Ada Upaya Penggiringan Reshuffle Kabinet Dibalik Polemik Sekolah Lima Hari???

Ada Upaya Penggiringan Reshuffle Kabinet Dibalik Polemik Sekolah Lima Hari???

Mendikbud Prof Dr Muhadjir Effendi


Presiden Joko Widodo akhirnya menghentikan implementasi Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2017 mengenai kebijakan sekolah lima hari (SLH). Hal ini menyusul pro-kontra yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Tapi bukan berarti kebijakan itu berhenti, karena Jokowi justru akan meningkatkan regulasi itu dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang berisi aspirasi masyarakat mengenai kebijakan lima hari sekolah tersebut.

Publik Sengaja Disesatkan, Mendikbud Tidak Menggagas “Full Day School”

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menyatakan beberapa sikap terkait Polemik kebijakan Kemendikbud RI ini. “Setelah berdialog dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menemukan fakta, Mendikbud tidak pernah membuat kebijakan dengan nomenklatur “Full Day School”, jelas Dahnil Anzar.

Dahnil menyayangkan narasi seolah akan didorong full day school terus diproduksi sehingga muncul perspektif Mendikbud mendorong sekolah satu Harian penuh. Jadi, publik sengaja disesatkan oleh berbagai narasi-narasi yang cenderung politis penuh dengan upaya membunuh karakter Mendikbud.

(http://sangpencerah.id/2017/06/pemuda-muhammadiyah-publik-sengaja-disesatkan-mendikbud-tidak-menggagas-full-day-school/)

Tak Ada Pembatalan Sekolah 5 Hari, Hanya Perbaikan

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan pemerintah tidak pernah membatalkan kebijakan full day school yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.23 Tahun 2017. Ia berkata, apa yang ada hanyalah perbaikan.

“Diperbaiki (bukan dibatalkan). Intinya karena peraturan menteri masih menimbulkan pro dan kontra, makanya diperbaiki. Memperbaiki permen kan tidak apa-apa,” ujar Pramono saat dicegat di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 20 Juni 2017.

Sebagaimana diketahui, kemarin ramai diberitakan bahwa pemerintah membatalkan peraturan full day school karena maraknya kritik terhadap aturan itu. Padahal, dalam jumpa pers terkait kebijakan itu, tak sekalipun disebutkan kata batal.

Di luar jumpa pers perihal full day school, pemerintah pun tidak mengamini adanya pembatalan. Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo, kemarin hanya menyatakan bahwa Permen full day school tidak akan diberlakukan.

Pramono melanjutkan bahwa permintaan kebijakan full day school diperbaiki, bukan dibatalkan, justru datang dari Presiden Joko Widodo. Menurut Presiden Joko Widodo, jika aturan itu memang sebaiknya diterapkan, maka perlu dilakukan evaluasi, pendalaman, pematangan, agar tidak lagi menimbulkan pro dan kontra.

“Presiden Joko Widodo, secara langsung, meminta kebijakan full day school untuk dievaluasi,” ujar Pramono. Pramono menambahkan bahwa full day school bukan hal yang baru diketahui Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini, melainkan sudah diketahui dan dirapatkannya sejak bulan Februari.

(http://sangpencerah.id/2017/06/sekretaris-kabinet-tak-ada-pembatalan-sekolah-5-hari-hanya-perbaikan/)

Kelompok Tertentu Berusaha Memojokkan Pak Muhadjir?

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, menilai, permendikbud 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang disesatkan menjadi “full Day School” tersebut oleh beberapa pihak, berorientasi pada implementasi “Penguatan Pendidikan Karakter”, justru, Bagi Kami, Mendikbud Sedang berusaha melaksanakan visi revolusi mental yang menjadi visi utama Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Kekhawatiran bahwa, permendikbud tersebut Akan merugikan madrasah Diniyah, justru tidak beralasan, melalui Permendagri tersebut, Madrasah Diniyah memiliki kesempatan lebih luas dikoneksikan dengan Sekolah Umum sehingga MI bisa berkembang bersamaan dengan Sekolah Umum mencerdaskan anak bangsa khususnya, dalam upaya penguatan karakter.

“Mendikbud Prof Dr Muhadjir Effendi yang Kami kenal adalah orang yang tegar dan Tegas dengan pendirian beliau. Bila Ikhtiar ikhlas beliau menindaklanjutkan instruksi Presiden untuk menguatkan Pendidikan karakter Untuk merealisasikan visi revolusi mental masih belum dipahami sebagian kelompok tertentu sehingga memunculkan istilah dan narasi yang dianggap menyesatkan”, ujar Dahnil Anzar.

“Meski Sudah dijelaskan secara langsung, dan sudah dapat diterima dengan baik melalui dialog. Tentu beliau Akan bersikap dengan proporsional dan tegas, Kami yakini Jabatan menteri bukan tujuan beliau dan kapan saja beliau pasti siap melepaskannya. Memberikan kontribusi mencerdaskan dan mendorong perubahan akhlak anak bangsa adalah tujuan utama beliau”, lanjutnya.

(http://sangpencerah.id/2017/06/kelompok-tertentu-berusaha-memojokkan-pak-muhadjir/)

PP Pemuda Muhammadiyah Keluarkan 4 Sikap terkait Kebijakan Sekolah 5 Hari

Sikap Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah terkait Polemik kebijakan Kemendikbud RI :
1. Setelah berdialog dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menemukan fakta, Mendikbud tidak pernah membuat kebijakan dengan nomenklatur “Full Day School”, namun di Sayangkan narasi Seolah Akan didorong full day school terus diproduksi sehingga muncul perspektif mendikbud mendorong Sekolah satu Harian penuh. Jadi, publik Sengaja disesatkan oleh berbagai narasi-narasi yang cenderung politis penuh dengan upaya membunuh karakter Mendikbud.

2. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, menilai, permendikbud 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang disesatkan menjadi “full Day School” tersebut oleh beberapa pihak, berorientasi pada implementasi “Penguatan Pendidikan Karakter”, justru, Bagi Kami, Mendikbud Sedang berusaha melaksanakan visi revolusi mental yang menjadi visi utama Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

3. Kekhawatiran bahwa, permendikbud tersebut Akan merugikan madrasah Diniyah, justru tidak beralasan, melalui Permendagri tersebut, Madrasah Diniyah memiliki kesempatan lebih luas dikoneksikan dengan Sekolah Umum sehingga MI bisa berkembang bersamaan dengan Sekolah Umum mencerdaskan anak bangsa khususnya, dalam upaya penguatan karakter.

4. Mendikbud Prof Dr Muhadjir Effendi yang Kami kenal adalah orang yang Tegar dan Tegas dengan pendirian beliau. Bila Ikhtiar ikhlas beliau menindaklanjutkan instruksi Presiden untuk menguatkan Pendidikan karakter Untuk merealisasikan visi revolusi mental masih belum dipahami sebagian kelompok tertentu sehingga memunculkan istilah dan narasi yang dianggap menyesatkan, Meski Sudah dijelaskan secara langsung, dan Sudah dapat diterima dengan baik melalui dialog. Tentu beliau Akan bersikap dengan proporsional dan tegas, Kami yakini Jabatan menteri bukan tujuan beliau dan kapan saja beliau pasti siap melepaskannya. Memberikan kontribusi mencerdaskan dan mendorong perubahan akhlak anak bangsa adalah tujuan utama beliau.

(http://sangpencerah.id/2017/06/pp-pemuda-muhammadiyah-keluarkan-4-sikap-terkait-kebijakan-sekolah-5-hari/)

PP Muhammadiyah Keluarkan 4 Sikap Resmi

Atas nama PP Muhammadiyah, pada 19 Juni 2017 bakda maghrib, melakukan konperensi pers di Universitas Muhammadiyah Surakarta menyampaikan sikap resmi sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan kebijakan Mendikbud yg mengeluarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2017 ttg pelaksanaan pendidikan karakter melalui lima hari sekolah maka PP Muhammadiyah mendukung sepenuhnya kebijakan Mendikbud sekaligus mendukung Mendikbud dalam menjalankan tugasnya sampai berhasil. Kami yakin Mendikbud Prof Muhadjir Effendy telah mengambil kebijakan yang benar dan tepat dalam mengimplementasikan kebijakan Presiden untuk keberhasilan pendidikan karakter. Mendikbud juga dikenal sebagai ahli pendidikan yang basis akademiknya kuat dan pengalamannya di dunia pendidikan luas, sehingga berada di jalur kebijakan yg kuat, taat asas, dan konstitusional.

2. Berharap agar Presiden memberikan penguatan, memback-up, melindungi,   dan mendukung sepenuhnya kepada Mendikbud atas kebijakan yg telah diambil karena pada dasarnya kebijakan tersebut menjalankan kebijakan pendidikan karakter yang menjadi komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk diimplementasikan. Jika dirujuk pada Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tampak sekali kuatnya dasar aturan dan pertimbangan yg dijadikan pijakan, bahwa apa yg dilakukan Mendikbud sepenuhnya melaksanakan kebijakan Presiden.

