Penangkapan Para Aktifis

11 orang aktivis terduga makar alias penggulingan terhadap pemerintahan yang sah ditangkap aparat kepolisian menjelang pelaksanaan aksi damai, Jumat (2/12/2016). Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian penangkapan tersebut dilakukan sesuai strategi yang dilakukan jajarannya.

Hal itu dikatakan Tito dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, di kompleks DPR RI, Senin (5/12/2016). “Kenapa pas hari itu, saat dini hari kita tangkap? Kalau kami tangkap sehari sebelumnya, akan dipelintir media sosial,” kata Tito.

img_20170111_073600

“Kalau penangkapan dilakukan sehari sebelumnya, nanti disebut upaya penggembosan. Ini sangat rawan kalau seperti ini. Jadi kami putuskan menangkap pada hari aksi 212. Kita tangkap subuh. Jadi tidak ada waktu menggoreng hal itu,” sambung Tito.

Selain itu, kepolisian menganggap penangkapan ini upaya menjaga agenda suci para peserta aksi 212. Supaya tidak disusupi kehendak politik tertentu.

“Pengangkapan ini juga, kita tidak ingin agenda suci yang disepakati untuk ibadah betul-betul dan tujuannya satu penahanan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, jadi karena itu mereka beribadah,” tagas Tito.

Diberitakan, 11 aktivis yang ditangkap pihak kepolisian pada Jumat (2/12/2016) kemarin. Masing-masing terjerat dugaan kasus berbeda, mulai dari penghinaan terhadap simbol negara, ujaran kebencian hingga tindak pidana pemufakatan makar.

Usai penangkapan, mereka langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian pada hari yang sama. Delapan orang terjerat kasus dugaan makar yakni, Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Eko, Adityawarman, Firza Husein, Ratna Sarumpaet, Sri Bintang Pamungkas, dan Alvin Indra. Sedangkan dua orang ditangkap atas dugaan kasus hate speech, Jamran dan Rizal Kobar.

Polri menahan dua bersaudara, Jamron dan Rizal yang diduga menebar ujaran kebencian atau hate speech.[1] Selain dijerat pasal 28 ayat 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dua bersaudara ini juga disangka melanggar pasal 107 dan atau pasal 110 KUHP tentang Makar.

“Keduanya kami lakukan penahanan,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di kantornya, Sabtu (3/12).

Dia mengatakan, Polri sudah mengantongi alat bukti yang cukup. Antara lain konten di media sosial, alat komunikasi yang digunakan dan sebagainya.

Perbuatan keduanya, ujar Boy, teridentifikasi sejak pekan keempat November 2016.

“Mereka melakukan posting ujaran kebencian,” katanya.

Penyidik kemudian melakukan monitoring terhadap postingan-postingan yang mereka sebarluaskan di pekan keempat November tersebut.

“Polri menilai (postingannya) sangat berbahaya,” tegas Boy.

Menurut Boy, postingan mereka  menimbulkan kemarahan massa, rasa antipati terhadap pihak tertentu atau pemerintah Indonesia.

“Dan ini tidak mendidik,” tegasnya.[2]

Dan yang terjerat dugaan kasus penodaan atas simbol negara adalah Ahmad Dhani.[1]

“Pemeriksaan sudah mengacu pada landasan hukum yang ada, bukti permulaan cukup. Insya Allah polisi akan tanggungjawab secara hukum atas proses hukum terhadap 11 warga negara kita,” ujar Boy di Mabes Polri, Sabtu (3/12/2016).

Boy menjelaskan, tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar dan pemufakatan jahat sebagaimana Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP. Ada satu penambahan tersangka dari berita sebelumnya, yakni Alvin Indra yang ditangkap di kawasan Tanah Sereal, Bogor, Jumat pagi.

“Yang pertama Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, ibu Firza Husein, Eko, Alvin, dan ibu Rachmawati Soekarnoputri,” papar dia.

Kemudian satu tersangka kasus makar lainnya yakni Sri Bintang Pamungkas masih menjalani pemeriksaan hingga sekarang. Sri Bintang juga dijerat dengan Pasal 107 juncto Pasal 110 KUHP tentang makar.

“Sri Bintang Pamungkas ini juga terkait ucapannya di YouTube. Dia juga dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE,” kata Boy.

Kemudian dua tersangka lainnya yakni Jamran dan Rizal Kobar dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

“Ini kakak beradik, yang berkaitan dengan ujaran kebencian, menyebarluaskan info permusuhan ke individu, isu SARA,” sambung dia.

Terakhir yakni Ahmad Dhani. Musisi kondang yang saat ini mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Bekasi itu dijerat dengan Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa. Hal itu sesuai dengan pelaporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghinaan terhadap Jokowi saat melakukan orasi pada Demo 4 November lalu.

“Penyidik telah memeriksa keterangan ahli, saksi, dan video,” ujar Boy.[3] Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka. Pasal yang dikenakan berbeda-beda, ada yang terkait penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemufakatan jahat dan makar serta terkait UU ITE.

