Berawal dari Fatwa MUI tentang Ucapan Ahok

img_20170121_045930

Diberitakan sebelumnya, ada lima sikap keagamaan yang telah diputuskan MUI dalam kajian untuk memutuskan pernyataan terhadap perkataan Ahok soal Al Maidah, yakni:

1. Alquran surah Al Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin.

2. Ulama wajib menyampaikan isi surah Al Maidah ayat 51 kepada umat Islam, bahwa memilih pemimpin Muslim adalah wajib.

3.  Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah Al Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pimpinan.

4. Menyatakan bahwa kandungan surah Al Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Alquran.

5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah Al Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non muslim sebagai pemimpin, adalah penghinaan terhadap ulama.

Kini Sidang Kasus Ahok Berlangsung


Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Menjadi Saksi di Sidang Ahok


Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman, datang ke auditorium Kementerian Pertanian, Selasda (10/1/2017). Sebagai saksi pelapor yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memberi kesaksian dalam sidang perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pedri mengatakan, awalnya dia mendapatkan informasi mengenai pidato Ahok dari grup Whatsapp pada bulan Oktober 2016. Dia lantas mengecek dan mencari di Youtube.

“Saya melihat video penuhnya,” ujar Pedri.

Selanjutnya Pedri dan pengurus Pemuda Muhammadiyah melakukan rapat membahas mengenai pidato Ahok di Kepulauan Seribu tersebut. Seperti diketahui dalam pidato itu Ahok menyinggung mengenai Al Maidah 51.

“Dari PP Pemuda Muhammadiyah kemudian menyimpulkan ada dugaan penistaan agama,” kata Pedri.

Kemudian PP Pemuda Muhammadiyah memutuskan untuk melaporkan Ahok ke polisi. Pedri mendapatkan kuasa langsung dari Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anhar.

“Sehingga kami melapor. Karena pernyataan tersebut menyinggung umat Islam. Menyinggung kami,” ujar Pedri.


Kuasa Hukum Ahok Ancam Saksi Pemuda Muhammadiyah di Sidang


Pedri Kasman merasa terancam dengan pernyataan kuasa hukum terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pedri merasa terancam saat dirinya dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi, dalam sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama.

Pedri ditanya oleh kuasa hukum mengenai konsistensi saksi.

Pada laporan ke kepolisian, Pedri menuliskan ‘dibodohi oleh Al Maidah’.
Sedangkan pada Berita Acara Perkara (BAP) di Bareskrim, Pedri menulis ‘dibodohi pakai Al Maidah’

Salah seorang anggota kuasa hukum sempat menanyakan mana yang dipakai sebagai keterangan. Pedri memilih keterangan menurut BAP.

“BAP saja,” jawabnya.

Kuasa hukum Ahok kemudian mengingatkan konsistensi keterangan pelapor, dan menyatakan dapat menempuh jalur hukum di luar persidangan jika saksi tidak konsekuen dalam memberi keterangan.

“Kami bisa melakukan upaya di luar pengadilan terhadap hal ini,” ujar kuasa hukum.

Merasa terancam, Pedri langsung memprotes pernyataan tim kuasa hukum melalui hakim.

“Yang mulia, saya merasa terancam yang mulia,” protes Pedri.

Ketua JPU Ali Mukartono juga merasa keberatan dengan pernyataan kuasa hukum, yang dinilai mengintervensi saksi pelapor.

“Keberatan yang mulia, kalau mau lapor, lapor saja,” ucap Ali.

Namun, kuasa hukum membantah telah melakukan ancaman di sidang. Ketua majelis hakim Dwiarso Budi Santiarso lantas menengahi, dan memberikan kesempatan kepada kuasa hukum untuk bertanya kembali.

Apa yang dilakukan oleh kuasa hukum Ahok baik di sidang maupun di luar sidang sering kali keluar dari konteks perkara, seringkali kuasa hukum ahok mempersoalkan hal diluar pokok perkara atau latar belakang saksi kemudian diumbar di publik, apa yang dilakukan kuasa hukum Ahok ini sudah melanggar kode etik advokat dan tidak profesional.


Pihak Ahok Berupaya Kriminalisasi Saksi Pelapor


Persidangan Tindak Pidana Penodaan Agama oleh TERDAKWA atas nama Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah sampai pada pemeriksaan saksi-saksi pelapor, yang diantaranya adalah Pedri Kasman, Irena Handono dan Syamsu Hilal.

