Pembubaran HTI Dinilai Politik dan By Order

Advokat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, Kapitra Ampera, mengatakan bahwa pernyataan sikap Menkopolhukam mewakili pemerintah yang akan membubarkan dan melarang Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia, hanyalah statement politik belaka.

“Jadi ini statemen politik dari Menkopolhukam, karena Mentri yang mengatur bidang politik tentunya mengeluarkan statemen politik, tapi secara de jure, HTI masih eksis, belum dibubarkan. Ini baru statemen politik,” ungkapnya pada Kiblat,net di Jakarta, Rabu (10/05).

Pernyataan yang keluar dari mulut Wiranto ini disebutnya merupakan order dari orang yang berada di balik Wiranto. Hanya saja, ia tidak menjelaskan siapa yang dimaksudnya.

“Kita dapati sekarang, bahwa umat Islam itu selalu tersudut dan memang disudutkan, jadi apa yang dikerjakan umat Islam ini selalu salah dan selalu dicari kesalahan-kesalahannya,” ungkapnya.

Karenanya, ia menganalogikan umat Islam Indonesia sekarang ini seperti orang yang menumpang di republik ini, bukan termasuk salah satu pendiri dan pemilik republik Indonesia ini.

“Ummat Islam ini seolah menumpang di republik ini, sehingga dia ini bukan pemilik republik ini, tapi penumpang, jadi kalau bisa mereka ini harus di aliniasi,” tukasnya.

Salah satu tokoh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Felix Siauw angkat bicara usai dibubarkannya organisasi masyarakat tersebut. Dia terlihat keberatan dengan keputusan yang disampaikan Menko Polhukam Wiranto itu.

Lewat beberapa kultwit di akun Twitter miliknya, Felix Siauw mempertanyakan sikap pemerintah. Di sana dia juga menyinggung soal khilafah, sistem negara Islam yang kerap disampaikannya.

“Khilafah itu bagian dari ajaran Islam yang tak mungkin dihapus | dan dakwah takkan terhenti hanya oleh satu-dua rezim yang anti-Islam,” tulis Felix Siauw mengawali kultwitnya di akun @felixsiauw, Senin (8/5/2017).

Pada lanjutannya, pendakwah berusia 33 tahun itu mengecam sikap pemerintah yang dinilai justru memberangus ormas Islam. Salah satunya yakni HTI. Namun di lain sisi, Felix Siauw menilai pemerintah malah berpihak pada penista agama.

“Terhadap penista agama yang jelas menimbulkan keresahan, penguasa diam, malah berpihak | urusan ormas Islam? lekas sekali geraknya, ada apa?,” ucap Felix Siauw.

“Aksi #BelaIslam dituduh makar, ulama dikriminalisasi, kelompok Islam diberangus, taat agama dikataakan anti-kebhinekaan, besok apalagi?,” sambungnya.

Sekali lagi, pada cuitannya Felix Siauw kembali menyinggung soal ide khilafah. Dia mengungkapkan bahwa sistem tersebut adalah bagian ajaran Islam. Sehingga dirinya mempertanyakan kenapa rezim pemerintah merasa terancam.

“Ummat harus memahami, ada apa dengan ide Khilafah yang bagian ajaran Islam ini, hingga rezim dzalim ini merasa terancam karenanya?,” ujarnya.

“Syiah dibiarkan, penista agama melenggang ikut pilkada, sidang berkali-kali | giliran ormas Islam buru-buru wacana dibubarkan, #TanyaKenapa,” lanjut Felix Siauw. 

Kultwit pasca pembubaran HTI itu ditutup Felix Siauw dengan pernyataan sikapnya. Dia mengaku bakal terus berdakwah.

“Apapun halnya dakwah tetap jalan, sebab Allah yang perintahkan bukan manusia, karenanya tak satupun manusia yang dapat menhentikannya,” tutupnya.

Sekadar informasi, Felix Siauw yang mendukung HTI, kerap menyuarakan terbentuknya khilafah di Tanah Air. Hal itu sempat menuai kecaman dari berbagai pihak. Bahkan acara ceramahnya beberapa waktu lalu di Malang ditolak oleh GP Ansor NU Kota Malang.

Sikap HTI yang kerap menyuarakan terbentuknya khilafah itulah yang membuat ormas tersebut dinilai anti-Pancasila. Alasan itu juga yang membuat Menko Polhukam Wiranto dengan tegas memutusakan untuk membubarkan ormas HTI. Keputusan itu diambil pasca rapat koordinasi terbatas bersama Menkumham Yasonna H. Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavia di kantor Kemenko Polhukam.

Menurut Wiranto, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. “Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945,” kata Wiranto tegas.

Pembubaran HTI dan Kebebasan Berserikat

Eryanto Nugroho. Foto: PSHK


Pernyataan bahwa “… pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI” sempat ditafsirkan banyak pihak bahwa pemerintah telah melakukan pembubaran sepihak tanpa lewat jalan pengadilan. Untungnya hal itu kemudian segera diluruskan, bahwa pembubaran HTI akan dilakukan melalui proses peradilan.
 
Beragam reaksi pro dan kontra terhadap langkah pemerintah ini sangatlah bisa dimengerti. Bagi pihak yang mendukung, langkah tersebut seakan merupakan jawaban atas ketidakjelasan dan ketidaktegasan sikap pemerintah selama ini. Bagi pihak yang kontra, langkah ini menjadi tambahan alasan untuk makin waspada setelah melihat fenomena menyempitnya ruang kebebasan belakangan ini.
 