Setelah menjalani pemeriksaan, delapan orang dilepas dan tiga orang ditahan. Penangkapan 11 orang tersebut dengan dugaan makar dan penghinaan Presiden mengundang pro kontra. Ada yang menganggap penangkapan tersebut sangat berlebihan seperti orde baru dan ada juga yang menilai wajar.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menolak jika tindakannya menangkap kelompok ingin makar saat aksi damai 2 Desember membelenggu demokrasi. Baginya, rakyat dipersilakan menyampaikan kritik dan aspirasi asal sesuai ketentuan.

Informasi intelijen diperoleh Tito, Sri Bintang Pamungkas dan kawan-kawan berencana bergerak di DPR.

“Kalau ngajak dobrak DPR, duduki DPR secara paksa, kerahkan massa, enggak bisa. Polri konsisten simbol negara enggak boleh diduduki dengan cara-cara inkonstitusional,” kata Tito saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (5/12).

Dia juga menegaskan sudah memiliki barang bukti. Dia menolak jika dikatakan penangkapan hanya karena kelompok ini melakukan kritik keras ke pemerintah.

“Kita paham pada saatnya itu kritik, mana yang provokatif membahayakan,” jelas Tito.

Didukung Said Aqil Siraj (Ketum PBNU), Dinilai Berlebihan oleh Din Syamsuddin (Mantan Ketum Muhammadiyah)

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Said Agil Siraj mendukung langkah kepolisian mengamankan sebelas terduga pelaku makar. Proses hukumnya pun sekarang masih dilanjutkan untuk membuktikan kebenarannya.

“Keputusan polisi sudah tepat,” kata Said Agil Siraj usai menjadi pembicara Batu International Islamic Tourism di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Sabtu (3/12).

Said menilai tidak ada yang berlebihan dalam penanganan terduga makar. Polisi juga masih harus membuktikan tuduhannya. Jika memang tidak ditemukan bukti, polisi harus segera melepaskan.

Dia tak sependapat jika penangkapan sebelas aktivis tersebut dianggap sebagai kemunduran dalam berdemokrasi. Karena negara memiliki kewajiban menjaga semua warganya.

“Kalau ya terbukti, orang terbukti makar, masak itu kemunduran? Ya keselamatan bangsa dong didahulukan,” tegasnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin ikut angkat bicara terkait penangkapan 11 orang yang diduga ingin melakukan makar. Din menilai tuduhan makar terlalu berlebihan.

“Penangkapan dan isu makar berlebihan. Saya melihat tidak ada upaya makar yang dilakukan,” ujar Din Syamsudin ketika ditemui di Sportodium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (5/12).

Din menilai usulan Sri Bintang Pamungkas untuk menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (SI MPR) justru masuk ke dalam ranah konstitusi. Bukan upaya penggulingan pemerintahan atau upaya makar.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini juga melihat pernyataan Rachmawati Soekarnoputri tidak mengandung makna makar.

“Saya tidak melihat upaya putri Soekarno menggulingkan pemerintahan yang sah,” ujarnya.

Politikus PKS Nasir Djamil meminta Polri untuk berhati-hati dalam mengusut kasus makar ini. Menurutnya, lebih baik polisi mengumpulkan alat bukti yang kuat dan valid terlebih dahulu sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka makar.

“Soal makar kan bisa ditafsirkan berbeda-beda. Jadi kemarin polisi dengan tidak menahan 8 orang itu kan menunjukan bahwa alat buktinya tidak kuat. Pada prinsipnya kita minta hati-hati ya dalam penanganan kasus terkait makar,” jelas Nasir, Senin (5/12).

Langkah Polisi Dipertanyakan

Selanjutnya, Politikus Demokrat Erma Suryani Ranik juga mempertanyakan langkah polisi menciduk Rachmawati cs. Dia pun tak begitu yakin dengan informasi adanya rencana makar digagas oleh kelompok ini.

“Rachmawati duduk di kursi roda, sulit memahami mereka-mereka ini menggagas dan mampu laksanakan makar,” tuturnya dalam rapat kerja dengan Kapolri di Komisi III DPR, Senin (5/12).

Wanita asal Kalimantan Barat ini mengaku khawatir dengan adanya tudingan terhadap kelompok ingin makar. Dia tak ingin di era demokrasi seperti ini adanya upaya membungkam kelompok-kelompok kritis terhadap pemerintah.

Untuk itu agar kasus menjadi terang diharapkan polisi memiliki bukti kuat untuk membawa kasus persidangan. “Siapkan bukti, beberapa orang mau dibuktikan sebagai tindakan makar. Tentu pembuktian nanti di pengadilan,” tandasnya.

