Media-media kritis dibredel, ULAMA DIKRIMINALISASI

Pembawa acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Karni Ilyas, mendadak menyatakan acara ILC yang sedianya digelar kembali pada Selasa, 10 Januari 2017, batal tayang.

Pemimpin redaksi TV One itu di akun Twitter ‏@karniilyas menulis: “Dear Pencinta ILC: dengan beribu maaf, acara ILC yang rencananya malam ini akan tayang kembali, karena alasan teknis terpaksa dibatalkan.”

Pernyataan Karni Ilyas itu pun memunculkan tanda tanya. Apalagi, sesuai rencana ILC akan mengambil tema “Makar”.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Pembela Islam (FPI), ikut mempertanyakan batalnya diskusi interaktif itu. Bahkan, DPP FPI melihat hal itu sebagai sinyal akan dimulainya “orde diktator”. Mengingat, sebelumnya, media-media yang kritis ke Pemerintahan Joko Widodo diblokir.

“Forum diskusi sekelas ILC dilarang? Media-media kritis dibredel, ULAMA DIKRIMINALISASI. Ini adalah sinyal orde diktaktor sedang dimulai,” demikian sikap DPP FPI melalui akun Twitter @DPP_FPI.

Soal pemblokiran media online yang dikenal kritis ke Pemerintah, Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi (Infokom) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Masduki Baidlowi, menyatakan MUI memiliki dua sikap.

Masduki mengingatkan bahwa Indonesia negara demokrasi, tidak sepantasnya negara boleh menghakimi berdasar pendapat (pemikiran). Jika negara bersikap demikian kata dia, ini justru disebut negara tiran.

“Yang pertama saya ingin tegaskan, kalau kita berkomitmen dengan negara demokrasi dimana hukum diatas segala-galanya, maka tindakan apapun baru bisa dimasukkan ke ranah hukum berupa tindakan bukan pikiran,” kata Masduki seperti dikutip Panjimas.com (05/01).

Masduki mengungkapkan, Infokom MUI berniat membentuk lembaga yang menjadi forum klarifikasi terhadap persoalan media Islam dengan pemerintah. Tuduhan-tuduhan media Islam sebagai situs radikal, penyebar fitnah dan menebarkan informasi SARA bagi Masduki perlu diklarifikasi, bukan langsung main blokir.

Saat Kubu Ah*k Bentangkan Spanduk Menantang Ormas Islam

Massa yang diduga dari kubu Ahok membentangkan spanduk bertuliskan "Ganyang FPI". Foto Fandi Permana/jpnn.com

Massa yang diduga dari kubu Ahok membentangkan spanduk bertuliskan “Ganyang FPI”. Foto Fandi Permana/jpnn.com


Sidang kelima kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaya Purnama masih berlangsung.

Orasi antar dua kubu pendukung dan kontra pun masih terdengar.

Di kubu massa GNPF-MUI, orasi untuk menuntut Ahok segera ditahan masih lantang disuarakan.

Seakan tak mau kalah, massa pendukung Ahok juga kembali membentangkan spanduk bertuliskan ‘Ganyang FPI’.

Spanduk itu dibentangkan beberapa pendukung Ahok di depan Gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan.

“Ganyang FPI. Kami nggak takut sama biang rusuh,” ujar salah satu pendukung Ahok di lokasi, Selasa (10/1).

Sebelumnya, pendukung Ahok juga membentangkn spanduk bertuliskan Kami Tidak Takut FPI.

Pihak kepolisian yang berjaga mengimbau agar kedua kubu tidak membuat suasana panas dengan membentangkan spanduk atau menyanyikan yel-yel yang bernada provokatif.

Seperti Zaman Menjelang PKI Berontak, Ulama dan Islam Dihina

Ceramah KH. Tengku Zulkarnain (Wakil Sekjen MUI) di Masjid Asy Syarif BSD.