3. Jika ada wacana atau rencana menaikkan Permendikbud menjadi Perpres maka seyogyanya untuk menyempurnakan dan memperkuat kebijakan yg  telah diambil Mendikbud, sebaliknya tidak  mengaburkan, memperlemah, dan membatalkan.

4. Kebijakan pendidikan di Indonesia perlu lebih dinamis dan progresiif untuk penguatan pendidikan karakter dan membangun daya saing bangsa agar tidak kalah oleh bangsa-bangsa lain, karenanya apa yg telah diambil kebijakan oleh Mendikbud tsb dapat menjadi bagian dari revitalisasi pendidikan nasional menghadapi era persaingan global.

Surakarta, 19 Juni 2017

Ketua Umum PP Muhammadiyah

Haedar Nashir

(http://sangpencerah.id/2017/06/polemik-sekolah-5-hari-masuk-pp-muhammadiyah-keluarkan-4-sikap-resmi/)

Ada Upaya Penggiringan Reshuffle Kabinet?

Pemerhati Kebijakan Publik Ahmad Nur Hidayat menilai kritik kelompok tertentu terhadap kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy tentang program Penguatan Pendidikan Karakter melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah berujung ke arah politis.

Diriya menganalisis pemberitaan di media massa, terdapat pembentukan dan penggiringan opini negatif yang cukup massif.

“Jadi, sudah bukan lagi menyangkut program Penguatan Pendidikan Karakter secara substansial sebagai implementasi Nawacita Jokowi-JK, melainkan kelompok tertentu menggiring menjadi isu politis,” ujar pegiat Suluh Nusantara ini, Jumat (16/6/2017).

Salah satu isu politis yang muncul adalah segelintir kelompok tertentu meminta Presiden mereshuffle Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan alasan kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy meresahkan masyarakat.

Mantan Pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu menilai, kelompok-kelompok tersebut belum memahami secara utuh, menyeluruh, dan komprehensif terhadap program Pendidikan Penguatan Karakter sebagai bentuk komitmen dan janji Jokowi-JK dalam buku “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”.

Sekolah lima hari sesungguhnya bukan lagi menjadi barang baru. Bisa ditanyakan ke Bupati Purwakarta bagaimana pelaksanaan sekolah lima hari disana yang sudah dijalankan sejak tahun pelajaran 2011/2012 dengan konsep Pendidikan Tematik ”Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa”.

Di Bandung juga telah berjalan sejak tahun 2010.

“Tidak ada program lima hari sekolah tersebut yang meresahkan masyarakat. Kalau belum mendapatkan informasi secara utuh kan bisa didiskusikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengingat kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter juga melibatkan kementerian lain seperti Kementerian Agama,” tegas Ahmad.

Ahmad mengkhawatirkan ada pesanan tertentu untuk menciptakan opini publik terhadap wacana desakan reshuffle Mendikbud Muhadjir Effendy yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi.

“Paska dilantik sebagai Menteri, Mendikbud Muhadjir Effendy memang salah satu Menteri yang gesit dan fast response serta patuh dalam menjalankan dan mengimplementasikan Visi-Misi Presiden di lembaga yang dipimpinnya. Wajar jika banyak orang yang iri terhadap beliau,” pungkas Ahmad‎.

(http://m.tribunnews.com/nasional/2017/06/16/pemerhati-kebijakan-publik-awas-ada-upaya-penggiringan-reshuffle-kabinet)

Terbukti, Amien Rais Tak Terima Aliran Dana Alkes

Terbukti, Amien Rais Tak Terima Aliran Dana Alkes

Amien Rais saat memberi keterangan di rumahnya (Foto:Aditia Noviansyah/kumparan)


Vonis bersalah kepada Siti Fadilah yang menjadi terdakwa perkara proyek alat kesehatan (alkes) telah dijatuhkan Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Hukuman empat tahun penjara plus denda Rp200 juta diberikan kepada mantan menteri kesehatan itu. Pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (17/6/2017), dengan agenda pembacaan vonis, majelis menyatakan dokter ahli jantung itu telah menerima suap dan memperkaya diri sendiri maupun pihak lain dari proyek alkes.

Menariknya, vonis atas Siti menganggap aliran uang ke Amien Rais tak relevan dengan perkara korupsi proyek alkes. “Menimbang bahwa mengenai uang yang ditransfer kepada Soetrisno Bachir dan Amien Rais tersebut tidak dapat dipastikan uang tersebut dari proyek alkes atau bukan sehingga majelis tidak akan mempertimbangkan lebih karena tidak relevan dengan perkara terdakwa Siti Fadilah Supari,“ kata anggota majelis Diah Siti Basariah saat membacakan bagian pertimbangan.

Jaksa penuntut umum (JPU) saat membaca surat tuntutan terhadap Siti Fadilah sebelumnya menyebut Amien telah menerima uang Rp600 juta yang terkait proyek alkes. JPU menilai, Amien menerima transferan secara bertahap selama enam kali dengan total nilai Rp600 juta. Dana untuk Amien mulanya ditransfer dari rekening Yurida Adlani selaku sekretaris Sutrisno Bachir Foundation (SBF) atas perintah Nuki Syahrun. Dana itu berasal dari PT Mitra Medidua. Perusahaan itu merupakan suplier dari PT Indofarma Global Medika yang ditunjuk langsung sebagai rekanan Kemenkes untuk melaksanakan pengadaan stok penyangga (buffer stock) guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) 2005 di Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan.

Adapun Siti melakukan penunjukan langsung terhadap PT Indofarma karena direktur perusahaan itu, Ary Gunawan pernah datang bersama dengan Nuki Syahrun yang juga adik ipar Sutrisno Bachir. Pada 4 April 2006, Indofarma menerima pembayaran lunas dari pemerintah senilai Rp13,922 miliar. Perusahaan tersebut kemudian mentransfer uang pembayaran alat kesehatan ke PT Mitra Medidua senilai Rp13,558 miliar. Usai membayar harga pembelian alat kesehatan dari PT Bhineka Usada Raya dengan total sekitar Rp7,774 miliar, PT Mitra Medidua mendapat untung Rp5,783 miliar.

Keuntungan dari PT Mitra Medidua itulah yang diduga dialirkan ke sejumlah nama, termasuk Amien Rais. Namun, putusan atas Siti justru mengesampingkan aliran dana ke Amien. Pasalnya, uang untuk Amien tak ada relevansinya dengan kasus alkes. Meski begitu, JPU KPK Ali Fikri justru menyatakan, bisa saja aliran ke Amien itu terkait dengan perkara lain.

Pasalnya, KPK memiliki bukti kuat adanya aliran dana dari pihak lain ke mantan ketua MPR RI itu. ’’Tidak dipastikan kasus Alkes artinya kami tafsirkan bisa dilakukan pendalaman di luar perkara ini. Tidak relevan perkara ini iya. Faktanya jelas, penuntut umum tidak berdasarkan asumsi, tapi berdasar fakta persidangan dan itu sudah dipertimbangkan oleh hakim,” sebutnya.

Ketua Progres 98, Faizal Assegaf menyesalkan tindakan penyebutan nama Amien Rais oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan korupsi Alat Kesehatan.

Sebab, akibat hal itu, Amien kini dicap sebagai orang yang menerima dana korupsi. Padahal ia meyakinkan bahwa Amien Rais adalah tokoh Islam yang dihormati dan juga dicintai rakyat.

“Tuduhan JPU KPK sangat melukai hati umat Islam. Tindakan semena-mena tersebut harus direspons lewat gerakan protes moral maupun jalur hukum,” kata Faizal dalam keterangannya, Sabtu (17/6).

Ia mengancam, jika KPK tidak segera minta maaf, ia akan melaporkan Ketua KPK ke kepolisian. Hal itu perlu guna mengusut dugaan motif politik yang bertujuan menghasut publik untuk menyudutkan Amien Rais.

“Penistaan kepada Amien Rais tidak bisa dianggap sebagai persoalan pribadi. Tapi selaku tokoh Islam, tindakan penghakiman oleh KPK secara langsung telah mengusik nurani umat,” ujarnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim perkara korupsi mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, menyatakan, uang Rp 600 juta dari Yayasan Soetrisno Bachir ke Amien Rais tidak terkait pengadaan Alkes buffer stock anggaran Kementerian Kesehatan 2005.

“Menimbang bahwa mengenai uang yang ditransfer kepada Soetrisno Bachir dan Amien Rais tersebut tidak dapat dipastikan uang tersebut berasal dari proyek alkes atau bukan, maka majelis hakim tidak mempertimbangan lebih lanjut karena tidak relevan dengan perkara terdakwa Siti Fadilah Supari,” kata hakim Diah Siti Basariah dalam sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (16/6).

Menurut Faizal, penegasan majelis hakim membuktikan KPK telah melakukan fitnah, bertindak konyol, tidak profesional dan sarat dengan intervensi kepentingan politik. Dari kejadian ini bisa dibilang KPK berpotensi menjadi alat pemeras dan intimidasi secara liar.