Selain itu, Mantan Anggota DPR Lily Wahid mempertanyakan sikap polisi yang langsung main tangkap terhadap Rachmawati Soekarnoputri dan beberapa orang lainnya. Lily yang merupakan adik dari almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini menegaskan, tidak ada upaya makar yang dilakukan oleh Rachmawati cs terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Kita semua sama dari gerakan selamatkan NKRI itu sama. Kita menuntut untuk kembali MPR menyelenggarakan Sidang Istimewa, dengan agenda tungal kembali ke UUD ’45. Bukan agenda lengserkan Presiden enggak ada lah,” kata Lily saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu (3/12).

Lily menjelaskan, sebelum penangkapan, dirinya ikut dalam diskusi dengan Rachmawati cs. Dia dan Gede Sirina (pengamat dari Universitas Bung Karno) ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Tetapi hanya berdua yang tidak ditangkap, lainnya langsung dicokok polisi dan dibawa untuk dimintai keterangan.

Kuasa hukum Rachmawati Soekarnoputri dan Ratna Sarumpaet, Yusril Ihza Mahendra menilai apa yang dilakukan para tersangka masih jauh dari pelaksanaan makar.

“Kalau ditanya pendapat saya sudah penuhi unsur makar atau tidak kelihatannya sih kalau sampai pelaksanaan makar masih jauh ya. Masih jauh bahwa mereka ngadain rapat-rapat dan pertemuan kritik pemerintah itu normal saja. Untuk Ratna Sarumpaet malah tidak ikut rapat, tidak ikut konpers tanggal 1 yang lain-lain mungkin iya Bu Ratna enggak sama sekali. Tapi ikut juga ditangkap tanggal 2 Desember itu,” kata Yusril di Senayan, Jakarta, Minggu (4/12).

Yusril menilai Kepolisian melakukan upaya preventif agar aksi pada Jumat 2 Desember lalu berjalan damai. Karenanya kepolisian menangkap mereka.

“Walaupun andai mereka tidak ditangkapi tidak terjadi apa-apa juga. Jadi saya mencoba melihat ini secara jernih, dan karena bu Ratna dan bu Ratna tunjuk, beliau saya tangani kasus ini dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.[4]

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan penangkapan sebelas aktivis yang diduga melakukan pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah pada Jumat, 2 Desember 2016, sudah diperhitungkan. Tito mengatakan hal itu untuk menghindari provokasi.

“Kalau kami tangkap beberapa hari sebelumnya maka yang terjadi nanti akan dibalik seolah ini pengembosan masyarakat yang akan ikut Aksi Bela Islam. Itu bahaya sekali,” kata Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 5 Desember 2016.

Penangkapan tersebut, kata Tito, untuk mencegah sebelas aktivis menguasai massa yang berkumpul untuk agenda politik tertentu. Menurut dia, kepolisian bakal melindungi agenda utama untuk ibadah pada aksi 212. “Kalau sehari dua hari sebelumnya, ini akan dipelintir dan keluar di media sosial, saya paham betul sadisnya medsos,” ujarnya.

Selain itu, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, kata Tito pun, sudah meminta pertolongan kepada kepolisian untuk melindungi aksi 212. GNPF, kata dia, berkomitmen untuk menghindari kekacauan seperti yang terjadi pada Aksi Bela Islam 4 November. “Penangkapan ini upaya kami melindungi agenda suci untuk ibadah,” kata Tito.[5]

Pembebasan Delapan Aktivis Terduga Makar

Polri melepaskan delapan pelaku terduga makar yang sempat ditangkap pada 2 Desember lalu.

Sempat menjalani pemeriksaan intensif di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Kini kedelapan pelaku bisa menghirup udara bebas.

“Penilaian subyektif kepolisian itu karena para tersangka kooperatif dan berdasarkan alasan kemanusiaan,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Boy Rafli Amar di Divisi Humas Polri, Sabtu (3/12).

Delapan nama yang dibebaskan tersebut yakni, Kivlan Zein, Aditya Warman, Ratna Sarumpaet, Firzha Husaen, Rachmawati Soekarnoputri, Ahmad Dhani, dan Eko Santjojo, Alvin Indra Alvaris.

Boy menambahkan, khusus pembebasan Ahmad Dhani, karena dia memiliki masa tahanan hanya lebih dari satu tahun. Ahmad Dhani terjerat pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa.

“Yang terpenting, kepolisian tidak mengalami kesulitan saat menjalani penyidikan,” ucap dia.

Sementara tiga tersangka lain yaitu Sri Bintang Pamungkas, Rizal dan Jamron masih ditahan di tahanan Polda Metro Jaya.[6]

Pemeriksaan Para Saksi

Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya terus mendalami kasus dugaan makar yang menyeret sejumlah aktivis dan tokoh nasional. Penyidikan dilakukan dengan memeriksa saksi-saksi yang dianggap mengetahui kegiatan tersebut.

Hari ini, polisi akan memeriksa suami Sylviana Murni, Gde Sardjana sebagai saksi. Suami Cawagub DKI nomor urut satu itu akan diperiksa mengenai aliran dana yang diduga diterima salah satu tersangka makar.

“Iya, besok (Jumat) suami Sylviana Murni akan kita panggil jadi saksi dugaan makar. Dipanggil jam 1 siang,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 29 Desember 2016 malam.

