Serbuan Pekerja China Masuk Indonesia, Rumor atau Fakta?

(Dok) Tenaga kerja asal RRC diperiksa petugas Imigrasi.

(Dok) Tenaga kerja asal RRC diperiksa petugas Imigrasi.


Warga Negara Asing dan tenaga kerja asing selama 2016 terus ‘membanjiri’ Indonesia. Banyaknya WNA yang masuk Indonesia terus menjadi sorotan publik, terlebih tenaga kerja yang datang dari China. Berdasarkan data Dirjen Imigrasi, lebih dari satu juta warga China yang masuk ke Indonesia dari berbagai keperluan, mulai dari kunjungan wisata hingga bekerja di Indonesia. Jumlah WNA yang masuk selama 2016, China terbanyak dengan angka 1.329.857 orang. Banyaknya WNA dan tenaga kerja asing China yang bekerja tanpa kejelasan legalitas dokumen dinilai menjadi ancaman tersendiri bagi tenaga kerja lokal dan ketahanan bangsa.

Presiden Membantah

Presiden Joko Widodo, akhirnya menyikapi kabar yang beredar bahwa ada jutaan pekerja dari China yang masuk ke Indonesia melalui program bebas visa. Jokowi mengatakan, kabar itu tidak masuk akal. Apalagi jumlahnya hingga puluhan juta.”Tapi juga jangan sampai ada isu-isu karena banyak yang bersuara. Katanya tenaga kerja Tiongkok masuk di Indonesia 10 juta, 20 juta yang hitung itu kapan. Hitungan kita 21 ribu,” kata Jokowi saat acara Deklarasi Pemagangan Nasional ‘Menuju Indonesia Kompeten’ di Karawang International Industry City, Jawa Barat, Jumat 23 Desember 2016. Jokowi mengatakan, tidak benar kalau angkanya sampai jutaan. Presiden meminta, tidak dilebih-lebihkan. “21 ribu, sangat kecil sekali. Jadi jangan ditambahi nol terlalu banyak,” kata Jokowi. Serbuan Pekerja China ke RI, Lemhanas: Masih Aman. Presiden menyinggung jumlah tenaga kerja Indonesia di negara-negara lain. Seperti di Malaysia yang lebih dari 2 juta. Di Arab, lebih dari satu juta, dan Hongkong ratusan ribu. “Negara mereka welcome dan biasa biasa saja,” lanjut Jokowi. Alasan lain Jokowi kalau tenaga asing tidak mungkin cari kerja di Indonesia dengan angka jutaan, karena gaji di Indonesia terlalu kecil dibandingkan gaji di negara asal mereka. “Karena yang jelas gaji mereka lebih gede dari kita. Kita harus ngomong apa adanya,” kata Presiden. Jokowi menegaskan, angka yang jutaan itu hanya untuk sektor pariwisata. Di mana pengunjung pariwisata, menjadi rebutan saat ini.