“Kasus penistaan dan fitnah KPK kepada Amien Rais perlu dibawa ke jalur hukum. Harus dibongkar para dalang dan tangan-tangan jahat yang berada di balik KPK,” tukasnya.

 

Referensi

Red Notice Habib Rizieq Dikembalikan, Diplomat Senior: Citra RI di Mata Internasional Bisa Hancur

Red Notice Habib Rizieq Dikembalikan, Diplomat Senior: Citra RI di Mata Internasional Bisa Hancur

Permintaan red notice dari kepolisian untuk Habib Rizieq Shihab dikembalikan pihak Interpol. Fakta itu bisa merusak citra Indonesia di dunia internasional. RI bisa dianggap tidak profesional dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum.

Pendapat itu disampaikan diplomat senior Hazairin Pohan (16/06). “Ini bisa disalahartikan oleh lembaga internasional maupun masyarakat internasional, mengenai seperti apa kondisi di negara kita?  Ini menghancurkan citra baik negeri ini,” tegas wartawan senior ini.

Menurut Haz Pohan, Pemerintah RI sebagai pemegang amanah rakyat, yang mengaku telah bereformasi, telah meninggalkan keburukan masa lampau di mata internasional.

“Tidakkah insiden ‘red notice’ untuk kasus chatting mesum, menggambarkan betapa lemahnya warga negara, yang seakan-akan tidak boleh berbeda pandangan dan sikap dengan pemegang kuasa?”  tanya Hazairin.

Hazairin mengingatkan, red notice yang dikembalikan itu membuat Eropa -yang liberal dan menjunjung tinggi kehormatan perseorangan- tentu tertawa terpingkal-pingkal atau malah ngeri karena mendadak Indonesia menjadi negeri yang sangat otoriter dan konservatif.

“Jangan-jangan Indonesia telah dikuasai rejim fundamentalis dengan nilai konservatisme yang tinggi. Atau, apakah memang Indonesia kembali ke era otoriter? Di mana kini letaknya kewajiban negara untuk perlindungan dan penghargaan terhadap warganegara seperti tertera di dalam UUD 1945?” tanya Hazairin.

Kata Hazairin, pengembalian permintaan red notice oleh Interpol karena memang Polri tidak memahami cara kerja lembaga kepolisian internasional, yang tentu sangat ketat dalam pembuatan kriteria tentang  tindakan apa yang bisa dikualifikasikan ke dalam kategori kasus-kasus yang ditangani oleh Interpol.

“Apakah Polri tidak faham, bahwa masalah politis sangat sensitif, dan Interpol menjauhinya,” ungkap Hazairin.

Kata Hazairin chatting sesama warganegara tidak termasuk dalam yurisdiksi Interpol. “Masa Polri tidak mengerti hal ini? Ini perilaku menurunkan mutu,” kata Haz Pohan.

Siapa Hazairin Pohan?

Foto: krakow.pl


Hazairin Pohan adalah seorang duta besar yang berasal dari Medan. Pria kelahiran Pematangsiangar 1953 ini telah dikaruniai empat orang anak. Menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk Polandia sejak tahun 2006 hingga 2010 membuatnya memiliki pengalaman diplomasi yang mengagumkan. Salah satunya adalah menjadi ketua Delegasi RI dalam perundingan bilateral dan multilateral sebanyak 200 kali.

Pria yang akrab dipanggil dengan Hazpohan ini juga menaruh perhatian yang begitu besar terhadap dunia blogging. Hazpohan pun ikut menjadi salah satu penggagas lahirnya Komunitas Blogger ASEAN chapter Indonesia.

Memiliki pengalaman sebagai wartawan membuat Pohan tidak segan untuk menuangkan pemikirannya ke dalam sebuah tulisan melalui twitter, facebook dan blog. Pemanfaatan social media tersebut bertujuan agar informasi yang didapatkan oleh masyarakat diterima dengan baik dan benar, terutama mengenai diplomasi dan politik luar negeri seringkali diputarbalikkan dan tidak ditampilkan secara proporsional.

Selama ini blogger hanya bertaraf pada kegiatan hobby akan tetapi sedikit demi sedikit banyak yang mulai paham bahwa blogging menghasilkan materi. Oleh karenanya, tujuan dibentuknya Komunitas Blogger ASEAN chapter Indonesia adalah menjembatani antara Blogging dengan ASEAN. Pohan tetap optimis bahwa potensi untuk menumbuhkan komunitas ASEAN 2015 dapat tercapai.

Pohan sangat terinspirasi oleh banyak tokoh di Indonesia, antara lain Mochtar Lubis, Alm Moh Said (guru Pohan di Waspada Medan), H. Mahbub Djunaidi, Pramoedya Ananta Toer.  Ia juga senang membaca karya-karya Ashadi Siregar, Mohammad Sobari, Andrea Hirata, atau karya anak-muda seperti Agustinus Wibowo, Editya Arfah dan masih banyak lagi.

Semangat Pohan dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman begitu besar. Dalam suatu wawancara dikatakan, apabila dada harus terbelah maka bukanlah darah yang keluar akan tetapi tinta-tinta karena pada dasarnya Pohan adalah seorang penulis,wartawan yang kemudian “terlempar” menjadi diplomat.

Pohan lebih senang mengatakan bahwa musik sebagai profesinya, dan diplomasi sebagai hobby agar semangat untuk menikmati
kehidupan bersama keluarga dan lingkungan selalu ada. Semangat itu disalurkan ke dalam karya buku, artikel dan tulisan blog.


PENDIDIKAN

  • Alumnus Sekdilu Angkatan VII
  • S-1 Sarjana Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan (1980).
  • S-2 Master of Arts, University of Washington, Seattle (USA) (1985).

KARIR

  • Staf Bidang Politik di KBRI di Moskow.
  • Kabid Politik di KBRI Sofia.
  • Kepala Bidang Politik I di PTRI New York.
  • Direktur Eropa Tengah dan Timur (2002 – 2006)
  • Duta Besar RI untuk Polandia (2006 – 2010)
  • Ketua Delegasi RI
  • Ketua Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemlu RI (2012)

PENGHARGAAN

Penerima Tanda Kehormatan Commander’s Cross of the Order of the Polish Republic.


Jagat wartawan Indonesia patut berbangga. Satu insannya ditunjuk Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menjadi Duta Bangsa. Itulah Hazairin Pohan, SH. MA. Mantan wartawan harian Waspada Medan yang menjadi Duta Besar Indonesia Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Republik Polandia.

Dubes Pohan pekan-pekan ini punya hajat besar. Dia menjadi “sahibul bait” pameran dagang, investasi, dan pariwisata Indonesia pertama dan terbesar untuk wilayah Eropa Tengah dan Timur. Perhelatan besar itu bertajuk “1st Indonesia Expo in Central and East Europe” (1st IE-CEE) dan berlangsung 5-10 Mei 2008. Perhelatan akbar Indonesia itu digelar di gedung pameran termegah di Polandia Expo-XXI seluas 10.000 meter persegi. Lebih dari 150 pengusaha nasional ikut serta.

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Lutfi, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, Menteri Perdagangan Marie Pangestu dan Menteri Perindustrian Fahmi Idris juga akan hadir. Selain itu, tentu saja Dubes Pohan mengundang “teman-teman wartawan”, termasuk Antara. Saat berpamitan untuk berangkat ke posnya di Warsawa tahun 2006, Dubes Pohan berjanji akan “tetap menulis dan membuat berita” untuk Antara dan Jurnal Nasional, harian dimana adiknya, Ramadhan Pohan, menjadi Pemimpin Redaksi.

Saking seringnya mengirim berita dan siaran pers, Dubes Pohan dijuluki sebagai “Koresponden Luar Biasa dan Berkuasa Penuh”. Sebuah istilah pelesetan dari jabatan terhormatnya sebagai “Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh”. “Jiwa kewartawan saya tak pernah mati,” katanya ketika pamitan. “Kawan-kawan media sering menyebut saya wartawan diplomat, sebaliknya teman-teman Deplu menyebut saya diplomat wartawan,” lanjutnya.

Darah Daging Wartawan Memang benar, darah daging diplomat kelahiran 12 Nopember 1953 itu adalah wartawan. Ia adalah anak ke-7 dari 13 anak H. Abdul Muthalib Pohan, seorang wartawan dan guru bahasa Inggris dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Adiknya, Ramadhan Pohan, juga wartawan di kelompok Jawa Pos sebelum menjadi Pemred di Jurnal Nasional. Saat menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Pohan menerbitkan suratkabar kampus “Panta Rhei”. Ia juga pernah menjadi wartawan harian Waspada (1975-1976). Bekal dan pengalamannya sebagai wartawan itu menjadi modal utama Pohan dalam kariernya sebagai diplomat.