Beliau menjelaskan beberapa hal, diantaranya sbb:

1. Kondisi zaman kini persis seperti era tahan 1964 (era munculnya pemberontakan PKI), banyak penghinaan terhadap ulama, umat Islam. Dalam sejarah banyak ulama-ulama besar yang dipenjara waktu itu, mulai dari Buya Hamka, Muhammad Natsir, dsb. Besar pengorbanan ulama untuk menjaga agama dan ummat. Orang-orang tsb lah yang terus dikenang sampai kini melalui kiprahnya.

2. Sikap MUI sudah jelas, sebagai pelindung agama dan pengayom ummat, berupaya bersikap.. Sesuai koridor hukum yang ada. Persoalan adanya pejabat publik yang pada hakikatnya dibayar dari gaji rakyat dan mengatakan hal yang menyakiti ummat adalah hal serius yang perlu diluruskan.

3. Fitnah banyak datang dari berbagai pihak, mulai dari menista MUI, dsb. MUI itu tugasnya berat, ada di seluruh Indonesia, lembaga ini hanya dapat bantuan pemerintah 3 Milyar/tahun, untuk cukupi operasional, sewa gedung, pertemuan, dsb. Apa kira-kira cukup dengan dana tsb? Padahal kebutuhan real Rp 26 M/tahun. Setiap tahun pun diaudit, karena ada uang Negara disitu, hasilnya WTP.

Para ulama wakil ummat ini tidak digaji, mereka hanya diberi uang transport kala ada pertemuan, mereka meng-ikhlas-kan diri untuk mengurus ummat.

4. Adapun tentang sangkaan memanfaatkan sertifikasi halal, itu adalah fitnah yang lebih keji lagi. Kalau angka 480 T itu simpan dimana uangnya? Itu angka asumsi pada saat ada pembahasan RUU Jaminan Perlindungan Produk Halal yang sekarang sudah disahkan 2014, namun sampai dengan sekarang belum ada aturan turunannya dari pemerintah, karena ada kewajiban pemerintah dari UU itu untuk membentuk lembaga penjamin produk halal, untuk dapat sertifikat halal, harus diperiksa, oleh pihak independen, MUI hanya pemberi stempel saja, ini mirip seperti sertifikasi ISO, or eco labelling certificate, punya tujuan tertentu, sesuai amanah UU. Untuk lakukan itu ada proses pemeriksaan, dilakukan oleh auditor pangan, ada standar-standarnya. Biaya yang dikeluarkan lebih untuk penyelenggaraan aktivitas tsb. Kebetulan ada lembaga otonom LPPOMMUI yang punya laboratorium terbaik di Asia Tenggara sebagai sarana untuk test kehalalan produk. Kalau ada produk tidak dapat sertifikat halal ya karena tidak lulus ujinya, karena ada standarnya.

5. Di sosial media banyak sekali pihak yang menista dan menggerakkan untuk menista ulama dan MUI, banyak akun-akun fake/palsu, sehingga yang beredar opininya lebih banyak yang jelek akhirnya.. Karena itu memang tujuannya. Lalu apakah kita berdiam diri saja, walau hanya untuk sekedar membela yang benar? Ada kewajiban kita sebagai ummat Islam untuk menyatakan kebenaran, karena itu bagian dari keimanan.

6. Di setiap masa memang diciptakan golongan yang gemar mencela agama, ulama, dipelopori orang-orang bertitel cendekiawan, ataupun profesor sekalipun. Jangan sampai tertipu.

Soal Isu 9 Naga yang Tanpa Klarifikasi 

Pengamat Politik Muslim Arbi mengatakan, hingga saat ini tidak ada klarifikasi dari PDI Perjuangan terkait pernyataan ekonom senior Kwik Kian Gie yang menyatakan, Presiden Joko Widodo terpilih karena didukung Taipan atau oleh 9 naga. “Saya belum dengar ada klarifikasi resmi dari PDIP soal pernyataan Kwik Kian Gie yang mengatakan Jokowi mendapat dukungan 9 naga dalam Pilpres 2014,” kata Muslim dalam acara diskusi di kawasan Kramat Pulo, Jakarta Pusat (Kamis, 5/1) lalu.