Dia mengungkapkan, surat panggilan terhadap Gde telah dilayangkan tiga hari sebelum jadwal pemeriksaan. Gde sendiri diperiksa terkait dugaan pemberian dana terhadap Jamran, salah satu tersangka makar yang ditangkap pada Jumat 2 Desember lalu.

“Kita belum tahu, nanti kita akan tahu dia memberikan uang kepada Jamran untuk apa dan berapanya. Ini masih sebatas saksi,” tandas Argo.[7]

Siapa Donatur Terduga Makar?

Seperti yang telah diketahui bahwa Kapolri sudah menangkap terduga makar saat aksi dengan nama super damai atau yang dikenal 212, antara lain Kevlain Zein, Adityawarman, Rachmawati, Ratna Sarumpaet, Firza Husein dan Sribintang bahkan termasuk yang menghina presiden, seperti Ahmad Dani.

Mengamati dan menyimak dari pihak kepolisian, dipastikan ada bandar ataupun donatur dari dugaan makar ini, pada beberapa hari yang lalu, jelas ini membuktikan bahwa pihak kepolisian bekerja dengan keras dan cerdas. Serta banyak mendapat dukungan masyarakat. Termasuk saya tentunya juga ingin mengucapkan “salut” kepada Kapolri dan jajarannya.

Dalam bagan yang beredar, mengenau siklus pendanaan atau donatur terduga makar terdapat lebij dari 10 orang, dimana diantaranya sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Mengejutkan memang, dalam bagan tersebut yang sudah beredar sejak beberapa hari yang lalu, nama Tommy Soeharto atau anak mantan presiden RI ke-2 yang terkenal sebagai diktator terkorup, berada diposisi paling atas, dan beberapa hari yang lalu sudah beredar baik di medsos.

Belum diketahui secara pasti mengenai siapa yang membuat bagan donatur dugaan makar tersebut atau detail tepat waktunya ketika bagan tersebut diupload. Dari bagan tersebut jelas memeperlihatkan dan memberi kesan bahwa Tommy Soeharto menjadi seperti bandar atau donatur terhadap terduga makar.

Radar penyidik mulai mengarah ke putra mantan presiden RI ke-2 yaitu Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Benar atau tidaknya mengenai bagan yang melibatkan Tommy, jelas akan menjadi suatu pertanyaan, namun setidaknya pada pihak Kapolri tengah bekerja keras menelusuri adanya penyandang dana atau donatur dalam kasus terduga makar.

Seperti yang dipaparkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya pun tak menampik adanya informasi soal dugaan putra bungsu mendiang Presiden Soeharto itu menjadi bandar bagi tersangka makar. Ujar Argo “Nanti kita dalami lagi (aliran dana dari Tommy Soeharto, red),”

Dan disebut juga oleh mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur itu menyatakan, bahwa penyidik bakal menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tujuannya untuk menelusuri aliran dan untuk membiayaai perencanaan makar, termasuk donaturnya.

“Pasti kita ajak (PPATK). Sedang kita kumpulkan (bukti), sedang kita dalami. Karena kan banyak toh. Dia enggak ngasih langsung gitu tidak. Kecil, kecil, kecil,” ungkap dia.

Salah satu yang ditangkap atas terduga makar adalah Firza Husein, dimana Firza Husein adalah ketua yayasan solidaritas sahabat cendana. Juga termasuk beberapa purnawirawan.

Benarkah Tommy Soeharto merupakan penyandang dana makar dan telah mentransfer sejumlah dana ketokoh terduga makar seperti bagan yang beredar tersebut?

(Bagan yang beredar mengenai donatur terduga makar)

(Bagan yang beredar mengenai donatur terduga makar)


Hmmmm
Kembali “enigma” (teka-teki) muncul kepermukaan.

Namun jika melihat pada sebelumnya, mengenai bagan yang belum ada Tommy nya, hanya beberapa terduga seperti yang telah ditangkap, memperlihatkan bahwa bagan sebelumnya sesuai dengan apa yang ditangkap atau ditetapkannya sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, seperti nama-nama yang ada pada paragraf pertama diatas. Apakah bagan mengenai adanya nama Tommy ini juga akan sama dan benar? Namun setidaknya yang menjadi pertanyaan lagi, Kenapa Tommy belum melaporkan hal ini jika ia merasa dirugikan? Why?

Disisi lain si Habib Rizieq selalu ada dalam daftar dan bagan terduga makar. Dukungan buat Kapolri terus mengalir untuk mengusut hal ini, termasuk tentang menganai donatur terduga makar yang kian mendekati untuk terungkap atau pun terbongkar.