Bersama-sama diplomat muda lain, ia mendirikan Jurnal Caraka, majalah ilmiah Departemen Luar Negeri. Ia juga menjadi penyumbang tulisan mengenai politik luar negeri dan masalah-masalah internasional dalam berbagai publikasi. Di tengah kesibukannya berdiplomasi, ia terus menulis, menulis, dan menulis. “Saya ini wartawan dan sebagai wartawan they are never die, they only lose their notebook!,” katanya berseloroh mengenai profesi jurnalis yang tidak tepat lagi disebut “kuli tinta” melainkan “kuli laptop”. Dubes Pohan menceritakan bagaimana ia mengagumi sosok Adam Malik, pendahulunya sebagai diplomat wartawan, yang juga sama-sama berasal dari Pematang Siantar.

Adam Malik mendirikan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara pada 13 Desember 1937 sebelum menjadi Menteri Luar Negeri dan kemudian Wakil Presiden RI. Ada kesamaan penting antara Adam Malik dan Dubes Pohan. Yakni, sama-sama merantau keluar dari Pematang Siantar untuk cita-cita hidup lebih baik dan berbakti bagi bangsa ini. Dalam memoarnya “Mengabdi Republik”, Adam Malik semasa anak-anak adalah penjaga warung di Pematang Siantar.

Sebagai penjaga warung di pasar yang becek, Adam Malik yang berusia 12 tahun menyaksikan bagaimana penderitaan ribuan kuli di tempat kelahirannya. “Saya sangat berhutang kepada kuli-kuli itu. Andaikata saya tidak memahami amanat penderitaan mereka, satu kenyataan yang telah mendorong saya keluar dari Pematang Siantar, maka barangkali saya akan tetap tinggal sebagai seorang penunggu warung di Pematang Siantar,” kenang Adam MalikMelihat Dunia Bagi Adam Malik dan Dubes Pohan, menjadi wartawan berarti peluang melihat dunia.

Menjadi diplomat, berarti keliling dunia. Sejak bergabung menjadi pegawai negeri di Deplu tahun 1980, praktis Dubes Pohan khatam lima benua. Ia pernah menjadi diplomat di KBRI Moskow (1986-1989) yang memungkinkannya fasih berbahasa Rusia. “Saya mewarisi ketertarikan saya akan bahasa-bahasa asing dari ayah saya,” kata wartawan diplomat yang fasih berbagai bahasa asing itu. Pernah juga menjadi Sekretaris I KBRI Sofia di Bulgaria (1992-1996), Minister Counsellor di Perwakilan Tetap RI di PBB New York (1998-2002), Direktur Eropa Tengah dan Timur, Ditjen Amerika dan Eropa, Deplu (2002-2006), sebelum akhirnya menjadi Dubes RI di Polandia sejak 2006.

Dubes Pohan terkenal sebagai orang kreatif yang tidak bisa diam. Sebagai wartawan diplomat, ia rajin turun ke lapangan dan ke tempat kejadian perkara. Dalam ilmu jurnalistik, katanya, setiap ada peristiwa besar terjadi, wartawan harus segera datang ke lokasi pada kesempatan pertama. Itu supaya dia bisa melaporkan peristiwa dengan cepat dan akurat.

Salah satu ilmu wartawan yang berguna bagi diplomat adalah selalu konfirmasi dan verifikasi di lapangan. Pekerjaan diplomat tidak bisa melulu diurus di belakang meja perundingan. Lobi-lobi di luar perundingan perlu di lakukan. Selalu cek dan recek. Oleh karena itu, ia sering “road show” ke berbagai negara lainnya seperti ke Lithunia, Balairus, Rusia dan Spanyol untuk “telling Indonesia to the world” dan “menjual potensi Indonesia ke dunia”.

Ia bertekad bisa mendatangkan lima ribu pembeli ke Indonesian Expo di Warsawa yang digagasnya bersama 26 Dubes RI di Eropa lainnya. Itulah Hazarin Pohan. Ia mengikuti jejak wartawan diplomat lainnya yang menjadi Duta Besar seperti Sabam Siagian dari The Jakarta Post (Australia), Djafar Assegaf dari LKBN Antara/Media Indonesia (Vietnam), dan Susanto Pudjomartono dari Jakarta Post (Rusia).

“Jurnalisme telah memberi saya berbagai kebajikan, seperti bertemu Raja dan Presiden, aktor dan aktris terkenal, sopir taksi dan pedagang asongan,” kata Hazairin Pohan. Ia mengatakan setiap orang bisa menjadi wartawan. Setiap orang bisa juga menjadi diplomat. Tapi tidak setiap orang bisa menjadi wartawan sekaligus diplomat.

Dubes Pohan bersyukur, ia menggenggam dua profesi terhormat itu, wartawan sekaligus diplomat. “Terserah anda mau panggil saya: wartawan diplomat atau diplomat wartawan,” kata Dubes Pohan sambil tertawa lebar.

Referensi 

Menyusul Habib Rizieq, Kini Amien Rais Dibidik

Menyusul Habib Rizieq, Kini Amien Rais Dibidik

Amien Rais saat memberi keterangan di rumahnya (Foto:Aditia Noviansyah/kumparan)


“Saudara sekalian, tolong jangan dipelintir ya. ‘Amien Rais terlihat sayu dan pucat,’ jangan, wong saya tidak pucat,” ucapnya.

Diapit anak laki-lakinya, Hanafi Rais, dan mantan petinggi partai yang didirikannya, Drajad Wibowo, laki-laki berumur 73 tahun itu kembali menjadi episode utama politik nasional.
 
Beberapa waktu terakhir, persona Amien Rais kembali menguat sebagai pihak yang vokal mengkritik jalannya pemerintahan. Memang, namanya tak pernah benar-benar hilang dari pemberitaan media.
 
Amien berkali-kali muncul, seperti pada aksi-aksi yang menuntut proses hukum Ahok berjalan lancar. Sejak Oktober tahun lalu, Amien konsisten mengikuti hampir semua aksi bertajuk 212, 112, dan 313 tersebut.
 
Namun, nama Amien Rais betul-betul kembali menjadi target pertanyaan beberapa hari terakhir, meski bukan untuk alasan yang membanggakan.
Ia diduga menerima uang senilai Rp 600 juta yang bersumber dari dana alat kesehatan. Rangkaian kasus tersebut terjadi sekitar 10 tahun yang lalu.

Dibidik Kasus Kejadian 10 Tahun Lalu, Ini Tanggapan Lengkap Amien Rais

Pak Amien Rais bicara:

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Terima kasih atas kedatangan saudara-saudara para wartawan yang saya hormati.

Kasus aliran dana dari Yayasan Soetrisno Bachir sejumlah 600 juta rupiah antara 15 Januari 2007 sampai 13 Agustus 2007, seperti dikatakan jaksa Ali Fikri di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu 31/05/2017, yang dikirim ke rekening saya, langsung saya follow-up dengan menanyakan pada sekretaris saya tentang kebenarannya, berdasarkan rekening bank yang saya miliki. Karena itu terjadi sudah 10 tahun lalu, saya segera merefresh memori saya.

Pada waktu itu Soetrisno Bachir mengatakan akan memberikan bantuan keuangan untuk tugas operasional saya untuk semua kegiatan, sehingga tidak membebani pihak lain.

Persahabatan saya dengan Soetrisno Bachir sudah terjalin lama sebelum PAN lahir pada 1998. Seingat saya, sebagai entrepreneur sukses waktu itu, dia selalu memberi bantuan pada berbagai kegiatan saya, baik kegiatan sosial maupun keagamaan.

Mas Tris adalah tokoh yang sangat baik dan dermawan, sering membantu banyak pihak. Bahkan siapa saja yang mendapat bantuan dana dari SB, saya tidak tahu. Saya pernah menanyakan pada SB, mengapa Anda membantu berbagai kegiatan saya. Jawabnya: “Saya disuruh Ibunda saya untuk membantu Anda”. Jadi ketika dia menawarkan bantuan tiap bulan buat kegiatan operasional saya, saya anggap sebagai hal wajar.

Nah, kalau kejadian sepuluh tahun lalu kini diungkap dengan bumbu-bumbu dramatisasi di media massa dan sosial, tentu akan saya hadapi dengan jujur, tegas, apa adanya.

Di tahun 2007, saya sudah 3 tahun tidak lagi menjadi pejabat (waktu itu Ketua MPR). Namun rupanya bantuan SB untuk kegiatan operasional saya yang berlangsung selama 6 bulan itu pada tahun 2007 itu kini menjadi salah satu topik berita yang sangat menarik dan harus saya ikuti secara tegas dan berani.

Karena itu pada Senin (5/6/2017) mendatang saya akan berkunjung ke Kantor KPK, untuk menjelaskan duduk persoalannya, sebelum saya berangakat umroh pada 8 Juni ini.

Kalau saya dipanggil KPK padahal saya masih umroh, saya khawatir dianggap lari dari tanggung jawab.

Sekian dulu, sampai ketemu lagi insya Allah di kantor KPK besok Senin, 5 Juni 2017.

Wassalamualaikum Wr Wb

(M. Amien Rais)

Siapa Amien Rais?

