Ada Upaya Penggiringan Reshuffle Kabinet Dibalik Polemik Sekolah Lima Hari???

Mendikbud Prof Dr Muhadjir Effendi


Presiden Joko Widodo akhirnya menghentikan implementasi Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2017 mengenai kebijakan sekolah lima hari (SLH). Hal ini menyusul pro-kontra yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Tapi bukan berarti kebijakan itu berhenti, karena Jokowi justru akan meningkatkan regulasi itu dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang berisi aspirasi masyarakat mengenai kebijakan lima hari sekolah tersebut.

Publik Sengaja Disesatkan, Mendikbud Tidak Menggagas “Full Day School”

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menyatakan beberapa sikap terkait Polemik kebijakan Kemendikbud RI ini. “Setelah berdialog dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menemukan fakta, Mendikbud tidak pernah membuat kebijakan dengan nomenklatur “Full Day School”, jelas Dahnil Anzar.

Dahnil menyayangkan narasi seolah akan didorong full day school terus diproduksi sehingga muncul perspektif Mendikbud mendorong sekolah satu Harian penuh. Jadi, publik sengaja disesatkan oleh berbagai narasi-narasi yang cenderung politis penuh dengan upaya membunuh karakter Mendikbud.

(http://sangpencerah.id/2017/06/pemuda-muhammadiyah-publik-sengaja-disesatkan-mendikbud-tidak-menggagas-full-day-school/)

Tak Ada Pembatalan Sekolah 5 Hari, Hanya Perbaikan

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan pemerintah tidak pernah membatalkan kebijakan full day school yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.23 Tahun 2017. Ia berkata, apa yang ada hanyalah perbaikan.

“Diperbaiki (bukan dibatalkan). Intinya karena peraturan menteri masih menimbulkan pro dan kontra, makanya diperbaiki. Memperbaiki permen kan tidak apa-apa,” ujar Pramono saat dicegat di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 20 Juni 2017.

Sebagaimana diketahui, kemarin ramai diberitakan bahwa pemerintah membatalkan peraturan full day school karena maraknya kritik terhadap aturan itu. Padahal, dalam jumpa pers terkait kebijakan itu, tak sekalipun disebutkan kata batal.

Di luar jumpa pers perihal full day school, pemerintah pun tidak mengamini adanya pembatalan. Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo, kemarin hanya menyatakan bahwa Permen full day school tidak akan diberlakukan.

Pramono melanjutkan bahwa permintaan kebijakan full day school diperbaiki, bukan dibatalkan, justru datang dari Presiden Joko Widodo. Menurut Presiden Joko Widodo, jika aturan itu memang sebaiknya diterapkan, maka perlu dilakukan evaluasi, pendalaman, pematangan, agar tidak lagi menimbulkan pro dan kontra.

“Presiden Joko Widodo, secara langsung, meminta kebijakan full day school untuk dievaluasi,” ujar Pramono. Pramono menambahkan bahwa full day school bukan hal yang baru diketahui Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini, melainkan sudah diketahui dan dirapatkannya sejak bulan Februari.

(http://sangpencerah.id/2017/06/sekretaris-kabinet-tak-ada-pembatalan-sekolah-5-hari-hanya-perbaikan/)

Kelompok Tertentu Berusaha Memojokkan Pak Muhadjir?

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, menilai, permendikbud 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang disesatkan menjadi “full Day School” tersebut oleh beberapa pihak, berorientasi pada implementasi “Penguatan Pendidikan Karakter”, justru, Bagi Kami, Mendikbud Sedang berusaha melaksanakan visi revolusi mental yang menjadi visi utama Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Kekhawatiran bahwa, permendikbud tersebut Akan merugikan madrasah Diniyah, justru tidak beralasan, melalui Permendagri tersebut, Madrasah Diniyah memiliki kesempatan lebih luas dikoneksikan dengan Sekolah Umum sehingga MI bisa berkembang bersamaan dengan Sekolah Umum mencerdaskan anak bangsa khususnya, dalam upaya penguatan karakter.