Dalam hal ini Pedri Kasman menjelaskan beberapa hal yang menjadi catatan terhadap proses persidangan yang sudah berlangsung. “Pihak Ahok sebagai TERDAKWA selalu berupaya membangun opini dengan menyampaikan pernyataan dan pertanyaan yang berbanding terbalik dengan pokok perkara dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sehingga persidangan tidak fokus pada pokok perkara dan diduga Ahok membangun opini untuk kepentingan politiknya pribadi”, tegas Pedri ke awak media, Jum’at (13/1).

Atas adanya kondisi di atas pihak pelapor meminta Jaksa Penuntut Umum (“JPU”) agar lebih berperan aktif secara maksimal meng-counter pertanyaan dan pernyataan yang tidak relevan dari pihak TERDAKWA dalam persidangan. Hal ini perlu dilakukan demi menjaga marwah dan martabat persidangan yang terhormat. Hal ini penting karena JPU adalah pengacara negara yang harus mempertahankan kebenaran Surat Dakwaan.

…………………….. Dan Sampai saat ini tertanggal 20 Januari 2017, Sidang Kasus Ahok tentang Penistaan Agama pun Belum Selesai.

FATWA MUI Mulai Dipersoalkan, Dianggap Memecah Belah Bangsa

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengaku heran tumbuhnya kesan negatif terhadap fatwa MUI, yakni mulai dari fatwa terkait penistaan agama dan larangan atribut natal.

Kata Din, fatwa MUI justru dinilai memecah belah bangsa. Din, mengatakan fatwa MUI dibuat berdasarkan pandangan agama terhadap keluhan yang dilaporkan masyarakat.

“Fatwa MUI bukan sebagai hukum positif memang benar tidak perlu diperdebatkan. Tapi jangan karena bukan hukum positif MUI tidak boleh mengeluarkan fatwa. Rusak negara ini kalau ulama tidak boleh mengeluarkan pandangan keagamaan,” jelas Din di kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017).

Diapun pun heran dengan tumbuhnya ormas-ormas anarkis dan sering mencibir. Menurut Din,memang ada ormas yang berpaham radikal, tapi bukan dari kalangan islam saja. Kata dia, banyak juga ormas radikal dari kalangan nonislam, bahkan juga ada ormas radikal yang tidak membawa aliran agama.

“Namun menjadi tidak adil hanya ormas islamnya saja yang mendapat perhatian media. Seolah-olah islam itu radikal. Saya zero tolerance terhadap kekerasan,” tegas Din.

Karena itu, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia mengajak Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto sebagai wakil pemerintah untuk berdiskusi terkait perkembangan politik di masyarakat. Pertemuan itu juga untuk membangun koordinasi antara pemerintah dan MUI.

“MUI meyakini kekuatan dialog, Insya Allah dengan dialog banyak masalah bisa ditangani,” pungkas Din.

MUI Sumbar Tolak Tudingan Fatwa Ulama Penyebab Retak Kebhinekaan

Menyikapi tudingan terhadap fatwa ulama yang dianggap sebagai penyebab rusaknya kebhinekaan, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat Buya Gusrizal Gazahar angkat bicara,

Gusrizal  mengatakan, Bukan Fatwa, khutbah, taushiyah dan rekomendasi Ulama yang menjadi penyebab keretakan Kebhinekaan Bangsa, tapi kelambatan, kelalaian dan sikap penolakan serta kecemasan para penyelenggara negaralah yang jadi sumber penyebabnya.

“Kelambatan dan kelalaian menyikapi lah yang menjadi penyebab resah dan gerahnya kaum muslimin. Bukan fatwa itu yang menjadi penyebab tapi penolakan dan kecemasan tuan-tuan lah yang menjadi pemicu keresahan” Tulis Gusrizal dalam status akun facebook pribadinya, Selasa 17 Januari 2017.

Menurut Gusrizal, Bhinneka Tunggal Ika adalah kemajemukan yang diakui eksistensinya dalam bingkai kesatuan bukanlah usaha untuk menghilangkan kemajemukan untuk mewujudkan persatuan.

“Fatwa, khutbah, taushiyyah ulama adalah petunjuk yang diambil dari sumber ajaran Islam (Al-Qur’an dan Sunnah) untuk umat Islam bukan untuk umat lain” ungkap Gusrizal.

“Tugas tuan-tuan penyelenggara negara untuk menjamin agar pesan itu sampai dan nyaman diamalkan oleh kaum muslimin. Ini merupakan amanat undang-undang dasar !” tegasnya.

Gusrizal menyarankan kepada para penyelenggara negara yang menuding Ulama dan produk-produk fatwanya untuk memformat ulang susunan wawasan kebangsaannya.