Dalam hal mengenai penyandang dana makar, Kapolda metro jaya Mochamad Iriawan, mengatakan “Ada beberapa (orang) yang sedang kita dalami. Nanti pada saatnya kalau udah gamblang semuanya mungkin kita akan jelaskan”

Jika bicara tentang Tommy, masih ingatkah kita ketika Tommy Soeharto menjadi buronan dalam dugaan keterlibatan pembunuhan hakim agung. Bisa dikatakan buronan nomor wahid. Dimana penggerbakan dan penangkapan Tommy pada waktu itu, juga dipimpin oleh Tito Karnavian yang saat itu berpangkat sebagai komisaris. Jika dalam bagan donatur terduga makar ini terbukti dan benar, maka jelas Tommy akan berurusan lagi dengan jendral Tito yang kini sudah menjadi Kapolri.

Namun hendaknya kita juga tidak mengunyah hal ini mentah-mentah begitu saja, sebelum ada penjelasan dari Kapolri atau jajarannya mengenai kebenaran atau tidaknya bagan tersebut. Pihak kepolisian setidaknya sudah mendalami keterlibatan beberapa (orang) dalam penyandang dana terduga makar.

“Ohhh sepertinya aku harus kembali kehutan untuk mencari kayu bakar, dan menanak nasi, sambil tertawa. Yang jelas itu, apa yang terjadi belakangan ini tidak sebatas agama dan Ahok, melainkan ada hal-hal yang lain tentunya pada yang berkepentingan, atau pun adanya ruang kesempatan untuk memperoleh apa yang menjadi tujuan”

“Selamat berdiskusi, dan hendaknya tetap selalu mencoba berlaku adil sejak dalam kepala, termasuk dalam menilai sesuatu, oke kawan-kawan saya pamit, karena mau menemui zarathustra yang sedang murung membasuh tongkatnya, di dalam hutan belantara yang senantiasa untuk selalu bertanya, termasuk bertanya tentang peristiwa di dalam kota yang tidak sedikit orang-orang bernafsu didalamnya.”

So, jangan mau dijejali begitu saja, apalagi memperdebatkan agama, lihatlah pada kenyataan sekarang ini atau belakangan ini, agama dijadikan objek (isu) tapi banyak sekali kepentingan politik yang bersembunyi dibaliknya ditangan mereka, salah satunya terduga ” makar”, ataupun untuk membela anak yang tak mengindahkan hakikat demokrasi itu sendiri.

Tommy ohh Tommy, benarkah itu dirimu Tom? Benarkah Tommy Soeharto donatur terduga makar?. Mari kita tunggu saja kabar selanjutnya. Yang jelas kabar dari pihak yang menanganinya, yaitu dari pihak Polri (kepolisian).[8]

‎Mayor Jenderal (Purn) TNI, Kivlan Zen Tidak Terima Atas Status Tersangka Makar yang Disandangnya

‎Mayor Jenderal (Purn) TNI, Kivlan Zen tidak terima atas status tersangka makar yang disandangnya, sebab dirinya mengaku tidak memiliki rencana untuk melakukan makar seperti yang dituduhkan oleh aparat kepolisian.

“Saya sangat menyesal tindakan kepolisian yang menuduh saya lakukan makar. Saya hanya berbicara mengenai mengubah ketatanegaraan dan itu ‎tidak dinyatakan makar, tidak dipidanakan,” kata Kivlan saat audiensi dengan Pimpinan DPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Kivlan menduga ada pihak-pihak yang meninginkan dirinya masuk ke dalam penjara padahal ia tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan kepadanya. Padahal dirinya selama hidup senantiasa siap mengorbankan jiwa dan raga untuk republik ini.

“Ada pihak-pihak yang ingin saya masuk penjara. Boleh jadi Wiranto,” tegasnya.

Wiranto dimaksud adalah eks petinggi militer yang kini menjabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

‎Dirinya pun menilai bahwa ada kesalahan prosedur yang dilakukan kepolisian saat hendak menangkapnya pada Jumat (2/12/2016) lalu.

Ia menduga, petinggi kepolisian yang ingin menangkapnya ingin menunjukkan eksistensi agar jabatan yang melekat kepada mereka tidak hilang.

“Saya tidak menerima dituduh makar, tapi saya memaklumi. Orang-orang yang baru menjabat di kepolisian tapi paranoid akan hilang jabatannya,” tuturnya.

‎Kivlan menjelaskan, bahwa melakukan makar seperti yang dituduhkan oleh kepolisian adalah dengan cara merebut kekuasaan menggunakan senjata. Ia menegaskan tidak akan menggerakan massa untuk menyerbu istana negara.[9]

Dia mengungkapkan bahwa dirinya sebagai purnawirawan TNI adalah sebagai tentara cadangan sesuai yang tertera di dalam UU Pertahanan, sehingga apabila ada dugaan kasus makar dilakukan oleh dirinya, maka hukum yang berlaku adalah hukum militer.

“Tapi saya ditangkap polisi, saya merasa kehormatan saya dan TNI dihapuskan dan dilecehkan. saya minta polisi jangan lakukan langkah itu lagi, walaupun mereka berusaha mengamankan Republik ini,” ujarnya saat melakukan pertemuan dengan Ketua DPR RI Fadli Zon di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).[10]

Kivlan Zein menegaskan bahwa urusan kedaulatan negara dan makar merupakan wewenang pihak TNI dan bukan urusan pihak Kepolisian.