Menurut dia, pernyataan Kwik itu terlihat nyata. Dikendalikannya RI oleh segelintir pengusaha keturunan semakin terlihat. Dia juga mensinyalir ada kekuatan super di negeri ini yang mencengkram eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Salah satu bukti adalah pada kasus penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Padahal menurut dia, yurisprudensi kasus itu, tersangka maupun terdakwa sudah selayaknya ditahan. “Tapi hal itu seakan tak mempan untuk Ahok yang seolah-olah dilindungi,” pungkasnya.

Kebijakan yang Kontroversial

img_20170111_214543

Mahasiswa di Kalimantan Barat bakal menggelar unjuk rasa besar-besaran seperti aksi umat muslim pada 2 Desember lalu.

Bedanya, umat muslim menuntut penegakan hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama yang diduga menista agama.

Sedangkan mahasiswa bakal berunjuk rasa untuk memprotes kebijakan pemerintah yang dianggap meresahkan rakyat.

Mereka akan menggelar unjuk rasa bertajuk Aksi 121, Kamis (12/1) mendatang.

Aksi itu tidak hanya dilakukan mahasiswa Kalbar, tetapi juga BEM seluruh Indonesia.

Unjuk rasa itu merupakan wujud keresahan terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga berbagai barang dalam beberapa waktu terakhir.

Mulai harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik hingga kenaikan tarif pengurusan surat kendaraan bermotor.

“Di Pontianak tempatnya belum tahu, akan kami pusatkan di mana. Masih dalam tahap koordinasi dengan BEM lainnya,” ujar Presiden BEM REMA Institut Keguruan dan Ilmu Politik (IKIP) Pontianak Muhammad Suriansyah saat dihubungi Rakyat Kalbar, Senin (9/1).

Pria yang juga Koordinator Aliansi Mahasiswa Kalbar itu mengakui, ada beberapa poin yang menjadi tuntutan rekan-rekannya.

Diantaranya adalah mendesak pemerintah membatalkan kenaikan tarif dasar listrik berdaya 900VA.

“Padahal tahun 2015 pemerintah sudah menghilangkan subsidi listrik golongan 1.300 VA dan 2.200 VA. Namun, kami tidak melihat adanya optimalisasi pelayanan PLN yang merata di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Suriansyah juga menuntut Presiden Joko Widodo mencabut PP Nomor 60 tahun 2016.

Dia menolak dalih pemerintah yang menyebut kenaikan itu sebagai cara meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Meningkatkan APBN dengan membebankan biaya tinggi ke masyarakat, bagi kami bukan cara yang bijak. Apalagi oleh pemerintah yang ngakunya merakyat,” kata Suriansyah.

Suriansyah juga meminta pemerintah menanggapi serius isu tenaga kerja asing (TKA) ilegal yang belakangan meresahkan masyarakat.

“Apakah ini janji tentang sepuluh juta lapangan kerja yang pernah disampaikan dahulu?” tegasnya.

Dia menjelaskan, aksi Kamis mendatang akan menjadi unjuk rasa bersama oleh BEM seluruh Indonesia.

“Kami serentak pada hari itu, kami serukan aksi bela rakyat. Padahal, presiden yang terpilih ini tidak gratis, tapi terpilih dengan Rp 7,9 triliun uang rakyat,” ujar Suriansyah.


img_20170111_213739

Aliansi Mahasiswa Soloraya menggelar unjuk rasa di bundaran Gladak dan depan Balai Kota, Solo, Senin (9/1/2017). Massa menuntut pemerintah menurunkan harga BBM, mengembalikan subsidi tarif dasar listrik 900 VA, dan membatalkan kenaikan tarif penerbitan STNK/BPKB.

Sempat terjadi insiden saling dorong antara pengunjuk rasa dengan polisi. Mahasiswa juga sempat membakar ban dan menyegel pintu Balai Kota Solo.