Sedari muda, Amien Rais sudah menunjukkan obsesi berorganisasi dan menjadi unggul di dalamnya. Saat masih menjadi mahasiswa, Amien Rais tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan dipercaya menjabat sebagai sekretaris Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI) HMI Yogyakarta.
 
Pilihan politik mudanya yang selalu dekat dengan Muhammadiyah ini dapat dimengerti. Ia berasal dari keluarga yang memang dekat dengan kelembagaan Muhammadiyah. Lahir dari pasangan Suhud Rais dan Sudalmiyah, Amien dididik disiplin lewat nilai-nilai Islam yang kental.
 
Ibunda Amien, Sudalmiyah, adalah seorang guru, mengajar di Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) dan Sekolah Bidan Aisyiyah Surakarta. Sementara kakek Amien, Wiryo Soedarmo, adalah salah satu pendiri Muhammadiyah di Gembong, Jawa Tengah. Maka tak heran, Amien menghabiskan bangku Sekolah Dasar hingga SMA di sekolah Muhammadiyah.
 
Langkah politik pertamanya pun tak jauh-jauh dari Muhammadiyah. Tak hanya tergabung dalam HMI, Amien Rais yang berkuliah di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ini juga salah seorang pendiri Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) saat masih mahasiswa.
 
Ketika berkuliah, Amien juga cukup aktif di dunia pers mahasiswa. Sembari berkuliah ganda di IAIN Sunan Kalijaga untuk tetap dekat dalam keilmuwan Islamnya, Amien merupakan penulis kolom rutin tabloid mingguan Mahasiswa Indonesia di Bandung dan Harian Kami di Jakarta. Amien dikenal sebagai penulis yang produktif dan cukup tajam dalam menyikapi berbagai hal.
 
Usai menyelesaikan pendidikan sarjana, Amien Rais melanjutkan pendidikan S2-nya di University of Notre Dame, Indiana, Amerika Serikat. Selepas itu, ia juga pernah mengenyam pendidikan di Al Azhar University, Kairo, Mesir. Gelar Ph.D dalam ilmu politik ia dapatkan kemudian di Chicago University, Amerika Serikat. Tahun 1988-1989, ia juga mengikuti program post-doctoral degree di George Washington University, AS.
 
Menjadi akademisi memang pilihan Amien Rais –agaknya melanjutkan tradisi turun-temurun dari orang tuanya. Sekembalinya dari S2, Amien Rais berkarier sebagai dosen di almamaternya sendiri, UGM. Profesi tersebut ia teruskan hingga bertahun-tahun setelahnya, hingga ia menjadi guru besar di kampus rakyat tersebut.
Meski begitu, Amien Rais di masa produktifnya sama idealisnya dengan saat berada di masa-masa perkuliahan. Amien tak hanya berdiri di menara gading.
 
Ia masih meneruskan kegiatan ber-Muhammadiyah-nya, yaitu menjadi pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menjadi wakil ketua di tahun 1991, dan pada akhirnya ditunjuk menjadi ketua pada tahun 1995 hingga 2000. Ia juga aktif menjadi peneliti senior di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
 
Amien juga mengelola Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK), sebuah lembaga pengkajian dan penelitian yang mencermati masalah strategis bangsa dari perspektif masyarakat lemah. Dari sinilah Amien disebut-sebut turut merancang lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) –yang mengikutsertakan nama-nama kondang seperti Moeljoto Djojomartono hingga Ahmad Syafi’i Maarif.
Di masa-masa ini pulalah pemikiran Amien yang tajam itu berkembang. Salah satu yang paling mencolok adalah gagasan suksesi yang mulai ia publikasikan sejak 1993. Sederhananya, gagasan tersebut lahir dari kosakata Bahasa Inggris, succession, yang diartikannya sebagai penyegaran dan pergantian unsur-unsur kepemimpinan nasional, menyangkut presiden hingga orang-orang yang berada di kursi legislatif.
 
Gagasan ini tergolong berani pada konteks tahun tersebut. Amien melemparkan ide menggunakan rumus dasar balance sheet, menimbang-nimbang: lebih berat mana antara kebaikan yang dibawa pembangunan selama 30 tahun kekuasaan Soeharto, dan keburukannya. Meski mengakui ada kebaikan-kebaikan yang diraih, Amien menyoroti beberapa drawback seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan melempemnya proses demokratisasi.
Meski sempat dingin usai Sidang Umum MPR tahun 1993 yang antiklimaks, di mana Harmoko masih mengajukan Soeharto sebagai calon presiden dari Golkar –yang jelas tak bisa dikalahkan dengan keadaan legislatif masa itu, konsepsi suksesi Amien Rais makin kuat menemukan relevansinya dari tahun ke tahun.
 
Puncaknya adalah di tahun 1997-1998, di mana kondisi ekonomi Indonesia semakin memburuk bersama datangnya krisis di Asia, dan bangunan politik Soeharto yang kuat itu perlahan-lahan mulai runtuh.
 

Amien Rais saat Reformasi 1998 (Foto:Istimewa)


Saat masyarakat luas turun ke jalan menuntut perubahan, Amien Rais sudah berdiri di depannya. Amien yang memang sangat fasih berbicara soal sosial politik, ditambah lagi dengan bekal keilmua dan konsepsi suksesi yang sudah ia bawa sejak lama, membuatnya mudah diterima berbagai golongan yang menuntut turunnya Soeharto.
 
Hasilnya, terjadi proses simbolisasi gerakan masyarakat dalam melawan Soeharto di diri Amien Rais. Berkali-kali ia mendapatkan ancaman dari berbagai pihak. Meski begitu, Amien tetap berada di tengah masyarakat –menjadi satu dari yang banyak, menjadi perwakilan dari masyarakat luas.
 

Cuitan Fahri Hamzah Tentang Pembidikan Amien Rais

#AkuAmienRais

Oleh: Fahri Hamzah

Yang menyerang pak Amien Rais sama dengan menyerang saya…

Waktu semua tiarap tidak berani bersikap, kami angkatan 90-an melihatnya berdiri tegak dan bersuara lantang…

Beliau yang memulai pidato perlunya suksesi mengganti presiden Suharto secara damai.

Saat orde baru masih kuat, usulan itu tabudan tidak boleh diucapkan. Seorang akademisi sederhana melakukannya.

Maka seandainya itu didengar, transisi politik kita tidak sekeras sekarang. Keras dan nyaris mematikan.

Kemudian beliau memimpin MPR jangan lupa, masih sebagai lembaga tertinggi negara.

Beliau memimpin pemilihan dan pelantikan 2 presiden yaitu KH. Abdurahman Wahid dan ibu Megawati Sukarnoputri.

Beliau memimpin MPR saat 4 kali amandemen dilakukan. Dan kita menikmati DEMOKRASI.

Dia pejuang,
Saya telah melihat keberaniannya.

Maka mereka yang ingin menjatuhkan nama dan kehormatannya salah hitung.

Mereka mengira pak Amien akan berhenti. Selama kalian ganjil mengelola negeri ini beliau akan tetap ada.

Ketidakpastian dan ketidakadilan ini membuatnya terus gelisah. Semua kita gelisah.

Karena itu,
Kita semua Amien Rais.

(Twitter Fahri Hamzah, 3/6/2017)

“Perisai Lahir Batin Amien Rais” by Hanum Rais

(Hormat takdzim saya…kepadamu sang fenomenal…saya tetap kagum kepadamu walau tidak sedikit yg tidak suka dgn gerak gerikmu)

“Perisai Lahir Batin Amien Rais”

By Hanum Rais

Saya sebenernya telah beresolusi akan mengurangi sosmed di bulan puasa ini (post terakhir tgl 21mei). Namun tuduhan yang dialamatkan pada Bapak akhir2 ini membuat banyak pesan pada saya, lewat WA, DM dll agar saya sebagai putrinya juga memberikan semacam klarifikasi.

Saya tidak akan memberikan klarifikasi terkait tuduhan tersebut, karena insyaAllah Bapak secara perwira akan menggelar konpers di kediaman JKT hari ini sebelum sholat Jum’at. Silahkan wartawan datang dan melansir jawaban beliau.

Saya hanya ingin berbagi bagaimana seorang Amien Rais menanggapi badai dan terjangan fitnah, deraan ujian, cobaan namun juga kebahagiaan. Mudah mudahan menjadi hikmah di bulan suci ini.

Terkembali kepada Anda yang menilai.

Di awal April 2017 lalu, Seorang mantan jenderal yang duduk di posisi pemerintahan cukup strategis menemui Bapak. Ia mengatakan bahwa ia dikirim boss nya yang ingin bertemu Bapak. Ia ditugasi membuat titik temu & tempat. Bapak mengatakan”Monggo dengan senang hati, semua orang dari kalangan manapun saya temui, apalagi orang terhormat seperti bapak bos”. Namun sang mantan jenderal mengatakan boss ingin bertemu di tempat rahasia, tidak tercium media, karena pembicaraan akan bersifat confidential. Bapak tercenung. Ini sesuatu yang aneh. Mengapa harus rahasia?

