Tentang Razia Atribut Natal

img_20161219_055904

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian meminta jajarannya menindak tegas organisasi kemasyarakatan yang menggelarsweeping atau razia atribut Natal dengan kekerasan.

Munculnya sweeping ini berawal dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang penggunaan atribut Natal bagi umat beragama lain. Fatwa ini, menurut Tito, yang menjadi rujukan beberapa ormas untuk melakukan razia atribut Natal ke mal atau pertokoan.

“Saya sudah perintahkan pada jajaran kalau ada ormas yang sweeping dengan cara anarkis, tangkap dan proses karena itu pelanggaran hukum,” ujar Tito ditemui di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (19/12/2016).

Tito mengatakan razia yang dilakukan secara ramai dan bergerombol di pusat perbelanjaan ini menimbulkan rasa takut di masyarakat. Menurutnya, jika MUI ingin mengeluarkan imbauan mestinya dapat dilakukan dengan sosialisasi melalui cabang MUI di sejumlah daerah.

“Saya nanti akan koordinasi dengan MUI supaya dalam mengeluarkan fatwa mempertimbangkan juga toleransi kebhinekaan Indonesia,” katanya.

Tito juga mengimbau pada ormas agar memaknai bahwa fatwa MUI bukan hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap agar ormas dapat melakukan sosialisasi dengan cara yang lebih baik dan tidak membuat takut masyarakat.

“Kalau ada pelanggaran hukum, pengancaman, mengambil atribut, sampai penganiayaan yang dilakukan ormas, tangkap! Itu namanya kekerasan. Kita tidak boleh kalah, masyarakat harus dilindungi,” tegasnya.

Panglima Laskar Front Pembela Islam (FPI) Maman Suryadi menyatakan pihaknya tidak melakukan sweeping. “Kami hanya mengimbau kepada teman-teman karyawan yang beragama Islam untuk tidak memakai atribut terkait perayaan Natal,” kata Maman saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (19/12/2016).

Pernyataan Maman tersebut dibenarkan oleh pihak kepolisian di Surabaya bahwa kegiatan atau aksi FPI DPD Jatim ke mal dan pusat perbelanjaan di Surabaya adalah sosialisasi fatwa MUI, bukan sweeping.

Kapolrestabes Surabaya Komisaris Besar Muhammad Iqbal mengatakan, dalam kegiatan sosialisasi tersebut, perwakilan ormas bertemu dengan pengelola mal untuk menjelaskan keberadaan fatwa MUI soal atribut Natal.

Iqbal membantah tudingan bahwa polisi memberikan pengawalan pada kegiatan FPI itu. “Polisi memberikan pengamanan dalam kegiatan masyarakat,” kata Iqbal

Fatwa MUI Sudah Tepat, MUI Memelihara Keyakinan Umat

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nasir menilai fatwa terkait larangan penggunaan atribut natal bagi seorang Muslim, merupakan tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjaga umat Islam di Indonesia. Apa yang dilakukan MUI tersebut sudah sesuai dengan tugas MUI, terlepas pro dan kontra di tengah masyarakat.

“Menyoroti soal implementasi fatwa MUI tentang penggunaan atribut Natal. MUI telah menjalankan tugas utamanya dalam memelihara dan membina keyakinan dan praktik keagamaan umat Islam,” kata Haedar seperti dilansir mediaRepublika, Rabu (21/11).

Dengan demikian, ia menilai apa yang dilakukan MUI sebagai penjaga dan pengayom umat Islam sudah tepat. Sebab hukum agama tidak bisa dipisahkan dari denyut nadi bangsa dan negara Indonesia. Agama menjadi hukum yang hidup di tubuh bangsa Indonesia lebih dari hukum positif.

“Indonesia yang berdasar Pancasila dan mayoritas umat Islam juga tidak boleh abai terhadap hukum Islam,” terangnya. Untuk itu, ia menegaskan, fatwa MUI tersebut juga harus dalam posisi yang penting melebihi hukum positif yang warisan Belanda itu.

Haedar juga kritik Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian yang mengatakan fatwa MUI bukan hukum positif. Menurutnya, di sinilah Kapolri dan pemerintah harus memposisikan fatwa MUI sebagai hal sangat penting dan tidak dipertentangkan dengan hukum positif.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin menyayangkan sikap Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang menegur keras Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Umar Surya Fana. Kapolri menegur Kapolres Bekasi yang sebelumnya minta pengusaha agar tidak memaksakan pengenaan atribut keagamaan kepada pegawai beragama Islam.

