Petisi “Copot Kapolda Jabar”

Alhamdulillah, pemeriksaan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab telah selesai Polda Jawa Barat.

Habib Rizieq pun keluar dari Polda Jabar diiringi ribuan kaum Muslimin yang telah menunggu dan menyambutnya sejak awal.

Namun, pemeriksaan Habib Rizieq di Polda Jabar yang berjalan dengan lancar itu dikotori dengan aksi anarkis yang diduga dipicu oleh para preman yang kontra dengan Umat Islam.

Massa penyerang laskar FPI tersebut menggunakan pakaian yang bertuliskan GMBI. Usut punya usut, ternyata GMBI ini  merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang ketua dewan pembina hariannya adalah Irjen Pol Anton Charlian yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. 

Kami menyayangkan terjadi penyerangan oleh LSM yang diketuai Kapolda Jabar tersebut kepada Laskar FPI. Di media sosialpun mencuat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Kapolda Jawa Barat adalah Ketua Dewan Pembina Harian LSM GMBI. 

Pantauan kami, ada salah satu anggota GMBI yang menyatakan bahwa sebelum tiba di Polda Jabar, masa anggota GMBI Indramayu dilepas keberangkatannya oleh Kapolsek Jatibarang. Cek akun facebook : Dejoey Alesandro 

Menurut kami ini tidak wajar. Jelas ini ada aroma untuk membenturkan rakyat dengan rakyat. Kami ingin agar Ketua Dewan Pembina Harian LSM GMBI yang juga merupakan Kapolda Jabar untuk bertanggung jawab atas perilaku anarkis yang dilakukan LSM nya. 

Petisi ini akan dikirim ke:

  • Tito Karnavian
  • DPR RI
  • joko widodo

DPR: Kapolri Jangan Segan Copot Kapolda Jabar

Anggota Komisi III DPR‎ Nasir Djamil meminta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menonaktifkan Irjen Pol Anton Charliyan dari jabatan Kapolda Jawa Barat (Jabar). Pasalnya, Anton Charliyan rangkap jabatan sebagai pembina organisasi kemasyarakatan (Ormas) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).

‎”Kalau saya ya sudah kita sesuai prosedur saja, dinonaktifkan‎,” ujar Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2017).

Setelah diberhentikan sementara, menurut Nasir, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri harus memeriksa Anton Charliyan. “Apa benar dia seperti itu‎,” katanya.

Dikatakan Nasir, polisi seharusnya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, bukan untuk mengadu domba masyarakat.

“Karenanya harus diperiksa oleh Propam, dan karena diperiksa dia harus dinonaktifkan, apakah sebulan atau setengah bulan,” tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kendati demikian, pencopotan jabatan Anton Charliyan dari posisi Kapolda Jawa Barat juga dinilainya perlu. “Menurut saya kalau memang jelas dia sudah melanggar, maka jangan segan-segan untuk dicopot dari jabatan sebagai Kapolda Jawa Barat,” ucapnya.

Meski menurutnya, tidak ada larangan bagi anggota kepolisian untuk ikut dalam kepengurusan suatu organisasi kemasyarakatan, namun menurut Nasir, perlu dibuat aturan yang lebih jelas terkait hal itu.

‎”Artinya dengan kejadian seperti ini memang harus diatur ke depan. Kalau seorang pimpinan Polri mulai dari Polres, Polda sampai Mabes Polri itu menjadi ketua ini, ketua itu, itu harus ada aturan mainnya, harus dipilah pilih. Jangan sampai sembarangan, akibatnya kan seperti GMBI itu kan jadi bumerang juga buat Kapolda Jawa Barat itu sendiri,” pungkasnya.

Kapolda Jabar Pernah Sebut Muhammadiyah Pro Teroris

Dalam dokumentasi pemberitaan media termasuk sang pencerah, sosok Anton Charliyan merupakan figur yang tak asing lagi. Khususnya saat Muhammadiyah mengadvokasi kasus kematian terduga teroris Alm. Siyono. Sosok Anton Charliyan begitu dikenal oleh Netizen Muhammadiyah. Anton Charliyan saat itu masih menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Polri. Berikut ini pernyataannya yang ditulis media kompas:

” JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian menyayangkan ada pihak yang mencoba melindungi terduga teroris Siyono. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Anton Charliyan, pihak tersebut sengaja memprovokasi agar Polri dianggap sengaja menghilangkan nyawa Siyono.