“Mendikbud Prof Dr Muhadjir Effendi yang Kami kenal adalah orang yang tegar dan Tegas dengan pendirian beliau. Bila Ikhtiar ikhlas beliau menindaklanjutkan instruksi Presiden untuk menguatkan Pendidikan karakter Untuk merealisasikan visi revolusi mental masih belum dipahami sebagian kelompok tertentu sehingga memunculkan istilah dan narasi yang dianggap menyesatkan”, ujar Dahnil Anzar.

“Meski Sudah dijelaskan secara langsung, dan sudah dapat diterima dengan baik melalui dialog. Tentu beliau Akan bersikap dengan proporsional dan tegas, Kami yakini Jabatan menteri bukan tujuan beliau dan kapan saja beliau pasti siap melepaskannya. Memberikan kontribusi mencerdaskan dan mendorong perubahan akhlak anak bangsa adalah tujuan utama beliau”, lanjutnya.

(http://sangpencerah.id/2017/06/kelompok-tertentu-berusaha-memojokkan-pak-muhadjir/)

PP Pemuda Muhammadiyah Keluarkan 4 Sikap terkait Kebijakan Sekolah 5 Hari

Sikap Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah terkait Polemik kebijakan Kemendikbud RI :
1. Setelah berdialog dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menemukan fakta, Mendikbud tidak pernah membuat kebijakan dengan nomenklatur “Full Day School”, namun di Sayangkan narasi Seolah Akan didorong full day school terus diproduksi sehingga muncul perspektif mendikbud mendorong Sekolah satu Harian penuh. Jadi, publik Sengaja disesatkan oleh berbagai narasi-narasi yang cenderung politis penuh dengan upaya membunuh karakter Mendikbud.

2. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, menilai, permendikbud 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang disesatkan menjadi “full Day School” tersebut oleh beberapa pihak, berorientasi pada implementasi “Penguatan Pendidikan Karakter”, justru, Bagi Kami, Mendikbud Sedang berusaha melaksanakan visi revolusi mental yang menjadi visi utama Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

3. Kekhawatiran bahwa, permendikbud tersebut Akan merugikan madrasah Diniyah, justru tidak beralasan, melalui Permendagri tersebut, Madrasah Diniyah memiliki kesempatan lebih luas dikoneksikan dengan Sekolah Umum sehingga MI bisa berkembang bersamaan dengan Sekolah Umum mencerdaskan anak bangsa khususnya, dalam upaya penguatan karakter.

4. Mendikbud Prof Dr Muhadjir Effendi yang Kami kenal adalah orang yang Tegar dan Tegas dengan pendirian beliau. Bila Ikhtiar ikhlas beliau menindaklanjutkan instruksi Presiden untuk menguatkan Pendidikan karakter Untuk merealisasikan visi revolusi mental masih belum dipahami sebagian kelompok tertentu sehingga memunculkan istilah dan narasi yang dianggap menyesatkan, Meski Sudah dijelaskan secara langsung, dan Sudah dapat diterima dengan baik melalui dialog. Tentu beliau Akan bersikap dengan proporsional dan tegas, Kami yakini Jabatan menteri bukan tujuan beliau dan kapan saja beliau pasti siap melepaskannya. Memberikan kontribusi mencerdaskan dan mendorong perubahan akhlak anak bangsa adalah tujuan utama beliau.

(http://sangpencerah.id/2017/06/pp-pemuda-muhammadiyah-keluarkan-4-sikap-terkait-kebijakan-sekolah-5-hari/)

PP Muhammadiyah Keluarkan 4 Sikap Resmi

Atas nama PP Muhammadiyah, pada 19 Juni 2017 bakda maghrib, melakukan konperensi pers di Universitas Muhammadiyah Surakarta menyampaikan sikap resmi sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan kebijakan Mendikbud yg mengeluarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2017 ttg pelaksanaan pendidikan karakter melalui lima hari sekolah maka PP Muhammadiyah mendukung sepenuhnya kebijakan Mendikbud sekaligus mendukung Mendikbud dalam menjalankan tugasnya sampai berhasil. Kami yakin Mendikbud Prof Muhadjir Effendy telah mengambil kebijakan yang benar dan tepat dalam mengimplementasikan kebijakan Presiden untuk keberhasilan pendidikan karakter. Mendikbud juga dikenal sebagai ahli pendidikan yang basis akademiknya kuat dan pengalamannya di dunia pendidikan luas, sehingga berada di jalur kebijakan yg kuat, taat asas, dan konstitusional.