Surat imbauan Kapolres Bekasi itu merujuk pada fatwa MUI Nomor 56 tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan nonmuslim.

“Kami sangat menyayangkan sikap itu. Seharusnya pihak Kapolri membantu apa yang telah dilakukan MUI untuk memberikan perlindungan dengan mencegah pemaksaan atribut (natal) itu,” terang Kyai Ma’ruf dalam penjelasannya kepada wartawan hari ini di kantor MUI Pusat, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat.

Kyai Ma’ruf juga mengoreksi pernyataan Kapolri Tito Karnavian yang menyatakan bahwa fatwa MUI bukan hukum positif. “Fatwa itu memang bukan hukum positif, tapi bisa jadi dasar untuk regulasi atau aturan formal,” terang Kiyai Ma’ruf.

Kyai Ma’ruf yang juga Rais Aam PBNU ini menjelaskan contoh dalam ekonomi syariah, fatwa MUI dijadikan regulasi. Regulasi ini kemudian disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Keuangan dan Bank Indonesia. “Jangan dikatakan bahwa fatwa bukan hukum positif kemudian diabaikan,” tegas Ma’ruf.

Fatwa MUI tentang larangan penggunaan atribut keagamaan non Muslim ini, ditujukan untuk kaum Muslim sendiri. “Karena itu MUI menghimbau para pengusaha agar tidak memaksaan penggunaan atribut keagamaan non Muslim (atribut natal) kepada karyawan Muslim,” terang Kyai Ma’ruf dengan sungguh-sungguh.

Kyai Ma’ruf mengakui bahwa fatwa ini baru dikeluarkan sekarang, karena banyaknya pengaduan ke MUI. “Saking banyaknya pengaduan yang masuk, MUI tidak bisa menghitung,” terangnya. Dulu MUI hanya mengeluarkan himbauan terkait masalah ini, dan kini dianggap waktu yang tepat untuk mengeluarkan fatwa.

MUI juga mengharapkan masyarakat segera mengadu ke MUI setempat, MUI kabupaten/Kota bila ada masalah-masalah menyangkut pemaksaan atribut natal ini. Kiyai Makruf mengharap agar polisi membantu penerapan fatwa ini, sehingga tidak terjadi konflik di masyarakat. “Eksekusi fatwa ini harusnya penegak hukum, bukan masyarakat. Masyarakat hanya membantu edukasi atau sosialisasi saja,” terangnya.

Fatwa MUI ini dibuat dalam kerangka penghormatan terhadap prinsip kebhinekaan. Yakni faktor penting dalam prinsip kebhinekaan adalah adanya saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain.

img_20161219_060636

Pemuda Muhammadiyah Desak Presiden Pecat Kapolri dan Wiranto

Pernyataan Kapolri Bapak Jenderal Tito Karnavian bahwa Fatwa MUI bukanlah hukum positif telah memancing keresahan baru di masyarakat. Padahal Fatwa MUI No 56 tahun 2016 tertanggal 14 Desember 2016 tentang hukum menggunakan atribut non-Muslim bagi umat Islam adalah murni fatwa keagamaan untuk melindungi akidah ummat.

“Fatwa MUI itu justru harus dilihat sebagai alat perekat toleransi, agar tak ada pimpinan perusahaan yang semena-mena memaksa karyawannya yang muslim memakai atribut natal. Karena bagi ummat Islam hal itu bertentangan dengan keyakinannya”, ujar Pedri Kasman, Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah.

Polri harus mencegah tindakan intoleran itu untuk menjaga persatuan bangsa. Maka keluarnya fatwa MUI justru membuat POLRI punya pegangan untuk mengontrol pimpinan perusahaan yang berbuat intoleran tersebut.

“Sikap Kapolri ini makin memancing amarah umat Islam yang sedang berjuang menuntut keadilan dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Kasus ini sudah menyulut keresahan dengan eskalasi massa yang sangat tinggi, bahkan aksi 212 bisa disebut sebagai aksi massa terbesar sepanjang sejarah Indonesia”, tambahnya.