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) melihat jika sejauh ini secara demografi Indonesia masih dalam kategori aman. “Dari segi demografi belum berpengaruh signifikan, karena ketahanan nasional kita masih tinggi, dari pendidikan dan kebudayaan. Masih relatif aman,” ujar Tenaga Pengkaji Demografi Lemhanas Laksamana Masdya (Laksda) Yani Antariksa kepada VIVA.co.id, Rabu, 21 Desember 2016. Kendati demikian, Yani mengakui, jika fenomena ini tetap harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, menangani fenomena banyaknya WNA dan tenaga kerja asing khususnya ilegal tentu bakal membutuhkan waktu. Tentu tak boleh dibiarkan. Karena, menurutnya, risiko makin banyaknya tenaga kerja asing ilegal masuk ke Indonesia makin tinggi. “Tapi kalau dibiarkan, lima sampai 10 tahun ke depan berbahaya. Ini rawan, dan butuh waktu untuk mengatasi. Penguatan kualitas sumber daya manusia dan pengetatan pengawasan bisa jadi salah satu cara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut angkat bicara soal isu serbuan tenaga kerja asal China. Menurutnya, isu tersebut merupakan sebuah fitnah dan tidak benar sama sekali. “Jangan ada yang percaya dengan sebaran fitnah tenaga kerja dan investasi sebagai ancaman kebanjiran tenaga kerja,” tutur Jokowi di PLTP Lahendong Unit 5 dan 6, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Selasa (27/12/2016). Dirinya juga menegaskan bahwa isu tenaga kerja asal China yang mencapai 20 juta orang merupakan kebohongan. Menurutnya, tenaga kerja asal China yang ada di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21.000 orang. Tenaga kerja asal China tersebut juga melakukan pekerjaan yang belum bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal. “Banyak diisukan dari China 10-20 juta nggak ada. Info yang saya terima jumlahnya 21.000 iya, itu keluar masuk banyak hal kita belum siap. Kalau kita siap ya pasti pakai tenaga kerja kita sendiri, pakai putra-putri Indonesia sendiri,” tutur Jokowi. Tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia juga umumnya hanya bekerja di awal pembangunan proyek. Adanya tenaga kerja asing juga di sisi lain bisa menjadi sarana bertukar ilmu ke tenaga keeja lokal. “Kemudian membantu mempersiapkan nyetel-nyetel menyiapkan. Berarti di situ ada transfer ilmu pengetahuan teknologi ke tenaga kerja kita, setelah itu pekerja asing pulang,” kata Jokowi. Tenaga kerja asing juga tentunya lebih memilih untuk bekerja di negaranya sendiri dengan penghasilan yang jauh lebih tinggi dari yang didapatkan di Indonesia.”Mereka juga senang kerja di negaranya sendiri, dekat dengan keluarga dan gaji lebih tinggi dari kita. Masa senang kerja di sini, logikanya nggak masuk,” ujar Jokowi.[1]

Presiden Joko Widodo, menyatakan isu tenaga kerja asing (TKA) asal Cina terlalu dibesar-besarkan. Jokowi menilai, tidak masuk akal bila TKA ilegal Cina membanjiri Indonesia.

“Logikanya di mana. Masa, ada warga Tiongkok sampai 10 juta hingga 20 juta di kita,” ujar Jokowi, saat membuka Program Pemagangan Nasional di Karawang, Jumat (23/12).

Menurut Jokowi, jumlah besar warga Cina di Indonesia untuk berwisata bukan untuk bekerja apalagi menjadi TKA ilegal. Justru, Indonesia saat ini sedang membidik turis asal negeri Tirai Bambu tersebut.

Jokowi mengatakan tidak mungkin warga Cina ke Indonesia memilih untuk bekerja. Sebab, upah di Indonesia jauh lebih kecil dari Cina. Dengan begitu, Jokowi mengatakan bila menyikapi suatu permasalahan harus memakai logika. Hal ini agar isu yang dihembuskan tidak meresahkan masyarakat.

Menurut Jokowi, tenaga kerja asal Cina yang masuk ke Indonesia, hanya 21 ribu orang. Jumlah tersebut, jauh lebih sedikit dibanding dengan TKI yang bekerja di Malaysia, Arab Saudi ,dan negara lainnya. “TKI kita saja di Malaysia lebih dari dua juta, di Arab Saudi lebih dari sejuta,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan pihaknya ingin turis asal Cina bisa masuk ke Indonesia. Total wisatawan asal Cina ini ditarget mencapai 10 juta orang. Turis asal Cina ini, kata Jokowi, ternyata diperebutkan oleh sejumlah negara. Termasuk, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, mengatakan, sepanjang 2016 ada 673 TKA yang bermasalah. Jumlah itu di antaranya, 587 merupakan TKA ilegal, karena tak punya izin kerja. Sisanya, kasus pelanggaran izin.  “Mereka, WNA asal Tiongkok, Jepang, Korsel, India, dan lainnya,” ujar Hanif.

