Siap Mati Demi Ideologi, TNI Hentikan Kerja Sama dengan Militer Australia

Ilustrasi: merdeka.com

Ilustrasi: merdeka.com


Kerja sama antara institusi oleh TNI dengan Australian Defence Force (ADF) secara resmi telah dihentikan untuk sementara. Menurut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo alasannya penghentian kerja sama tersebut karena insiden di salah satu fasilitas pelatihan Australian Defence Force (ADF) di Perth.

Gatot menyebut, insiden itu memang terlalu menyakitkan bagi TNI. Dikatakannya, TNI memang punya kerja sama pertukaran instruktur pasukan elite, yakni antara Komando Pasukan khusus (Kopassus) TNI AD dengan pasukan elite angkatan darat Australia atau Special Air Service Regiment(SASR).

“Pada saat mengajar di sana, ditemukan hal tidak etis sebagai negara sahabat yang mendiskresikan TNI dan bangsa Indonesia, bahkan ideologi bangsa Indonesia,” katanya ketika ditemui usai menghadiri sebuah acara di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2017).

Pendiskreditan TNI itu, bebernya, misalnya terdapat dalam materi atau bahan ajar. Misalnya tentang peran TNI di Timor Leste dan Papua. TNI pun mengaku tersinggung akan hal itu. “Terlalu menyakitkan sehingga tidak perlu dijelaskan,” imbuhnya.

TNI lebih marah lagi, lanjutnya, ketika instruktur Kopassus yang mengajar di Perth melihat tulisan Pancasila dipelesetkan jadi Pancagila. “Dari situ maka saya tarik guru tersebut dan saya hentikan dulu,” ungkapnya.

Lebih jauh dikatakannya, dirinya sudang melapor ke Presiden Joko Widodo soal keputusannya menghentikan kerja sama antara TNI dengan Australia. “Presiden itu atasan saya, pimpinan saya. Yang saya lakukan pasti dilaporkan,” tutupnya.

Reaksi Australia

Pihak Australia pun, kata dia, juga telah dikonfirmasi terkait penghentian kerja sama tersebut. ABC.net.aumemberitakan, Rabu (4/1/2017), Menteri Pertahanan Marise Payne telah menerima surat dari pemerintah Indonesia. Menurut Payne, “sebagian interaksi” dengan militer Indonesia terpaksa ditunda sampai masalah ini selessai.

Dari ABC juga diketahui bahwa penghinaan Pancasila yang dimaksud terkait dengan insiden di markas pasukan khusus Australia, Special Air Service (SAS) di Perth. Kopassus pada tahun lalu menggunakan fasilitas militer tersebut untuk latihan.

Ketika itulah salah seorang instruktur Kopassus melihat ada benda yang dianggapnya merendahkan Pancasila terpajang di sana. Dikatakan Payne, Angkatan Darat Australia menanggapi keberatan TNI secara serius.

Di sisi lain, dia menyatakan bahwa penyelidikan terhadap masalah ini sudah masuk tahap final. “Australia berkomitmen membangun kerja sama pertahanan yang kuat dengan Indonesia, termasuk melali latihan bersama,” tuturnya.

“Kami akan bekerja bersama dengan Indonesia untuk mengupayakan situasi kembali ke normal secepatnya,” imbuhnya.

Adapun Kepala ADF Marsekal Udara Mark Binskin telah bersurat ke Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait masalah ini pada 23 November lalu. Sumber ABC menyebut bahwa dalam surat tersebut Marsekal Binskin menegaskan bahwa benda yang menyinggung tersebut tidak mewakili pandangan ADF sebagai institusi.

Berselang sehari kemudian, Kepala Angkatan Darat Australia Letnan Jenderal Angus Campell juga mengirimkan surat serupa.

Menteri Pertahanan Australia Marise Payne meng­ung­kapkan, ada materi da­lam bahan ajar kerja sama militer yang dipersoalkan Indonesia. Angkatan bersenjata Australia atau Australian Defence Force (ADF) pun menyeriusi persoalan itu untuk dituntaskan. ‘’Penyelidikan atas insiden ini sedang dalam penyelesaian,’’ katanya.