Dalam statusnya juga dikatakan, tudingan yang ditujukan kepada ulama tak ubahnya dengan pernyataan dan sikap kaum Jahiliyah  terhadap dakwah Rasulullah saw. yang menentang dan menganggap dakwah Rasul adalah pemecah belah.

“Kalau fatwa yang dijadikan kambing hitam keresahan bahkan sampai menuduh sebagai pemicu rusaknya kebhinnekaan, apa bedanya tuan-tuan dengan ‘Utbah Ibn Rabi’ah pentolan kaum musyrikin Makkah yang menentang dakwah Rasulullah saw ?” Pungkas Gusriza

Ketua PSI Mundur Demi Bela Fatwa MUI

img_20170122_034312

Duduk dalam posisi sebagai ketua Partai Politik tingkatan kota atau kabupaten adalah hal yang diimpikan oleh sebagian orang, namun tidak dengan Sabardi, Lelaki asal Pekalongan ini memilih mengundurkan diri dari posisi ketua PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Kota Semarang. Seperti dikutip dari Suryamu.com, Sabardi beralasan bahwa dia memilih mundur karena kepribadian Ahok yang arogan dan alasan mendukung Fatwa MUI dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur non aktif Basuki Cahaya Purnama atau biasa disebut Ahok. Seperti kita ketahui bersama, PSI mendukung Ahok untuk maju menjadi Gubernur.

Sabardi menilai ahok tidak pantas memimpin dikarenakan perangainya yang kasar. “Bahasa bapak sangat kasar, dan itu bahasa orang orang yang tidak cerdas dan terdidik. Menjadi contoh buruk bagi generasi bangsa mulia ini. Sungguh seorang yang gampang marah menunjukkan “dhoful aqli wa quwwatul hawa” lemahnya akal dan kuatnya nafsu”,  Kini bapak sudah menghinakan keyaqinan umat muslim. Semakin jelas kebencian bapak pada umat Islam. Bahkan bapak juga pernah mencibir keyaqinan bapak sendiri. Bapak sudah melanggar KUHP pasal 156a tentang penistaan agama. Pilihan kami berdasarkan keyaqinan iman kami adalah haq kami yang dilindungi undang undang negeri kami. Haram bagi kami memilih pemimpin kafir dalam Surah Al Maidah ayat 51 adalah haq kami, keyaqinan kami dan pilihan kami. ” Terang mantan sekretaris Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah ini.

Sabardi menceritakan sempat ditegur langsung oleh sekjen PSI, Raja Juli Antoni, tak membuat Sabardi mengurungkan tekadnya untuk mundur. Alhasil pada tanggal 7 oktober 2016, dia resmi mengundurkan diri dari PSI. Dengan keputusannya itu pula itupula Sabardi  mengikuti aksi 212 di Jakarta. Namun diakui pula bahwa saat ini oleh DPP PSI dia masih dianggap sebagai kader PSI. Saat ini dia masih aktif di kegiatan dakwah bersama Pemuda Muhammadiyah Kota Semarang, serta berjuang bersama Aisyiyah dalam pemberantasan TB-HIV Jawa Tengah. 

Tak Ada Keadilan, Umat Islam Terus Dituduh Anti-Kebhinnekaan

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin mengungkapkan bahwa dalam beberapa waktu ke belakang, umat Islam justru menjadi tertuduh yang menyakitkan hati.

Selain itu, dijelaskan juga olehnya umat merasa tertekan dengan wacana dan isu yang berkembang di masyarakat.

Saat seperti ini tak ada keadilan bagi umat islam. Din menegaskan bahwa salah satunya terlihat dalam bidang ekonomi. Terlebih dugaan adanya ekonomi baru yang mendapat dukungan dari negara.

Din juga merasa kecewa dengan banyaknya tuduhan negatif kepada umat Islam di Indonesia. Terlebih saat melakukan aksi damai untuk meminta agar pemerintah menegakkan keadilan bagi pelaku penistaan agama.

“Umat Islam saat ini menjadi tertuduh dan dituduh dalam situasi bangsa beberapa waktu ke belakang,” ujarnya di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Bukan tanpa alasan, Din menjabarkan bahwa umat Islam sangat tertuduh ketika aksi 411 dan aksi 212 dinilai sebagai gerakan anti-kebhinekaan.

Padahal, menurut dia, hal itu merupakan bentuk dari keseriusan umat Islam untuk menegakkan kebhinekaan di Indonesia dengan cara menggugat ketidakadilan yang sudah terjadi.