Menyikapi persoalan membeludaknya tenaga kerja asal Cina, Hanif mengaku, tak perlu dirisaukan. Hal ini karena, pemerintah tidak akan tinggal diam saja. Bila ada masalah dengan TKA, maka akan langsung disikapi. Apalagi, saat ini kerja sama lintas sektoral sudah terjalin dengan baik.

“Kita sudah tingkatkan pengawasan. Jika ada masalah, maka Imigrasi, kepolisian, disnaker dan lainnya akan langsung bergerak,” ujarnya.[2]

Permasalahan Bangsa

Peneliti Utama Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro meminta pemerintah menjelaskan berbagai isu yang berkembang luas di masyarakat tentang serbuan dan masalah warga negara Cina di tanah air. Sebab, jika pemerintah diam akan dianggap membiarkan atau bahkan malah bisa dianggap sebagai pihak yang membuat persoalan itu. “Pemerintah diam saja padahal banyak isu yang sangat serius yang berkembang sangat luas saat ini seperti soal tenaga kerja kasar dari Cina, soal wisatawan dari Cina, soal pembangunan perumahan untuk orang-orang Cina, masuknya narkoba melalui kontraktor pembangunan Cina, soal e ktp yang bisa dipalsukan, termasuk isu masuknya paham komunis Cina ke indonesia. Jika masyarakat menuduh pemerintah membiarkan saja sudah berbahaya apalagi jika berkembang isu bahwa justru pemerintah lah yang melakukannya,” ujar Siti di Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Siti prihatin karena semua pihak yang memiliki tanggungjawab untuk menjelaskan kepada rakyat saat ini semuanya diam. Padahal, menurut dia, seharusnya Menkumham bisa menjelaskan berapa banyak turis Cina yang masuk ke Indonesia, berapa banyak yang bekerja di Indonesia. Menakertrans juga seharusnya bisa menjelaskan berapa banyak tenaga kerja legal dan ilegal dari Cina. Begitu juga menlu harus bisa menjelaskan bagaimana hubungan Cina dan Indonesia. “Sejauh mana juga isu peperangan kepentingan kapitalisme lama seperti Amerika melawan kapitalisme baru seperti Cina yang ada di Indonesia. Jubir pemerintah pun diam saja,” tegasnya. Profesor Riset ini prihatin karena pembangunan saat ini tidak lagi berpihak pada bangsa sendiri. Dia pun prihatin karena bangsa yang besar ini tidak memiliki saringan atau filter terhadap apapun pengaruh dari asing. ”Gak usah jauh-jauh, kalau kita mau masuk Singapura saja, muka petugas imigrasinya tidak bersahabat. Masak masuk Indonesia yang adalah negara yang jauh lebih besar dari Singapura semua bebas masuk tanpa filter?Perbatasan baik di darat, laut dan udara harus dijaga ketat,” imbuhnya. Sebenarnya menurut Siti, TNI bisa berperan aktif untuk menangkal masuknya orang-orang asing ilegal tersebut karena itu juga menjadi tupoksi TNI menjaga kedaulatan.

”TNI juga bisa aktif untuk menjaga pertahanan negara dari ancama luar, khusus dalam konteks isu itu meski bukan petugas imigrasi, bukan menkumham, TNI harus bisa menjaga pertahanan negara dari infiltrasi dari luar. TNI harus ikut bertanggungjawab karena masalah keamanan bukan hanya masalah senjata, tapi juga ideologi, manusia, termasuk soal masuknya virus cabai. Lebih baik kita antisipatis daripada harus mengobati jika sudah terjadi. Mumpung ancaman sudah terendus sekarang harus ada solusi, jangan sampai meledak, terlebih ada moment pilkada serentak,” tegasnya.