“Ada golongan tertentu yang pro teroris. Dia (Siyono) teroris, pegang senjata, dan ada yang membela. Silakan Anda saja yang menilai,” ujar Anton di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/4/2016).”

Pernyataan Anton Charliyan saat itu tentu saja mengundang reaksi keras dari berbagai pihak, khususnya Muhammadiyah dan Fraksi PAN DPR RI. 

Beberapa saat kemudian, Anton Charliyan dimutasi menjadi Kapolda Sulawesi Selatan. Akan tetapi Kapolri saat itu mengatakan bahwa mutasi merupakan hal yang wajar untuk penyegaran.

PWM Jabar Kritik Kecorobohan Humas Polda Jabar yang Mencatut Nama Muhammadiyah

img_20170119_201903

Jum’at (13/1) halaman facebook Humas Polda Jabar sempat memuat postingan yang mengejutkan. Dalam postingan tersebuat disebutkan “Pimpinan Muhammadiyah Jawa Barat Mengecam Tindakan Anarkhis FPI”.

“Saya memantau facebook terkait kasus FPI dan GMBI. Tiba-tiba muncul postingan halaman facebook Humas Polda Jabar yang menyebutkan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jabar Mengecam Tindakan FPI. Saya lihat sekitar pukul 15.00 WIB, langsung saya capture. Lalu saya cek lagi pukul 16.00 WIB sudah dihapus”, tegas Hari Satriyo, salah seorang Pemuda Muhammadiyah kepada redaksi SangPencerah.id, Jum’at (13/1).

Sehubungan dengan berita tidak benar yang bersumber dari Humas Polda Jabar maka pihak PWM Jabar memberikan klarifikasi. “PW Muhammadiyah Jabar tidak pernah mengecam tindakan FPI tersebut, bahkan mendukung langkah langkah yang dilakukan dalam konteks da’wah amar ma’ruf nahi munkar”, tegas Rizal Fadillah, Sekretaris PWM Jabar.

Rizal menyayangkan pihak-pihak yang telah mebuat berita bohong dan memutarbalikkan fakta dari keadaan yang sebenarnya. Beliau meminta Humas Polda Jawa Barat menghapus berita tersebut dari konten pemberitaannya.

“Kami mengecam tindakan anarkis LSM GMBI yang telah memicu dan mengganggu kondusivitas kehidupan masyarakat Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat untuk bersikap lebih bijak, melayani dan mengayomi, bukan membuat langkah yang bernuansa adu domba antar warga masyarakat Jawa Barat”, lanjutnya.

Saat berita ini diturunkan, pihak Humas Polda Jabar sudah menghapus postingan tersebut. Setelah ditelurusi, ternyata video tersebut bukan pernyataan dari pengurus PWM Jabar, melainkan pernyataan ormas lain.

Setelah ditelurusi, ternyata video tersebut bukan pernyataan dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jabar, melainkan pernyataan ormas lain.

Sehubungan dengan berita HOAX yang bersumber dari Humas Polda Jabar maka pihak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jabar memberikan klarifikasi berikut:

Bantahan PW Muhammadiyah

Sehubungan dengan berita tidak benar yang bersumber dari Humas Polda Jabar yang berjudul “Pimpinan Muhammadiyah Jawa Barat Mengecam Tindakan Anarkhis FPI” maka perlu klarifikasi:

1. PW Muhammadiyah Jabar tidak pernah mengecam tindakan FPI tersebut, bahkan mendukung langkah langkah yang dilakukan dalam konteks da’wah amar ma’ruf nahi munkar;

2. Menyayangkan pihak pihak yang telah mebuat berita bohong dan memutarbalikkan fakta dari keadaan yang sebenarnya;

3. Meminta Humas Polda Jawa Barat menghapus berita tersebut dari konten pemberitaannya;

4. Mengecam tindakan anarkhis LSM GMBI yang telah memicu dan mengganggu kondusivitas kehidupan masyarakat Jawa Barat;

5. Mendesak Kapolda Jawa Barat untuk bersikap lebih bijak, melayani dan mengayomi, bukan membuat langkah yang bernuansa adu domba antar warga masyarakat Jawa Barat.

Demikian bantahan kami.

PW Muhammadiyah Jawa Barat

Sekretaris,
HM Rizal Fadillah,SH


MULAI MEMPETISI


Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s