan Indosat dengan murah, sehingga kita dimata-matai negara tetangga, Sudah Lupa ?
  9. Dulu kau jual aset-aset kami yang dikelola BPPN dengan murah (hanya 30 persen nilainya) ke asing, dapat komisi berapa kau, Sudah Lupa ?
  10. Dulu kau jual kapal tanker VLCC milik Pertamina lalu Pertamina kau paksa sewa kapal VLCC dengan mahal, untuk berapa kau dan rugi berapa kami, Sudah Lupa ?
  11. Dulu kau jual gas Tangguh dengan murah (banting harga) ke China (hanya 3 dolar AS per mmbtu),lalu sekarang kau teriak-teriak selamatkan Migas, Sudah Lupa ?
  12. Dulu kau buat UU Outsourching yg merugikan kaum buruh wong cilik, sekarang kau koar-koar atas nama buruh dan wong cilik, Sudah Lupa ?
  13. Dulu kau berikan SP3 dan SKL untuk bandit2 BLBI pencuri uang rakyat, Sudah Lupa ?
  14. Sekarang, kau ngomong lagi soal nasionalisme, setelah kader-kader kau banyak yang korup, Sudah Lupa ?
  15. Dan sekarang, untuk mengkatrol suaramu yang terpuruk, kini kau umpankan si “Kotak2″ Pura2 Lupa ?
  16. Dulu kau berhutang triliunan rupiah hanya utk menyelamatkan bandit2, sekarang kau juga didukung bandit2 utk naekkan bonekamu, sudah lupa ?
  17. Dulu kau bilang kau dikhianati SBY, skrg kau khianati Prabowo, sudah lupa ?
  18. Dulu kau ngambek krn tdk menang lawan SBY, skrg kau jumawa dan. sombong meski belum menang, lupa juga ?
  19. Dulu kau lupakan korban 27 juli yang tidak lain kader-kader mu, setelah itu kau berkoalisi bersama orang yang menjadi salah satu aktornya dan kini kau ungkit-ungkit lagi dosa orang tersebut, lupa ?
    1. Polemik divestasi (pelepasan saham) Indosat sebesar 41,94% yang dimiliki pemerintah kepada bidder (penawar) pemenang yakni Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (STT) terus berlanjut. Somasi (peringatan) Meneg BUMN Laksamana Sukardi kepada Amin Rais agar meminta maaf di media cetak nasional dalam waktu 3 kali 24 jam atau membuktikan ucapannya atas pernyataannya di majalah Forum Keadilan tentang “ada seorang menteri di kabinet Gotong Royong yang sangat berbahaya yang dicurigai sebagai agen asing”, jika tidak Laksamana akan mengajukan upaya hukum. Upaya Laksamana mensomasi Amin Rais ditanggapi oleh Amin Rais agar Laksamana meminta maaf kepada bangsa Indonesia atas tindakannya menjual aset negara terutama Indosat.
    2. Di sisi lain karyawan Indosat yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) Indosat melakukan aksi mogok yang dilakukan pada Jum’at (27/12) sebagai tekanan kepada pemerintah agar membatalkan privatisasi (penjualan aset negara) Indosat yang bertepatan dengan RUPS Indosat. Perkembangan terakhir sebagaimana disiarkan MetroTV (29/12) mantan presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menuduh adanya komisi 7 persen atau sekitar 39 juta dolar (setara dengan Rp 351 miliar dengan kurs Rp 9.000,-/dollar) dari total nilai penjualan yang masuk ke kas PDI-Perjuangan untuk pemenangan pemilu pada tahun 2004.
    3. Pemerintah sendiri tetap bersikeras atas privatisasi Indosat dan menolak tuduhan proses divestasi tidak berjalan dengan transparan.
    4. Divestasi Indosat Sangat Merugikan Negara dan Rakyat
    5. Alasan utama pemerintah melakukan divestasi Indosat adalah untuk menutupi kebutuhan APBN 2002 yang mengalami defisit. Namun alasan ini oleh ekonom Drajat H Wibowo tidak tepat karena pemerintah telah berhasil menutupi defisit APBN 2002 dari sumber-sumber penerimaan negara yang lain. Dampak divestasi Indosat ini sangat buruk bagi negara dan rakyat Indonesia baik dari sisi materi, kedaulatan, dan kemandirian. Dari sisi materi negara mengalami kerugian yang sangat besar. Dengan hasil divestasi Indosat, pemerintah mendapatkan pemasukan senilai Rp 5,62 trilyun atau setara dengan 624 juta dollar AS dengan kurs Rp 9000,-/dollar. Namun, Sekjen Serikat Pekerja (SP) Indosat Tris Budi Suroso mensinyalir negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 1,8 trilyun.