Unjuk rasa dimulai ketika sekitar 350 mahasiswa dari berbagai universitas dan organisasi mahasiswa di Soloraya itu berorasi sembari membentuk lingkaran besar pukul 10.00  WIB di Bundaran Gladak depan patung Slamet Riyadi. Mahasiswa berorasi menggunakan pengeras suara dari bak pikap.

Mahasiswa juga membentangkan spanduk dan MMT berisi kecaman dan berbagai tuntutan. Aksi tersebut dikawal ratusan aparat Polresta Solo yang bersiaga sembari mengatur lalu lintas.

Seusai orasi, pukul 10.45 WIB, massa dari BEM UNS, BEM UMS, KAMMI, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), dan lainnya itu bergerak menuju Tugu Pamandengan depan Balai Kota. Di sana, massa kembali membentuk lingkaran besar untuk melangsungkan orasi. Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas sempat terganggu.

Di tengah-tengah orasi, mahasiswa sempat membakar ban di depan Balai Kota. Sempat terjadi insiden saling dorong saat polisi berusaha memadamkan api. Tak lama kemudian api padam.

Aksi kembali memanas, saat pengunjuk rasa  berusaha “menyegel” Balai Kota dengan menutup pintu gerbang besi. Aksi saling dorong dengan aparat kembali terjadi. Kericuhan reda ketika tuntutan menutup gerbang besi dikabulkan dan mahasiswa menempel spanduk dan MMT berisi kecaman pada pintu gerbang itu.

Pintu gerbang tertutup selama sekitar 30 menit. Aksi itu bubar seiring terdengarnya azan zuhur di masjid Balai Kota.

Koordinator Umum Aksi, Okta Nama Putra, mengatakan ada lima tuntutan mahasiswa yakni pemerintah mencabut kenaikan harga BBM, listrik, dan biaya tarif penerbitan STNK/BPKB.

“Kami menuntut agar pemerintah hadir sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada dan menetapkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan kepentingan orang banyak,” kata Okta, kepada wartawan di sela-sela aksi, Senin.


img_20170111_214826

Kecewa dengan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, ratusan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Rabu siang (11/1).

Dalam aksinya, para demonstran sempat menggelar Salat Gaib berjamaah sebagai simbol matinya hati nurani pemerintah. Mereka juga membakar replika keranda mayat sebagai simbol perlawanan.

Sempat terjadi ketegangan antara mahasiswa dengan polisi yang bersiaga mengamankan jalannya aksi. Namun tidak sampai terjadi bentrok fisik. Hanya adu mulut dan dorongan-dorongan.

Insiden itu bermula, saat para demonstran ingin menemui sejumlah wakil rakyat di dalam gedung usai menggelar Salat Gaib. Saat itu, hanya ada empat perwakilan dewan dan sejumlah personel polisi masuk di tengah-tengah massa.

Para demosntran menolak. Mereka hanya ingin bertemu dengan seluruh perwakilan fraksi, bukan empat perwakilan. Tak urung, terjadilah adu mulut antara dua kubu. Sempat juga adu dorong, hingga akhirnya para demonstran berhasil mengusir polisi dan empat perwakilan dewan keluar barisan.

Karena marah, para demonstran melempar gedung dengan tomat busuk. Tapi ratusan personel polisi yang mesih bersiaga, tetap tak bereaksi. Merekapun melanjutkan aksi dengan membakar replika keranda mayat hingga membubarkan diri.

Ketua Umum PKC PMII Jawa Timur, Zainuddin mengatakan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kegagalan Jokowi-JK, yang saat Pemilu 2014 lalu, mengembar-gemborkan Program Nawa Cita-nya.

Menurutnya, kenaikan tarif bahan bakar minyak (BBM) per 5 Januari lalu, menjadi indikator penting atas kegagalan Jokowi-JK dalam perekonomian.

