Ketika Media Islam Dibungkam

Dalam menyambut Hari Pers Nasional Februari mendatang, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menertibkan sekitar 40 ribu media online abal-abal.

“Sampai sekarang sudah ada 40 ribu website online gak jelas di seluruh Indonesia. Kita akan bersihkan sebelum Hari Pers Nasional,” kata Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani di Jakarta, Kamis (12/1/2017)

Menurut Semmy, istilah tidak jelas mengacu pada identitas dan entitas situs tersebut. Indikator pemblokiran yang dilakukan pemerintah, lewat Kominfo, dilihat dari jelas atau tidaknya kedudukan media yang ditarget blokir.

Beberapa indikator pemblokiran yang dimaksud Semmy, seperti tidak jelas struktur redaksinya, tak punya alamat kantor, dan tidak terdaftar di Dewan Pers.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo menambahkan verifikasi bagi media sangat berguna bila media massa tersebut mengalami gugatan hukum.

“Jika nanti ada gugatan kepada media massa yang telah terverifikasi mengenai kontennya, Dewan Pers akan ikut menengahi. Hal itu berguna untuk mendorong semua media massa untuk meningkatkan standar kompetensi jurnalistiknya,” tandasnya.

Hadir dalam acara tersebut Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Rikwanto, Savic Ali (Media Komunitas Nadhlatul Ulama), Semuel Abrijani (Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo), Septiaji Eko Nugroho (Ketua Umum Komunitas Masyarakat Anti Hoax), dan Suwarjono (Ketua Aliansi Jurnalis Independent)

Penutupan Situs Media Tidak Resmi Dinilai Inkonstitusional

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, niat pemerintah yang didukung oleh Dewan Pers untuk menutup atau memblokir situs-situs yang dianggap media tidak resmi, adalah tindakan inkonstitusional. Menurutnya, pemerintah jelas terlihat tidak memahami konstitusi.

Selain itu, pemerintah juga dinilai panik dengan bermunculannya situs-situs alternatif yang memberikan informasi luas untuk rakyat Indonesia. “Ini langkah panik dan gegabah kalau niat pemerintah untuk menutup media tidak resmi jadi dilaksanakan. Pemerintah jelas tidak memahami konstitusi, bahwa setiap warga negara berhak menyatakan pendapat,” katanya, Minggu (1/1).

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga terlihat ingin asal memberangus media-media alternatif. Padahal selama ini, media tersebut justru memberikan informasi bagi masyarakat luas.

“Asli tidaknya sebuah situs bukan terletak pada sisi legalitas formalnya saja. Karena bisa saja dari sisi legalitas, situs itu bukan termasuk perusahaan media. Justru yang harus dilihat adalah pada substansinya, apakah yang diberitakan atau diinformasikan itu asli atau palsu,” ujarnya.

Oleh karenanya, dia menyarankan agar semangat untuk membenahi situs media bukan berdasarkan unsur legalitas formal saja. Kalau mau membenahi, lanjutnya, harus menyeluruh dan menyentuh substansi permasalahan.

“Yaitu masalah informasi atau berita yang disampaikan adalah benar adanya dan bukan informasi atau berita fitnah. Jadi sah saja jika seseorang membuat situs, selama isinya adalah kebenaran,” tambahnya.

Dia menambahkan, Dewan Pers sebagai lembaga yang menjaga kehormatan pers boleh membuat standar sesuai UU. Sehingga jelas situs-situs berita apa saja yang bisa dikategorikan sebagai sebuah media.

“Tapi hal ini bukan berarti Dewan Pers bersama pemerintah bisa dan boleh menutup begitu saja situs-situs yang dikategorikan dewan pers bukan media. Sebab, kebebasan berbicara, berserikat dan berkumpul dijamin oleh UUD,” tegasnya.

Dikatakan, selama informasi yang disampaikan itu bukan hoax, bukan fitnah maka bebas saja orang untuk berbicara. Intinya yang penting apa yang disampaikan itu adalah kebenaran.

“Jadi kalau pemerintah menutup keran masyarakat atau siapa pun untuk berbicara, maka ini adalah inkonstitusional. Jadi boleh saja anggota masyarakat meski dia bukan wartawan memberikan informasi atau pun berita dan ini sekali lagi dijamin UUD,” tukasnya.

Dibredelnya Puluhan Ribu Media Online Bermula dari Surat Rahasia?

Bila ditengok-tengok, khabar akan dibredelnya 40.0000 media online kemungkinan bermula dari apa yang disebut surat rahasia dua tahun lalu.