    6. Indosat merupakan BUMN yang memiliki anak perusahaan Satelindo, IM3, Lintasarta dan MGTI. Indosat pada bulan Juni 2002 membeli 25% saham Satelindo dari De Te Asia sebesar 350 juta dolar AS (sekitar Rp 3,25 trilyun) sehingga kepemilikan Indosat di Satelindo genap 100%. Artinya untuk nilai Satelindo saja ditaksir sekitar 1,3 miliar dolar AS (Rp 11,7 trilyun) sehingga jika 41,94% saham satelindo dijual dengan harga yang sama, maka nilainya mencapai 545 juta dollar AS. Pemerintah dengan menjual 41,94% saham Indosat mendapatkan pemasukan sebesar 624 juta dolar AS, tetapi STT mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena mendapatkan hak suara yang besar di Indosat sekaligus memiliki anak perusahaan Indosat. Kini status Indosat bukan lagi BUMN tetapi perusahaan penanaman modal asing.
    7. Perlu diketahui selain dipegang STT, 8% saham Indosat dipegang investor BEJ, 35% dipegang investor di bursa saham Amerika, dan sisanya 15% dipegang pemerintah.
    8. Dijualnya Indosat menyebabkan pemerintah kehilangan sumber pemasukan dari dividen dan pajak. Indosat sendiri memberikan sumbangan bagi negara sebesar Rp 1,405 trilyun pada tahun 2001. Otomatis dengan semakin kecilnya kepemilikan pemerintah (15%) di Indosat, maka potensi pendapatan pemerintah dari Indosat semakin kecil. Adapun pajak dari kepemilikan STT di Indosat tidak dapat dikenakan, karena STT berkonspirasi dengan pemerintah membeli saham Indosat atas nama Indonesia Communications Limited (ICL) sebuah perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di negara Mauritius (negara yang tidak mengenakan pajak) yang merupakan surga bagi perusahaan multinasional untuk menghindar dari pajak. Jadi 41,94% saham Indosat dimiliki ICL yang menjadi anak perusahaan STT. Dengan berpusat di Mauritius, ICL dapat menghindar dari ketentuan pajak sehingga STT mendapatkan keuntungan yang besar.
    9. Dalam hal kedaulatan dan kemandirian, privatisasi Indosat semakin menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak mandiri, lemah, dan mudah diintervensi. Indosat sebagai industri yang sangat strategis yang sangat penting bagi negara dan masyarakat yang menguasai sistem telekomunikasi di Indonesia termasuk satelit Palapa kini jatuh ke pangkuan asing. Dengan jatuhnya sebagian kepemilikan Indosat ke STT maka Indosat berada di bawah kontrol pemerintah Singapura, karena STT merupakan anak perusahaan BUMN Singapura di bidang telekomunikasi yaitu Singapore Technology Private Ltd (STP), sedangkan STP berada di bawah perusahaan induk BUMN Singapura Tamasek.
    10. Dalam bisnis seluler, pemerintah Singapura mengokohkan dominasinya di Indonesia. Anak perusahaan Indosat yakni Satelindo dan IM3 menguasai 30% pasar seluler Indonesia. Tamasek melalui anak perusahaannya yang lain, Singtel memiliki 35% saham Telkomsel sedangkan Telkomsel sendiri menguasai 50% pasar seluler di Indonesia. Dengan demikian privatisasi Indosat justru menyebabkan terjadinya monopoli oleh pemerintah Singapura terhadap bisnis seluler Indonesia.
    11. Seperti kita ketahui Singapura merupakan negara satelit Amerika di kawasan Asia Tenggara sekaligus agen Yahudi sehingga tidak heran Singapura mendapatkan julukan Israelnya Asia Tenggara. Sikap Singapura yang pro Amerika dan Yahudi serta anti Islam ini tercermin antara lain tuduhan Menteri Senior Lee Kuan Yew bahwa Indonesia merupakan sarang teroris dan kelompok-kelompok Islam (gerakan Islam) sangat membahayakan kepentingan Singapura. Dengan penguasaan pemerintah Singapura atas sistem telekomunikasi Indonesia termasuk satelit Palapa yang dulu dibangga-banggakan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki satelit menyebabkan mudahnya melacak berbagai informasi Indonesia terutama dengan kegiatan-kegiatan umat Islam, serta militer dan intelejen. Di Singapura sendiri, setiap e-mail yang masuk ataupun ke luar dari Singapura dapat dibaca pemerintah. Apalagi dengan akses yang mereka miliki di Indonesia.