Menurutnya, Komandan ADF Marsekal Mark Binskin te­lah menyurati Panglima TNI Jen­deral Gatot Nurmantyo. Isinya, ADF memastikan persoalan itu akan ditangani secara serius. Payne me­nambahkan, Aus­tralia sudah menerima pemberitahuan dari Indonesia perihal penghentian kerja sama militer itu. Keputusan itu juga sudah berimbas ke kerja sama sektor pertahanan lainnya.

‘’Indonesia telah membe­ritahu Australia bahwa kerja sama pertahanan akan di­tangguhkan. Akibatnya be­berapa interaksi antara dua organisasi pertahanan (ADF dan TNI, red) telah ditunda hingga masalahnya terselesaikan,’’ tegasnya. Namun, Payne memastikan hanya kerja sama militer saja yang ditangguhkan. ‘’Kerja sama di bidang lainnya tetap berlanjut,’’ katanya.

Kabar yang beredar menyebut penyebab penanggu­han kerja sama militer itu adalah saat tim personel Ko­passus TNI AD terlibat latihan bersama dengan pasukan komando Australia, Special Air Service Regiment (SARS) di Perth. Saat itulah ada salah seorang instruktur Kopassus yang melihat ada unsur penghinaan terhadap simbol Pancasila di fasilitas militer milik pasukan elite Australia tersebut.

DPR Puji Ketegasan TNI

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyahri memuji ketegasan Panglima TNI Gatot Nurmantyo memutuskan kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF). Keputusan kerja sama militer itu berdasarkan surat tanggal 9 Desember 2016. Namun, pihaknya mengaku belum mengetahui secara pasti apa alasan menghentikan sementara kerja sama itu. Meski ada informasi keputusan diambil karena ada dugaan penghinaan terhadap lambang negara.

‘’Saya belum tahu sebabnya. Ada yang bilang soal Pancasila, ada yang lain lah. Kalau memang itu sudah diputuskan oleh TNI, kalau dasarnya ada penghinaan terhadap Pancasila, saya kira kita memang mengapresiasi ketegasan dari TNI,’’ kata Kharis, di Jakarta, Rabu (4/1).

Namun, politisi PKS ini berharap penghentian kerja sama itu tidak sampai mengganggu hubungan TNI dengan militer Australia. Termasuk, jangan sampai hubungan bilateral kedua negara diciderai unsur penghinaan terhadap lambang negara.

‘’Tentunya kita tidak ingin hubungan bilateral Indonesia-Australia, dicederai dengan penghinaan, kalau memang ada penghinaan. Kita juga pasti tak mau dihina,’’ tegasnya. Secara kelembagaan, tambah Kharis, Komisi I akan menanyakan masalah ini kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo usai masa reses mendatang.

TNI Siap Mati Demi Ideologi

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gator Nurmantyo mengingatkan militer negara lain agar tidak main-main terhadap angkatan bersenjata yang dipimpinnya. Menurutnya, TNI siap mati demi doktrin dan ideologi.

‘’Di setiap pasukan khusus itu doktrin terhadap ideologi harus diberikan luar biasa, sehingga benar-benar mencintai. Kepada musuhnya pun harus didoktrin juga bahwa itu musuh,’’ ujar Gatot saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (5/1).

Menurutnya, sekali pasukan khusus dikirim untuk operasi, maka berarti sudah siap mati. Istilahnya adalah one way ticket atau tidak ada tiket untuk pulang. ‘’Sehingga pada saat tugas operasi pasukan khusus itu operasinya one way ticket. Dia rela untuk itu,’’ tegasnya.

Pernyataan Gatot itu sebagai tindak lanjut atas keputusannya menghentikan kerja sama TNI dengan Australian Defence Force (ADF). Penyebabnya adalah insiden di salah satu fasilitas milik ADF di Perth yang dianggap menghina Pancasila dan kehormatan TNI.

Ada instruktur Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD pengajar di fasilitas pelatihan Special Air Regiment (SARS) itu yang melihat penghinaan atas Pancasila. Hal lain yang dianggap penghinaan adalah materi dalam bahan ajar ADF yang menyebut TNI sebagai pelanggar hak asasi manusia (HAM) di Timor Leste dan Papua.

Instruktur Kopassus itu lantas melaporkannya ke Gatot. Hingga akhirnya jenderal kelahiran Tegal, 13 Maret 1960 itu memutuskan kerja sama militer antara TNI dengan ADF.

Jenderal Gatot Nurmantyo yang memutuskan penundaan kerjasama militer dengan Australia, sebelumnya pernah berbicara di depan umum mengenai pembunuhan terhadap pengungsi asal China di laut.