Hal itu disampaikan Kivlan ketika bertemu dengan pimpinan DPR RI yang diwakili Fadli Zon pada Selasa, 10 Januari 2017, di Senayan, Jakarta.

Menurut Kivlan, menjadi urusan TNI karena makar terkait dengan pengkhianatan dan gerakan bersenjata untuk merebut kekuasaan. “Saya perlu luruskan, urusan makar karena terkait dengan kedaulatan negara yang merupakan kewenangan tentara,” ujar Kivlan.[11]

Isu Pengerahan Massa Pro Kivlan dan Adityawarman

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M. Iriawan (kiri) dan Pangdam Jaya, Mayjen Teddy Lhaksmana (kanan)

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M. Iriawan (kiri) dan Pangdam Jaya, Mayjen Teddy Lhaksmana (kanan)


Isu bahwa ada pengerahan massa yang pro terhadap dua purnawirawan TNI, Mayjen (purn) Kivlan Zein dan Brigjen (purn) Adityawarman Thaha yang ditangkap polisi, dibantah Pangdam Jaya, Mayjen Teddy Lhaksmana.

Menurut Teddy, informasi yang beredar itu adalah tidak benar. Ia bahkan menegaskan bahwa penangkapan terhadap kedua purnawirawan itu tidak akan membuat perpecahan di tubuh TNI.

“Rantai komando itu jelas sekali, apalagi ada (info) yang akan bergerak ke Jakarta, itu sangat bohong. Tidak ada perpecahan, sangat solid,” tegas Teddy, kepada wartawan, Selasa (6/12), di Mapolda Metro Jaya, Jakarta.

Tak hanya itu, Teddy menambahkan, dalam upaya pengamanan aksi 4 November dan 2 Desember kemarin TNI tetap solid. Dia juga menyatakan bahwa TNI satu komando dalam upaya penegakan hukum terhadap kedua purnawirawan tersebut. “Mantan militer juga merupakan tanggung jawab saya,” imbuh Teddy.

Bahkan sebelum menangkap keduanya, sambung Teddy, TNI dan Polri telah membahasnya dalam berbagai rapat. “Kebetulan saya berada dalam satu komando tugas, sama-sama, ya itulah analisa yang kami ambil, terpaksa ini harus diamankan sementara menjelang pelaksanaan tanggal 2 (Desember) ini,” beber Teddy.

Selain itu, diungkapkan Teddy, operasi penangkapan dua purnawirawan yang diduga melakukan makar itu, sudah seizin dan sepengetahuan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo.

“Dilaporkan semua, jadi tidak ada tindakan yang liar. Apalagi ada perpecahan itu tidak ada, rantai komando TNI sangat solid dan tidak ada perpecahan,” pungkas Teddy tegas.[12]

Sri Bintang Pamungkas Bersumpah Untuk Melawan Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Meski sudah 40 hari dikurung di penjara, Sri Bintang Pamungkas tetap bersumpah untuk melawan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai tak berpihak kepada rakyat kecil dan prokapitalis.

“Saya tetap melawan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah rezim yang berkuasa, sepanjang hayat dikandung badan. Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 yang asli, dan cita-cita Proklamasi 1945 akan selalu jadi pegangan dalam rangka menilai kebijakan dan langkah rezim penguasa terpilih berdasarkan prinsip demokrasi dan negara hukum,” kata Sri Bintang dalam keterangan persnya melalui sebuah surat yang dibagikan kepada wartawan di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (9/1/2017).

Menurut Sri Bintang, ia mempunyai hak dan kewajiban untuk menumbangkan Jokowi. Bahkan itu sudah diamanatkan dalam UUD 1945.

“Saya dan masyarakat Indonesia umumnya berhak menolak bahkan menjatuhkan rezim penguasa terpilih, apabila mereka menyimpang dari Pancasila, konstitusi, dan cita-cita kemerdekaan 1945, sebagaimana pernah kami lakukan pada masa lalu,” ungkapnya.

“Tidak ada lagi di dunia ini ‘the king can do no wrong’ apalagi yang seenaknya mempermainkan negara,” tambahnya.

Tak lupa, Sri Bintang juga akan memperjuangkan kembalinya UUD 1945 ke tahap awal sebagaimana pada zaman Presiden Soekarno terdahulu.

“Karena UUD hasil amandemen telah menyimpang dari dasar negara Pancasila dan cita-cita kemerdekaan 1945. Saya akan tetap mempertahankan prinsip bahwa kedaulatan negara ada di tangan rakyat (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 asli) dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),” tuturnya.[13]

Orasi Sri Bintang Di Kalijodo Ternyata Simulasi Untuk Sidang Ahok

Karena pernah ikut rapat dengan sejumlah pelaku makar, pengacara Eggi Sudjana mendapat bagian diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi dari Rachmawati Soekarnoputri.