Aksi damai ini banyak dipicu oleh sikap dan pernyataan-pernyataan Kapolri yang dalam pandangan Ummat Islam terkesan membela Ahok. Misalnya sikap polri yang tidak mau menahan Ahok setelah ditetapkan sebagai tersangka. Padahal selama ini semua tersangka penistaan agama langsung ditahan. Lalu ada pernyataan Kapolri bahwa Ahok tidak ditahan karena ada perbedaan pendapat (dissenting opinion) di kalangan penyidik, padahal dissenting opinion itu hanya ada di pengadilan. Di tingkat penyelidikan dan penyidikan tak ada, begitu ditetapkan tersangka selesai.

Begitu juga dengan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Bapak Jenderal Wiranto yang meminta agar MUI melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Menteri Agama dalam setiap menetapkan fatwa. Pernyataan ini adalah bentuk intervensi pemerintah terhadap MUI dalam menetapkan fatwa. Sekaligus juga bentuk pengkebirian terhadap hak berekspresi dan menyatakan pendapat yang dijamin undang-undang. Sebagai Menko Polhukam semestinya Pak Wiranto memanggil pihak terkait untuk mengkoordinasikan supaya perayaan natal Ummat Nasrani tahun ini berjalan lancar dan tidak mengganggu toleransi antar ummat beragama.

MUI adalah ormas yang keberadaannya dijamin oleh konstitusi. Fatwa MUI adalah bentuk perlindungan dan pengayoman Ulama terhadap umat Islam agar tak tergelincir dalam penyimpangan dan penyesatan. Karenanya pemerintah dan penegak hukum harus menghormati fatwa-fatwa MUI. Selama ini justru pemerintah dan penegak hukum selalu meminta fatwa MUI dalam banyak kasus. Bahkan pada kasus Ahok, laporan pertama masyarakat ditolak oleh Bareskrim Polri dengan alasan belum ada Fatwa MUI.

Sikap dan tindakan Pak Wiranto dan Pak Tito ini kami nilai secara tidak langsung menggiring persepsi publik bahwa Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak berpihak pada ummat Islam. Pak Wiranto dan Pak Tito seolah telah mempertontonkan rezim ini adalah era diktator. Pada akhirnya akumulasi ketidakpuasan ummat itu akan semakin menggumpal dan membahayakan kesatuan bangsa ini.

Kami meminta Bapak Presiden Jokowi memecat Pak Wiranto sebagai Menkopolhukam dan Pak Tito sebagai Kapolri. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban moril pemerintah pada Umat Islam yang sangat cinta akan bangsa yang besar ini”, jelas Pedri.

Peranan Polri Sikapi Fatwa MUI Tentang Hukum Penggunaan Atribut Keagamaan Non-Muslim

Kepolisian RI dalam menjalankan tugas pokoknya telah ditentukan secara jelas dan limitatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembinaan kepada masyarakat adalah salah satu bidang yang sangat penting dalam mewujudkan Kamtibmas. Bahkan dalam hal-hal tertentu pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi). Terkait erat dengan bidang Kamtibmas adalah perihal hak-hak dan kewajiban asasi keagamaan yang harus dihormati oleh seluruh warga negara Indonesia.

Penghormatan terhadap keyakinan dalam semua aspeknya telah ada lembaga keagamaan sebagai mitra pemerintah dalam rangka implementasi Pasal 29 UUD 1945, salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kita ketahui, bahwa MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim. Sejatinya, Fatwa ini bersifat rekomendasi yang ditujukan bukan hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada seluruh masyarakat untuk menghormati wujud toleransi dan jaminan perlindungan hak-hak asasi keagamaan sebagaimana telah diatur dalam konstitusi.

Indonesia bukanlah menganut paradigma sekularistik, yang memisahkan negara dengan agama secara absolut, bukan pula sebaliknya, paradigma integralistik. Indonesia secara sah menerima paradigma simbiotik, yang menempatkan keduanya dalam posisi yang sama, tidak saling menegasikan, namun saling berkaitan dan membutuhkan. Dengan demikian, keberadaan Fatwa Nomor 56 Tahun 2016 harus ditafsirkan sebagai suatu kebutuhan dan oleh karenanya sangat strategis dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas yang dijalankan oleh Polri.

Harus diakui, bahwa Fatwa MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi addresatnya untuk mematuhi ketentuan Fatwa tersebut. Namun di sisi lain, melalui pola-pola tertentu, materi muatan yang terkandung dalam Fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan menjadi dasar bagi penerapan operasional pemeliharaan Kamtibmas.