Menurut keterangan yang didapat ABC, Jenderal Gatot pernah berbicara di depan mahasiswa mengenai kekhawatirannya akan kemungkinan adanya kekurangan pangan di China, yang akan menyebabkan jutaan warga China akan mengungsi ke kawasan Asia Tenggara.

Kelompok garis keras di Indonesia, seperti diantaranya FPI sudah mengungkapkan kekhawatiran bahwa para pekerja asal China mengambil alih berbagai pekerjaan di Indonesia.

Jenderal Gatot mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Malaysia memberitahu dia bahwa khawatir dengan kemungkinan tersebut, dan Menhan Malaysia tersebut mengatakan tidak akan bisa menghentikan gelombang pengungsi tersebut.

“Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak takut.” kata Jenderal Gatot.

“Bila mereka datang ke sini, mereka akan datang lewat laut. Ketika mereka berada di tengah laut, saya akan memotong 10 sapi di tengah laut. Ini akan membuat hiu berdatangan.”

“Setelah itu, saya akan menembaki kapal-kapal mereka, mungkin menggunakan senjata ringan, sehingga kapal mereka bocor dan mereka akan dimakan oleh hiu.”

Pernyataan ini muncul setelah Indonesia menghentikan kerjasama militer dengan Angkatan Bersenjata Australia (ADF) mengenai materi pelajaran \’ ofensif mengenai Papua Barat yang dipasang di markas pasukan komando Australia SAS di Perth.

Jenderal Gatot Nurmantyo adalah jenderal yang kritis terhadap Australia yang sebelumnya mengeluarkan pernyataan bahwa Australia berusaha merekrut tentara Indonesia untuk menjadi sumber intelejen.

Hari Kamis, Indonesia tampaknya melunakkan sikap mengenai penghentian kerjasama dengan mengatakan penghentian itu hanya untuk kursus bahasa.

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull hari Kamis malam mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa dia berharap masalah ini diselesaikan \’secepat mungkin\’.

“Saya menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo hari Kamis berkenaan dengan hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia, dan keinginannya untuk menyelesaiakn masalah ini secepat mungkn berkenaan dengan elemen dalam kerjasama pertahanan.” katanya.

“Presiden dan saya berbagi keyakinan dan komitmen untuk terus membangun hubungan dekat antar kedua negara, berdasarkan kepentingan bersama dan rasa saling menghormati.”

“Kemitraan pertahanan kita penting bagi kedua negara, dengan kerjasama ekstensif di sejumlah besar wilayah.”

Evan Laksmana, pengamat politik dari CSIS di Jakarta mengatakan langkah berikutnya dari penyelidikan Australia mengenai masalah ini diharapkan \’diselesaikan secepat mungkin.”

“Dan hasil penyelidikan itu kemudian didiskusikan dan dikomunikasikan dengan TNI.” katanya.
“Dalam pandangan saya, bila hasil penyelidikan itu final dan memuaskan kedua belah pihak, dengan janji bahwa di masa depan tidak akan terjadi lagi, saya kira pemulihan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Australia akan bisa terjadi lagi.” katanya.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo enggan mengomentari soal pemberitaan Media Australia yang menyebut dirinya memiliki ambisi menjadi presiden. Mantan Kasad itu ditenggarai tengah memoles diri untuk maju dalam Pilpres 2019.

“Ya enggak usah ditanggapi. Kalau ditanggapi lagi capek deh,” kata Gatot usai menghadiri Rakorsus di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (6/1).

Gatot berharap pemberitaan tersebut tak perlu dibesar-besarkan. Mantan Pangkostrad ini mengaku dirinya tak terganggu dengan pemberitaan yang muncul tak lama setelah dirinya memutuskan penghentian kerjasama militer Indonesia dan Australia.

“Enggak usah ditanggapi. Saya juga enggak apa-apa kok. Biasa-biasa aja,” ujarnya.

Seperti diketahui, Koran Sydney Morning Herald dua hari lalu memuat tulisan seorang koresponden Fairfax di Indonesia bernama Jewel Topsfield yang di dalam tulisannya bernada menyesalkan penghentian kerja sama militer itu. Apalagi hal itu menurut dia dilakukan secara sepihak oleh Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo.