Singkat cerita Bapak menolak meski sang utusan berdalih: pertemuan penting yang tidak bisa jadi konsumsi publik. “Maaf, jika ingin bertemu silahkan tapi terbuka, biarkan media melansir, biarkan mereka tahu hasil pembicaraan, toh pasti terbaik untuk bangsa. Jika pertemuan rahasia, saya tahu, saya hanya akan jadi bangkai politik Anda”.

Sang utusan mundur, pamit dalam kekecewaan. Saya mendengar dan melihatnya semua dari balik pintu di Joglo. Oh ini to Bapak Mantan Jenderal yang sering jadi penghubung itu.

Sepeninggal sang utusan, saya katakan pada Bapak. “Pak, beliau bos pasti akan tersinggung dengan jawaban Bapak. Dan it’s just a matter of time, you’ll be singled out. Hanya soal waktu Bapak akan diperkarakan entah bagaimana dan apa caranya.”

Bapak mengangguk. Ia sangat paham.

Amien Rais, mgkn ayah saya. Tapi saya mengagumi bagaimana ia menerima suatu hal, yang bagi sebagian orang termasuk saya adalah musibah, tapi karena ia seorang insyaAllah rajulun shalih, ia menerimanya dengan lapang dada bahkan menganggap blessing in disguise, keberkahan yang terselip dalam sebuah ujian. Termasuk tuduhan menerima aliran dana. Ia tdk akan bersembunyi atau malah kabur. Blessing yang bagaimana? Silahkan nanti wartawan hadir.

Tdk hanya sekali ini sesungguhnya Bapak menerima tudingan ini. Yang bersifat seolah melanggar hukum, dicitrakan koruptif, hipokrit, dll yg muaranya satu: pembunuhan karakter krn manuver Bapak dianggap tdk kooperatif dgn parapetinggi nasional. Hingga akhirnya saya menyimpulkan ‘yang penting Amien Rais disebut dulu, diberitakan, dimunculkanlah opini dan bola liar fitnah yg keji di media, hingga kepingan2 tuduhan tersebut terbang tak terkontrol lalu setelah yakin the damage has been done, bahkan tdk akan terkoreksi lewat klarifikasi, selesai sudah misi. 36 tahun sy tahu benar bagaimana Bapak memberi perisai pd dirinya dalam kancah politik yg seringkali membuat orang lunglai karna tak kuat dirundung. Mereka (perisai itu) adalah Salat, Puasa, Tadarus, Dzikir, dan Sedekah.

Sama halnya ketika kemarin sy justru bersiasat bagaimana Bapak harus mengklarifikasi hal ini dengan ini dan itu, Bapak malah senyum dan hanya mengatakan: “yang terjadi pada Bapak semua atas ijin Allah The Almighty. Ini berkah! Ini berkah! Tdk sedikitpun bapak merasa ini hukuman atau ujian. Kamu kalau baca Al Quran gak perlu kita berkelit atau takut. Hadapi”.

Yah. Itulah saya memang bukan Amien Rais. Saya masih anak anak yang ketika terjadi suatu peristiwa yang memojokkan, justru terfikir bagaimana bersiasat atau membalasnya atau malah ngelokro berputus asa. Memandang hal yg unfortunate dgn kacamata keberkahan, mgkn hanya bisa dirasa oleh orang yg maqom imannya sudah qualified.

Saya jd teringat suatu kali ketika saya ngelokro di kursi roda ketika selesai di kuretase keguguran. Bapak menggeledek saya dan tak henti hentinya saya menangis sambil saya gumam. “Saya sdh hopeless”.

Bapak tampak tdk suka dengan kelemahan iman saya ini. Ia kemudian duduk menghadap saya “Num, lihat ya rumah sakit ini. Lihat baik-baik. Ruangan-ruangannya, nursing stationnya, semuanya.”

Saya memandang sekelebat tapi masih tak paham apa maksud Bapak. Masih menangis meratapi janin 11 minggu yg barusan dimakamkan. “Nduk, kamu keguguran itu memang sebuah kesedihan tapi lihatlah kabar baiknya: kamu bisa HAMIL! Setelah sekian tahun tanpa ada hasil! Kamu punya benih! Bahkan bisa menyimpan 3 embrio yg bisa digunakan lagi. Allah memberi kabar baik: kamu wanita yang bisa hamil. Bukan manusia yg disebut didalam Al Quran yg memang ditakdirkan Allah tdk diberi benih. Tinggal masalah waktu kamu harus terus mencoba.”

Mataku yang sembab seketika sedikit melebar. Ada keberkahan yg luput dr kacamataku. Yang bisa dibaca Bapak. “Nduk, ingat suatu saat nanti Bapak akan menggeledek kamu melewati ruangan-ruangan RS ini, melewati nursing station ini, dengan kamu yg tersenyum mendekap seorang bayi. Bapak yakin. InsyaAllah. Pulang dr RS (usai keguguran) ambil wudhu, sholat, dzikir, ngaji dan jgn lupa sedekahnya dikuatkan. Its just a matter of time you will have a baby.”

Sekian tahun berikutnya, meski di RS yg berbeda, saya mendekap Sarahza dengan Bapak mendorong saya di kursi roda.

Mas Rangga pernah bilang kpd saya, setelah Sarahza lahir. “Num, kadang aku berpikir ekstrim ya mungkin kita berdua ini kan bukan org yang saleh saleh amat. Ngadepin hidup sering naik turun kadar imannya, bahkan sering suudzon sama yang diatas, mgkn doa kita selama ini tdk dikabulkan sama Allah. Tapi Allah mengabulkan doa Bapak untuk kita karena ia orang saleh.”

Itulah Amien Rais. Di Jum’at Berkah ini, ia akan hadapi tudingan yg dialamatkan padanya itu dengan bersyukur dan tanpa sedikitpun rasa keder. Karena ia berperisai keyakinan bahwa Allah selalu bersama hambaNya yg berserah diri.

(Foto: Bapak berdzikir saat menunggu operasi saya melahirkan Sarahza)


Inilah 9 Kritik Tajam Amien Rais untuk Presiden Jokowi tgl 20/5/2017

Pada Sabtu (20/5/2017) yang lalu, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengadakan sebuah acara yang bertajuk “Refleksi 19 tahun Reformasi-menggembirakan Demokrasi Tribute to Amien Rais” yang berlokasi di kantor PP Muhammadiyah Jakarta.

Nah, di dalam kesempatan tersebut mantan politisi PAN itu mengungkapkan sejumlah kritikan tajamnya kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Mantan Ketua Umum PP Muhmmadiyah tersebut mengungkapkan sejumlah kritikannya terhadap pemerintahan

Amien Rais menyebutkan jika selama ini tidak ada yang memberikan masukan kepada Presiden Jokowi dan banyak pihak yang hanya memiliki tujuan “asal Presiden senang”. Selanjutnya, ia merinci hal-hal yang dianggapnya sebagai pemuas sang Presiden saja,

  • Pertama, sejak saat Presiden dilantik ia menganggpa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Mantan Wali Kota Solo tersebut kurang simpatik terhadap umat Islam. Ia juga memberikan contoh, terkait ketidakhadiran Jokowi di istana negara saat perwakilan Aksi Bela Islam II ingin menemuinya. Dan Amien Rais menyebutkan dirinya kecewa dan terpukul atas kejadian tersebut.
  • Kedua, Amin Rais juga menilai jika Jokowi telah dengan sengaja membiarkan adanya usaha-usaha untuk kriminalisasi ulama yang sejatinya merupakan rujukan umat. Dan hal tersebut membuatnya prihatin lantaran umat menjadi bingung dan frustasi lantaran ulama’nya dengan sengaja dikasuskan.
  • Selanjutnya ketiga, Amien juga mengkritik rencana Jokowi yang ingin menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Hal tersebut dianggap oleh Amien sebagai deretan hal yang menambah keraguan umat Islam pada Jokowi. Pria kelahiran Surakarta tersebut menilai jika penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur bisa menciderai amanat keagamaan. Sebab diketahui selama ini pelayanan haji Indonesia masih perlu untuk ditingkatkan. “Masih ada banyak cara lain untuk memperoleh dana pembangunan infrastruktur kita. Dana haji dipinjam untuk membiayai infra-struktur, tetap kedengaran ganjil. Carilah pinjaman dari sumber lain,” paparnya, seperti yang tertera di kompas.com
  • Dan keempat, Amien menginginkan Jokowi mengakhiri penjajahan ekonomi yang dilakukan oleh Blok Mahakam dan juga Freeport-McMoran. Ia juga mencurigai adanya oknum-oknum yang membela kepentingan PT Freeport secara mati-matian dan seolah Indonesia akan tenggelam jika tak ada Freeport.  Amien bahkan meragukan kemampuan Ignatius Jonan, Menteri ESDM dan Archandra Tahar, Wakil Menteri ESDM dalam menanggani PT Freeport.
  • Kelima, Amien menyebutkan jika penegakan hukum di era Jokowi belum mengalami perbaikan, bahkan ia menganggap semakin buruk. Dan hal tersebut dilihatnya melalui kenyataan implementasi hukum yang dinilainya sangat over-diskriminatif.
  • Keenam, Amien Rais juaga menyoroti masalah keutuhan NKRI di jaman Jokowi yang dinilainya tengah terancam. Amien mengharapkan jika Jokowi bisa belajar dari kehancuran Uni Soviet dan Yugoslavia. Negara yang dahulu pernah menjadi adidaya seperti Amerika namun sekarang sudah bubar menjadi negara kecil-kecil.
  • Yang ketujuh Amien Rais mewanti-wanti Jokowi agar tidak pernah berpikir untuk menjadikan Indonesia menjadi economic backyard. “Hindari berpikir RRC sentris dalam membangun ekonomi. Berkaitan dengan hal ini, proyek reklamasi Jakarta Utara yang akan menjadi landasan usaha lebensraum RRC, sebaiknya segera dihentikan,” kata Amien.
  • Kedelapan, Amien juga mengkritik Jokowi agar rezimnya tidak mudah menciduk orang-orang dengan tuduhan makar. Ia juga menyebutkan jika orang-orang tersebut membahayakan dan mencurigakan bawa ke arah hukum dan biarkan hukum berbicara dan harus terbuka kepada masyarakat.
  • Yang terakhir, kesembilan ia juga mengingatkan Jokowi agar tidak pernah menganggu enteng kedaulatan rakyat. Dan menurutnya, kata ‘gebug’ tidak boleh keluar lagi dari lisan seorang presiden.