    12. Omong Kosong Privatisasi
    13. Banyak pakar dan kalangan intelektual serta pejabat pemerintah mengingatkan pentingnya privatisasi, karena privatisasi bertujuan untuk menciptakan good coorporate and governance (perusahaan yang baik dan bersih), mengikis KKN, menciptakan efisiensi dan efektivitas serta menghapus monopoli. Semua alasan tersebut hanyalah omong kosong.
    14. Kenyataan menunjukkan, sebagian besar BUMN yang diprivatisasi justru BUMN yang sehat, efisien yang menghasilkan keuntungan, yang memiliki kedudukan, fungsi yang penting dan jaringan yang luas dan mengakar di masyarakat seperti Indosat, Telkom, Indofarma. BUMN yang diprivatisasi justru dijual kepada perusahaan multinasional (MNC) sehingga mereka memonopoli industri yang mereka beli di dalam negeri. Akibat privatisasi justru tingkat harga dari produk yang dijual menjadi lebih mahal dan memberatkan masyarakat. Privatisasi bersifat mengabaikan kepentingan rakyat.
    15. Jadi privatisasi hanyalah kedok kapitalis dalam menancapkan hegemoninya di dunia. Privatisasi yang dikomandoi oleh Amerika Serikat, IMF, Bank Dunia, ADB dan dipaksakan terhadap negara-negara berkembang tidak lain hanyalah untuk kepentingan para investor dan negara-negara maju sehingga privatisasi merupakan neo imperialisme (penjajahan gaya baru) dengan bahasa yang lebih halus.
    16. Privatisasi Merupakan Perampokan terhadap Harta Rakyat
    17. Privatisasi apapun bentuk dan alasannya tidak dapat dibenarkan. Dalam HR Ahmad, Nabi SAW bersabda, “kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu: air, padang rumput dan api.” Maksudnya sesuatu apakah berupa barang atau jasa, jika menguasai hajat hidup orang banyak maka barang dan jasa tersebut merupakan milik rakyat atau tergolong dalam kepemilikan umum. Pengelolaan atas hal yang demikian dibebankan kepada negara dan negara tidak boleh menjualnya kepada pihak swasta apalagi asing.
    18. Kasus privatisasi di Indonesia selain yang dijual termasuk dalam milik rakyat, BUMN-BUMN yang dijual tersebut dibangun dengan modal dari rakyat yang dipungut pemerintah melalui pajak. Jadi BUMN-BUMN tersebut dihidupi dari cucuran keringat dan air mata rakyat Indonesia. Sekarang BUMN-BUMN seperti Indosat dijual dengan mengambil hak rakyat, tanpa seijin rakyat, dijual dengan harga obral, dijual kepada asing, dijual kepada negara yang memusuhi umat Islam Indonesia. Apakah ini bukan perampokan terhadap harta rakyat? Bukankah negara dibutuhkan untuk melindungi dan menjaga kemaslahatan rakyatnya? Apa gunanya negara jika pemerintah malah membukakan pintu bagi para perampok untuk merampok harta rakyat?
    19. Tanggung Jawab Pemerintah
    20. Sudah sepantasnya negara melindungi, menjaga kemaslahatan dan kepentingan rakyatnya. Bukan sebaliknya mengobral harta rakyat untuk kepentingan penguasa dan asing, menggadaikan kedaulatan negara ini kepada asing, bahkan menangkapi aktivis-aktivis Islam yang ingin menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan atas pesanan luar negeri.
    21. Ingatlah bahwa “seorang penguasa adalah pemimpin rakyatnya dan ia bertanggungjawab terhadap rakyatnya (HR Ibnu Umar ra)”. Nabi bersabda “seorang imam itu merupakan pelindung”¦ Sekiranya dia menyuruh bertaqwa kepada Allah dan berlaku adil maka dia mendapat pahala, akan tetapi sekiranya dia menyuruh selain demikian itu, pasti dia akan menerima akibatnya (HR Abu Hurairah ra)”.
    22. Pemerintah hendaknya membatalkan privatisasi yang telah terjadi, mengganti segala kerugian yang dialami masyarakat akibat adanya privatisasi. Dan untuk bangkit dari krisis secara total pemerintah harus berusaha menerapkan sistem ekonomi alternatif yang berlandaskan ideologis bukan dengan cara tambal sulam seperti privatisasi.

Referensi

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s