Dia pun melihat ironi ketika saat ini banyak anak bangsa yang bekerja di luar negeri sebagai TKI dan TKW atau buruh kasar, bangsa ini justru membiarkan tenaga-tenaga kerja kasar dari Cina bekerja di Indonesia. Padahal banyak TKI dan TKW kita didzalimi di luar negeri. “Ditengah persoalan TKI dan TKW kita menghadapi penyiksaan oleh majikan di luar negeri, kita saat ini seolah dengan sangat santai memasukkan tenga kerja unskil.Ini masalah kedaulatan yang harus dijaga. Sekarang mana Trisakti itu?Kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkebudayaan?,” ujarnya heran. Pembiaran oleh pemerintah menurutnya akan sangat merugikan Indonesia, karena dengan hal ini maka dunia akan tahu bahwa negara ini betul-betul tidak berdaya dan lemah dalam penegakan hukum yang bisa dimanfaatkan oleh orang luar untuk menyerbu indonesia. “Semua ini mengancam kita baik dari segi keamanan, stabilitas, ekonomi, ideologi, budaya, politik, sosial dan lain-lainnya. Intinya semua aspek kehidupan,” katanya lagi. Saat ini kesadaran dari pemerintah sebagai eksekutor sangat diperlukan karena menurutnya pemerintahan saat ini sudah tidak memiliki kontrol untuk apapun yang dilakukan.

Saifullah Yusuf (Gus Ipul) Wakil Gubernur Jawa Timur menilai penemuan 29 Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal asal China di sebuah perusahaan yang ada di Mojokerto merupakan fenomena gunung es yang harus segera ditangani secara serius. “Masih banyak di bawah permukaan yang perlu kita pastikan secara terus menerus keberadaan TKA ilegal. Saya mengundang semua pihak untuk memberikan informasi lewat saluran yang ada baik pemda maupun yang lain agar bisa kita tindak lanjuti,” kata Gus Ipul, menanggapi temuan Disnaker terkait keberadaan TKA Ilagal di Jawa Timur, Rabu (21/12/2016). Seluruh serikat pekerja yang ada di Jawa Timur, diharapkan juga turut aktif menjadi mata dan telinga masyarakat sehingga keberadaan TKA ilegal bisa segera dibongkar dan ditertibkan. Keberadaan TKA ilegal, kata Gus Ipul, dipastikan akan mengurangi kesempatan tenaga kerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi jika TKA masuk dan bekerja pada tenaga kerja kasar yang harusnya bisa diisi oleh tenaga kerja lokal. “Informasi yang kita dapat dari Kantor Kemenkumhan Jatim, memang terjadi peningkatan tajam pelanggaran keimigrasian. Dibanding tahun 2015 tercatat ada 16 pelanggaran, 14 orang diantaranya berasal dari negeri Tiongkok,” kata Gus Ipul. Namun pada tahun 2016 ini, jumlah TKA ilegal kemungkinan bisa mencapai ratusan orang. Bulan lalu saja, tercatat ada sekitar 200 orang yg menggunakan visa turis diketahui over stay dan sampai sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya. “Jumlah ini hanya yang terdeteksi melalui Bandara Juanda. Kita belum tahu jika mendaratnya di Manado, Bali, atau Jakarta yang masuk Jatim melalui tranpotasi lokal seperti kereta api dan bus,” ujar Gus Ipul. Menurut dia, Pemerintah Jawa Timur akan terus bekejasam dengan semua pihak untuk memastikan tidak ada lagi pekerja ilegal di Jawa Timur.