Dalam pengakuannya, Eggi mengaku saat tanggal 1 Desember 2016 lalu, dia tidak berada di Rumah Amanah Rakyat, Menteng, Jakarta Pusat. Selain itu, dia juga tidak mengaku ketemu dengan Rachma.

Namun, Eggi tak menepis kalau dirinya pernah hadir di kolong Tol Kalijodo. Hanya saja, kedatangannya sehari sebelum pidato Sri Bintang digelar.

“Sehari sebelumnya itu kita buat simulasi untuk sidang Ahok. Sri Bintang Hadir, dia jaksa saya hakim. (Buni yani) enggak hadir. Yang hadir waktu itu, ada Muchtar Harahap, Ratna Sarumpaet, Edi Abdurahman mantan PAN itu saja,” papar Eggi kepada wartawan di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (9/1/2017).

“Yang inisiasi itu Bintang. Dia yang mengkondisikan bagaimana sidang terhadap Ahok. Tapi itu bulan Agustus loh, sesudah penggusuran. Simulasi itu untuk penggusuran. Itu yang penistaan kan belum terjadi,” tambahnya.

Namun kalau diminta kesaksian terkait pidato Sri Bintang, Eggi mengaku tidak tahu karena tak berada di lokasi.

“Saya kira tidak cermat di situ yah pihak kepolisian, karena saya tidak hadir tidak ada di tempat untuk pidatonya kok dijadikan saksi, itu tidak tepat menurut saya,” pungkasnya.[14]

Sri Bintang Pamungkas menuntut Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada dirinya dan sejumlah pelaku lain. Alasannya, orang nomor 1 di Indonesia itu ‎tak bisa membuktikan dugaan makar yang dituduhkannya.

“Jokowi harus membuat pernyataan secara nasional (state of the nation), baik kepada rakyat, bangsa dan NKRI, maupun kepada dunia, bahwa tuduhan makar atau percobaan makar tersebut dicabut, karena memang tidak pernah ada, dan tidak pernah terjadi,”‎ kata Sri Bintang melalui surat yang dibagikan kepada sejumlah juru warta di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (9/1/2017).

Sri mengatakan, ‎Jokowi harus membebaskan dirinya dan pelaku lain dan meminta kehormatannya dipulihkan. “Jokowi wajib merehabilitasi kami,” tuturnya.

Menurut Sri Bintang, apa yang dilakukannya selama ini merupakan hak dari setiap warga negara untuk mengkritisi kinerja pemerintah dan memberikan masukan.

“Penilaian yang keras dan berbentuk oposisi itu adalah hak rakyat untuk menuntut pertanggungjawaban dari rezim penguasa terpilih, sebagai hak asasi yang berlaku universal di negara-negara manapun di dunia,” pungkasnya.[15]

Massa Aksi “Spirit 212” Minta Tiga Terduga Makar Dibebaskan

Sekelompok massa yang tergabung dalam gerakan ‘Spirit 212’ melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolda Metro Jaya, Senin (9/1/2017) siang.

Mereka menuntut agar pihak kepolisian membebaskan tiga orang terduga makar yang masih ditahan. Mereka adalah Sri Bintang Pamungkas, Rizal Kobar dan Jamran.

“Bebaskan Rizal, Jamran dan SBP (Sri Bintang Pamungkas). Para pejuang penegakan hukum dan keadilan,” kata Lendi Oktaviadi, salah seorang perwakilan dari aksi ‘Spirit 212’ dalam keterangan tertulisnya yang diterima TeropongSenayan, Senin (9/1/2017).

Lebih lanjut Lendi menilai, penangkapan terhadap 10 orang yang dituding akan melakukan makar merupakan lonceng kematian demokrasi di Indonesia. Dimana, kata dia, kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat telah dibungkam.

“Perbuatan polisi rezim sangat otoriter dan represif, tanpa pernah menunjukkan surat penangkapan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. saudara Rizal dan Jamran telah ditangkap dan dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua, perlakuan aparat di luar hukum ini sangat melanggar hak asasi manusia,” terangnya.

Menurut Lendi, Rizal, Jamran dan SBP merupakan adalah pejuang penegakan hukum dan keadilan, yang konsisten selalu turut serta dalam aksi-aksi bela Islam menuntut proses hukum sang penista agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Tetapi justru terjadi sebaliknya, terang dia, mereka yang berjuang ditegakkan hukum dan keadilan malah dituduh makar dan UU ITE, ditangkap dan ditahan tanpa mengindahkan ketentuan hukum. Ironisnya, sementara Ahok sampai hari ini tidak ditahan.

“Jelas ketidakadilan dalam proses penanganan hukum terhadap para tokoh nasional dan aktifis yang ditangkap. Hanya Rizal, Jamran dan SBP yang masih ditahan, sementara yang lainnya sudah dilepaskan sejak lama, bahkan satu hari saja sejak ditangkap,” sesalnya.