“Tuduhan bahwa umat Islam antikebhinekaan ini sangat menyakitkan hati kami,” tambahnya.

Rakyat Harus Bergerak, Bangsa harus diselamatkan, Takbir! Allahu Akbar

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto miris melihat kondisi pemerintah dan bangsa akhir-akhir ini.

Karena itu rakyat harus segera bergerak untuk melakukan pembelaan nasional.

“Kedaulatan dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kita buat gerakan pembelaan nasional. Jangan sampai negeri ini dikuasai oleh asing dan aseng,” kata Tyasno dalam diskusi “Kedaulatan NKRI Tanggung Jawab Kita Semua” di Gedung Juang, Menteng, Jakarta, Jumat (20/1).

Mantan Kepala BAIS itu juga mengaku heran dengan keadilan dan kebenaran yang semakin hari semakin bias. Menurut dia, saat ini banyak pihak yang benar namun disalahkan.

“Banyak orang yang benar disalahkan, yang salah malah dibenarkan,” kata Tyasno.

Tyasno berharap keadilan dan kebenaran akan kembali tegak. Salah satu solusi yang ditawarkannya yakni kembali ke UUD 45 sebagaimana digelorakan putri proklamator Rachmawati Soekarnoputri.

“Bangsa harus diselamatkan. Takbir!” pekik Tyasno dengan lantang yang disambut teriakan “Allahu Akbar” dan “revolusi” oleh peserta.

Selama 40 Tahun, Fatwa MUI tak Pernah Meresahkan, Kenapa Sekarang Dipersoalkan?

Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi menyatakan, jika ada kesimpulan yang menyatakan fatwa ulama menjadi penyebab keresahan dan anti kebinekaan, itu adalah logika sesat. Menengok sejarah, fatwa jihad atau resolusi jihad yang disampaikan KH Hasyim Asy’ari mengobarkan perlawanan Arek Suroboyo terhadap penjajah. Bila tidak ada fatwa jihad tersebut, tidak ada hari pahlawan, dan kita tidak tahu apakah republik ini masih ada.

”Jika yang dimaksud fatwa meresahkan adalah fatwa dari MUI, coba dilihat juga bahwa fatwa MUI sudah berjalan selama 40 tahun,” kata Aboebakar, dalam siaran persnya, Rabu (18/1).

Ia mengatakan, selama ini sudah ada lima presiden yang berganti, namun tidak ada yang mengeluhkan fatwa MUI. Malah, lanjutnya, Fatwa MUI banyak dijadikan rujukan pembangunan nasional, misalkan saja di bidang perbankan, zakat hingga wakaf.

”Jika yang dikeluhkan adalah pergerakan massa setelah ada fatwa penistaan, mari tengok sejarah,” ucapnya.

Menurut politikus PKS tersebut, hal itu juga dilakukan HOS Tjokroaminoto yang mengajak rakyat Indonesia untuk menghadiri rapat besar di Kebun Raya Surabaya, pada 6 Februari 1918, lantaran penistaan yang dilakukan Djojodikoro terhadap Nabi Muhammad SAW dalam harian Djawi Hisworo.

Karena itu, pergerakan oleh rakyat seperti ini bukan pertama kalinya. Perlu dipahami, fatwa ulama adalah penerjemahan aturan hukum agama dalam konteks lokalitas dan kekinian. Hal itu memang sangat dibutuhkan agar ummat dapat memahami aturan hukum agama dengan baik dan benar sesuai dengan perkembangannya.

”Tentunya sudah menjadi kewajiban bagi ulama untuk menjaga umatnya agar selalu dalam rel ajaran agama yang benar,” ujarnya.

Tokoh Tionghoa: Fatwa MUI Bukan Penyebab Instabilitas Nasional

Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma sependapat dengan RMOL. Pandangan Din Syamsuddin yang meminta pemerintah untuk menghormati independensi Majelis Ulama Indonesia (MUI), utamanya dalam hal mengeluarkan fatwa diapresiasi.

Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma menjelaskan, pandangan tersebut sudah tepat.

“Saya sependapat dengan Din bahwa fatwa MUI bukan penyebab dari instabilitas nasional yang terjadi akhir-akhir ini,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/1).

Menurut Lieus, jika ada pihak yang berpandangan Fatwa MUI mengganggu stabilitas, maka seharusnya yang diatasi adalah sumber dari terjadinya instabilitas itu.

“Jadi bukan fatwa MUI-nya yang disalahkan,” tandasnya.

img_20170119_112623

img_20170120_232435

REFERENSI

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s