“Wah, amat mengagetkan. Dulu ada Presiden yang suka mengancam akan menggebuk rakyat yang berani menantang kebijakannya. Akhirnya sang Presiden itu tergebuk oleh people power,” tutup Amien.

Kontroversi Penetapan 1 Juni Sebagai Hari Lahir Pancasila

Kontroversi Penetapan 1 Juni Sebagai Hari Lahir Pancasila

Pada tanggal 1 Juni 1945, presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno menyampaikan pidatonya yang berjudul Pancasila di dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan). Dalam pidato tersebut muncul konsep mengenai rumusan awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Nama Pancasila terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa sansekerta. Panca berarti lima, sedangkan sila adalah prinsip atau asas. Pancasila menjadi salah satu rumusan dan pedoman dalam hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga muncul dalam paragraf ke 4 UUD 1945. Sempat terjadi beberapa perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila. Tetapi akhirnya, tanggal Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila.

Surat Edaran : Peringatan Hari Lahir Pancasila


SURAT EDARAN

Nomor: 362/B/SE/2017

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang penetapan 1 Juni sebagai hari lahir pancasila dan hasil pertemuan Kementerian dengan perwakilan dari wakil rektor/direktur bidang kemahasiswaan, maka Kemenristekdikti akan melaksanakan peringatan hari lahir Pancasila dengan kegiatan-kegiatan yang relevan. Untuk itu kami mohon Saudara melaksanakan hal-hal berikut:

  1. Melaksanakan upacara pada tanggal 1 Juni 2017 untuk memperingati Hari Lahir Pancasila;
  2. Membuat baligo dengan tema “Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” untuk ditempatkan pada posisi strategis di lingkungan perguruan tinggi pada tanggal 25 Mei s.d 7 Juni 2017;
  3. Bagi mahasiswa akan diadakan kegiatan sebagai berikut:a. lomba membuat quote, pendapat, atau ide tentang Pancasila dengan tegar/hashtag #CintaPancasila yang disertakan menyebut (mention) akun resmi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui media sosial twitter (@kemristekdikti) dan instagram (ristekdikti). Lomba ini menyediakan hadiah berupa beasiswa prestasi bagi 10 mahasiswa dengan quote, pendapat, pernyataan dan ide tentang Pancasila terbaik yang akan ditetapkan oleh tim juri;b. Lomba membuat film pendek yang bertemakan “Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” bagi mahasiswa di seluruh tanah air mulai 25 Mei d. 1 Oktober 2017;c. Lomba membuat karya tulis ilmiah dengan tema “Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” bagi mahasiswa di seluruh tanah air mulai 25 Mei s.d. 10 Agustus 2017.

Ketentuan perlombaan pada poin b dan c akan kami umumkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian surat edaran ini untuk dipedomani dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 Mei 2017

Direktur Jenderal,

TTD

Intan Ahmad

 

Tembusan:
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Lampiran :
SE Hari lahir Pancasila


LAHIRNYA Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (bahasa Indonesia: “Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan”) pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal “Pancasila” pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan “Lahirnya Pancasila” oleh mantan Ketua BPUPK Dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPK tersebut.

Menjelang kekalahan Tentara Kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Cosakai (bahasa Indonesia: “Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan” atau BPUPK, yang kemudian menjadi BPUPKI, dengan tambahan “Indonesia”).

Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei (yang nantinya selesai tanggal 1 Juni 1945). Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Rapat pertama ini diadakan di gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad (bahasa Indonesia: “Perwakilan Rakyat”).

Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka, yang dinamakannya “Pancasila”. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Dokuritsu Junbi Cosakai.

Selanjutnya Dokuritsu Junbi Cosakai membentuk Panitia Kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Dibentuklah Panitia Sembilan (terdiri dari Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso,Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wahid Hasjim, dan Mohammad Yamin) yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara berdasar pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI.
Dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato tersebut, yang untuk pertama kali terbit pada tahun 1947, mantan Ketua BPUPK Dr. Radjiman Wedyodiningrat menyebut pidato Ir. Soekarno itu berisi “Lahirnya Pancasila”.

Tapi, Tanggal 1 Juni Sungguhkah Hari Lahir Pancasila?

Benarkah 1 Juni Hari Lahir Pancasila? (Menyoal Surat Keputusan Presiden)

Tanggal 1 Juni 2016, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. Melalui keputusan tersebut telah ditetapkan oleh Presiden bahwa Tanggal 1 Juni merupakan hari lahirnya Pancasila. Penetapan ini juga disertai dengan menjadikan 1 Juni sebagai hari libur nasional. Surat itu memerintahkan agar pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Sebelum adanya putusan ini, telah banyak elemen masyarakat yang menginginkan bahwa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila yang diwujudkan dalam bentuk diskusi, seminar, sarasehan, dan aksi jalanan. Melalui tulisan ini, penulis mencoba mengkritisi surat keputusan Presiden tersebut berdasarkan sejarah yang penulis pahami.

Pancasila dalam Sejarah

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia khususnya mengenai Pancasila, dapat dilihat sejarahnya itu dalam beberapa tahapan berikut.

Pertama, 1 Juni 1945

Bung Karno mengucapkan Pancasila dengan rumusan dan urutan, yaitu :

  1. Kebangsaan Indonesia,
  2. Internasionalisme atau Peri-Kemanusiaan,
  3. Mufakat atau Demokrasi,
  4. Kesejahteraan Sosial, dan
  5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perlu kita pahami, bahwa rumusan yang diucapkan oleh Bung Karno ini masih sebagai rancangan yang sering disebut rancangan “Phillosophisce Groundslag”. Pancasila yang diucapkan oleh Bung Karno ini kemudian akan di rumuskan kembali Panitia Delapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam perumusan tersebut, Pidato Bung Karno dijadikan bahan utama dan ditambah dengan usulan-usulan dari semua anggota BPUPKI yang mengusulkannya. Panitia Delapan tersebut dipimpin oleh Bung Karno, sedangkan para perumus yang lainnya adalah : Muh. Hatta, Muh. Yamin, A. Maramis, Oto Iskandardinata, Sutardjo Kartohadikusumo, Ki Bagus Hadikusomo dan Wachid Hasyim.

Kedua, 22 Juni 1945

Rumusan Pancasila itu diubah oleh Panitia Sembilan yang terdiri dari Bung Karno sebagai Pimpinan, sedangkan yang lainnya adalah : Muh. Hatta, Muh. Yamin, A. Maramis, Subardjo, Wachid Hasyim, Kahar Muzakki, Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosuyoso. Sidang tersebut hanya dihadiri oleh 38 Anggota BPUPKI yang merangkap sebagai anggota Chuoo Sangi In dan anggota BPUPKI yang tinggal di Jakarta. Dengan kata lain, Sidang tersebut tidak diwakili  daerah-daerah seluruh Indonesia. Sidang tersebut mengasilkan yang kita kenal Piagam Jakarta. Isi dari Pancasila pada Piagam Jakarta adalah :

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
  2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Persatuan Indonesia,
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan,
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut RM. AB Kusuma, Pacasila 1 Juni dengan Pancasila 18 Agustus terjadi perubahan Hirarki norma (Auxilogical Hierarchy of Norms). Nilai moral berupa Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam diangkat keatas, dijadikan norma utama (norma normarum).