Satu hal yang harus menjadi perhatian pemerintah termasuk Polri, yakni sebuah Fatwa yang dikeluarkannya dipandang sebagai pendapat hukum yang berdasarkan pertimbangan (considered legal opinion), yang tentunya sangat terkait dengan kepentingan tertentu yang menjadi dasar keluarnya suatu Fatwa.

Dalam menerbitkan suatu Fatwa, MUI tidak memerlukan kekuasaan hukum (authority / legalized power) yang diberikan negara, oleh karena itu kekuatan mengikat (binding force) suatu fatwa tidak ditentukan oleh sejauhmana Fatwa dikeluarkan atas penugasan yang diberikan negara, melainkan bagaimana repons masyarakat terhadap Fatwa tersebut.

Dalam sudut pandang hukum, kita mengenal sumber hukum formil yang menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati, yakni hukum tidak tertulis (custom) yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh rakyat, karena mereka yakin bahwa aturan itu berlaku sebagai hukum. Termasuk dalam cakupan ini adalah hukum agama (baca: Islam), salah satunya adalah Fatwa MUI. Bahkan dalam bidang tertentu, hukum Islam telah menjadi bagian dari sumber hukum materiil – determinan materiil membentuk hukum – dapat ditemui dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bernuansa syariah. Ditinjau secara kelimuan, hal ini mempertegas bahwa adanya pengakuan ilmu pengetahuan hukum terhadap agama sebagai salah satu sumber hukum.

Oleh karena itu, hadirnya Surat Himbauan dari Restro Bekasi Kota bernomor: 4240/XII/2016 tertanggal 15 Desember 2016, ditandatangani Kapolres Kombes Umar Surya Fana, SH, SIK, MH, dengan menjadikan Fatwa MUI Nomor 56/2016 sebagai rujukan – bukan konsideran – adalah sah, baik secara yuridis maupun akademis. Adalah sangat berlebihan dan prematur jika dikatakan Surat Himbauan tersebut bersifat inkonstitusional, tidak proporsional dan menjunjukkan ketidakprofesionalan. Justru dengan adanya Surat Himbauan itu, yang bersangkutan mengupayakan terwujudnya Kamtibmas yang kondusif.

Bahkan dalam acara rapat koordinasi antara pihak Polda Metro Jaya dengan Majelis Ulama Indonesia, Pemprov DKI, dan sejumlah Ormas Keagamaan, tanggal 16 Desember 2017 yang lalu telah tercapai kesepakatan, antara lain disebutkan adanya keterlibatan pihak Polri, Pemda, MUI, atau lembaga-lembaga yang lain untuk mensosialisasikan maksud dari Fatwa tersebut dalam hal memberikan pemahaman kepada para pengelola mall, hotel, usaha hiburan, tempat rekreasi, restoran dan perusahaan agar tidak memaksakan karyawan atau karyawati yang muslim untuk menggunakan atribut non-muslim. Dinilah letak keterpaduan antara pihak-pihak terkait untuk kepentingan pemeliharaan Kamtibmas.

Menjadi jelas kiranya, peran Polri dalam ranah tata laku hubungan keagamaan sangat diperlukan, untuk memastikan adanya jaminan perlindungan hak-hak keagamaan seseorang secara konsisten tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Adapun rekomendasi MUI bukanlah merupakan tekanan, namun sebatas penegasan atas alas hak konsitusi. MUI tidak bermaksud memposisikan diri dominan dan ‘menang sendiri’, tuduhan ini sangat tidak berdasar. MUI bertekad untuk selalu istiqamah menjaga kerukunan umat beragama dalam bingkai komitmen kebangsaan (ukhuwah wathaniyah). Untuk kepentingan ini MUI tidaklah mungkin ‘sendiri’, sebagaimana pihak lainnya antara lain Polri, oleh karenanya keterpaduan menjadi keniscayaan dan kebutuhan.

”Indonesia yang berdasar Pancasila dan mayoritas umat Islam juga tidak boleh abai terhadap hukum Islam. Untuk itu, ia menegaskan, fatwa MUI tersebut juga harus dalam posisi yang penting melebihi hukum positif yang warisan Belanda itu” (Haedar Nasir)

Referensi

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s