“Dalam hak ekonomi sosial dan politik, negara bertanggung jawab atas kebutuhan dasar ekonomi dan politik setiap warganya. Dan ketika hak dasar itu tidak tercapai, logika sederhananya, negara gagal menunaikan tanggung jawabnya,” terang Zainuddin di sela aksi.


Pemerintahan Joko Widodo dipimpin dengan gaya manajemen suka-suka, dan lebih menyedihkan lagi logika berpikir yang digunakan semakin tidak mencerminkan perlindungan kepada rakyat, bangsa dan negara, akan tetapi menggunakan logika yang menyesatkan.

Penegasan itu disampaikan mantan relawan Jokowi di Pilpres 2014, Ferdinand Hutahean (11/01). “Saya dan tentu banyak kalangan akan mengernyitkan dahi melihat realita kepemimpinan rezim sekarang,” kata Ferdinand.

Menurut Ferdinand, terlalu banyak ‘ketidakpatutan’ yang terlontar ke tengah publik tanpa dipikirkan dampak-dampaknya secara psikologis dan moral kepada masyarakat. “Pertanyaan yang muncul, mengapa para pejabat rejim ini suka berbicara tidak patut bahkan merupakan bentuk kekerasan verbal terhadap rakyatnya? Perlukah pertanyaan ini kita jawab? Coba kita telisik beberapa kekonyolan yang terucap dari para pejabat kita,” ungkap Ferdinand.

Ferdinand pun mengungkap ‘kekonyolan’ yang dimaksud. Kekonyolan pertama, adalah pernyataan Presiden Jokowi yang semestinya sebelum diucapkan dipikirkan dulu dampaknya. “Seorang presiden mestinya tidak boleh asal bicara. Menanggapi mahalnya harga cabe rawit, Jokowi menyatakan agar rakyat mensiasatinya dengan tidak usah beli. Ini logika tidak sehat, apakah kemudian jika rakyat sakit dan tidak mampu bayar harus disuruh juga tidak usah berobat?,” beber Ferdinand.

Kedua, pernyataan Jokowi terkait penindakan tegas dan keras terhadap sumber berita dan penyebaran berita yang dianggap pemerintah sebagai hoax. “Bukankah kata tindak secara tegas dan keras itu bentuk kekerasan verbal kepada rakyatnya?” kata Ferdinand.

Kekonyolan selanjutnya menurut Ferdinand adalah pernyataan Menko Maritim Luhut Panjaitan yang dimuat beberapa media online terkait diijinkannya bangsa asing mengelola pulau Indonesia dan bahkan memberi nama pulau Indonesia.

“Mengapa logika seperti ini bisa lahir dari seorang purnawirawan Jenderal TNI? Bukankah pulau-pulau itu masuk domain kedaulatan bangsa? Apakah kedaulatan wilayah bangsa boleh diserahkan dikelola asing? Bahkan Luhut memperbolehkan pulau itu dinamai orang asing. Apakah ada yang rela ketika anaknya lahir tapi dinamai oleh orang lain?” tegas Ferdinand.

“Ditambah lagi pernyataan yang membandingkan CEO BUMN dengan pelatih bola asing. Di BUMN itu ada rahasia negara yang harus disimpan, dalam sepak bola itu tidak ada rahasia negara yang perlu ditutup. Apakah Pak Menko tidak paham itu?” jelas Ferdinand.

Kelima, menurut Ferdinand adalah pernyataan Kapolri Tito Karnavian tentang ketidakmampuan Bambang Tri (penulis buku Jokowi Undercover”) menulis buku karena cuma lulusan SMA. “Bukankah kita pernah punya presiden yang cuma lulus SMA? Bukankah kita punya menteri yang cuma lulus SMA? Dan apakah anggota Polri yang dari Bintara karena cuma lulus SMA tidak mampu menulis buku? Tidaklah elok mempermasalahkan pendidikan seseorang. Tegakkan saja hukum dengan koridor hukum yang ada. Itu baru namanya penegak hukum,” pungkas Ferdinand.