Ketiga, Pancasila yang dirumuskan tersebut diresmikan oleh sidang BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945 dengan urutan yang sama dengan urutan Pancasila di Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

Keempat, Pada Tanggal 18 Agustus 1945, rumusan Pancasila diubah lagi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang juga dipimpin oleh Bung Karno dengan memiliki anggota sebanyak 26 orang yang meliputi wakil-wakil dari seluruh Indonesia. PPKI mengubah rumusan Pancasila dengan mengurangi 7 kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, kemudian menambahkan 3 kata “Yang Maha Esa”. Lengkapnya, rumusan yang disepakati oleh wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tersebut adalah:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Persatuan Indonesia,
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan,
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu pula, perlu diketahui bahwa pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Undang Undang Dasar Sementara 1950, rumumsan Pancasila adalah:

  1. Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa,
  2. Peri Kemanusiaan,
  3. Kebangsaan,
  4. Kerakyatan, dan
  5. Keadilan Sosial.

Kritik terhadap Kepres

Pertama, di dalam Kepres tentang Hari Lahir Pancasila bagian konsideren menimbang poin C tercantum “bahwa untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Soekarno, Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945”. Hal ini sejalan dengan sejarah yang kemukakan diatas. Menurut penulis, pidato Bung Karno ini adalah embrio lahirnya Pancasila yang sekarang berlaku di negara kita karena pada saat itu belum ada kesepakatan tentang Pancasila yang diucapkan oleh Bung Karno, Ia baru sebagai gagasan usulan yang disampaikan oleh Bung Karno. 1 Juni adalah lahirnya gagasan konsep Pancasila versi Bung Karno yang kemudian dirumuskan kembali oleh BPUPK dan PPKI. Sedangkan Pancasila yang sah dan berlaku di Indonesia adalah Pancasila yang lahir dan diresmikan pada Tanggal 18 Agustus 1945 yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI tersebut juga dipimpin oleh Bung Karno.

Jika kita analogikan, misalnya di lembaga legislatif (DPR), salah satu fraksi mengajukan sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang kemudian disetujui masuk ke dalam prolegnas, dibahas, disepakati serta disahkan oleh Presiden. Apakah lantas kemudian kita dapat meng”klaim” bahwa hari lahirnya undang-undang tersebut adalah pada tanggal fraksi partai tersebut mengusukan RUU? atau undang-undang itu lahir sejak disahkan oleh Presiden yang melalui proses pembahasan di DPR?

Kedua, Pada konsideren menimbang poin f tercantum “bahwa tanggal 18 Agustus telah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008, sehingga untuk melengkapi sejarah ketatanegaraan Indonesia perlu ditetapkan hari lahir Pancasila”. Menurut penulis, kalimat ini seolah-olah membedakan antara Pancasila dengan Konsititusi (UUD NRI 1945). Padahal kita mengetahui bahwa Pancasila dan UUD NRI 1945 disahkan bersama-sama pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, yaitu sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Jika pemerintah beranggapan bahwa hari lahir Pancasila adalah 1 Juni 1945 karena pertama kali diperkenalakan oleh Bung Karno, Mengapa Pemerintah tidak beranggapan bahwa UUD NRI 1945 lahir pada 13 Juli 1945 karena panitia kecil telah selesai merumuskan rancangan naskah UUD? atau 16 Agustus 1945 karena BPUPKI menyetujui rancangan Undang Undang Dasar?

Selain itu pula, Pembukaan UUD NRI 1945 yang didalamnya juga tercantum dasar falsafah negara Pancasila merupakan satu kesatuan nilai dan norma yang terpadu sehingga tidak dapat dipisahkan dengan rangkaian pasal-pasal dan batang tubuh UUD NRI 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie hubungan antara Pancasila dan UUD NRI 1945 itu dapat digambarkan seakan-akan sebagai hubungan antara roh dengan jasad. Pancasila adalah rohnya, sedangkan UUD 1945 merupakan jasadnya. UUD 1945 merupakan bentuk hukumnya, sedangkan Pancasila adalah esensi nilai atau substansinya. Pendek kata, keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Jika kita sudah bisa bersepakat bahwa pidato Yamin yang otentik tak memuat usulan lima dasar dan pidato Soepomo juga tak memuat usulan lima dasar, maka Sukarno merupakan satu-satunya yang mengusulkan lima dasar dan bahkan memberinya nama Pancasila. Lalu apakah pidato Sukarno pada 1 Juni 1945 bisa dinilai sebagai pidato kelahiran Pancasila?

Sebagian ada yang berpendapat tidak bersepakat. Ini semata-mata karena rumusan Pancasila pada 1 Juni berbeda dengan rumusan Pancasila pada 18 Agustus 1945. Apalagi pada pidato tersebut, Sukarno menyatakan bahwa jika lima sila itu terlalu banyak maka bisa diperas menjadi trisila. Jika tiga sila masih dinilai terlalu banyak juga maka cuma ada satu sila, ekasila. Padahal setelah 18 Agustus, sudah tidak ada lagi tiga sila atau satu sila tersebut. Karena hal itu tak ada dalam keputusan resmi.

Penolakan ini sesuatu yang wajar belaka. Apalagi pada tahun-tahun berikutnya, Sukarno masih tetap berpidato tentang tiga sila dan satu sila.

Seperti ditegaskan Nugroho Notosusanto, “Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah hari lahir Pancasila maka kita harus menanyakan terlebih dahulu: Pancasila yang mana?” Bahkan Nugroho menyatakan tentang pentingnya “pengamanan” Pancasila. “Ibaratnya Pancasila itu merknya, isinya dapat saja ditukar dengan isi lainnya,” katanya. Hal itu ia rujuk pada kenyataan praktik Demokrasi Terpimpin yang menerima komunisme yang bisa dinilai bertentangan dengan Pancasila.

AG Pringgodigdo juga mempunyai pendapat yang sama. Menurutnya, “Perumusan dalam pembukaan UUD 1945 itu berbeda dengan perumusan yang diberikan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945. Berhubung dengan itu maka tidak benar bahwa Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945…1 Juni bukan hari lahir Pancasila tapi lahirnya pemakaian istilah Pancasila.”

Pendapat yang bijak dikemukakan oleh Yudi Latif, seperti ditulis dalam karya magnum opusnya, Negara Paripurna (terbit 2011). Buku yang sangat berpengaruh sejak era reformasi ini merupakan buku yang secara komprehensif memberikan perspektif historik dan konseptual tentang Pancasila yang objektif dan ilmiah serta tak ditumpangi kepentingan politik.

Setelah itu, Yudi juga menulis buku Mata Air Keteladanan, Pancasila dalam Perbuatan (terbit 2014). Buku ini menulis tentang praktik-praktik hidup berpancasila seperti dicontohkan para pendahulu kita.

Jika dua buku itu merupakan buku-buku yang tebal, maka pada buku ketiganya ia menulis buku yang relatif lebih tipis. Judulnya Revolusi Pancasila (terbit 2015). Buku terakhir dari trilogi bukunya tentang Pancasila ini merupakan buku praksis dalam menerapkan Pancasila. Buku ketiga ini semacam buku panduan.

Dalam Negara Paripurna, Yudi membagi fase kelahiran Pancasila dalam tiga tahap: fase pembuahan, fase perumusan, dan fase pengesahan. Fase pembuahan dimulai dari kiprah Perhimpunan Indonesia di Belanda pada 1924. Fase perumusan berlangsung dalam sidang BPUPK pada 29 Mei-1 Juni 1945. Adapun fase pengesahan adalah pada 18 Agustus 1945.

“Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang secara konstitusional mengikat kehidupan kebangsaan dan kenegaraan bukanlah rumusan Pancasila versi 1 Juni atau 22 Juni, melainkan versi 18 Agustus 1945,” kata Yudi.

Kendatipun begitu, Yudi menilai Sukarno lah satu-satunya orang yang memiliki pemikiran utuh dan sistematis serta menjadi orang pertama yang menjawab pertanyaan Radjiman tentang dasar negara. Sehingga 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila memang sesuatu yang seharusnya.

Pidato Sukarno pada 1 Juni ia sebut sebagai creme de la creme. Ia mengemukakan kelayakan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Saat fase pembuahan, Sukarno sudah mulai merintis pemikirannya. Pada fase perumusan, Sukarno adalah orang pertama yang mengkonseptualisasikan dasar negara dalam konteks dasar falsafah (philosofische grondslag) secara sistematis dan koheren.

Sukarno pula yang mengemukakan lima prinsip itu sebagai Panca Sila. Ia pula yang menjadi ketua Panitia Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta, menjadi ketua Panitia Perancang Hukum Dasar, dan menjadi ketua PPKI.

Toh, Yudi berpendapat bahwa Pancasila merupakan karya bersama. “Setiap fase konseptualisasi Pancasila itu melibatkan partisipasi perlbagai unsur dan golongan. Oleh karena itu, Pancasila benar-benar merupakan karya bersama milik bangsa,” katanya.

 

Rujukan :

Lihat pula : http://kompasiana.com/srie/tanggal-1-juni-sungguhkah-hari-lahir-pancasila