Saat itu seakan mengejutkan bagi lembaga yang diusulkan untuk diberi wewenang untuk ikut membredel, karena biasanya justru bersuara kepada penguasa agar tidak membredel media. Namun nada-nadanya pihak itu kini justru kemungkinan akan memulai ”tugas” yang diemban dari apa yang disebut surat rahasia itu.

Mereka dulu bisik-bisik seakan kebertan, tapi kini nada-nadanya mau “menikmati” (?) menjelang Hari Pers Nasional 2017 1-9 Februari 2017 di Ambon.

Kata pemeo, “untuk menebang kayu harus pakai kayu”. (Kampak untuk menebang kayu kan memang gagangnya itu kayu). Untuk membredel media2 ya memakai orang-orang media lah. Surat rahasia itu tampaknya ampuh mengamalkan pemeo itu.

img_20170119_225153

Silakan simak apa yang disebut surat rahasia, berita lawas berikut ini.

Surat Rahasia untuk Presiden : Awasi Media!

BATAM (HN) -Dewan Pers Indonesia menengarai adanya upaya dari salah satu instansi eksternal pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap media di tanah air, dengan cara mengirimkan surat bersifat rahasia kepada Presiden Joko Widodo.

“Surat itu kami bahas sama teman-teman asosiasi pers,” ujar anggota Dewan Pers Muhammad Ridlo Eisy yang hadir di sela-sela rangkaian perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2015 di Batam, Kamis (5/2).

Sepengetahuan Ridlo dalam surat yang kabarnya mencapai enam halaman itu, instansi eksternal pemerintah tersebut mengonsultasikan kepada Presiden Jokowi agar Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diberikan kewenangan lebih dalam pengawasan media.

Dalam salah satu poin diusulkan agar Dewan Pers beserta KPI diberi kewenangan melakukan pembredelan terhadap media yang dianggap kebablasan dalam melakukan pemberitaan, serta diusulkan pula agar struktur keanggotaan Dewan Pers dipilih melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI.

Semua upaya peningkatan pengawasan itu ditengarai bakal diatur melalui revisi UU Pers, yang selama ini telah menjadi pelindung bagi media dan insan pers di tanah air.

Menurut Ridlo, sejauh ini pihaknya sama sekali tidak memiliki niat atau keinginan melakukan pembredelan terhadap media-media di Indonesia, karena insan pers telah memiliki kode etik dan Undang-Undang Pers yang menjadi acuan.

“Kita tidak akan bertindak seperti itu (melakukan pembredelan). Kita ini rezim etik,” kata Ridlo.

Dia menjelaskan, selama ini Dewan Pers telah menjalankan tugasnya mengawasi media massa sesuai aturan kode etik jurnalistik dan UU Pers. Di sisi lain KPI selama ini juga telah melakukan pengawasan terhadap media elektronik berbekal UU Penyiaran.

“Kalau ada yang salah dari media dan ada yang melaporkan kesalahannya kami akan melakukan proses pengecekan,” ujarnya.

Proses pengecekan itu dilakukan dari aspek administratif misalnya apakah media bersangkutan patuh terhadap kode etik jurnalistik dan UU Pers atau tidak, serta dilihat dari aspek teknis misalnya apakah media tersebut berbadan hukum atau tidak, memiliki alamat jelas atau tidak serta beritikad baik atau tidak.

“Dari aspek-aspek itu, akan bisa kita tentukan apakah media bersangkutan merupakan produk pers atau bukan. Jika bukan produk pers, maka akan menjadi kewenangan penegak hukum untuk menanganinya,” jelas Ridlo.

Lebih jauh Ridlo menegaskan tidak perlu disebutkan siapa instansi eksternal pemerintah yang melayangkan surat kepada Presiden Jokowi, karena suratnya pun bersifat rahasia. Insan pers cukup mengkritisi materi atau isi dari surat tersebut, karena menyangkut kebebasan pers yang telah diatur undang-undang.

“Lagi pula kebebasan pers kita kalau dikatakan kebablasan saya kira tidak juga. Memangnya ada pers kita yang menghina Nabi Muhammad, kan itu dilarang,” kata dia.

Sebelumnya Ketua Dewan Pers Bagir Manan juga bersuara tentang surat rahasia itu. Bagir menyatakan bahwa pelindung utama insan pers sejatinya adalah pribadi pers itu sendiri.

Menurut Bagir, insan pers di tanah air harus mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai fungsinya, serta terus berpedoman pada kode etik jurnalistik dan UU Pers.

Metro TV Telah Sebarkan Berita Hoax

img_20170119_225448

Metro TV dalam acara Metro Hari Ini Jum’at 6 Januari 2017 memberitakan tentang kumpulan situs penyebar berita hoax. Dalam video berdurasi 43 detik, metro TV memberikan 22 daftar situs yang dituduh memberitakan berita hoax.