Pemerintah Jawa Timur juga berharap Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bisa memperketat perizinan TKA. “Jatim juga tidak akan sembarangan untuk memperpanjang izin TKA. Perlu diketahui untuk izin TKA yang mengeluarkan pusat sementara untuk memperpanjang menjadi kewenangan daerah,” kata Gus Ipul. Sekadar diketahui, dalam inspeksi mendadak yang digelar Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur pada Rabu (21/12/2016) di sebuah perusahaan yang ada di Desa Tumapel, Kecamatan Dlanggu, Mojokerto ditemukan adanya 29 TKA asal China yang bekerja sebagai pekerja kasar diantaranya sebagai pemanas besi, mencatat besi bekas yang masuk, sopir alat berat, serta beberapa pekerjaan kasar yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh pekerja lokal. Dalam sidak kali ini, Dinasker juga menemukan adanya mess atau tempat menginap para TKA yang lokasinya disembunyikan jauh dibelakang pabrik. Bahkan kondisi mess tidak layak, ruangan ukuran 2X2 yang dipenuhi dengan barang bahkan terdapat minuman keras 1 krat dan ditemukan rokok dari China yang tidak ber cukai. “Dalam sidak kali ini juga diketahui dari 29 TKA, hanya 3 TKA yang berizin dan mayoritas dari mereka tidak bisa berbahasa Indonesia,” kata Sukardo Kepala Disnakertransduk Jawa Timur.

Para ekonomi mengkhawatirkan terjadi banjir tenaga kerja asing ke Indonesia setelah diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Apalagi, saat ini di negara Cina, ada 400 juta pengangguran yang bisa jadi ancaman bagi Indonesia karena mereka mengarah untuk bekerja di negeri ini. Menurut Aviliani, ekonom dari Institut Pertanian Bogor, tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia merupakan tenaga kerja yang terlatih atau terampil (skilled labor). Sedangkan tenaga kerja Indonesia yang ke luar negeri mayoritas bukan yang terlatih. “Kebanyakan perusahaan luar negeri yang masuk menjadi investor sudah satu paket, investasi dan tenaga kerja,” kata Aviliani saat penutupan Konferensi Federation of Asean Economic Associantion ke-41 yang dilangsungkan di The Alana Yogyakarta, Jumat, 25 November 2016. Yang perlu diamati, kata dia, di Indonesia satu pekerjaan dilakukan oleh satu orang. Sedangkan tenaga kerja asing, satu orang bisa mengerjakan lima pekerjaan sekaligus. Tingkat produktivitas tenaga kerja asing jauh lebih tinggi. Menurut Edy Suandi Hamid, ekonom dan mantan rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia mempunyai daya tarik untuk pekerja asing. “Mereka yang educated labor lebih suka ke Indonesia,” kata dia. Pada 2013 saja, tenaga kerja dari Malaysia yang ada di Indonesia sebanyak 4.942 orang. Menurut dia, saat ini kecenderungan global mengarah pada gaya proteksionisme yang sekaligus dianggap sebagai tantangan besar membuat negara ASEAN. Negara-negara ASEAN harus memanfaatkan kerja sama ekonomi regional Masyarakat Ekonomi Asean. Ia mengambil contoh Inggris yang keluar dari Uni Eropa yang disebut Brexit. Juga gaya presiden Amerika terpilih Donald Trump yang memproteksi perusahaan Amerika dan melarang imigran banjir ke negeri Paman Sam itu. Contohnya ia akan keluar dari Trans Pacific. “Itu gaya proteksionisme negara untuk melindungi ekonomi mereka”.[1]

Ketua MPR: Tidak Mungkin

Ketua MPR Zulkifili Hasan (Suara.com/Dian Rosmala)

Ketua MPR Zulkifili Hasan (Suara.com/Dian Rosmala)


Ketua MPR Zulkifli Hasan mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang membantah isu masuknya 10 juta lebih tenaga kerja asing (TKA) asal Cina ke Indonesia.

“Saya juga kaget darimana itu jumlahnya, 10 juta orang masuk itu banyak sekali, saya rasa tidak mungkin. Kalau ada, di mana 10 juta orang itu berada,” kata Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Selasa (27/12/2016).

Namun, Zulkifli tidak memungkiri fakta adanya TKA asal Cina yang masuk dan beberapa diantaranya diduga melakukan tindakan yang tidak patut dan melanggar hukum.