Topsfield menulis juru bicara presiden mengatakan keputusan itu tidak dibuat oleh Presiden Joko Widodo. Artikel Topsfield itu bahkan berjudul “Mengapa Jenderal Gatot memutus hubungan militer dengan Australia”. Dalam tulisannya Topsfield seperti ingin mencari tahu ada apa di balik penghentian kerja sama militer ini oleh Jenderal Gatot.

Masih menurut dia, keputusan untuk memutus kerja sama militer selayaknya dilakukan oleh menteri pertahanan atau menteri luar negeri. Topsfield kemudian tiba-tiba mengutip seorang sumber yang seolah mengatakan Jenderal Gatot telah melampaui kewenangannya.

“Gatot punya ambisi jadi presiden atau wakil presiden, kata sumber Topsfield. “Di saat yang sama banyak orang di militer Indonesia yang tidak suka dengan Gatot. Isu ini jadi cara yang bagus buat dia untuk mengharumkan namanya.”

Topsfield kemudian mengutip pernyataan pengamat keamanan dari Universitas Deakin, Damien Kingsbury, yang mengatakan keputusan sepihak Gatot memutus kerja sama militer tanpa seizin presiden tidak lazim terjadi dalam suatu hubungan bilateral.

“Itu sangat aneh. Dia pasti tahu apa dampak dari keputusannya itu dalam hubungan bilateral,” kata Kingsbury.

“Jadi keputusan ini menimbulkan pertanyaan soal apa yang sedang dituju oleh Gatot. Apakah murni karena kasus penghinaan atau ada maksud lain.”

Anggota Komisi I DPR Supiyadin Aries Saputra menilai serangan media Australia terhadap pribadi Jenderal Gatot Nurmantyo sudah diluar konteks masalah.

Hal itu terkait pemberitaan media Australia yang menyebut Gatot berambisi menjadi Presiden RI.

“Kalau mereka tidak terima dengan Kebijakan Panglima TNI, ya kebijakannya yang dikritisi,” kata Supiyadin melalui pesan singkat, Jumat (6/1/2017).

Menurutnya, dengan permohonan maaf Menhan Australia kepada Panglima TNI, hal tersebut menujukkan bahwa memang Australia merasa bersalah.

Politikus NasDem itu mengatakan Menhan Australia telah berjanji akan melakukan investigasi terhadap kasus pelecehan oleh prajurit Australia terhadap Pancasila dan kedaulatan NKRI.

”Karena itu Panglima TNI tidak perlu menanggapi pernyataan Media Australia yang diluar konteks persoalan,” kata Supiyadin.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi I DPR Sukamta.

Ia memahami sikap Panglima TNI untuk menjaga kehormatan Bangsa Indonesia.

“Jadi saya kira dugaan, orang yang menduga melalui media Australia itu saya kira terlalu berlebihan,” kata Sukamta.

Sebelumnya diberitakan, hentikan kerja sama militer dengan Australia, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo disebut sejumlah media Australia berambisi jadi presiden.

Beberapa media Australia menyorot keputusan Gatot Nurmantyo untuk menghentikan kerja sama militer antara TNI dengan Australia.

Media-media tersebut termasuk seperti Sydney Morning Herald, Fairfax Media, dan Australian Financial Review.

Dalam artikel Sydney Morning Herald yang berjudul ‘Why Indonesian General Gatot Nurmantyo Halted Military Ties with Australia’, dibahas alasan di balik keputusan tersebut.

Seorang sumber yang tak disebutkan namanya mengatakan pada Fairfax Media bahwa Gatot Nurmantyo sebenarnya memiliki ambisi untuk terjun di dunia politik.

Hal itu terlihat dari keputusan Gatot Nurmantyo untuk menghentikan kerja sama militer dan menarik prajurit-prajurit terbaiknya dari pelatihan khusus militer di Australia.

Semua keputusan itu dilakukan Gatot Nurmantyo secara sepihak, tanpa referensi dari Presiden Joko Widodo.

Gatot Nurmantyo juga seakan membesar-besarkan kasus pelecehan Pancasila dan TNI di publik, yang seharusnya ditangani tanpa harus mengangkatnya ke ranah publik.

“Gatot malah memicu agar kasus ini meledak. Padahal, seharusnya ditangani secara diam-diam,” kata seorang sumber tersebut.

“Gatot tampaknya berambisi untuk menjadi seorang presiden atau wakil presiden,” katanya.


Referensi

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s