Menanggapi berita tersebut, Ketua Jurnalis Islam Bersatu (JITU), Agus Abdullah menegaskan justru Metrotvnews yang menyebarkan berita hoax.

“Itu kan data pemblokiran tahun 2015 yang dikeluarkan BNPT kepada Kominfo untuk diblokir dengan tuduhan menyebarkan radikalisme,” kata Agus kepada Panjimas, Ahad (08/01).

Menurut Agus, dari 22 daftar situs yang dimunculkan kembali oleh Metro TV dalam acara Metro Hari Ini tanggal 6 Januari 2017, sudah dinormalisasi oleh Kominfo dan BNPT. Di sisi lain, dari 22 situs itu juga banyak situs yang sudah mati.

“Masyarakat saat ini harus waspada dengan Metro TV. Kenapa sekelas Metro TV memberitakan informasi hoax,” pungkasnya.

Mahasiswa pasca sarjana Universitas Indonesia ini meminta masyarakat dapat memilah mana media hoax dan bukan.

Media Massa Tidak Berpihak ke Umat Islam

Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fathurrahman Kamal, mengatakan bahwa peran media sebagai sumber informasi merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Karena dibutuhkan masyarakat, selayaknya media menjadi sumber terpercaya dan memuat berita-berita aktual. Baik media televisi, media cetak maupun media-media online. Media massa diharapkan bisa bekerja secara proporsional dan profesional.

“Sekarang ini, umumnya stasiun televisi swasta nasional belum optimal dalam menyiarkan tayangan yang mendidik umat Islam, padahal mayoritas pemirsa di Indonesia adalah umat Islam,” kata
Fathurrahman dari laman Muhammadiyah, Selasa(17/1).

Disampaikan, belakangan banyak pemuka agama Islam yang melayangkan kritik dan masukan terhadap media televisi. Jelang tutup tahun 2016 lalu misalnya, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memprakarsai perlunya kaum Muslim Indonesia membentuk stasiun televisi berskala nasional.

“Gagasan tersebut sebenarnya berangkat dari keadaan pertelevisian Indonesia saat ini yang belum bisa menyuguhkan konten dakwah yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan umat Islam,” jelas Fathurrahman.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, lanjutnya, mengimbau agar pengelola televisi lebih selektif memilih narasumber yang mampu mengarahkan dan menginspirasi umat dalam berbuat sesuatu untuk kehidupan lebih beradab dan produktif.

“Untuk mewujudkan hal tersebut harus ada kerjasama yang baik antara pengelola televisi dengan lembaga dakwah yang kredibel dan berintegritas di tingkat lokal dan nasional,” demikian Fathurrahman.

Seruan Habib Rizieq Tingkatkan Serang Medsos Anti Islam yang Didukung Rezim, “Waspada Serangan Balik”

Ilustrasi

Ilustrasi


Habib Rizieq mengungkapkan adanya kegiatan massif dari pemerintah yang sengaja mendukung aksi pembungkaman Muslim Cyber Army yang digalakkan demi mengkounter isu-isu berbau fitnah terkait kasus Ahok dan serangan terhadap ulama.

“Setelah REZIM gagal melindungi AHOK SI PENISTA AGAMA dari proses hukum akibat serangan MUSLIM CYBER ARMY di Medsos yang sangat gencar dan teramat masif,” ujar Habib Rizieq melalui akun Facebooknya, Senin (2/1/2017).

Habib juga mengungkapkan adanya tiga pola serangan balik membabi buta yang dilakukan kepada Muslim Cyber Army yang dirasa tidak adil.

Berikut pernyataan lengkap Habib Rizieq:

WASPADA SERANGAN BALIK … !!!

Setelah REZIM gagal melindungi AHOK SI PENISTA AGAMA dari proses hukum akibat serangan MUSLIM CYBER ARMY di Medsos yang sangat gencar dan teramat masif.

Kini, REZIM sedang lakukan “serangan balik” secara membabi buta :

  1. Memblokir Medsos Muslim Cyber Army yang mana saja dengan tuduhan PENEBAR KEBENCIAN.
  2. Mengejar dan melaporkan Pemilik Medsos Muslim Cyber Army dengan UU ITE.
  3. Medsos Anti Islam yang sering fitnah Habaib dan Ulama dibiarkan dan pemiliknya tidak ditindak karena mendukung REZIM.

Ayo … tingkatkan serangan Medsos … !!!

Ayo … terus menangkan Perang Medsos … !!!

DI SAAT PEMERINTAH GENCAR PERANGI HOAX TERNYATA......

DI SAAT PEMERINTAH GENCAR PERANGI HOAX
TERNYATA……


RUJUKAN :

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s