“Ada apa tidak dilepaskan ketiga orang tersebut? (Apa) Karena ada ketersinggungan petinggi kepolisian, karena saudara Rizal dan Jamran tidak mau menerima bingkisan sesuatu, untuk menghentikan perjuangannya. Juga terhadap SBP karena tidak mau berikan keterangan dalam BAP sebelum ada kejelasan atas pasal yang dituduhkan kepadanya,” tanya Lendi.

Massa aksi ‘Spirit 212’ yang terdiri dari berbagai elemen, di antaranya solidaritas Jayabaya, solidaritas Universitas Islam Jakarta, solidaritas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta, PP ISARAH, Korp Mahasiswa GPII, Aliansi Indonesia Satu, ForSalam Jakarta dan Qomando Masyarakat Tertindas (Qomat) itu juga menyampaikan tuntutan lainnya, yakni:

1. Meminta kepada Kapolda agar segera membebaskan saudara Rizal, Jamran dan Sri Bintang Pamungkas (SBP) karena mereka adalah tokoh pejuang penegak keadilan dan HAM.

2. Meminta kepada Kapolda untuk membentuk tim khusus guna mengungkap segala perbuatan penegak hukum yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan secara nyata telah melanggar HAM.

3. Mempertanyakan pertemuan antara Rizal dan Jamran dengan bapak Kapolda, yang beredar isu kedua korban menolak bingkisan dari Bapak Kapolda. Dan peristiwa percobaan pemberian bingkisan ini akan kami tindakanjuti dengan melakukan pengaduan kepada institus-institusii terkait.

4. Apabila bapak Kapolda tidak mendengarkan dan tidak melakukan tindakan apa pun terkait pemohonan kami, maka berdasarkan hukum dan keadilan, kami akan meminta dan melaporkan persoalan ini kepada Propam dan Irwasum Mabes Polri serta Kompolnas agar segera memanggil, memeriksa dan menjatuhkan hukuman kepada Penyidik dan Kapolda Metro Jaya karena telah melakukan penangkapan, penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan secara nyata diduga kuat telah melanggar HAM.

5. Kami juga akan melakukan pelaporan kepada institusi lain yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum dan keadilan serta HAM, yaitu kepada: DPR RI, Komnas HAM, dan LPSK dan Pengadilan HAM Internasional.

6. Kami juga akan meminta kepada lembaga swadaya masyarakat, LBH dan Ormas guna bersama-sama mengawal tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia.[16]

img_20170111_074421

Virza Husein


img_20170111_025519

Lily Wahid


img_20170111_054001

Ratna Sarumpaet


img_20170111_025429

Rachmawati Soekarnoputri


img_20170111_055958

Kivlan Zein


img_20170111_062258

Sri Bintang Pamungkas


Rzal Kobar

Rzal Kobar


Eko Suryo Santjoyo

Eko Suryo Santjoyo


Ahmad Dhani

Ahmad Dhani


Referensi

  1. Penangkapan 11 Aktivis Terduga Makar, Ini Penjelasan Kapolri (rakyatku.com)
  2. Diduga Menebar Kebencian Plus Makar, Kakak Beradik Ini Ditahan Polisi (pontianakpost)
  3. Terduga Makar Bertambah Jadi 11 Orang, Ini Penjelasan Polisi (liputan6.com)
  4. Pro kontra penangkapan 11 orang terduga makar 2 Desember (merdeka.com)
  5. Terungkap, Alasan Polisi Cokok Terduga Makar pada Jumat Subuh (tempo.co)
  6. Akhirnya Kedelapan Aktivis Terduga Makar Dibebaskan (pontianakpost)
  7. Suami Sylviana Murni Akan Diperiksa Terkait Dugaan Makar Hari Ini (liputan6.com)
  8. Benarkah Tommy Soeharto Donatur Terduga Makar (seword.com)
  9. Tak Terima Disebut Makar, Kivlan Zen Sebut Ada yang Ingin Saya Masuk Penjara, Boleh Jadi Wiranto (bangkapost)
  10. Kivlan Zein: Saya Merasa Kehormatan Saya dan TNI Dihapuskan dan Dilecehkan (jitunews.com)
  11. Bukan Polisi, Kivlan Zen: Soal Makar dan Kedaulatan Negara Itu Urusan TNI (jitunews.com)
  12. Pangdam Jaya Bantah Isu Pengerahan Massa Pro Kivlan dan Adityawarman (jitunews.com)
  13. Sri Bintang: Saya Punya Hak Lengserkan Rezim Jokowi (kriminalitas.com)
  14. Orasi Sri Bintang Pamungkas Di Kalijodo Ternyata Simulasi Untuk Sidang Ahok (kriminalitas.com)
  15. Tuduhan Makar Tak Berbukti, Sri Bintang Pamungkas: Jokowi Wajib Merehabilitasi Kami (kriminalitas.com)
  16. Massa Aksi “Spirit 212” Minta Tiga Terduga Makar Dibebaskan (teropongsenayan)
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s