2. Berharap agar Presiden memberikan penguatan, memback-up, melindungi,   dan mendukung sepenuhnya kepada Mendikbud atas kebijakan yg telah diambil karena pada dasarnya kebijakan tersebut menjalankan kebijakan pendidikan karakter yang menjadi komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk diimplementasikan. Jika dirujuk pada Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tampak sekali kuatnya dasar aturan dan pertimbangan yg dijadikan pijakan, bahwa apa yg dilakukan Mendikbud sepenuhnya melaksanakan kebijakan Presiden.

3. Jika ada wacana atau rencana menaikkan Permendikbud menjadi Perpres maka seyogyanya untuk menyempurnakan dan memperkuat kebijakan yg  telah diambil Mendikbud, sebaliknya tidak  mengaburkan, memperlemah, dan membatalkan.

4. Kebijakan pendidikan di Indonesia perlu lebih dinamis dan progresiif untuk penguatan pendidikan karakter dan membangun daya saing bangsa agar tidak kalah oleh bangsa-bangsa lain, karenanya apa yg telah diambil kebijakan oleh Mendikbud tsb dapat menjadi bagian dari revitalisasi pendidikan nasional menghadapi era persaingan global.

Surakarta, 19 Juni 2017

Ketua Umum PP Muhammadiyah

Haedar Nashir

(http://sangpencerah.id/2017/06/polemik-sekolah-5-hari-masuk-pp-muhammadiyah-keluarkan-4-sikap-resmi/)

Ada Upaya Penggiringan Reshuffle Kabinet?

Pemerhati Kebijakan Publik Ahmad Nur Hidayat menilai kritik kelompok tertentu terhadap kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy tentang program Penguatan Pendidikan Karakter melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah berujung ke arah politis.

Diriya menganalisis pemberitaan di media massa, terdapat pembentukan dan penggiringan opini negatif yang cukup massif.

“Jadi, sudah bukan lagi menyangkut program Penguatan Pendidikan Karakter secara substansial sebagai implementasi Nawacita Jokowi-JK, melainkan kelompok tertentu menggiring menjadi isu politis,” ujar pegiat Suluh Nusantara ini, Jumat (16/6/2017).

Salah satu isu politis yang muncul adalah segelintir kelompok tertentu meminta Presiden mereshuffle Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan alasan kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy meresahkan masyarakat.

Mantan Pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu menilai, kelompok-kelompok tersebut belum memahami secara utuh, menyeluruh, dan komprehensif terhadap program Pendidikan Penguatan Karakter sebagai bentuk komitmen dan janji Jokowi-JK dalam buku “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”.

Sekolah lima hari sesungguhnya bukan lagi menjadi barang baru. Bisa ditanyakan ke Bupati Purwakarta bagaimana pelaksanaan sekolah lima hari disana yang sudah dijalankan sejak tahun pelajaran 2011/2012 dengan konsep Pendidikan Tematik ”Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa”.

Di Bandung juga telah berjalan sejak tahun 2010.

“Tidak ada program lima hari sekolah tersebut yang meresahkan masyarakat. Kalau belum mendapatkan informasi secara utuh kan bisa didiskusikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengingat kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter juga melibatkan kementerian lain seperti Kementerian Agama,” tegas Ahmad.

Ahmad mengkhawatirkan ada pesanan tertentu untuk menciptakan opini publik terhadap wacana desakan reshuffle Mendikbud Muhadjir Effendy yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi.

“Paska dilantik sebagai Menteri, Mendikbud Muhadjir Effendy memang salah satu Menteri yang gesit dan fast response serta patuh dalam menjalankan dan mengimplementasikan Visi-Misi Presiden di lembaga yang dipimpinnya. Wajar jika banyak orang yang iri terhadap beliau,” pungkas Ahmad‎.

(http://m.tribunnews.com/nasional/2017/06/16/pemerhati-kebijakan-publik-awas-ada-upaya-penggiringan-reshuffle-kabinet)
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s