Jangan Jadikan Pribumi Indonesia Sebagai Aborigin di Negerinya Sendiri

Letjen TNI Mar Pur Soharto, mantan komandan Korps Marinir yang berhasil jinakkan massa dalam demonstrasi 1998, menghadiri Rembug Nasional Tokoh Bangsa “Mau Dibawa Kemana Indonesia? Bangkit atau Bubar?”, di Gedung Juang 45, mengatakan bahwa Indonesia dipimpin oleh Presiden yang tidak lagi berdaulat di mata rakyatnya. Begitupun NKRI yang menurutnya terkena imbas, tidak berdaulat.
 
“Negara ini sudah tidak lagi berdaulat. Presiden Jokowi pun tidak berdaulat bagi dirinya sendiri,” tegasnya, kemarin (15/10). Ia pun mengatakan, layaknya Jokowi bila mengenakan pakaian militer tidak akan nampak berdaulat. “Termasuk baju militer ini, tidak cocok dengan dia (Jokowi),” sambungnya.
 
Di lain sisi, ia juga menyentil para mahasiswa agar berani mengambil sikap atas situasi dan kondisi yang terjadi pada Negara ini. Pun termasuk Panglima TNI yang ia pernah sampaikan agar segera melakukan hal sama seperti mahasiswa.
 
“Mahasiswa pun saya minta untuk mengambil sikap. Dan saya juga pernah menghubungi panglima TNI untuk ambil sikap,” pintanya.
 
Selain itu, tidak dirasa cukup mahasiswa dan TNI, ia meminta pula kepada masyarakat Indonesia untuk ikut serta mengambil sikapnya. Hal ini ia katakan agar di kemudian hari NKRI tidak menjadi seperti ‘Aborigin’ di Negara sendiri. Aborigin adalah bangsa asli benua Australia, yang kehidupannya dipinggirkan oleh orang-orang bule, kaum pendatang.
 
“Rakyat pun saya minta harus pula mengambil sikap, termasuk Ahok saya ingatkan agar tidak menjadikan rakyat Indonesia seperti Aborigin di Negara sendiri,” pungkasnya. Yang dimaksudkan dengan istilah “Aborigin” adalah bangsa asli Indonesia, pribumi. Sedangkan yang dianggap bisa mem”aborigin”kan pribumi adalah Aseng dan Asing.

Konklusi

“Tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan Dia tidak akan mensucikan mereka… –Abu Mu’awiyah berkata, “Dan Tidak akan dilihat oleh Allah.”– Dan bagi mereka adzab yang pedih, yaitu orang tua yang berzina, raja yang suka berdusta, dan orang miskin yang sombong.” (HR Muslim).

“Tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan Dia tidak akan mensucikan mereka: orang tua yang berzina, raja yang suka berdusta, dan orang miskin yang sombong.” Ini hadits shhih, dikeluarkan oleh Muslim dari AbiBakrah bin Syaibah, dari Waki’ dan Abi Mu’awiyah. Dan tambahan dalam riwayat Abi Mu’awiyah: , “Dan Tidak akan dilihat oleh Allah. Dan bagi mereka adzab yang pedih”. (Syarhus Sunnah oleh Al-Baghawi 13/168).

Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa Sallambersabda: “Akan ada setelah (wafat)ku (nanti) umaro’ –para amir/pemimpin—(yang bohong). Barangsiapa masuk pada mereka lalu membenarkan (menyetujui) kebohongan mereka dan membantu/mendukung kedhaliman mereka maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan dia tidak (punya bagian untuk) mendatangi telaga (di hari kiamat). Dan barangsiapa yang tidak masuk pada mereka (umaro’ bohong) itu, dan tidak membenarkan kebohongan mereka, dan (juga) tidak mendukung kedhaliman mereka, maka dia adalah dari golonganku, dan aku dari golongannya, dan ia akan mendatangi telaga (di hari kiamat). (Hadits Shahih riwayat Ahmad dan An-Nasaa’i dalam kitab Al-Imaroh).


Referensi

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s