Untuk itu, ujar Zulkifli, masayarakat juga perlu menyadari kondisi lingkungan tempat tinggalnya dengan cara bila ada pendatang baru masuk, warga harus mengetahuinya dan latar belakang serta legalisasinya.

“Saya sangat apresiasi pernyataan presiden yang menjelaskan ke rakyat soal masalah tersebut,” katanya dan menambahkan, jajaran di bawah presiden juga harus menjelaskan kepada rakyat karena masalah ini dinilai sudah meluas dan meresahkan.

Zulkifli juga berpendapat agar kebijakan bebas visa dievaluasi karena hal itu dinilai tidak serta merta menjamin kenaikan kuantitas wisatawan asing ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Sebagaimana diwartakan, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) tidak yakin pekerja ilegal Cina “membanjiri” Indonesia setelah diberlakukannya kebijakan bebas visa kepada 169 negara.

Ketua Umum GIPI, Didien Junaedy, Senin (26/12/2016), mengatakan hampir tidak mungkin bahkan tidak realistis terkait dugaan adanya pekerja ilegal Cina dalam jumlah besar masuk ke Indonesia.

“Kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) tidak terkait dengan pekerja ilegal. Industri pariwisata telah membahasnya. Bebas visa dan izin bekerja di suatu negara itu dua hal yang berbeda,” kata Didien.

GIPI yang mewadahi semua unsur pelaku industri pariwisata Indonesia meyakini kebijakan bebas visa justru bermanfaat bagi sektor pariwisata Indonesia.

Didien mengatakan semestinya yang perlu diawasi adalah izin bekerja TKA sehingga kalau ada pengguna bebas visa bekerja dan “overstay”, instansi terkait termasuk keimigrasian bisa mendeportasi mereka sesuai peraturan.

Tidak hanya ke Indonesia, dia mengingatkan bahwa wisman asal Cina ke Jepang, Singapura, dan negara-negara Asia lainnya juga dilaporkan meningkat drastis.[3]

Ternyata, TKA Ilegal Tiongkok Memang Menjamur

Tenaga kerja asing (TKA) ilegal dari Tiongkok (rakyatsulsel.com)

Tenaga kerja asing (TKA) ilegal dari Tiongkok (rakyatsulsel.com)


Tenaga kerja asing (TKA) ilegal dari Tiongkok, terbukti menjamur di sejumlah daerah. Di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, misalnya, ribuan TKA bekerja di sektor kasar yang semestinya bisa diisi tenaga kerja lokal.

Para pekerja asing itu bekerja di proyek pembangunan nasional yang digarap investor Tiongkok. Berdasarkan penelusuran Jawa Pos (RakyatSulsel.com)  di lokasi proyek yang berada di Desa/Kecamatan Morosi, Konawe, mudah ditemukan pekerja asing yang menduduki posisi buruh angkut campuran semen, angkut potongan besi, hingga sopir kendaraan katrol.

Fahrudin, warga setempat, mengatakan, TKA kasar di Morosi sebenarnya ada sejak lama. Namun, belum pernah ada operasi keimigrasian dan ketenagakerjaan yang berhasil mengungkap keberadaan pekerja itu. ’’Yang terdata secara tertulis di perusahaan dan imigrasi hanya 600 pekerja asing,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Jumat (30/12).

Fahrudin menceritakan, para TKA itu selalu lari saat ada operasi imigrasi dan ketenagakerjaan. Misalnya, saat operasi keimigrasian beberapa minggu lalu, tak ada seorang pun tenaga kerja asing kasar yang terjaring. ’’Karena mereka (TKA) lari ke hutan kalau ada operasi, sembunyi,’’ kata pria yang pernah bekerja sebagai tukang jasa antar galon air mineral dan tabung gas untuk pabrik para TKA bekerja tersebut.