Langkah pembubaran organisasi juga kerap diragukan efektivitasnya. Organisasi yang dibubarkan dianggap bisa saja lantas mendirikan organisasi baru dengan nama baru. Namun bagi yang mendukung, langkah pembubaran dipandang sebagai suatu gesture politik yang tegas dan diperlukan.
 
Satu hal yang jelas adalah bahwa proses pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas) tidaklah semudah seperti di masa lalu. Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Ormas mengatur beberapa tahapan yang harus dilalui (peringatan tertulis, penghentian bantuan, dan/atau penghentian sementara kegiatan), dan untuk Ormas yang berbadan hukum langkah pembubaran akan ditentukan ujungnya di ruang pengadilan.
 
Tahapan dan jalur pengadilan ini penting untuk melindungi dari kesewenang-wenangan penguasa dan menjaga kebebasan berserikat. Ironisnya, hal inilah yang “dikeluhkan” Wiranto beberapa hari sebelum konferensi pers mengenai rencana pembubaran HTI. Wiranto menyatakan bahwa hukum di era reformasi lebih lemah dibanding di era orde baru.

Jalan Pengadilan

Langkah pemerintah untuk mengambil jalan permohonan pembubaran melalui pengadilan merupakan langkah yang lebih baik, jika dibandingkan dengan proses pembubaran organisasi ataupun partai politik secara sepihak yang pernah dilakukan di masa lalu.
 
Namun kritik juga perlu diberikan dalam rangka mempertanyakan proporsionalitas dan efektivitas pilihan langkah pembubaran ini. Pemerintah seperti langsung melompat kepada langkah pembubaran, tanpa menunjukkan upaya pra kondisi yang memadai sebelum mengambil langkah pembubaran. Tanpa melalui tahapan sanksi administratif (peringatan tertulis, penghentian bantuan, dan/atau penghentian sementara kegiatan) maka dapat dipastikan permohonan pembubaran tidak akan diterima oleh Pengadilan (Pasal 70 ayat (4) UU Ormas).
 
Dari segi pilihan langkah pemerintah menuju pelarangan ataupun pembubaran, “nasib” HTI lebih baik daripada Pelajar Islam Indonesia (PII) ataupun Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) di era Orde Baru. Pada 10 Desember 1987, PII dan GPM tidak diakui keberadaannya dan kegiatannya dilarang karena dianggap tidak menyesuaikan dengan UU Ormas 1985 dengan tidak menyantumkan asas Pancasila. Keputusan itu tertuang dalam SK Mendagri Nomor 120 dan 121 Tahun 1987, yang ditandatangani Mendagri saat itu Soepardjo Rustam. Keputusan itu tentunya bersifat sepihak, di mana PII dan GPM tidak punya kesempatan untuk membela diri organisasinya.
 
Hal yang berbeda akan dijalani oleh HTI di era reformasi ini. Bila nanti pemerintah melalui kejaksaan jadi mengajukan permohonan pembubaran ke pengadilan, HTI akan diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan (Pasal 70 ayat (7) UU Ormas).

Mengadili Perbuatan

Kebebasan berserikat dijamin dalam Pasal 28 dan 28E ayat (3) UUD 1945 dan merupakan hak yang dapat dibatasi (derogable right). Persidangan pembubaran HTI akan menjadi suatu ajang tarik menarik dan adu argumentasi, sejauh mana hak kebebasan berserikat itu perlu diberikan dan perlu dibatasi.


 
Organisasi Hizb ut-Tahrir telah banyak dilarang di berbagai negara di dunia. Tentu pemerintah, dalam hal ini khususnya kejaksaan, perlu mempelajari berbagai perdebatan dan argumentasi yang berkembang sebelum mengajukan permohonan pembubaran ke pengadilan nanti. Pemerintah juga perlu ingat bahwa Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), di mana telah diberikan ukuran dalam hal apa saja pembatasan hak kebebasan berserikat ini diperkenankan.
 
Pasal 22 ICCPR menyebutkan bahwa pembatasan atas hak kebebasan berserikat hanya boleh dilakukan sepanjang hal itu diatur undang-undang (prescribed by law), memenuhi satu dari empat kepentingan negara (legitimate state interests: a) national security, b) public safety, c) public order, dan d) the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others), dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis (necessary in a democratic society).
 
Belum jelas alasan hukum apa yang akan dijadikan sebagai dasar permohonan pembubaran. Dari materi konferensi pers Menko Polhukam ada tiga poin yang tampaknya menjadi pertimbangan alasan rencana membubarkan HTI: Pertama, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam UU Ormas. Ketiga, aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
Pemerintah harus membuktikan bahwa HTI telah melanggar sederetan larangan yang diatur dalam UU Ormas. Beberapa larangan yang tercantum dalam Pasal 59 UU Ormas antara lain adalah: larangan menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan dengan organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.
 
Kita tentu berharap akan terjadi perdebatan, pertimbangan, dan argumentasi yang mendalam dalam persidangan pembubaran ini bila nanti terjadi. Kita juga berharap pengadilan akan bekerja independen dalam memeriksa dan memutus layak atau tidaknya HTI dibubarkan. Peran pengadilan bukan untuk mengadili seberapa Pancasilais organisasi HTI, tapi membuktikan perbuatan apa yang dilakukan HTI sehingga perlu untuk dibubarkan. Penting untuk mengadili perbuatan, bukan mengadili gagasan atau pikiran.

Referensi

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s