M. Fajrian, tenaga lokal yang bekerja di proyek Morosi, membenarkan soal banyaknya pekerja asing yang berposisi tenaga kasar. Imbalan mereka pun lebih besar daripada orang pribumi yang bekerja di posisi yang sama. ’’Kalau kami (pekerja lokal) dibayar Rp 90 ribu per hari, tapi kalau mereka (pekerja kasar Tiongkok) bisa Rp 400 ribu sehari,’’ bebernya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan (Kabid HI dan PK) Disnakertrans Sultra Makner Sinaga mengakui kinerja pengawasan TKA memang belum maksimal. ’’Saya akui itu, kami tidak maksimal. Tapi, kendala yang kami hadapi juga tidak sedikit. SDM yang sedikit, lingkup kerjanya sampai 17 kabupaten/kota,’’ ujarnya.

Dia menjelaskan, di Sultra terdapat 7.203 perusahaan. Sesuai dengan data yang diperoleh, dari total tersebut, hanya 14 perusahaan yang mempekerjakan TKA dengan total 739 orang. ’’Keterbatasan SDM dan anggaran sehingga membuat kinerja kami tidak maksimal. TKA di Sultra sendiri mayoritas bekerja di sektor tambang,’’ ungkapnya.[4]

Menaker Bongkar Sendiri TKA Ilegal Asal Tiongkok

“Sit down [duduk], sit down!” bentak Hanif. “ I told you [saya katakan], sit down,” bentak Hanif lagi.

Banyaknya tenaga kerja ilegal asal Tiongkok yang masuk memanfaatkan kujungan bebas visa, sejauh ini disebut hanya informasi bohong. Bahkan, saat ini kepolisian sedang mencari penyebar informasi tersebut.

Dari sisi kuantitas atau jumlah, bisa jadi memang belum sebanyak yang disebut-sebutkan selama ini. Namun, faktanya TKA ilegal asal Tiongkok itu memang ada.

Fakta itu bahkan diungkap sendiri oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Rabu (28/12/2016), saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah PT Huaxing, di Jalan Narogong KM 20, Cileungsi. Di pabrik peleburan baja itu Menteri Hanif menemukan langsung puluhan tenaga kerja asing asal Tiongkok. Belasan di antaranya diduga melanggar izin.

Dari hasil pemeriksaan sementara, PT Huaxing mempekerjakan 40 TKA legal dan mengantongi izin tinggal serta kerja. Namun temuan menteri, 18 di antaranya terindikasi melakukan pelanggaran izin kerja.

”Mereka yang terindikasi pelanggaran izin kerja, dibawa ke tahanan Imigrasi, untuk diperiksa oleh pengawas Ketenagakerjaan dan Imigrasi,” kata Hanif kepada pewarta.

Pada sidak tersebut, Hanif sempat membentak para TKA karena bertindak kurang kooperatif. Alih-alih mendengarkan imbauan, mereka malah asyik menelepon atau bicara dengan rekannya. ”Sit down please,” kata Menaker dalam nada tinggi.

Para TKA itu akhirnya duduk dan mendengarkan penjelasan Hanif. ”Indonesia negara terbuka. Orang asing boleh bekerja. Namun harus sesuai peraturan. Jika melanggar ada sanksi, bahkan dideportasi,” tegas Hanif.

Dalam siaran persnya, Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno menyebut, dari ke-38 TKA tersebut, 36 di antaranya pria dan dua wanita. Pelanggaran izin yang dimaksud antara lain bekerja tidak sesuai jabatannya.

Semisal, teknisi listrik tapi menjadi marketing. Ada juga pelanggaran lokasi kerja, seperti izinnya di Tangerang ternyata bekerja di Bogor.

Dari hasil pemeriksaan akan diketahui sanksi yang diterapkan sesuai dengan pelanggarannya. Apakah TKA tersebut akan dilakukan pembinaan, denda atau dideportasi. Rata-rata, TKA Tiongkok tersebut sudah bekerja antara dua bulan hingga satu tahun.[5]

Menurut keterangan, rata-rata TKA asal Cina itu sudah bekerja antara dua bulan hingga satu tahun. Mereka tinggal di mes sekitar pabrik yang disediakan perusahaan. Perusahaan yang bergerak di bidang peleburan baja ini mempekerjakan 38 TKA yang semuanya legal, yakni mengantongi izin tinggal dan izin kerja.

Namun dari jumlah tersebut ditemukan 18 di antaranya melakukan pelanggaran izin kerja. Seperti bekerja tidak sesuai jabatannya, misalnya teknisi listrik tapi menjadi marketing. Ada juga pelanggaran lokasi kerja, misalnya izinnya di Tangerang tapi bekerja di Bogor.

“Mereka yang terindikasi pelangaran izin kerja, dibawa ke tahanan Imigrasi Bogor untuk diperiksa oleh pengawas Ketenagakeejaan dan Imigrasi,” kata Menteri Hanif sebelum meninggalkan lokasi pabrik.

Dari hasil pemeriksaan akan diketahui pelanggarannya. Selanjutnya, terhadap TKA tersebut akan dilakukan pembinaan, denda atau dideportasi. Menaker menambahkan bahwa sidaknya bersama Imigrasi tersebut dimaksudkan sebagai ketegasan pemerintah terhadap keberadaan TKA ilegal.

Hanif berjanji, jika ditemukan TKA yang melanggar aturan, pasti pemerintah akan menindak secara tegas.

“Jadi, clear ya posisi pemerintah. Jika ada TKA ilegal dari manapun asal negaranya, pasti akan ditindak. Aneh kalau malah ada pihak tertentu yang terus mempolitisir isu TKA ini. Mereka tidak paham sikap tegas pemerintah atau memang punya agenda politis lain, biarkan masyarakat yang menilai,” tegasnya.[6]

img_20170101_002556

Bisa jadi “bom waktu”

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai jika maraknya tenaga kerja asing  ilegal terus terjadi, akan mengakibatkan sesuatu di masa yang akan datang.

“Jangan sampai tenaga asing yang diduga sudah banyak yang ilegal itu menimbulkan bom waktu terhadap persoalan tenaga kerja indonesia,” ujar Amirsyah di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, hari ini.

Tenaga kerja asing ilegal belakangan menjadi isu nasional setelah beberapa laporan menyebutkan ditemukannya sejumlah tenaga kerja asal RRC tapi pemerintah membantah maraknya tenaga asing asal RRC.  

Menurut Amirsyah, banyak tenaga kerja asing masuk ke Indonesia dalam bentuk kerjasama investasi meskipun masih banyak warga Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan di negara sendiri.

“Tenaga kerja kita masih banyak yang nganggur mengaapa kita harus ambil dari asing,” katanya.

Dia menjelaskan, masalah ini sudah dibahas oleh DPR khususnya Komisi IX, dan mengharapkan pemerintah mengkaji ulang kebijakan yang mengakibatkan tenaga kerja asing memenuhi perusahaan di Indonesia.[7]

Referensi

  1. HEBOH Isu Serbuan TKA Cina Dibantah Jokowi, Hanya 21 Ribu dan Tranfer Pengetahuan (Berita Sepuluh.com)
  2. Jokowi Jelaskan Isu Tenaga Kerja Cina Banjiri Indonesia (republika)
  3. Isu TKA Cina ‘Banjiri’ Indonesia, Ketua MPR: Tidak Mungkin (suara.com)
  4. Ternyata, TKA Ilegal Tiongkok Menjamur di Sulawesi Tenggara (rakyatsulsel.com)
  5. Menaker Hanif Bongkar Sendiri TKA Ilegal Asal Tiongkok, Sempat Marah karena Dicueki (batampos)
  6. Menaker Tersinggung Disepelekan TKA Tiongkok (berita.suaramerdeka.com)
  7. Tenaga kerja asing ilegal bisa jadi “bom waktu” (rimanews)
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s